Ditemukan 1112599 data
40 — 31
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
31 — 6
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
24 — 11
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
16 — 15
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan.
13 — 4
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
64 — 21
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
Bahwa demikian juga tidak benar dalil gugatan Penggugat padahalaman 1 angka (3) yang menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat dengan waktu kerja 63 jam setiap minggunya tanpamembayar upah lembur dan hal tersebut menjadi bebanpembuktian bagi Penggugat untuk membuktikannya di persidangansedangkan fakta hukumnya Penggugat hanyalah pekerja kontrakyang bekerja dan ditugaskan oleh Tergugat sesuai dengan SuratPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor:109/HRD/CVF/PKWT/MDN/V/2016 tanggal 18 Mei 2016
Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2angka (4), (5), (8) dan (9) sebab faktanya pengakhiran perjanjiankerja waktu tertentu Nomor: 109/HRD/CVF/PKWT/MDN/V/2016tanggal 18 Mei 2016, terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugatdidasarkan pada hasil evaluasi dan penilaian atas kinerjaPenggugat dimana faktanya Penggugat telah melakukanpelanggaran atau kesalahan yang diatur dalam perjanjian kerja dantelah diberikan Surat Peringatan sesuai dengan ketentuan Pasal161 ayat (1) UndangUndang No
Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor109/HRD/CVF/PKWT/MDN/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, yangselanjutnya diberi tanda bukti T2;3. Surat evaluasi kerja atas nama Penggugat bulan Desember 2016 yangselanjutnya diberi tanda bukti T3;4. Surat Formulir Berita Acara atas nama Penggugat tanggal 17 Januari2017 yang selanjutnya diberi tanda bukti T4;5. Formulir Sanksi Administratif atas nama Penggugat tanggal 18 Januari2017 yang selanjutnya diberi tanda bukti T5;6.
Pasal 77 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tersebut di atas,jelas maknanya suratperjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Penggugat (vide buktiP6 dan T2) adalah tidak sesuai dengan ketentuan undangundang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaa sehingga tidak sah dan batal demihukum;Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian kerja waktutertentu batal demi hukum, maka status kerja Penggugat di tempatTergugat otomatis berubah menjadi pekerja waktu tidak tertentu;Menimbang, bahwa dengan staus
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dariperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidaktertentu (PKWTT);3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak putusan ini dibacakan;Halaman 23 dari 24Putusan PHI Nomor :107/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn4.
64 — 32
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
Bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat 2 Undangundang KetenagaKerjaan No.13 Tahun 2003 , bahwa Perjanjian Waktu Kerja Tertentu(PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap karenaposisi penggugat dalam perusahaan tergugat sebagai Quality ControlHalaman 2Putusan PH! Nomor :37/Pdt. SusPHI/2017/PN.Mdndikategorikan sebagai jenis pekerjaan tetap dan untuk itu demi HukumPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) tersebut beralin menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;.
(PKWT) yangditandatangani Penggugat dan Tergugat Demi Hukum beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);.
;Menimbang, bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan untukperiode Juni 2014 sampai dengan Juli 2016, dengan penandatangananperjanjian kerjasama tersebut sebanyak dua kali;Menimbang, bahwa berdasarkan masa kerja dan penandatanganyang dilakukan Penggugat, perjanjian kerja tersebut adalah sah, namunsubstansi perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menentukan apakahperjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak adalah sah atau tidak;Halaman 23Putusan PH!
, bahwa jika Penggugat dipekerjakan untuk menjadiquality control pada proyekproyek tertentu, maka jabatan Penggugatsebagai quality control tidak menjamin status Penggugat otomatis menjadipekerja waktu tidak tertentu, karena jenis pekerjaan yang dilakukanmerupakan pekerjaan musiman dan masa kerja Penggugat juga tidakmencapai dua tahun;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, untuk menentukanstatus Penggugat Majelis Hakim perlu melihat dengan cermat perjanjiankerja waktu tertentu yang dibuat oleh
Pasal 58 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tersebut di atas, jelas maknanya suratperjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Penggugat (vide buktiHalaman 25Putusan PH! Nomor :37/Pdt.
8 — 3
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
19 — 8
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
16 — 6
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
30 — 8
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
40 — 0
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
17 — 7
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
34 — 6
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
18 — 6
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
Satuan Kerja NonVartikal Tertentu Pembangunan BendunganTempat Tinggal : Jalan RayaBendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing,Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Baratsebagai Tergugat Dalam hal ini memberikanTugas kepada :1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH;2. NNNDYO PURNOMO, SH. MH;3. BUDI GUNAWAN, S.H;4. JHONY SUWARDI, S.H;Penetapan Nomor 620/Padt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 35. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH.
25 — 0
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
26 — 15
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
30 — 5
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
34 — 5
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Satuan Kerja NonVartikal Tertentu PembangunanBendungan, beralamat di Jalan RayaBendungan Jatigede KM. 15, DesaCijeungjing, Kabupaten Sumedang, ProvinsiJawa Barat;Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH;2. NNNDYO PURNOMO, SH. MH;3. BUDI GUNAWAN, S.H;4. JHONY SUWARDI, S.H;5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH.
didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratangugatan sederhana;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannyamendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang PengangkatanAtasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa PenggunaAnggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudahtidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
9 — 7
Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan