Ditemukan 394758 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-12-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 4097/Pdt.G/2017/PA.Mjl
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohonharmonis, namun sejak Agustus 2016, antara Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran; Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohonsudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri danibu yang baik dimana Termohon sering mengabaikan tugas dalammelayani suami dan anak dan Termohon pun seringkali membantahucapan Pemohon; Bahwa saksi sering melihat dan
    memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelahmenikah di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan JatiwangiKabupaten Majalengka; Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohonharmonis, namun sejak Agustus 2016, antara Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran; Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohonsering mengabaikan tugas
    tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimanadimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernahdatang menghadap ke muka sidang;Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagaiberikut; Bahwa sejak Agustus 2016, antara Pemohon denganTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerusyang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau menjalankankewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik dimanaTermohon sering mengabaikan tugas
    Pandeglang ProvinsiBanten;Menimbang bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon adalah saksikeluarga atau orangorang dekat dekat dengan para pihak, sudah dewasa,dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang bersesuaian antarasatu dengan lainnya yang pada pokoknya bahwa para saksi sering melihatdan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yangdisebabkan karena Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannyasebagai seorang istri dan ibu yang baik dimana Termohon seringmengabaikan tugas
    yang sah dalam perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, Majelis Hakimtelah menemukan fakta sebagai berikut: Bahwa sejak Agustus 2016, kehidupan rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerusyang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau menjalankankewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik dimanaHal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4097/Padt.G/2017/PA.Mjl.Termohon sering mengabaikan tugas
Register : 20-08-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 13-03-2014
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0661/Pdt.G/2013/PA.Bkl
Tanggal 10 Februari 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
171
  • Penggugat merasa Tergugat telah melakukan KDRT secaramateri sebab Penggugat dituntut memenuhi kebutuhan keluarga yang semestinyaadalah tugas dan tanggugng jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;Puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadikurang lebih pada bulan Mei tahun 2013, akibatnya Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamatsebagaimana tersebut diatas hingga sekarang selama 3 bulan dan selama ituPenggugat
    Tergugat telahmelakukan KDRT secara materi sebab Penggugat dituntut memenuhi kebutuhankeluarga yang semestinya adalah tugas dan tanggugng jawab Tergugat sebagaikepala rumah tangga;e Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugatdan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelasbaik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia; Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang
    setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggalrumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan; Bahwa semuala rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namunpada bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalkarena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkanTergugat tidak bekerja dan tidak berusaha bekerja cuman Tergugat selalumeminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberi Tergugat memaksa,semestinya adalah tugas
    Tergugat menuntut banyak permintaan secara materi kepada Penggugat.Penggugat merasa Tergugat telah melakukan KDRT secara materi sebab Penggugatdituntut memenuhi kebutuhan keluarga yang semestinya adalah tugas dan tanggugngjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebutdipandang bahwaTergugat tidak membantah dalildalil gugatan Penggugat, makadengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa dari keterangan
    telahterungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat; Bahwa berdasar bukti (P1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinanyang sah, dan telah hidup rukun selama kurang lebih 7 tahun dan belum pernahberceral; Bahwa sejak Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadipertengkaran terusmenerus, penyebabnya Tergugat tidak bekerja dan tidak berusahabekerja cuman Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberiTergugat memaksa, semestinya adalah tugas
Register : 10-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 35/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 14 Nopember 2011 — Drs. PARYADI VS WALIKOTA LUBUKLINGGAU
8563
  • Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil pada tanggal 13 Mei 1993, sebagaimana SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 01739/1T1/C/1993 TentangPengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil dalam masa percobaan dengan tugas sebagai gurupada SMAN Tanjung Raja, Nomor Induk Pegawai132048932;2.
    Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas namaPENGGUGAT, juga sangat merugikan PENGGUGAT secaramoril seolah olah PENGGUGAT telah melakukan kesalahansehingga dipindahtugaskan, padahal PENGGUGAT tidakpernah mendapat teguran ataupun melakukan kesalahan,selain itu) juga PENGGUGAT sangat keberatan denganSurat Keputusan tersebut, karena mengakibatkan jarakPENGGUGAT dalam melaksanakan tugas menjadi lebih jauhsehingga
    Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 TentangGuru, Pasal 36) = (1) Dalam melaksanakan tugaskeprofesional guru berhak mendapatkan promosi sesuaidengan tugas dan prestasi kerja, (2) Promosisebagiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikanpangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatanfungsional;Bahwa pada faktanya PENGGUGAT beserta guru lainyadipindahtugaskan tanpa alasan hukum yang jelas,bukan karena kebutuhan = satuan pendidikan dan/ataupromosi, sehingga dengan pemindahan tugas tanpaadanya promosi
    Paryadi tidak mendapat tugas tambahan;Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No.35/G/2011/PTUN PLGBahwa saksi tahu Drs. Paryadi tidak mendapat tugastambahan, karena Drs. Paryadi terakhir ke Sekolahuntuk melapor pada tanggal 9 Juli 2011, untukJabatan Wakil Kepala Sekolah konsepnya telahdisusun tanggal 6 Juli 2011;Bahwa setahu saksi Drs.
