Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yangberlaku;Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.TASUBSIDER:Mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon pernahhadir di persidangan sampai dengan tahap pembacaan Permohonan, danuntuk tahapan sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir meskipunPengadilan Agama telah memerintahkan untuk hadir dan juga memanggilsecara resmi dan patut sebagimana berita acara sidang tanggal 31 Maret2016

Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Bpp 3 dari 6PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan keduabelan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telahmenyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkaraini tidak Sampai pada tahapan mediasi;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai denganTergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugatmenyatakan

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.PrwBahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagaisuami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan

Agama Sungai Penuh berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakanmencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat.Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebutdikarenakan belum masuk ke tahapan

secara resmi dan patutmelalui RRI Purwokerto dengan relaasrelaas panggilan Nomor : 1996/Pdt.G/2014/PA.Bms. tanggal 9 Januari 2015 dan tanggal 9 Pebruari2015, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah ; ~~~~~~~~~~~~~Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir diPOSTS LATIF NE I IBahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, makapemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan

lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakankembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampaipada tahapan

No.679/Pdt.G/2019/PA.GtloMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakankembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampaipada tahapan mediasi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai denganTergugat dengan suatu persyaratan bahwa Tergugat bersediamelepas/meninggalkan isteri sirri (kedua)

Pdt.G/2020/PA.SptBahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarasidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakankembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampaipada tahapan

persidangan;Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agarmengurungkan kembali niatnya untuk menikahkan anak yang bernama Y***Binti R**** karena masih di bawah umur atau masih berumur 11 tahun, danternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Pemohon menyatakansecara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasanPemohon akan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak tersebut;Bahwa, sebelum pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut,pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan

No.25/Padt.G/2022/PA.SgtBahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagaisuami Isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan

No.75/Pdt.G/2018/PA.BlpMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakankembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampaipada tahapan mediasi;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugatdan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakanmencabut gugatannya;Menimbang

layaknya suamiistri;bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan menyatakan inginkembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangganyameskipun pemeriksaan perkara telah sampai pada tahapan

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung SitoliTahun Anggaran 2017 Pokja 6 Konstruksi pada dengan Nomor :024/SGH/PT.T/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengajukan sanggahan, tetapi atassanggahan Penggugat tersebut, Pokja 6 Konstruksi pada Unit LayananPengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli TahunAnggaran 2017 menjawab Pemberitahuan Sanggahan Banding tanggal23 Mei 2017 dengan menyatakan sanggahan Penggugat tidak dapatditerima dan tidak menghentikan tahapan

aplikasi dalam sistem yang tidak memunculkanbahwa tanggal 14 April 2017 adalah hari yang disucikan bagi yang beragamaKristen dan menjadi hari libur Nasional, dan oleh karena itu keseluruhanrangkaian yang terkait dengan proses pengumuman pascakualifikasi tentang pelelangan (pertama) tahap upload dokumen penawaran tenggang waktumulai tanggal 11 April 2017 s/d. tanggal 14 April 2017 telah dibatalkan olehTergugat dan tidak ada penilaian dalam bentuk apapun yang dilakukan olehTergugat atas dokumen dan tahapan

tahapan yang telah disampaikan olehPenggugat dan para peserta lelang terkait dengan pelelangan pekerjaanPembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo OnowaemboKecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut ;Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas argumentasi dan dalilgugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam hal pelelangan pekerjaanPembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo OnowaemboKecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut Tergugat

Moawo Jaya Mandiribelum memiliki pengalaman di bidang jembatan sesuai dengan data di(Lembaga pembangunan jasa Konstrusksi (LPJK), dalil gugatan PenggugatHal 32 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUNMDNtersebut sebagai dalil yang tidak relevant dengan persyaratan terkait denganobjek pekerjaan yang dilakukan pelelangan oleh Tergugat yaitu pekerjaanPembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo OnowaemboKecamatan Gunung Sitoli danoi Tahun Anggaran 2017 ;Bahwa oleh karena dalam tahapan proses

Repliknya tertanggal 4 September 2017 selanjutnyaTergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 September 2017; Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat telah menyampaikanEksepsi maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai pokok sengketanya terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan tersebut; Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut pada pokoknya adalah ObjekSengketa didalam perkara ini belumlah final dan yang telah final darirangkaian proses tahapan

Sesuai tahapan Pembayaran yang disepakati : Tanggal Besarnya uang Dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Rp. 12.600.000.000Kedua sebelum ditandatanganinya aktaperikatan jual beli 24 Desember 2011 Rp. 1.500.000.000,05 Januari 2012 Rp. 250.000.000.10 Januari 2012 Rp. 250.000.000,Total Pembayaran = Rp. 14.600.000.000, b.

2012 Rp 500.000,09 April 2012 Rp 2.500.000,09 April 2012 Rp 40.000.000,09 April 2012 Rp 24.000.000,14 April 2012 Rp 15.000.000,19 April 2012 Rp 5.000.000,19 April 2012 Rp 5.000.000,24 April 2012 Rp 10.000.000,24 April 2012 Rp 7.000.000,24 April 2012 Rp 14.000.000,24 April 2012 Rp. 5.000.000,12 Mei 2012 Rp 2.315.000,18 Mei 2012 Rp 30.000.000,24 Mei 2012 Rp 3.700.000,06 Juli 2012 Rp 5.000.000,Total Biaya dikeluarkan Penggugat =Rp. 327.015.000, Total Uang Yang Telah Dikeluarkan Penggugatsebesar := Tahapan

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat ,maupun Tergugat Il, Ill IV, V dan VI, untuk membayar ganti rugikepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar :Kerugian MateriilKERUGIAN TOTAL PENGGUGAT SEBESAR := Tahapan Pembayaran dilakukan Penggugat + Biayabiaya yangdikeluarkan Penggugat= 14.600.000.000, + Rp. 327.015.000,= 14.927.015.000,(Empat belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta LimaBelas Ribu Rupiah), yang harus dibayarkan selambatlambatnya 7 (tujuh)hari terhitung sejak

Perikatan Jual Beli No.140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh PRIAN RISTIARTO, SH,Notaris di Purwokerto);Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk meneruskan perikatan yangterdahulu (meneruskan Perikatan Jual Beli No. 140, tanggal 17 Februari2012 yang dibuat oleh PRIAN RISTIARTO, SH, Notaris di Purwokerto),maka Penggugat mengeluarkan sisa pelunasan kekurangan pembayaransejumlah total Rp. 10.083.985.000 (sepuluh milyar delapan puluh tiga jutasembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tahapan

Sesuai tahapan Pembayaran yang disepakati : Tanggal Besarnya uang Dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Rp. 12.600.000.000Pihak Kedua sebelum ditandatanganinyaakta perikatan jual beli 24 Desember 2011 Rp. 1.500.000.000,05 Januari 2012 Rp. 250.000.000.10 Januari 2012 Rp. 250.000.000,Total Pembayaran = Rp.14.600.000.000. b.

Pelaksaanaan ReintegrasiDamai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:L.BRA Kab/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhimaterai Rp.6000, sebelum dana disalurkan.Ukuran dan bentuk Rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing.Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat perunit rumahRp.34.500.000,Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan

Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,Dana Sebesar Rp.500.000, diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasandan Laporan.Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahanbangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRAKabupaten.Mekanisme Bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui Giro Pos keRekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari Rekening Pemda disalurkan lagike Rekening Bank Masingmasing penerima bantuan Rumah atas Rekomendasidari BRA Kabupaten/Kota.Pembangunan

Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,Dana Sebesar Rp.500.000, diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasandan Laporan.Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahanbangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRAKabupaten.Hal 10 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA7.

ReintegrasiDamai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:e BRA Kab/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhimaterai Rp.6000, sebelum dana disalurkan.e Ukuran dan bentuk Rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing.e Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat perunit rumahRp.34.500.000,e Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan

Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,e Dana Sebesar Rp.500.000, diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasandan Laporan.e Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahanbangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRAKabupaten.e Mekanisme Bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui Giro Pos keRekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari Rekening Pemda disalurkan lagike Rekening Bank Masingmasing penerima bantuan Rumah atas Rekomendasidari BRA Kabupaten

;Bahwa berkaitan dengan dalil dalam gugatan sepanjangmempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaanpemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,seyogyanya telah diatur dalam Pasal 460 Pasal 462 UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang pada intinya mengaturhalhal sebagai berikut :a.

Pemilu secara periodikdan/atau berdasarkan kebutuhan;d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kotaberkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan; dane. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa Aquo adalah Sah karena telahmelalui tahapan proses yang telah ditetapbkan dan disahkan olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yaitu berdasarkan :a.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pascadilaksanakannya tahapan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun2019 dan ditindaklanjuti dengan tahapan penghitungan suara sesuaidengan jadwal pemilihan umum legislatif yang bersamaan denganpemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalamPeraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

pemungutan suara sehingga objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasipenghitungan perolehan suara dan bukan diterbitkan masih dalam tahapanpersiapan hingga tahapan pemungutan suara atau dalam tahapan proses pemilusehingga bukan dikualifikasikan sebagai bentuk sengketa proses pemilu akantetapi sengketa hasil pemilu;.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur :Pasal

No. 253/Pdt.G/2019/PA.Ktpyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor0253/Pdt.G/2019/PA.Ktp.Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat belum menyampaikanjawaban, karenanya dapat dinyatakan bahwa pencabutan perkara ini dapatdilaksanakan karena belum memasuki tahapan jawabmenjawab, danpencabutanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat.Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangansemuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranyaPengadilan

Agama Muara Bulian berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakanmencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat.Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebutdikarenakan belum masuk ke tahapan

sah;Bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya;Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan akan mencabutperkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telan kembali rukun dalammembina rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar agar diberikesempatan dan akan mencabut perkaranya;Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka prosespemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan

MAKALI Hakim PengadilanAgama Sukoharjo untuk menjadi Mediator dalam perkaranya tersebut,selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohonuntuk menempuh proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan,namun tidakberhasil; 22222 noone n nnn nnnBahwa, setelah tahapan mediasi hingga dibacakannya putusan iniTermohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dan dengan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpakarena alasan yang sah kemudian dibacakan permohonan