Ditemukan 1511807 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-03-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 30/Pid.Sus/An/2012/PN.Kdi Tanggal 1 Maret 2012 — AGUS FEBRIANTO Als.BONENG BIN YAHUDI
146 — 14
146 — 14
PU T U S A NNOMOR :30/Pid.Sus/An/2012/PN.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FEBRIANTO Als.BONENG BINYAHUDI.Tempat lahir : Kediri.Umur/Tgl.lahir : 17 tahun/28 Pebruari 1994.Kebangsaan : Indonesia.Jenis kelamin : Laki laki.Tempat tinggal
: Desa Klampisan,Kecamatan Kandangan,Kabupaten Kediri.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : D(tidak tamat).Para Terdakwa ditahan sejak tanggal : 06 Januari 2012sampai dengan sekarang ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan para terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti yang = diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis
perbuatannya sertaberjanji tidak akan mengulangi lagi ;Menimbang,bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umumkepersidangan dengan dakwaan sebagai berikutDAKWAAN :KesatuBahwa terdakwa AGUS FEBRIANTO Als.BONENG Bin YAHUDI padahari Kamis, tanggal O05 Januari 2012 sekira jam 19.30 wib atausetidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012bertempat di tepi jalan raya Desa Tertek, Kecamatan Pare, KabupatenKediri, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan NegeriKabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 01 MARET 2012, olehkami : YUNIZAR K.DAYA,SH.MH, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakimtersebut dibantu~ oleh =: SOEGENG HARI JANTONO, SH, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : RIBUTSUPRIATIN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri pula oleh Terdakwa, Orangtua terdakwa,Penasehat Hukum Terdakwa dan Petugas Bapas.
Putus : 31-01-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 03/Pid.B/2012/PN.Kdi Tanggal 31 Januari 2012 — SENIN Bin TORSO ( Alm)
218 — 69
218 — 69
T U S A NNOMOR : 03/Pid.B/2012/PN.Kdi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksadan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwaNama : SENIN BinTORSO ( Alm) ;Tempat lahir : Kediri ( JawaTimur) ;Umurtanggal lahir : 71 tahun / Tahun 1940 ;Jenis kelamin : Laki lakiKebangsaan : Indonesia/ JawaTempat tinggal : Dsn/Ds.Sekoto,Kec.Badas, Kab.Kediri;
Agama : IslamPekerjaan : Buruh TaniPendidikan : S R (Tamat)wee ee Terdakwa ditahan sejak tanggal : 13 Nopember 2011sampai sekarang ; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara beserta seluruhlampirannya ; Telah mendengar keterangan saksi saksi danterdakwa dipersidangan 3; ~ Telahmendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan , yang pada pokoknya menuntutsebagai berikut1 Menyatakan Terdakwa : SENIN Bin TORSO ( Alm) ,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan
Sekoto, Kec.Pare, Kab.Kediri atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkanatau) memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untukbermain judi atau dengan sengaja turut serta didalamsesuatu. usaha semacam itu dengan tidak memandang apakahpemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syaratatau) pada pengetahuan mengenai' sesuatu cara atau tidakberupa permainan judi toto gelap (togel
Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah ) ;10Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KabupatenKediri pada hari : SELASA, tanggal : 31 JANUARI 2012,oleh kami : BASUKI WIYONO.SH.MH Selaku Ketua Majelis , YUNIZAR KILAT DAYA,SH,.MH Dan AA GEDE AGUNG PARNATA,SH,Cn masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut yangdampingi
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : BAMBANG SUPARYANTO, SH. Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwatersebutHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,YUNIZAR K DAYA,SH,MH. BASUKI WIYONO, SH.MH. AA GEDE AGUNG PARNATA, SH,Cn;PANITERA PENGGANTI,ENDANG SUSANTI,SH .
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — ERWAN VS MENTERI DALAM NEGERI;
263 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERWAN VS MENTERI DALAM NEGERI;
Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 September 2018,memfasilitasi rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Pontianak,Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi KalimantanBarat, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Lembaga Antariksa danPenerbangan Nasional, Biro Hukum dan Direktorat Jenderal BinaAdministrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Bukti T9). Hasilrapat sebagai berikut:a.
Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2019melaksanakan Rapat Finalisasi Draft Permendagri dan Peta BatasDaerah, yang dihadiri oleh pejabat yang mewakili dari DirektoratTopografi Angkatan Darat, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum danDirektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, hasil rapat padaintinya melanjutkan ke tahap penetapan draft Peraturan Menteri DalamNegeri dan Peta Lampiran menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri(Bukti T13);15.
Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Oktober 2019 memfasilitasirapat penyelesaian segmen batas daerah antara Kota Pontianak denganKabupaten Kubu Raya, yang dihadiri oleh Walikota Pontianak, BupatiKubu Raya, Gubernur Kalimantan Barat dan Direktur Jenderal BinaAdministrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Putusan Nomor 14 P/HUM/2021Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentangPedoman Penegasan Batas Daerah (yang telah direvisi menjadiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentangPenegasan Batas Daerah). Kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukankesepakatankesepakatan yang dituangkan dalam berita acara;e.
T13);14.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi KewilayahanKementerian Dalam Negeri Nomor 135/5711/BAK, ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Barat tanggal 1 Oktober 2019 (Bukti T14);15.
Putus : 08-08-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413K/TUN/2007 Tanggal 8 Agustus 2008 — REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) ; Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, MA,
134 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) ; Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, MA,
Putus : 03-01-2008 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635K/PID.SUS/2007 Tanggal 3 Januari 2008 — Kacil; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kacil; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai
Putus : 04-04-2007 — Upload : 04-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511K/TUN/2005 Tanggal 4 April 2007 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; H. HUZRIN HOOD
114 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; H. HUZRIN HOOD
Putus : 16-02-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Kdi Tanggal 16 Februari 2012 — SUGENG RAHAYU Bin RAMELAN
228 — 78
228 — 78
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan secara BIASA dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : we nennenennenens ann nen SUGENG RAHAYU Bin RAMELAN.Umur 35 tahun, Lahir di Kediri, 15 Meil976, jenis kelamin Lakilaki, kebangsaanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Nanggung, Desa Banjaranyar, KecamatanKras, Kabupaten
Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA; Terdakwa ditahan sejak tanggal : 01 Nopember 20I1 sampai dengansekarang; Pengadilan Negeri tersebut ; oe Telah membaca suratsurat dalam perkara ; Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan ; Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap diri terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksadan mengadili perkara int memutuskan sebagai berikut : 1.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebutdihadapkan 15dihadapan : MOCH. ISKANDAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,1. YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH. BADRUN ZAINI, SH .MH.2. TIWIK, SH.MHum.Panitera Pengganti,MURDANI, SH.
Putus : 24-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3331 B/PK/PJK/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 — PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/KI/2021 Tanggal 25 Januari 2022 — KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG VS PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG VS PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA;
Putus : 20-09-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/PID/2007 Tanggal 20 September 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam vs. SEMANGAT SEMBIRING
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam vs. SEMANGAT SEMBIRING
Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
kepada Negara sebesar Rp. 309.000,(tiga ratus sembilan ribu ruplah);Menimbang. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Tergugat pada 10 Desember 2008 kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanKasasi No. 58/Kas/XII/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19 3065 — 1660
- Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
kasus perceraian, sebelum memerintahkan para pihak untukmediasi Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasilwalaupun perceraiannya berlanjut, demikian juga mediasi dalamrekonvensi.Anggota keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam gugatanperceraian dengan alasan syiqaq.Permohonan Wali adhal diajukan secara voluntair (Pasal 21 UndangUndang No. 1 Tahun 1974).Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepadapengadilan negeri
dan pengadilan agama maka pengadilan agamaharus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada MahkamahAgung dengan pemberitahuan kepada pengadilan negeri yang samasama memeriksa perkara tersebut.Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinanyang dilangsungkan diluar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalamtenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima.Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian,sedangkan pernikahan
Sehingga jika VWWNA tersebut akan melakukan poligami dantelan mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan tata cara hukumdi negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izinpoligami lagi.Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukanpermohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anakmempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastianSiapa orang tuanya.Penentuan besaran mutah, nafkah iddah dan nafkah anakdisesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan,
Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/KI/2021 Tanggal 22 Juli 2021 — SIDIQ VS KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP;
186 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIDIQ VS KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP;
SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kompleks Perumahan Batu Kencana Blok J, Nomor 11,Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEJAKSAAN NEGERI SUMENEP, tempat kedudukan diJalan KH. Mansyur Nomor 54, Desa Pabian, KecamatanSumenep, Kabupaten Sumenep;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bustomi Arifin, S.H., M.H.
Putusan Nomor 300 K/TUN/KI/2021Sebagaimana berdasarkan informasi publik yang diperoleh dariKejaksaan Negeri Sumenep, kedua tersangka dalam perkara a quotelah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi buronanKejaksaan Negeri Sumenep;c.
Informasi mengenai kasuskasus dugaan korupsi apa saja yangsaat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumenep, yangpenanganannya masih pada tingkat penyelidikan dan penyidikan,selain pada kasuskasus korupsi sebagaimana disebutkan padanomor 2 sampai dengan nomor 4 tersebut di atas.5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatanmelawan hukum;6.
Putusan Nomor 300 K/TUN/KI/2021mana dalam perkara aquo, Kejaksaan Negeri Sumenep telahmenetapkan tersangkanya, yang masingmasing atas namaTersangka Halili, S.Pd dan atas nama Tersangka Amiruddin, S.Pd.Sebagaimana berdasarkan informasi publik yang diperoleh dariKejaksaan Negeri Sumenep, kedua tersangka dalam perkara a quotelah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi buronanKejaksaan Negeri Sumenep;c.