    Paryadi telahdipindahkan ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, danberdasarkan bukti T5 didapat fakta bahwa Drs.Paryadi mulai masuk ke SMA Negeri 6Lubuklinggau terhitung sejak tanggal O01 Juli2011, kemudian berdasarkan Keputusan KepalaSekolah SMA Negeri 6 tertanggal 12 Juli 2011tentang Beban Kerja Guru dan Tugas TambahanGuru dalam s* Proses Belajar Mengajar padaSemester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012sebagai mana dimaksud oleh bukti P8 = T4 Drs.Paryadi hanya mendapat tugas tambahan sebagaiPembina Ekstrakulikuler
Register : 13-05-2009 — Putus : 03-09-2009 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN MALANG Nomor 387/Pid.B/2009/PN.Mlg
Tanggal 3 September 2009 — Drs. SUYITNO EFFENDI,MM
230121
  • .:877/001/429.207/2003, tanggal 19 Pebruari 2003 atasnama Drs.SUYITNO EFFENDILMM sebagai Pj.Skretaris Badan Kesbanglinmas Kabupaten Malang ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas No.:800/07 1/429.207/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 yangmenyatakan Drs.SUYITNO EFFENDI,MM sebagai Pj.Skretaris Badan Kesbanglinmas Kabupaten Malang ;1 (satu ) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 Nopember 2003 uraian pembayaran untuk pengadaanseragam satgas Linmas sebesar Rp.25.927.272,00.( dua puluh
    SUYITNO EFFENDI, MM selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan KesatuanBangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No.821.1/010/429.207/2003, tanggal 18 Pebruari 2003 merangkap sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Anggaran, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2003 atau setidaktidaknya pada tahun 2003,bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (kesbanglinmas ) Kabupaten Malang
    SUYITNO EFFENDI, MM, selaku Pelaksanaan Tugas (plt) Sekretaris Badan KesatuanBangsadan Perlindungan Masyarakat KabupatenMalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/010/429.207/2003, tanggal 18Pebruari 2003 merangkap menjabat sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Anggaran, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
    Mengendalikan Pelaksana Kegiatan di sub unit pads satuan kerja yang dipimpinnya sesuai dengan tugas pokok danfungsi;2.
    ,Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kejaksaan berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang dilakukan olehterdakwa di badan Kesbanglinmas tahun 2002 2003 yang dikepalai oleh saksi dengan tugas mengawasi seluruhkegiatan di Kesbanglinmas sampai pada tahun 2004 dan setelah 2004 saksi tidak lagi bertugas di Kesbanglinmas ;Bahwa, pada tahun 2003 terdakwa berkedudukan sebagai sekretaris Bakesbanglinmas yang bertugas membantusaksi selaku Kepala Badan Kesbanglinmas selaku atasan langsungnya ;Bahwa, korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — MUSLIM, SH.I VS 1. Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Kantor Pusat di Banda Aceh, cq. Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya, DK
5122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam mengemban tugas dan jabatan sebagai Ketua Ill di JajaranPengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Aceh (PDA)Kabuaten Pidie Jaya dan selaku Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK) Pidie Jaya tersebut, Penggugat telah mengabdi danmelaksanakan tugas serta kewajibannya sesuai dengan Peraturan TataTertib DPRK Pidie Jaya dan sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh (PDA) yaitu: Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusankeputusan
    Bahwa, dalam Rapat tersebut juga dibicarakan Agenda tambahan yaitumengenai rotasi masa tugas Penggugat di Lembaga Legislatif DPRKPidie Jaya, dimana oleh Tergugat telah menjatahkan yaitu untuk 3 tahunpertama dijabat oleh Penggugat sedangkan untuk 2 tahun sisanya dijabatHalaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.SusPar.Pol/2016oleh Sdr. Saiful Bahri, M.
    (Ketua Umum DPW PDA Pidie Jaya) denganalasan kursi yang didapatkan oleh Penggugat terdapat perbedaan tipisselisin suaranya;10.Bahwa, khusus terhadap Keputusan Rapat yang berkenaan denganpenjatahan dan pembagian masa tugas Penggugat di DPRK Pidie Jaya,tidak pernah dibicarakan di internal Partai antara Penggugat denganTergugat dan Tergugat II dan tidak pernah ada kesepakatan tertulisdalam bentuk perjanjian secara internal partai, sehingga terhadapkeptusan Rapat tentang pembagian masa tugas tersebut
    PembahagianMasa Tugas tersebut yang telah Penggugat dan Tergugat tandatanganinya di internal Partai; Pembahagaian masa tugas tersebut tidak diketahui bahkan belumada keputusan dari pihak Dewan Pengurus Pusat PDA sampaidengan gugatan ini Penggugat ajukan;11.Penggugat sama sekali tidak menyetujui apa yang diputuskan dalam Rapattersebut karena rapat itu dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiranPenggugat yang dapat Penggugat buktikan dengan tidak adanya tandatangan Penggugat dalam daftar Hadir rapat
    Menyatakan tindakan Tergugat membagikan masa tugas Penggugat selakuDPRK Pidie Jaya 3 tahun untuk dijabat olen Penggugat dan 2 tahun untukdijabat oleh Sdr.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — MUHAPRIL SANI VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
9384 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan bukan Konsumen;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, Pasal 1 angka 2 menyatakan Konsumen adalahsetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalammasyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;Bahwa dari pengertian konsumen
    Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa KetuaBPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabilapermohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.
    Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Baratidak pernah memberitahukan atau memanggil Pemohon Keberatanuntuk menghadiri Sidang Arbitrase keII (kedua);Bahwa Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen berbunyi sebagai berikut:Apabila Pelaku Usaha atau Konsumen tidak hadir pada hari persidangan (Pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir
    dan Pasal 3 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen menguraikan tugas dan wewenangBPSK adalah sebagai berikut: Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase; Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan
    Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitarse ataukonsiliasi;b. Memberi konsultasi perlindungan konsumen;Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.SusBPSK/2017c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d. Melaporkan kepada Penyidik umum apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam undangundang ini;e.
Register : 16-10-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN TILAMUTA Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Tmt
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
Rianto Idrus Alias Ka Iko
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kapolda Gorontalo cq.Kapolres
11371
  • Hak pada seseorang melaluiSuatu surat perintah tugas, menuntut Seoarang pejabat atau aparaturnegara yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut benarbenarsah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
    Sidik / 67 / X / RES.1.24 / 2020 / Reskrim,tanggal 02 Oktober 2020 serta surat perintah tugas penyidikanNomor : SP.Gas / 67.a/ X / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, tanggal 02Oktober 2020 dan kemudian TERMOHON melakukan serangkaiantindakan penyidikan dengan mengirimkan surat panggilan danpermintaan keterangan sebagai saksi (alat bukti keterangan saksi)kepada ;a.
    Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikantertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda T 13;14. Fotocopy Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan TindakPidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan/Pelecehan Seksual tertanggal 1Oktober 2020, diberi tanda T 14;15. Fotocopy:a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/67/X/RES1.24/2020/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2020;b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/67.a/X/Res1.24/2020/Reskrim tertangal 2 Oktober 2020;Kemudian diberi tanda T 15;16.
    Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 7 Oktober 2020Kemudian diberi tanda T 19;20. Fotocopy:a. Surat Permintaan Bantuan Pendapat Ahli Pidana Nomor:B/910/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2020;b. Surat Tugas Nomor: 1294/UN47.B9/KP/2020 tertanggal 9 Oktober2020;c. Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) tertanggal 12 Oktober 2020 atasnama Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH;Kemudian diberi tanda T 20;21.
    Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 13 Oktober 2020;Kemudian diberi tanda T 22;23. Fotocopy:a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/481/X/RES.1.24/2020Reskrimtertanggal 13 Oktober 2020;b. Surat Panggilan KeIl (dua) Nomor:S.Pgl/481.a/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2020;c. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:SP.Pgl/481.b/X/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020;d. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 16 Oktober 2020;Kemudian diberi tanda T 23;24. Fotocopy:a.
Register : 16-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Adi Munar Hendrata
3527
  • /dokumendokumen, dan tidakterjadi penyimpangan dalam bentuk apapun yang merugikan perusahaan,tugas lainnya yang sifatnya diperbantukan untuk membantu kelancarantugastugas departemen lain sesuai kelas jabatannya; Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa datang ke ruanganSaksi Ifa Ana Rosida dan Saksi Sepriana Andarika, mengatakan inginmeminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
    apapun yang merugikan perusahaan,tugas lainnya yang sifatnya diperbantukan untuk membantu kelancarantugastugas departemen lain sesuai kelas jabatannya; Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa datang ke ruanganSaksi Ifa Ana Rosida dan Saksi Sepriana Andarika, mengatakan inginmeminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
    Ifa Ana Rosida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Tugas dan tangung jawab Saksi selaku Admin Kasir adalahmenginput data order dari sales atau membuat Invoice order, menerimaUang setoran dari sales setelah menagih uang dari customer danmenerima uang pembayaran customer langsung atau COD dari customerMotoris, Serta menaruh uang tersebut ke dalam berankas pada PT KreasiPerdana Indonesia di JI.
    Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat; Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Branch Manager(Kepala Cabang) adalah bertanggung jawab terhadap laporan penjualanharian mingguan bulanan dalam bentuk soft copy, pengawasan keluar masukkaryawan, dan mengetahui hasil penjualan yang dilakukan oleh karyawaan; Bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai BranchManager/Kepala Cabang, Terdakwa mendapatkan upah dari PT KreasiPerdana Indonesia sebesar setidaktidaknya Rp. 11.854.470,00 (sebelas
    berisi uang yangdigunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi di ruang kerja Terdakwajuga didasarkan pada tugas Terdakw selaku Kepala Cabang.
Register : 11-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 109/PID.SUS/2015/PN.Bta
Tanggal 30 Juli 2015 — RAHMAT REZA PAHLEPI Bin ALPIA BHAMA
10827
  • Saksi Faisal Tambunan Bin Paul Tambanan; Bahwa, Saksi bekerja di Bank Mega Syariah Regional Palembang danmenjabat sebagai Regional Operational Manager;e Bahwa, kegiatan di Bank Mega Syariah unit Martapura adalahtanggung jawab Saksi;Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai RegionalOperational Manager di Bank Mega Syariah Regional Palembangadalah secara operational bertanggung jawab mengenai kontroldan monotoring kantor cabang dibawah regional Palembang,secara sumber daya manusia bertanggung jawab
    Saksi Rahdian Yustomi Ardhi Bin Ribut Soedarto (Alm):Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan di Bank Mega Syariah sebagaiinternal control Bank Mega Syariah area Baturaja sejak September2012 sampai dengan sekarang;Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai internal control BankMega Syariah area Baturaja adalah melakukan pemeriksaan secaraberkala terhadap unitunit dibawah supervisi untuk operasional danpembiayaan dan melaporkan kepada pimpinan unit kerja (PUK) apabilaada penyimpangan yang tidak sesuai
    dengan standar operasional kerjapada Bank Mega Syariah;Bahwa, tugas Saksi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pimpinanunit kerja (PUK) yaitu Sdr.
    Saksi Akhmad Hidayat Bin Supriadi;Bahwa, Saksi bekerja di Bank Mega Syariah kantor pusat di Jakarta danmenjabat sebagai satuan kerja audit tingkat pusat sejak Januari 2012sampai dengan sekarang;Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai satuan kerja audit interntingkat pusat adalah melakukan general audit maupun audit khusus padaseluruh kantor cabang BSM dan divisi atau bagaian dikantor pusat BSMsesuai dengan penugasan dari kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern),Direksi dan Komisaris, melaporkan
    proposal atas nama Endang Purwanisehari sebelum pencairan pada tanggal 11 Oktober 2012 dikantorBank Mega Syariah unit Martapura;e Bahwa, yang menyuruh Saksi membuat proposal pembiayaan atasnama Endang Purwani adalah Niko Budiman;e Bahwa, Niko Budiman adalah kepala cabang pembantu (UnitManager);e Bahwa, sebelum Saksi membuat proposal atas nama EndangPurwani, Niko Budiman memberikan berkas kepada Saksi berupafotocopy KTP atas nama Endang Purwani;e Bahwa, membuat proposal pembiayaan bukan tugas Saksi
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Juni 2016 — Drs. ASWIS, M.Si
14685 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MSi selaku Pengguna AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat KeputusanBupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : 900.052013 tanggal 2 Januari 2013tentang penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaranorganisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenSolok Selatan Tahun Anggaran 2013 dan selaku Pelaksana Tugas (PIt)Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Perintah BupatiSolok Selatan Nomor :800/01/BKD2011 tentang Pelasana Tugas (PLT)Sekretaris
    (PIt)Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat PerintahBupati Solok Selatan Nomor : 800/01/BKD2011 tentang Pelasana Tugas(PLT) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 13 Januari2011, dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam pelayananadministrasi terhadap anggota DPRD;e Mendisposisi dan membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;e Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan
    agar melaksanakantugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;e Dan tugas tugas lainnya sesuai dengan ketentuan penjabaran tugaspokok dan fungsi Sekwan; Bahwa disamping menjabat sebagai Plt.
    Sekretaris DPRD, Terdakwajuga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkansurat KeputusanBupati Kabupaten Solok Selatan Nomor : 900.052013 tanggal 2 Januari2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Membuat RKASKPD Sekwan;e Menyusun DPASKPD Sekwan;Hal. 7 dari 34 hal. Put.
    Aswis, M.Si sebagai PenggunaAnggaran, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak bisa lepasbegitu. saja ketika sudah dikuasakan kepada Kuasa PengunaAnggaran, bagaimana pun tugas dan kewajiban sebagai PenggunaAnggaran harus tetap Terdakwa laksanakan.
Register : 16-09-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 439/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 23 Oktober 2013 — PIDANA: DIDIK PURWOKO Bin KARTONO MASIGIT
3524
  • Sumber Pelita Mataramyang beralamat dijalan Gendol Dusun Jlegongan, Kelurahan Margorejo,Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Depo / KepalaCabangPT.
    Sumber Pelita Mataram yang beralamat dijalanGendol Dusun Jlegongan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Tempel,Kabupaten Sleman.e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi kasir diPT. Sumber Pelita Mataramadalah melakukan pembukuan atau laporan pertanggungjawaban keluarmasuknya barangtermasuk uangnya kepada pimpinan PT.
    Sumber Pelita Mataram yang beralamatdijalan Gendol Dusun Jlegongan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Tempel,Kabupaten Sleman.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Salesman diPT. Sumber PelitaMataram adalah melakukan negoisasi kepada para pelanggan / costumer yangselanjutnya apabila ada barang keluar membuat laporan penjualan yangditujukan kepada kasir dan pimpinan PT.
    Sumber PelitaMataram sebesar lebih kurang Rp.1800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah).Bahwa kemudian terhitung sejak bulan Januari 2013 terdakwa dipindahjabatannya sebagai Kepala Gudang yang tugas dan tanggungjawabnyamenerima masuk dan mengeluarkan barang dari dalam Gudang, sertabertanggungjawab terhadap barangbarang yang berada didalam Gudang milikPT. Sumber Pelita Mataram.Bahwa pada saat terdakwa masih menjabat selaku Sales di PT.
    Sumber Pelita Mataram dengan jabatan sebagai Sales Marketingyang bertugas melakukan penjualan maupun penarikan uang hasil penjualan produk31Bir milik PT.Sumber Pelita Mataram kepada konsumen.Bahwa kemudian terhitungsejak bulan Januari 2013 terdakwa dipindah jabatannya sebagai Kepala Gudangyang tugas dan tanggungjawabnya menerima masuk dan mengeluarkan barangdari dalam Gudang, serta bertanggungjawabterhadap barangbarang yang beradadidalam Gudang milik PT.
Putus : 12-06-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bdw
Tanggal 12 Juni 2017 — AMIRUDDIN VS BAIHAQI
5611
  • Bahwa di dalam menjalankan tugas sebagai Pimpinan /PengelolaTergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Penggugat .Terbukti dengankebijakan yang di ambilnya tenteng biaya Administrasi sebesar 1% untukkesejahteraan karyawan yang di himpun oleh Tergugat dan yangseharusnya di bagikan pada bulan puasa /Menjelang Hari Raya Idul Fitritidak bisa direalisasikan dengan baik dan tepat waktu sehinggamenimbulkan keresahan di kalangan Karyawan di karenakan keuangandi maksud tidak jelas penggunaannya oleh tergugat.maka
    ,Tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp: 5.000.000.Tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp: 20.000.000.Jumlah Rp: 40.000.000.14.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas sebagai PengelolaKopeerasi Simpan PinjamAP ING Bondowoso tidak sesuai dengan suratperjanjian Modal Penyertaan Koperasi APING.
    Kasat Reskrim Bondowoso perihal laporan/Pengaduan telah terjadinya tindak pidanaFoto copy dari asli Tanda terima surat dari Penasehat Hukum SidoGatot tertanggal 28 Februari 2017 ;Foto copy dari asli Surat Kartu Tugas Nomor : 01/KSUK/XI/2010 dariKoperasi Serba Usaha Kartika ( KSU Kartika ) Bondowoso atas namaEndro Yulikusdiyanto,SE.M.Si, Jabatan Ketua KSU Kartika Bondowoso;Foto copy dari asli Kartu Surat Tugas Nomor : 06/KSUK/XI/2010 dariKoperasi Serba Usaha Kartika ( KSU Kartika ) Bondowoso atas
    nama: Bayhaqi, Jabatan Kepala Mantri USP KSU Kartika Bondowoso ;Foto copy dari asli Kartu Surat Tugas Nomor : 14/KSUK/XI/2010 dariKoperasi Serba Usaha Kartika ( KSU Kartika ) Bondowoso atas nama: Ridwan , Jabatan Petugas Lapangan USP KSU Kartika Bondowoso;Foto copy dari asli Kartu Surat Tugas Nomor : 15/KSUK/XI/2010 dariKoperasi Serba Usaha Kartika ( KSU Kartika ) Bondowoso atas nama: Munawi , Jabatan Petugas Lapangan USP KSU Kartika Bondowoso ;halaman 25 dari 37 halaman Putusan Perdata No. : 28/
    T15 Foto copy dari asli Kartu Surat Tugas Nomor : 17/KSUK/XI/2010 dariKoperasi Serba Usaha Kartika ( KSU Kartika ) Bondowoso atas nama: Totok , Jabatan Petugas Lapangan USP KSU Kartika Bondowoso16. T16 Foto copy dari asli Buku Catatan bonbon mulai bulan Mei 2010sampai Oktober 2012, awal USP KSU Kartika memisahkan diri dariKSU Kartika Bondowoso untuk merintis KSP Aping Bondowosohingga berbadan hukum dengan pembukuan keuangan yang masihmemakai nama KSU Kartika. Bondowoso;17.
Register : 11-07-2011 — Putus : 19-01-2012 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 301/Pid.Sus/2011/PN Spt
Tanggal 19 Januari 2012 — Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS
10137
  • (lima belas jutaEup Lah) Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebutdiatas terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala DinasPerkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memilikiTugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuaidengan rencana strategis Dinas, mengawasi pelaksaan danmengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungandengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakanpada tahun 2008 terdakwa memiliki tugas antaraLain errr.
    (lima belas jutaEup Lah) Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebutdiatas terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala DinasPerkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memilikiTugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuaidengan rencana strategis Dinas, mengawasi pelaksaan danmengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungandengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakanpada tahun 2008 terdakwa memiliki tugas antaraLa ee.
    tugas maka pejabat difinitif dapat menunjukpengganti sebagai pelaksana harian ;~~~~~~Bahwa pejabat pelaksana harian bertanggung jawab penuhatas semua tugas dan wewenang yang telah diberikan olehpejabat difinitif dan pejabat difinitif dibebas tugaskandari tugas dan wewenangya yang sudah dilimpahkan kepadaBahwa apabila dalam terjadi suatu peristiwa ataukejadian yang diduga dapat merugikan keuangan Negara makaharus dilihat kapan terjadinya penyimpangan tersebut,apabila terjadi pada saat pelaksana harian
    JokoBahwa pada waktu terdakwa selesai mengikutidiklat dan melaksanakan tugas sebagai kepaladinas perkebunan kembali pekerjaan CV.
    Bahwa benar demi kelancaran tugas dan wewanang pada dinasperkebunan kabupaten kotawaringin timur selama terdakwamengikuti diklatpim Tk II disurabaya tersebut, tugas danwewanang terdakwa sebagai kepala Dinas maupun sebagaikuasa pengguna anggaran ditunjuklah sdr. Ir.
Register : 05-06-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 62-K / PM.II-09 / AD / VI / 2018
Tanggal 3 Juli 2018 — Isnaini, Kopda
398
  • Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militerbegitu juga dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara dalamkeadaan damai.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknyamembenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Rukman Sopandi bin Imon.Pangkat/NRP : Serka/3920644081 271.Jabatan : Babinsa 9 SindangkertaKesatuan : Kodim 0609 kab Bandung.Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Desember 1971.Jenis kelamin
    Bahwaselama meninggalkan satuan Terdakwa tidaksedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer begitujuga dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara dalamkeadaan damai.Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang diluruskan olehTerdakwa yaitu :Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telahmemberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita AcaraPemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggilsecara sah namun tidak hadir dipersidangan,berdasarkan
    Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militerbegitu juga dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara dalamkeadaan damai.Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang diluruskan olehTerdakwa yaitu :Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkansebagai berikut :1.
    Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militerbegitu juga dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara dalamkeadaan damai.16.
    Bahwa benar selama meninggalkan satuanTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasimiliter begitu juga dengan Kesatuan Terdakwa tidaksedang dipersiapbkan untuk tugas operasi militer dannegara dalam keadaan damai.18. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2018 sekirapukul 19.30 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh anakdan istri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkandiri menghadap Danki B Yonif 301/Pks19.
Putus : 07-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 131/Pid.B/2014/PN Prp
Tanggal 7 Juli 2014 —
4233
  • Saksi ANDIKA SAPUTRA yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat diRuang Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pasir PangaraianTerdakwa melakukan tindak pidana narkotika; Bahwa awalnya saksi yang merupakan pegawai Lapas sedangmelakukan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian adaseorang lakilaki yang mengaku bernama Sdr.
    Kemudiansaksi memberitahukan hal itu) kepada saksi YOHANESTREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itudan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksiYOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas,Hal. 9 dari 29 Hal.
    Kemudiansaksi memberitahukan hal itu) kepada saksi YOHANESTREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itudan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksiYOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas;Bahwa benar tujuan terdakwa dan Terdakwa memesan daunganja kering tersebut adalah untuk digunakan secara bersamasama di Lapas Pasir Pangaraian.
    Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.BAhwa benar saksi Andika Saputra yang merupakan pegawaiLapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas PasirPangaraian ada seorang lakilaki yang mengaku bernama Sadr.TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yangsedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian danpada saat itu Sdr.
    Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.selanjutnya apa isi pembicaraan mereka saksi Masriadi tidaktahu.BAhwa benar saksi Andika Saputra yang merupakan pegawaiLapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas PasirPangaraian ada seorang lakilaki yang mengaku bernama Sdr.TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yangsedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian danpada saat itu Sdr.
Putus : 26-10-2010 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 133/PM I-02/AD/X/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — PRATU JONNY BANGUN
2711
  • Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem022/PT,satuan Denhubrem022/PT tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer karena NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaandamai.Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhiunsur unsur tindak pidana sebagaimana tercantumdalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPMBahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan sebagai berikutTelah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwa oleh Oditur Militer
    Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem022/PT,satuan Denhubrem022/PT tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer karena NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaandamai.13.
    Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem022/PT,satuan Denhubrem022/PT tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer karena NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaandamai.14.
    Bahwa benar selama Terdakwa melakukanketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 14 Mei2010 s.d 09 Agustus 2010 Kesatuan TerdakwaDenhubrem022/PT dan Terdakwa tidak sedangmelaksanakan tugas Operasi Militer atau tidaksedang disiapkan tugas Operasi Militer.2.
    Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasimiliter tahun 2002 di Papua dan tahun 2004 diAceh.2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akanmelunasi hutangnya.3. Terdakwa menyerahkan diri.Hal hal yang memberatkan1. Terdakwa pernah di jatuhi hukuman Disiplin padabulan Pebruari 2010.2. Perbuatan Terdakwa telah =merusak citra TNIkhususnya Kesatuan Denhubrem 022/PT Hubdam /BB.3.
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY
Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
11719
  • Menetapkan barang bukti berupa : Keputusan Bupati Nomor : 863 Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 14
    danFungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretaris DPRD Banyuasinsebagai berikut :Tugas PokokFungsiSekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin adalah membantu Bupatidalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayananadministratif kepada seluruh perangkat daerahDalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah KabupatenBanyuasin menyelenggarakan fungsi :Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten ;Penyelenggaraan
    Administrasi Pemerintahan ;Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana PemerintahanKabupaten ;IPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.Sekretaris Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banyuasin selaku Kepala Satuan Kerjamempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan ProgramAnggaran, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sertamembina Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten dan Desa.e Bahwa
    No.630/Pid.B/2010/PNSKY74Penunjukkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengeluaran padaSekretariatDaerah/Dinas/Badan/Kantor dalam Lingkungan PemerintahKabupaten Banyuasin;Bahwa tugas dan fungsi pokok serta kewajiban Terdakwa sebagai bendaharapengeluaran adalah :abcmengkoordinir tugas para pembantu bendahara;menyimpan uang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaanAPBD;bendahara dibantu oleh beberapa pembantu sekurangkurangnyaterdiri dari
    Hamzah Lubis tidak cermat dan hatihati dalam melaksanakan tugas sebagai BendaharaPengeluaran.2 SAKSI: ISMET ELMONDO, SE.Msi bin NANI RAMAT.
