Kossipral Taman Aloha sebagai badan hukum berbentuk koperasisebagaimana bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang bertanda T6berupa daftar nama pengurus koperasi simpan pinjam Kosipral dan T7berupa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 41ayat (1) menyatakan: Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modalpinjamanAtas dasar tersebut yang menjadi Tergugat bukanlah ahli waris DirekturUtama Kossipral Taman Aloha sebagaimana dimaksud dalam YurisprudensiMahkamah Agung No mor 419 K/Sip

S tersebut Obscuur Libel dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 601 K/Sip/1975 , tanggal 20April 1977 menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima dalamHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958,tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: Syarat mutlak untuk pengajuangugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus adaperselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.Dikarenakan Para Pemohon Kasasi /dahulu Para Tergugat merasa tidakmemiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat, yangseharusnya digugat adalah Pengurus Koperasi in casu Pengurus KossipralTaman Aloha.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975,patokannya lalah dalam pemeliharaan anak diutamakan ibu kandungnyakhususnya bagi anakanak yang masih kecil, karena kepentingan anakyang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidakwajar untuk memeliharanya,b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September1980, patokannya ialah dalam hal terjadi perceraian, maka anakanakdibawah umur berada dibawah pemeliharaan ibu kandungnya;Cc.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990,patokannya ialah dalam hal terjadi perceraian anakanak yang masihkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu,pemeliharaannya patut diserahkan kepada ibunya;Maka Majelis Hakim menentapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugatyang masingmasing bernama anak lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 30April 2001 dan anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005,berada dibawah pemeliharaan/ hadhonah Penggugat sebagai

denganPrinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT MKShanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja, sehingga penyelesaiansuatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yangtidak ikut menjadi pihak dalam perkaraHal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 /K/Sip

/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menegaskanGugatan Harus Tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turutsebagai pihak dalam perkaraputusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975yang menegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterimaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K / Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976menyatakanBahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan Formilmengenai pihak yang seharusnya

., tanggal 23 Juni2015 yang telah menerima gugatan Termohon Kasasi/semula ParaPenggugat dan menjatuhkan putusannya tidak sesuai denganpertimbangan hukumnya seharusnya gugatan Termohon Kasasi/semulaPara Penggugat tidak dapat diterima ata Putusan NO (tidak dapatditerima) dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 juncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1973 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;Halaman 6 dari 11 hal.

R. . 9 Oktober 1975Regno. 951 K/Sip/1973.Dimana apabila Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan danBarat kembali memeriksa baik menyangkut fakta dan perimbanganhukumnya akan nampaklah bagi Hakim Judex Facti banwa, betapa rapuhdan kelirunya pertimbangan Majelis Hakim Pengadiian Negeri Selayar yangpertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya didasarkan padakekeliruan menilai fakta persidangan, sebab, tanah yang disebut oleh saksipelapor bernama baloiya, sesungguhnya terdiri dari dua

No. 201 K/Sip/1974Tanggal 28 Agustus 1976. Dan kemudian menyangkut tentang Jalan Poros Benteng Tile tile adalahmerupakan bangunan milik Negara sebagai sarana kepentingan Umum yangtidak bisa diletakkan sita diatasnya sesuai dengan ketentuan hukum acaraHal. 7 dari 10 hal. Put.

No. 267 K/ Sip/ 1976Sebab, menurut hukum acara, apabila yang menjadi obeyek sengketaadalah terdiri dari lebin dari satu lokasi yang letaknya berlainan, makaseharusnya kedua obyek sengketa yang letaknya berbeda tersebutdipisahkan satu dengan lainnya dengan batasnya masing, sama halnyadengan baloiya dan sambaiya yang terdiri dari dua lokasi dan pemiliknyamasing masing, dimana , tanah baloiya pada batas sebelah timur adalahJalan Poros Benteng Tile tile bukan gunung atau bukit, sedangkansambaiya batas

Tergugatdan setelah itu Tergugat menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.627 tanggal 3 Agustus 1995, seluas, 1.0.000 M* (sepuluh ribu meterpersegi) atas nama pemegang hak Sutiono kepada Penggugat, dan padasaat terjadi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan kwitansi jual bellibermeterai;Bahwa, pada saat terjadi jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di depanpejabat PPAT namun hanya dilakukan perjanjian jual beli tanah dibawahtangan;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Sip

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Perdata/HukumAdat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria dan jugaPutusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yangmemuat kaidah hukum : belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketadi muka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnyapenanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratifsaja;Bahwa dengan demikian sebagaimana peraturan maupun yurisprudensitersebut diatas oleh karena jual beli tersebut didasari atas kesepakatankedua

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 No. 77/Sip/ 1973.b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 No. 51 K/SIP/ 1972, termuatdalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia.c.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 No.735/Sip/1970.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi maupundalam pokok perkara tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukumkarena tidak adanya aktifitas usaha maupun tidak adanya penyesuaian perseroanPemohon Kasasi sesuai UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tidak berakibat perseroanmenjadi pihak yang tidak dapat digugat, sedangkan

tegas diakui oleh Tergugat,sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;2 Bahwa Tergugat tidak pernah menjadi PT. akan tetapi Tergugat hanyalah POoleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutuspokok perkara, karena dalam perkara ini masih kurang persyaratan formalnya;Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimanadisebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip

menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harusdinyatakan tidak dapat diterima;3 Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidakmempunyai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dimanaPenggugat tidak menguraikan apa hubungan hukumnya dengan UngkapHalomoan Nainggolan dalam perkara ini oleh karena itu harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli1971 No. 294 K/Sip

pertimbangannya antara lainmenyatakan: Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yangberperkara;Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap orang yang tidakmempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat satusama lainnya oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli1971 No. 294 K/Sip

., tanggal 23 Juni 2015 yang telahmenerima gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat dan menjatuhkanputusannya tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya seharusnya gugatanPara Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima atau Putusan NO(tidak dapat diterima) dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;3.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGATtelah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepadaPENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat denganTergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah danmengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa sampaidengan saat ini, PENGGUGAT

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26Pebruari 1973:Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan peranjian, oleh sebab itusesual dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihakpihak harus mentaati apayang mereka telah mereka setujul...dst.;.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabilaseseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui danditandatanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberihukuman antara lain membayar gantirugi kepada PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16Agustus 1959 tentang wanprestasi

yang terungkapdipersidangan telah keliru menerapkannya karena bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku;Bahwaselanjutnya PEMBANDING/TERGUGAT JI akan membahas pokokkeberatan atas pertimbangan judex facti/Majelis Hakim Tingkat Pertama terkaitpenerbitan Akta Jual Beli Nomor : 1012/2012 tanggal 30 Mei 2012; Dan dalam halini buktibukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING adalah Akta yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna, sejalan dengan Kaidah hukum PutusanMahkamah Agung RI No. 3360 K/Sip

Akta Jual Beli Nomor : 1012/2012 tanggal 30 Mei 2012 (vide Bukti T.III1)adalah asli tanda tangan dari TERBANDING/PENGGUGAT dan istrinya;Bahwa aspek lahiriah dari Akta Notaris yang digunakan sebagai bukti otentiktentunya berkaitan dengan tugas pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat yangmengemban tugas jabatan untuk membuat aktaakta, dimana dalam praktik peradilan,Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagaimana dalam YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/Sip

/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan :Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikansecara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karenatidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaranganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/Sip/1975 tanggal 02 juni 1971menyatakan :Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihakPenggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan

sempurna tentang ganti rugiyang dituntutnya, Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya olehTergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapatdikabulkan atau ditolak oleh hakim;Kemudian diperkuat lagi dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor :459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan bahwa :*Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugatdihukum membayar uang ganti

rugi kepada Penggugat, Hakim baru dapatmengabulkan tuntutan ganti ugi tersebut, bilamana Penggugat dapatmembuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugiantersebut;Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983menyatakan bahwa:Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan buktiharus ditolak;Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September2003 menyatakan bahwa :Karena gugatan ganti rugi tidak terperinci,

. : 647K/Sip/1973, yangmenyatakan : Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidaksematamata ditentukan oleh para pihak saja, melainkanterutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi statustertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih duludan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalahsama, Putusan Mahkamah Agung No. : 588K/Sip/1973,menyatakan : Karena perkara ini sama dengan perkara yangterdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyekobyek perkara dan juga penggugatpenggugatnya,

Tsm19 Desember 1970, No. 350K/Sip/1970, seharusnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak ; Yurisprudensi MA. RI tentang nebis in idem, YMA. RI.No. : 1226K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, dengan MajelisHakim sebagai berikut : 1. H. Suharto, SH., 2. H. AchmadSyamsudin, SH., 3. H. A.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PEMBANTAHtidak memiliki dasar hukum sebagai pembantah karena tidakmemiliki hubungan hukum, bukan pihak yang dapat menentukankeputusan dan bukan pula pihak yang dirugikan, sebagaimanatertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yangmenyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum, bukan oleh yangmempunyali kepentingan;B.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARAPEMBANTAH tidak memiliki dasar hukum sebagaipembantah karena tidak memiliki hubungan hukum, bukanpihak yang dapat menetukan keputusan dan bukan pulapihak yang dirugikan, sebagaimana tertuang dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwasuatu. gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyat hubungan hukum, bukan oleh yangmempunyai kepentingan;4.3.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PEMBANTAHtidak memiliki dasar hukum sebagai pembantah karena tidak memilikihubungan hukum, bukan pihak yang dapat menentukan keputusandan bukan pula pihak yang dirugikan, sebagaimana tertuang dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatugugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubunganhukum, bukan oleh yang mempunyai kepentingan;B.

Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 602 K/ Sip/ 1975 tanggal 25 Mei Lg77),maka gugatan tersebut HARUSIAH DINYATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA;3 KUMULASI GUGATAN:Bahwa Tergugat II berpendirian bahwa Gugatan yang diajukan Penggugattersebut merupakan penggabungan 2 (dua) perkara atau lebih yang tidakberkaitan dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dimana kumulasi gugatan sebagaimana tersebut TIDAKLAHDIBENARKAN, (vide: Putusan MA,RI tanggat 13121972 No.677 K/sip/1972). Sehingga oleh karenanya gugatan yang demikian adalah berdasarkanhukum bilamana gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dinyatakanDITOLAK atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);4 GUGATAN ERROR IN PERSONABahwa di dalam gugatan ini telah terjadi ERROR IN PERSONA alias Salahdan keliru menggugat orang, yaitu menjadikan NINI IAHARA, SH.

(Vide : PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.602 K/Sip/1975 tanggal 25Mei 1977) ;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, adalah adil dan berdasarkanhukum bilamana gugatan dalam perkara ini DINYATAKAN DITOLAK ATAUSETIDAKTIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK, DAPAT DITERIMA(Niet ontvankelijk verklaard);Il.

(Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI,No.251 K/Sip/1958, tanggal 16 Desember 1958, jo. No.132 K/Sip/1980, jo.No.3201 K/PDT/1991, tanggal 30 Januari 1996.

(Bandingkan Putusan Mahkamah Agung No.251 K/Sip/1958,tanggal 26 Desember 1958, jo. No.132 K/ Sip/1980, jo.

Nomor547 K/Sip/1971, tanggal 13 Maret 1972 Suatu gugatan dapat dinyatakankabur (obscuur libel), apabila posita gugatan simpang siur dan berisipernyataanpernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya,sehingga tidak mendukung petitum;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka Para Turut Tergugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili incasu perkara ini, agar gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Bahwa, Pemohon Kasasi merasa keberatan terhadap amar/diktum putusana quo, oleh karena tidak menerapkan hukum yang benar dan juga tidakdisertai pertimbangan hukum yang tepat, putusan a quo tidak mencerminkancara keadilan yang saksama dan objektif serta tanpa memperhatikanpenerapan hukumnya, maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan.Hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia: Tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970; Tanggal 2 Februari 1980 Nomor 1500 K/Sip/

Nomor 99 K/Pdt/2015Juli 2013 Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sby., telah dibuat dengan tanpa atau disertaipertimbangan yang dimaksud dalam ketentuanketentuan Undang UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Jurisprudensi MARItanggal 16 Desember 1970 Nomor 492K/Sip/1970, juga Jurisprudensi MARItanggal 2 Februari 1980 Nomor 1500 K/Sip/1978, sehingga putusan a quo harusdibatalkan;3.

sudah tidakberada pada Tergugat II dan sudah tidak lagi menjadi agunan padaTergugat I, karena telah dijual dimuka umum melalui Pelelangan padatanggal 15 Juli 2009, sebagai pembayaran atas hutanghutang TergugatIV pada Tergugat IT;Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untukperadilanperadilan di Indonesia, syarat untuk menggugat suatu subjekhukum ke Pengadilan harus ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli1971 Nomor 294 K/Sip

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal20 Oktober 1986 Nomor 2511 K/Sip/1981);Bahwa oleh karena Tergugat II dalam Perkara a quo tidak melihatadanya hubungan hukum dengan Para Penggugat, sementara ParaPenggugat telah menarik Tergugat I selaku pihak berkaitan denganpermasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, makaperbuatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum acaraperdata yang berlaku di Indonesia, Oleh karenanya gugatan ParaPenggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.Hal. 5

,Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melalui caracara dan persyaratan yang sah menurut peraturan perundangundangan yangberlaku, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yangmembeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara,sehingga harus dilindungi oleh undangundang, hal mana sejalan denganyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor821 K/Sip

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidakcukup pertimbangan oleh karena itu harus dibatalkan;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 698 K/Sip/1969 menyatakan putusanharus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petetum itu ditolak;3.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 697K/Sip/1974tertanggal 31 Agustus 1977, yang menegaskan bahwa formalitasHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 03/Pdt.Plw/2013/PN.Rbgpengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelumpenjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Apabilaeksekusi sudah selesai dijalankan (penjualan lelang dijalankan), upayayang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan;2.

No. 289 K/Sip/1968 dan Putusan M.A. No. 323 K/Sip/1968;9.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 697K/Sip/1974tertanggal 31 Agustus 1977, yang menegaskan bahwaformalitaspengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelumpenjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Apabilaeksekusi sudah selesai dijalankan (penjualan lelang dijalankan), upayayang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan;2.

Dengandemikian pengajuan permohonan eksekusi pengosongan dan penyerahanterhadap obyek sengketa oleh Terlawan tersebut pantas dan layak untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Terlawan dan tanggapan ParaPelawan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalil pokok eksepsi Terlawan adalah berdasarkanYurisprudensi Putusan MA No. 697K/Sip/1974 tertanggal 31 Agustus 1977 danNo. 2911K/Pdt/2000 tanggal 30 April 2002 yang pada pokoknya menegaskanHalaman 19 dari

Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukupmemberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasartuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1531970 Nomor 547K/Sip/1972);2.

Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MahkamahAgung, tanggal 21111970 Nomor 492K/Sip/1970);3: Pihakpihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap(Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1351975 Nomor 151 K/Sip/1975);Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2018/PN Spn.4.

Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letaktanah, batasbatas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agungtanggal 971973 Nomor 81 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa mememperhatikan alasanalasan eksepsi yangdiajukan Tergugat I, lalu Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut yangdimintakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 971973 Nomor 81 K/Sip/1971adalah kejelasan letak objek perkara, batas dan ukuran.

Bahwa mengingat Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindakdalam perkara aquo, dengan demikian sesuai Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yangberbunyi, ... suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yangmempunyal hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dangugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harusdinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.d.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Pekanbaru dalam perkara a quo, sehingga gugatanPenggugat telah kekurangan subyek Tergugat, dengan demikian sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938 K/Sip/1971tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November1975 jo.

No.1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo No. 151 K/Sip/1975tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi sebagai berikut:Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yangseharusnya di gugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)Berdasarkan dalildalil hukum yang Tergugat kemukakan diatas, patutkiranya Majelis Hakim yang bijaksana, menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara :Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani

Padahal Pelawandalam petitum perlawanannya menyatakan peralihan hak atas tanah/rumahsebagaimana SHM Nomor 355/Purwantoro semula atas nama Pelawankepada Terlawan Il tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namunPelawan secara nyata tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan KotaMalang, sehingga dengan demikian gugatan Pelawan kurang pihak /tidaklengkap;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret1975 Jo Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo 878 K/Sip/1977tanggal 19

Bahwa GugatanPelawan yang hanya ditujukan kepada Turut Terlawan harus dinyatakankurang sempurna, karena sebagai instansi pemerintah dalam melakukantindakan hukumnya merupakan satu kesatuan dengan lembaga yangmelingkupinya, sehingga gugatan Pelawan mohon dinyatakan tidak dapatditerima (Vide: Yurisprudensi MARI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9Desember 1970).

Putusan Nomor 650 PK/Padt/2013Sesuai Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal20 Juni 1979 yang menegaskan bahwa "gugatan yang ditujukan lebih dariseorang Tergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidak ada hubunganhukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masingmasingPenggugat harus digugat tersendiri".

Bahwapenggugat seharusnya juga mengikutkan Misnan dan Yamah sebagaiTergugat ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975, Nomor 473K/Sip/1973 :Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat IPembanding sendiri tetapi bersamasama dengan saudara kandungnya,seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat 1/Pembandingsesaudara, bukan hanya terdapat Tergugat IPembanding sendiri,sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Obyek Tanah Yang Disengketakan ;Bahwa

BTA) ;Surat Keterangan Jual Beli Hak Usaha Tanah nomor 46/NB/78tertanggal 23 Maret 1978, seharusnya Penggugat menyertakan M.Idrus sebagai Tergugat ;Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa (perdamaian) nomorPPS/01/IVPPSKP/2008, tertanggal 30 Mei 2008 antara Sujarionodengan Dullah ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 Nomor 907K/Sip/1972:Suratsurat bukti yang diajukan penggugat berupa keteranganKeputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkanoleh Camat : I.P.D tanggal 3 Desember

Hak Milik Transmigrasi Nomor 904 atas namaNgalwi dengan Gambar Situasi Nomor 1315/1974, hal ini menjadiputusan Majelis Hakim, yaitu menyatakan sertifikat milik Pembanding /dahulu Tergugat , SHM Nomor 94 atas nama Ngalwi dan telah dibaliknama atas nama ahli waris (Dullah, Misnan, Yamah) adalah letak tanahpada sertifikat tersebut tidak sesuai dengan tanah yang disengketakan.Bahwa, seharusnya ahli waris juga harus ditarik sebagai tergugat ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975, Nomor 473K/Sip

Nomor 1072K/Sip/ 1972 tanggal 1 Agustus 1983:Setiap orang yang secara nyatafeitelijk menguasai tanah dan bangunanharus ditarik sebagai pihak Tergugat ;2 . Judex Facti tidak mempertimbangkan secara menyeluruh perkaraaquo ;Bahwa, tanah sengketa merupakan hak pengelolaan transmigrasi yangsudah dikelola sejak tahun 1969 oleh Ngalwi orang tua DolahPembanding /dahulu Tergugat dan dikelola sampai saat ini walaupunmuncul gugatan dari Terbanding/Dahulu Penggugat pada tanggal 15September 2010.

cara ditulis diatas kertas segel atau kertasyang bermaterai, maka hal itu merupakan perbuatan hukum peralihanhak atas tanah dalam bentuk akta dibawah tangan, yaitu hanya berupacatatan dari suatu perbuatan hukum ;Pasal 1868 Kitab Undangudang Hukum Perdata :Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawaiumum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 Nomor 907K/Sip