Ditemukan 274949 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-12-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Sj Tanggal 30 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
No. 315/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
menanggungmasalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1
keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1
Register : 18-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Sj Tanggal 26 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinhwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1
masalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1
keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1
Register : 01-03-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PA PANDAN Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Pdn Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 8
23 — 8
;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor1
Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilatau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka.
Register : 19-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 314/Pdt.P/2019/PA.Sj Tanggal 26 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
No. 314/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
No. 314/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga
kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama,adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yangditimbulkan.Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon telah
Register : 16-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Sj Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinhwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1
No. 306/Pdt.P/2019/PA.Sj.tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup
adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral,
Register : 14-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 173/PDT/2020/PT MTR Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : AZIZ AMA JAIWI
Terbanding/Penggugat : ISMAIL ABDULLAH
70 — 26
Terbanding/Penggugat : ISMAIL ABDULLAH
70 — 26
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor1/Pdt.G/2020/PN.RBI, tanggal 1 September 2020 yang dimohonkanbanding.3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding.Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.Halaman 9 dari 18 hal. Put.
bahwa Ibrahim Ama Hendradansaudaranya yang didalilkan Terbanding semula Penggugat telah menjualtanahobjek sengketa kepada Terbanding semula Penggugat harus ikutdigugat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelisHakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugatkurang pihak ,sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusanpengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 September 2020 Nomor1
putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat beradapada pihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan ;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang No 1986 tentang Peradilan Umum, dan R.Bg .MENGADILI:= Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaTergugat tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor1
Register : 09-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PA Kuala Pembuang Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Klp Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 11
41 — 11
menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituadanya perselisinan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidakada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian denganalasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpamempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak,perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Padt.G/2021/PA.KlpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsurunsur alasan perceraiansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
keduanya dengan talak satu bain (bainsughra);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahpecah (broken down marriage) dan alasan perceraian yang dikemukakanPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang NomorHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Padt.G/2021/PA.Klp1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Sak Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA Sakperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974
dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujudrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1
Dan Allan MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dinubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Register : 13-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 84/PDT/2020/PT KPG Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : TAY NUHA MEHA
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
58 — 20
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
58 — 20
Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;DalamRekonvensi:Menolak gugatan para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat konvensi;Dalam Konvensidan Rekonvensi:Menghukum para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat konvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.776.000, (dua juta tujuhratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor1/PDT.G/2020/PN.Wgp., tanggal 28 Mei 2020 tersebut, Para Pembandingsemula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
telah mengajukanbanding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada hari Senin,tanggal 8 Juni 2020 Para Pembanding semula Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei2020 tersebut;Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula
2020/PN Wgp masingmasingtanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu,agar mempelajari berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 28 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPGMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, menyatakan Banding pada hari Senintanggal 8 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor1
/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 sehingga permohonan bandingtersebut dinilai telan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang dan oleh karena ituPermohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca danmencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020, beserta alatalat bukti yangdiajukan kedua belah pihak termasuk juga
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor1/PDT.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan bandingtersebut dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi;Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi : Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para PenggugatKonvensi untuk sebagian; Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensiadalah Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi
Register : 23-10-2007 — Putus : 28-02-2008 — Upload : 28-12-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3266/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Februari 2008 —
PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
7 — 5
7 — 5
Penggugat denganTergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatutTholibin IV halamanArtinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, makapernikahan istri dapat difasakkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka GugatanPenggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN NGANJUK Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Njk Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
KSP MAHKOTA SATYA JAYA
Tergugat:
Supi
28 — 8
KSP MAHKOTA SATYA JAYA
Tergugat:
Supi
28 — 8
2 222 en enn nnn nn enn nnn renee nen nnn en nn nn nn enna nnnnennennennnsPUTUSANNomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN NjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nganjuk tersebut;Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atasTelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 4 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta PERMA Nomor1 Tahun
Register : 05-08-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PA BANTUL Nomor 769/Pdt.G/2015/PA.Btl Tanggal 2 September 2015 — PEMOHON, TERMOHON
14 — 1
14 — 1
No.0679 /Pdt.G/2015 /PA.Btl.berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0769/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 14Agustus 2015, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaupaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan;Bahwa kemudian Majelis menanyakan kepada Kuasa pemohon tentangpermohonan Pemohon,oleh kuasa Pemohon menyatakan
Register : 28-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 739/Pdt.G/2015/PA.Sal Tanggal 7 September 2015 — Penggugat dan Tergugat
18 — 1
18 — 1
yang seadiladilnya(Ex AEQUO Et DONO) j n 2 n= noo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ee nen nnn nee nn ene neMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang ditetapkan, Penggugatdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidakdatang menghadap dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya, meskipunPengadilan Agama Salatiga tersebut telah memanggil dengan sah sedang tidakternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut dengan halangan yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
Register : 15-11-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1091/Pid.C/2018/PN Ptk Tanggal 15 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
NURHOZIN, S.Sos
Terdakwa:
JULIANI
17 — 5
NURHOZIN, S.Sos
Terdakwa:
JULIANI
17 — 5
perkaraTerdakwa Juliani;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Hal 2 BAS Sidang Nomor 1091/Pid.C/2018/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor1
Register : 09-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA PASURUAN Nomor 0147/Pdt.P/2018/PA.Pas Tanggal 4 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
No. 0147/Pdt.P/2018/PA.Pas. ng anak, sehinggaadili serta memutusan penetapan asal ukta kKelahiran anakan Pemohon dananak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebabitu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan paraPemohon;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan itu
Register : 20-04-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 1017/Pdt.G/2015/PA.Pwd Tanggal 18 Juni 2015 — penggugat vs tergugat
11 — 1
11 — 1
Majelis memerintahkan kepada KuasaHukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat in person pada sidangberikutnya untuk menempuh mediasi sebagaimana ditentukan oleh Perma Nomor1 Tahun 2008 ; Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya pihak Penggugat menyatakanmencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat dengan alasan antara Penggugatdengan Tergugat sudah rukun lagi dan kembali dalam membina rumah tangganyadengan sebaikbaiknya ; Menimbang, bahwa halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acarapemeriksaan
Register : 02-01-2018 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Prgi Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
19 — 7
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2018/PA.Prgi dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
Register : 13-04-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 30-11-2012
Putusan MS KUTACANE Nomor 10/JN.B/2010/MS.KC Tanggal 25 April 2011 —
112 — 25
112 — 25
bahwa pasal 11 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut Dalam perkara pidana wajibhadir pula seorang Penuntut Umum, kecuali undangundang menentukan lain ;Menimbang, bahwa oleh karena menurut sepengetahuan Majelis MahkamahSyariyah Kutacane yang menyidangkan perkara ini belum menemukan acara gugurperkara apabila Penuntut Umum tidak pernah hadir dalam persidangan, maka olehkarena itu Majelis Hakim tetap merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor1
Register : 02-06-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA CURUP Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA Crp Tanggal 11 Juni 2014 — Pemohon
14 — 8
14 — 8
Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi lakilaki, sedangkan anakPemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan;Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohondengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama KecamatanKepahiang, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebutmenolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohonbelum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan UndangUndang Nomor1
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 668/Pid.C/2018/PN Ptk Tanggal 4 Juli 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M.ISHAK,SH
Terdakwa:
Edy Daryanto
21 — 3
M.ISHAK,SH
Terdakwa:
Edy Daryanto
21 — 3
telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Edy Daryanto ;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor1