S5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober2015dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalanbunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bungadan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dengan perhitungan sebagaiberikut: Keterangan No.

JumlahJumlah Pajak yang telah dibayar No.43270/PP/10/M.1/12/2013sesuai putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2013 3.343.431.630,00 JumlahPajak sesuai putusankeputusan Mahkamah Agung No.116/B/PK/PJK/2014tanggal 26 Mei 2014 12.324.149,00Pajak dengankeputusan Mahkamah Agung Jumlah kelebihnan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 3.331.107.481,00 Imbalan bunga 24 bulan x 2% xRp3.331.107.481,00= Rp1.598.931.591:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal

07 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86765/PP/M.XVIA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Pemberitanuan PermohonanPemberian Imbalan Bunga Tidak Dapat Diproses atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor 116/B/PK/PJK/2014 tanggal 26 Mei 2014,atas nama: PT Bank CIMB Niaga Tbk.

,NPWP: 01.310.668.7091.000 (d/hPT Bank Lippo, Tbk., NPWP: 01.311.742.9091.000), beralamat di GrahaCIMB Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Senayan, Jakarta 12190, danmenyatakan Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sejumlah yangdiajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp1.598.931 .591 ,00;Halaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali:1.2.Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihalPemberitahuan Permohonan Pemberian Imbalan Bunga TidakHalaman 3 dari 7 halaman.

Membatalkan Keputusan Penolakan Pemberian Imbalan Bunga dariTergugat Nomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember2016;3.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar imbalan bunga ataspengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 09/B/PK/PJK/2016 sebesar Rp935.749.284(2% x Rp2.599.303.566 x 18 Bulan) sebagaimana telah Penggugatajukan permohonan melalui surat Nomor 279/WON/XI1/2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86691/PP/M.XIIIA/99/2017, tanggal 15 September 2017

Menyatakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentang SuratPenolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT White OilNusantara, NPWP 02.004.783.3641.000, beralamat di JI. RayaSukomulyo KM. 24, Sukomulyo, Manyar, Gresik, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor S11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentangSurat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama Penggugat, NPWP02.004.783.3641.000

, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorS11946/WPJ.24/KP.0806/2016 tanggal 13 Desember 2016, tentangSurat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan

Menyatakan Terdakwa Umi Handayani Br.Siregar terbukti bersalahmelakukan kejahatan berupa dengan imbalan uang menyuruh oranguntuk melakukan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat 91) ke4 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP dalamsurat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanansementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.

Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (Alm) HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan agar memilih calon tertentu ;2.

pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiahlainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan denganPeraturan KPU sehingga penerimaan uang oleh Terdakwa adalah upaya untukmempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 2 yaituMayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Masud,S.Hut ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukanperbuatan melawan hukum menerima atau janji sebagai imbalan

Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (Alm) HAKIMterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan agarmemilih calon tertentu ;2.

SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.

Masyarakat yang ditanya Tim Suskses akan membantuTerdakwa dicatat dalam buku dukungan, jadi buku dukungan bukanlah buktitransaksional yang terkait dengan imbalan uang atau materi lainnya.Unsur yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materilainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupuntidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1 ) hurufj. Terkait dengan unsur pasal ini, kami Tim Penasehat Hukum berpendapatlain dengan Tim Jaksa Penuntut Umum.

Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagalHalaman 7 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwrmembuktikan .......... atau materi lainnya sebagai imbalan kepadaPeserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung........ Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan adanya difinisikampanye beserta unsurunsur yang harus dipenuhinya, dandefinisi Peserta Kampanye Pemilu beserta unsurunsurnya.

Uraian Jaksa Penuntut Umum yangterdapat dalam tuntutanya belum menggambarkan atau menerangkansecara jelas adanya pelaksanaan dan jenis kampanye yang dilakukan.Untuk dapat menuntut dan menghukum Terdakwa, Tim Jaksa PenuntutUmum harusnya dapat membuktikan, bahwa uang atau materi lainnyadiberikan sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilusebagaimana Pasal 280 ayat ( 1 ) huruf j.

Unsur dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secaralangsung atau tidak langsung;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN tersebut diatas, terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengansengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanyepemilu secara tidak langsung sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Nasran alias Sahrul Bin Bissei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu;2.

Majene atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah HukumPengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatanHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Mjnmelawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsungataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilin agar tidakmenggunakan hak pilih, menggunakan hak pilin dengan cara tertentu, atautidak memilih calon tertentu

Melakukan perouatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baiksecara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agartidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilin dengan cara tertentusehingga suara menjadi tidak sah, memillh calon tertentu atau tidak memilihcalon tertentu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Maajelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Melakukan perouatan melawan hukum menjanikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secaralangsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidakmenggunakan hak pilih, menggunakan hak pililh dengan cara tertentu sehinggasuara menjadi tidak sah, memilin calon tertentu atau tidak memilin calon tertentu;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasamya secarasingkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapatdikatakan

dan hadiah lainnya berdasarkan nilai Kewajaran dan kemahalan suatu daerah yangditetaobkan dengan Peraturan KPU sehingga pemberian uang yang dilakukan olehTerdakwa adalah upaya untuk mempengaruh pemilin yaitu saksi Nurman aliasRahmat dan saksi Amsal agar memilih calon tertentu yaitu pasangan calon nomor2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan denganHasanuddin Masud, S.Hut;Menimbang, bahwa dengan demikian menuut Majlis Hakim unsurmelakukan perouatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan

2016tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant' Undang undangHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.MjnNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, danWalikota menjadi UndangUndang, yang berbounyi selain calon ataupasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan ataupihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum menjnikan atau memberkan uang atau materilainnya sebagai imbalan

Hafil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Majene atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikanuang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baiksecara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihagar tidak menggunakan hak pilin, menggunakan hak pilin dengan cara tertentu,atau tidak memilih calon tertentu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengancaracara sebagai

Melakukan perobuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secaralangsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilin agar tidakmenggunakan hak pilin, menggunakan hak pilin dengan cara tertentu sehinggasuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsungataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hakpilin, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasarnya secarasingkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakanpula

Hamid yang merupakan wajib pilih padapemilinan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat agar menggunakanhak pilinnya untuk memilih calon tertentu;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.MjnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan melawanhukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secaralangsung untuk mempengaruhi pemilin agar menggunakan hak pilin memilih calontertentu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena

Hafil teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan kepadawarga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agarmenggunakan hak pilih memilih calon tertentu;2.

Kasega Dadidit, Jalan Waringin Rejo RT 05/RW 21, Solo atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surakarta, selaku Pegawai Bank yang dengansengaja meminta atau menerima, mengijinkan, atau menyetujui untukmenerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, keuntungan keluarganya,dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang laindalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bankatau dalam rangka pembelian atau

Kasega Dadidit yang diwakili olen Racmat Santoso selakuKomisaris/Pihak mengadakan Perjanjian Kontrak Manajemen danKerjasama dengan Terdakwa selaku Tim Manajemen/Pihak Il yang berisiperjanjian anatara lain bahwa Pihak II melakukan pengelolaan penuh atasaktifitas operasi dan menguntungkan.Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Manajemen danKerjasama tersebut, maka Terdakwa mendapat atau menerima imbalan atasjasanya tersebut sebesar USD 7.000 per bulan.Hal.3 dari 20 hal. Put.

Kasega Dadidittersebut Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2006 mendapat fee atauimbalan jasa sebesar USD 7.000 dan secara berlanjut diterima Terdakwasebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan bulan Mei 2007 yang diambildari rekening saksi Ani Hastuti yang kemudian di transfer ke rekeningIchwan Juliarta sebagai Tim dari Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA1861005698.Bahwa fee atau imbalan yang diterima oleh Terdakwa dari PT.

Kasega Dadidit, untuk ini Tim Managemenmendapat imbalan fee dari PT. Kasega Dadidit diatur dalam SuratPerjanjian Kontrak Managemen Dan Kerjasama tanggal 31 Juli 2006 itu.Bahwa yang diperbuat oleh Terdakwa secara pribadi mewakili TimManagemen dan Bp. Rachmat Santoso mewakili PT. Kasega Dadiditadalah sah oleh sebab itu fee yang diterima oleh Tim Managemenberkenaan dengan Perjanjian adalah sah.

Idris dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;3.

ini dengan dakwaantunggal Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:Bahwa Ia terdakwa Kisman Bin M Idris pada hari Selasa tanggal 14 Februari2017 sekitar pukul 21.45 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017,bertempat di Desa Lempangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriMajene, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwalangsung kembali ke rumah ; Bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung berasseberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atasbantaun saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan padakambing milik terdakwa ; Bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas,dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang

Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwalangsung kembali ke rumah ; Bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung berasseberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atasbantaun saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan padakambing milik terdakwa ; Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Page 14 Bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas,dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang

Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baiksecara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agartidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentusehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilihcalon tertentu ;Ad.1.

Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan, atau memberikanuang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesiabaik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhipemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengancara tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum yang dalam doktrin hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, oleh Prof.

Menyatakan terdakwa SEHAT TAN alias CEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SEHAT TAN alias CEA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000.

Senin tanggal 7 April 2014sekira pukul 17.00 WIT dan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.00 WITatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2014 bertempat di DesaBruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenangmemeriksa dan mengadili, setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemiludengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan

Suara Rakyat bergambar foto Caleg atas nama Aman Umanahu danbergambar Partai Golkar Nomor Urut 5 (lima)Dirampas untuk dimusnahkan;5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Menimbang bahwa, berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telahmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa SEHAT TAN Alias CEA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja pada masaTenang memberikan imbalan

O1/Pid.S/2014/PN.LBH sekedar mengenai pidananya, sehingga amar lengkapnya sebagaiberikut:1 Menyatakan terdakwa SEHAT TAN alias CEA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja padamasa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilihPartai Politik Peserta Pemilu tertentu ;2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SEHAT TAN aliasCEA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesarRp.6.000.000.

No.1616 K/Pid.Sus/2013anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (fee)sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harusdiberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saatpembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPAturun atau disetujui.

No.1616 K/Pid.Sus/2013untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) barubisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (fee) kepadaMindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudahdiberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat pembahasan Anggarandi DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui ;b.

Bahwa Terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi teleponataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo RosalinaManulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringananggaran dan penyerahan imbalan uang (fee) dengan Mindo RosalinaManulang ;.

Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesarRp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah)dan US $.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar AmerikaSerikat) dari Permai Grup sebagai imbalan (fee);.

Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan beaya kepengurusan adalah sebesar 5% dari utang Debitor Pailit dimana imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan tersebut harus didahulukan pembayarannya dan dapat langsung dibayarkan/dikeluarkan dari harta Debitor Pailit tanpa diperlukan lagi pencocokan (verifikasi); 5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; 6.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkankemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)dinyatakan selesai;Hal.3 Putusan No.17/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.SbyMenimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana yang ditetapkandalam amar putusan tersebut di atas, Pengurus, POPY NURJANAH, S.H.

Raya Jemursari 76 blok C 3536 Surabaya Indonesia,sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dansebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan ;Menimbang, bahwa dalam laporannya Hakim Pengawas dalam PKPU ini jugamerekomendasikan jika Termohon PKPU/Debitor (dalam PKPU) dinyatakan pailitdengan segala akibat hukumnya maka Pengurus dalam PKPU agar ditetapkanmenjadi Kurator dalam kepailitan ;Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitanakan ditetapbkan

tidak mempunyaibenturan kepentingan dengan Termohon PKPU/Debitor sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undangundang No.37 tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU;Hal.10 Putusan No.17/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.SbyMenimbang, bahwa sejak dikabulkannya permohonan PKPU Sementara pihakPengurus yang ditetapkan telah bekerja dan mengeluarkan sejumlah biaya, dimanaberdasarkan butir 7 dari amar putusan Nomor : 17/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tertanggal 18 Juli 2017 telah ditetapkan bahwa imbalan

Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, yaitu dalam halpenundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian banyaknyaimbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada debitur yang ditetapkan oleh MajelisHakim, dengan ketentuan paling banyak 7,5 % dari nilai utang yang harus dibayaroleh debitur, namun demikian Majelis Hakim mengabulkan 5 % dari nilai utang yangharus dibayar oleh debitur;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan kepada pihak Termohon PKPU

Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan beaya kepengurusan adalah sebesar5% dari utang Debitor Pailit dimana imbalan jasa Pengurus dan biayakepengurusan tersebut harus didahulukan pembayarannya dan dapat langsungdibayarkan/dikeluarkan dari harta Debitor Pailit tanpa diperlukan lagi pencocokan(verifikasi);Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapbkan kemudian setelahKurator selesai melaksanakan tugasnya;Menghukum pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.436.000,(Empat juta

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum, Perjanjian Penggugat dan Para Tergugat tanggal 23 Pebruari 2016 SAH dan MENGIKAT;
3. Menyatakan hukum, Para Tergugat telah berutang pada Penggugat uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan janji mengembalikannya selambat-lambatnya tanggal 23 Maret 2016 disertai imbalan sebesar

Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menyatakan Terdakwa DATUK RAIS SASTRA Als RAIS Bin DATUK MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan imbalan uang kepada pemilih pada masa tenang pemilu

Menyatakan terdakwa Datuk Rais Sastra Alias Rais Bin DatukMansyur (secara sah dan meyakinkan) bersalah melakukan tindakpidana memberikan imbalan uang kepada pemilih pada masatenang pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan alternative kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 301Ayat (2) UURI No. 08 tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAngota DPR, DPD,dan DPRD ;2.

Tahun 2013tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor : 07 tahun 2012tentang tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan AnggotaDPR, DPD dan DPRD tahun 2014 bertempat di Desa Respen Tubu KecamatanMalinau Utara dan Desa Tanjung Keranjang kecamatan Malinau KotaKabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikanatau memberikan imbalan

Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang ataumateri lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 .

Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang ataumateri lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ;Menimbang, bahwa pengertian "masa tenang adalah rentang waktuketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye.

Menyatakan Terdakwa DATUK RAIS SASTRA Als RAIS Bin DATUKMANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memberikan imbalan uang kepada pemilihpada masa tenang pemilu ;2.

KUMALA DISTRIBUSINDO PRATAMA (dalam Pailit) ;

1. Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dan biaya PKPU sebesar Rp. 51.695.503,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga Rupiah) diambil dari harta Debitor Pailit dimana imbalan jasa Pengurus dan biaya Kepengurusan tersebut harus didahulukan pembayarannya dan dapat langsung dibayarkan/dikeluarkan dari harta Debitor Pailit tanpa diperlukan lagi pencocokan

1. Menyatakan sah Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Mei 2023 yang telah disepakati oleh Debitor PT.Permata Ayah Bunda dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Debitor PT.Permata Ayah Bunda dan Para Kreditornya untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disahkan;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, demi hukum berakhir ;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa (fee) Pengurus

sesuai dengan kesepakatan Debitor dengan Pengurus;