Ditemukan 274927 data
48 — 16
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai PencatatPerkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras denganketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabiladilakukan
bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I danPemohon IT memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;Menimbang, berdasar pertimbanganpertimbangan yang telah diuraikan,Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sahperkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1967di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku,Kabupaten Sumba Timur;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor1
52 — 12
ayat (1) R.Bg;Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.SakMenimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap dimuka sidang.Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
maka Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugatmelawan Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat danTergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untukdirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor1
12 — 10
Pasal 133 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formalpermohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai PedomanHim. 6 dari 13 hlm.
tidak harmonis lagi karena sejak bulanSeptember 2006 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersamadan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 13tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya masingmasing layaknya suami Istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 6
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 2
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
2018 sampai denganbulan Januari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikianitu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yangbersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidakmungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon danTermohon jarang mau melayani Pemohon. , dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selama berpisah keduanya tidakpernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan perselisihan rumah tinggal bersama, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 1
Gl Ge prio xw Laol s 55Artinya : Mencegah mafsadat lebih diuttamakan daripada menarik kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakimberpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patutdinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f. serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Het Herziene IndonesiaReglemen (HIR), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
10 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, sebab Termohon selalumerasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan sekarang Pemohondengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 1 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 2
Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksesnegatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asasHal. 13 dari 16 halamankemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
9 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 0
dalamkehidupan suami isteri telah terjadi perselisinan yang terus menerus yangsulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelan Pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Krw.Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yangselanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelisberpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1 tahun 1974 dinyatakan bahwa
10 — 6
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SIlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
7 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 0
dalamkehidupan suami isteri telah terjadi perselisinan yang terus menerus yangsulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelan Pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yangselanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelisberpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1
11 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 1
jugamadharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengankaidah Ushuliyyah yang menyatakan :1 W LE add) Ul> Ge prio raw Laoll 559Artinya : Mencegah mafsadat lebih diuttamakan daripada menarik kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka majelishakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patutdinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Het Herziene IndonesiaReglemen (HIR) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1