    dan fungsi pokok saksi sebagai Sekretaris Daerah diatur dalamKeputusan Bupati Banyuasin Nomor 863 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok danFungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretaris DPRD Banyuasinyakni membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraanpemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikanpelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;Bahwa fungsi Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah menurut ketentuan tersebutadalah mengkoordinasi perumusan
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PT. SINAR TIMUR SEJAHTERA VS 1. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
9757
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang Undang Nomor : 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: Pengawasan Ketenagakerjaandilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten / kota; 6.
    dan kewenangannya dalam menetapkanObjek sengketa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor : 090/467/NAKERTRANS/4/2016.
    dan kewenangannya dalam menetapkanObjek sengketa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor090/467/NAKERTRANS/4/2016 Tanggal : 25 Juli 2016, yang memerintahkanTERGUGAT untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya dalam menindaklanjuti Pengaduan pekerja / buruh di perusahaan PENGGUGAT tentangkekurangan pembayaran Upah pokok tahun 2010 s/d 2016 di PT.
    Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lahat Nomor : 090/467/NAKERTRANS/4/2016Tanggal : 25 Juli 2016, yang memerintahkan TERGUGAT melakukanPengawasan Pengaduan kekurangan Upah pokok tahun 2010 s/d 2016 diPT.SINAR TIMUR SEJAHTERA (PENGGUGAT). .
    Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan TERGUGAT selaku Pegawai Pengawasberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Disnakertrans Kabupaten Lahat selaku Instansi yangHalaman 41bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat, MAKA TERGUGAT melakukanPEMBINAAN, dengan telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Nota Pemeriksaan (pertama) yaitu surat nomor: 560/737/Nakertrans/2016 Tanggal: 20 September 2016,kemudian Nota Pemeriksaan II (kedua) yaitu Surat Nomor : 560/748/Nakertrans/2016 Tanggal: 29 September
Register : 03-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 11-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.IMAM RAMDHONI, S.H.
2.INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
PAULINA SINCE WAY
15077
  • strong>1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Tugas

    Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

    3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

    CITRA PERSADA nomor faktur: B-00722 tanggal 27 Desember 2014;

    27. 1 (satu) buah buku petunjuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana tugas pembantuan program upaya kesehatan dasar tahun anggaran 2014 Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar kementrian Keseharan RI 2014;

    28. 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (pusling) Direktirat Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI 2013;

    29.

    3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat nomor : 902 / 143 / BSS / X / Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Program Bina Upaya Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2014;

    30. 4 (empat) lembat Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat nomor : 440 / 142 / BSS / X / Tahun 2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang

    Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Tugas PembantuanAPBN TA. 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan PapuaBarat;2. 1 (Satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan yang telah di legalisirdari PT.
    FUAD ARIFBUDIYANTO.Pelaksaan tugas ini dilaksanakan dibawah penegedalian teknis yaituSdr. ANDI RAHMAD ZUBAIDI dan penganggung jawab Sdr.
    tentang Alokasianggaran dana dekosentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan programpembangunan Kesehatan di provinsi dan kabupaten / kota tahun 2014 tanggal 8agustus 2014.
    Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014;Bahwa benar anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga)jenis kegiatan yakni sebagai berikut: No.
    Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Tugas Pembantuan APBN TA.2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat;2. 1 (Satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan yang telah di legalisir dariPT.
Register : 08-04-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 82/K/PM I-01/AD/IV/2014, 19-05-2014
Tanggal 19 Mei 2014 — KOPDA JOHANES LIMBONG
2318
  • sejak tanggal 6 November 2013 sampaidengan tanggal 11 Desember 2013 (laporan polisi) selama 35 (tigapuluh lima) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sahdari Komandan Satuan, Kesatuan sudah melakukan pencariandiseputaran wilayah Banda Aceh namun hasilnya nihil.Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijinyang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas
    Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untukmenghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa inimenunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baikterhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.2.
    Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan caracaradari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuksementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak adalagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.3.
    Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yangseharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambatpencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendisendi disiplin keprajuritan apalagi bila padawaktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan denganSapta Marga dan Sumpah Prajurit.Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan
    dan tanggung jawabnyatidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapsiagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalamdinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.