Salinan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) ataspenyidikan Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap kasus korupsiHalaman 7 dari 12 halaman.
Register : 03-01-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — KUSDIANA, DKK VS KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI QQ. MENTERI LUAR NEGERI RI;
264 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSDIANA, DKK VS KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI QQ. MENTERI LUAR NEGERI RI;
Putus : 28-02-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02G/HUM/2004 Tanggal 28 Februari 2008 — PIMPINAN DPRD PROPINSI LAMPUNG ; MENTERI DALAM NEGERI R.I.
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN DPRD PROPINSI LAMPUNG ; MENTERI DALAM NEGERI R.I.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Panggilan dan Pemberitahuan Putusan ketentuan sah dan patutnya pemberitahuan dan panggilan sidang ikrar talak atas pihak yang berada di luar negeri
Kata Kunci : sah dan patutnya panggilan luar negeri
AGAMA/4/SEMA 10 2020 1127 — 167
- Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen ... [Selengkapnya]
jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehanseksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untukmenjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwaharus dijatuhi uqubat tazir berupa penjara, sedangkandalam hai pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnyamengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Lainlain.Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilansidang ikrar talak ke luar negeri
(rogatori) cukup dibuktikandengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilanIndonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terimadokumen dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ataumelalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan posinternasional atau melalui Aplikasi Rogatory Online Monitoring(ROM).D.
kinerja sebagaimana tertuang dalam SasaranKinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai(PKP).3) Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di Bawahnya agar memberikankejelasan mekanisme kerja dan jenjang karir pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di Bawahnya.4) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri
Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan RI di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau Aplikasi Rogatory Online Monitoring (ROM).
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Ekskusi yang Berhubungan dengan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
PERDATA UMUM/18/SEMA 7 2012 3186 — 0
- Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden verzet) yang Perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke ... [Selengkapnya]
Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang Kepemilikan obyek sengketa (derden verzet) yang Perlawanannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No. 3 Tahun 2006)
Register : 26-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Tjt Tanggal 14 Maret 2017 —
34 — 6
34 — 6
Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d 3 November 2016;Perpanjangan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejaktanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari2017;5.
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timursejak tanggal 26 Januari2017 s/d tanggal 24 Februari2017;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur tanggal sejak tanggal 25Februari 2017s/d tanggal 25April 2017;Penetapan9/Pen.Pid/2017/PN.
TjtTerdakwatidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Hakim;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomortanggal 26 Januari 2017 tentang Penunjukan MajelisHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari, SELASA tanggal 14 MARET2017, oleh KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,RAHADIAN NUR,S.H.,M.H., dan DIAN ANGGRANI, S.H.
,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur, serta dihadiri oeh YUANA PRASTHA, S.H. Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,RAHADIAN NUR, S.H.,M.H., KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.Panitera Pengganiti,H.ARISTO MUBARRAK,S.H.,M.H.Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.
Register : 01-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN BANTUL Nomor 41/Pid.Sus/2012/PN.Btl Tanggal 18 September 2012 — - ALI IMRON;
- YAYUK DEWI ASTUTI
126 — 61
126 — 61
Bantul, sejak tanggal 24 Maret2012 s/d tanggal 22 April 2012 ; Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 dengan status tahanan Rutan ;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal30 Mei A012 dengan status tahanan Rutan ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,sejak
TOTOK SUGIYANTO, S.H., Advokat,beralamat pada kantor Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Dan Bantuan Hukum, JalanBadran JT I No. 946 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2012; Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 41/Pen.Pid/2012/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini; 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 41/Pen.Pid/2012/PN.Btl tentang
Asfiz Langgeng Abadi Cabang Yogyakarta yangberalamat di jalan Ring Road Barat Tamantirto Kasihan Bantul untuk meminta penjelasantentang perekrutan tenaga kerja ke luar negeri tersebut. ; Bahwa pada saat para saksi datang ke kantor PT.
, bahwa usaha penempatan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri diatur dalam peraturan perundangundangan Republik Indonesia yaitu dalam UndangUndang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU No.39 tahun 2004) ;Menimbang, bahwa menurut pasal 10 UU no. 39 tahun 2004, yang dapat bertindaksebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah pemerintahdan pelaksana penempatan TKI swasta.
,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan para Terdakwa.HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,BOYKE B.S NAPITUPULJU, S.E., S.H. HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H. IRA WATT S.H., M.Kn.PANITERA PENGGANTI,166167WAHADIR.R. HUDIYATI167
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri
Kata Kunci : Surat Kuasa yang dibuat diluar Negeri
PERDATA UMUM/1.f/SEMA 7 2012 2439 — 0
- Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya ... [Selengkapnya]
Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (naazegelen).
Putus : 03-05-2005 — Upload : 24-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435K/PID/2004 Tanggal 3 Mei 2005 — Alexander Padang; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
123 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alexander Padang; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan