Ditemukan 5395682 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 143/PID/2016/PT PTK Tanggal 24 Januari 2017 — Terdakwa M. AMIN AHMAD Alias AMIN Bin AHMAD
100 — 38
100 — 38
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 815/Pid.B/2016/PN Ptk. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa M. AMIN AHMAD Alias AMIN Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;2.
Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 24 Agustus 2016sampai dengan tanggal 22 September 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 23September 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Nopember 2016sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;7.
SakaBumi Komplek Pasar Mawar Pontianak, yang mana keduanya mengetahuibahwa saksi MUJADID ada membeli sebidang tanah di Jl. Parit Haji Husin 2Pontianak dari Sdri NURTINAH dan sebelumnya tanah tersebut diajukangugatan perdata di Pengadilan Negeri Pontianak oleh Terdakwa, SdrABDULLAH KATONG dan saksi ERWAN EDI KUSUMA melawan SdriHalaman 2 dari 11 Hal.
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 18 Nopember 2016 telah mengajukan permintaanbanding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 815/Pid.B/2016/PNPik. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak ;Halaman 7 dari 11 Hal.
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Desember 2016Nomor : W17.U1/3003/HK.01.10/XII/2016 ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPontianak Nomor 815/Pid.B/2016/PN Ptk. tanggal 17 Nopember 2016, BeritaAcara Persidangan dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini akan mempertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan NegeriPontianak dalam putusannya telah mempertimbangkan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2016/PT PTK Tanggal 21 Maret 2016 — Ny. SUAISYAH ( Tergugat sekarang Pembanding)
melawan
1. SADJIAH binti KARTOWIRDJO (penggugat sekarang terbanding)
2. YUDA (turut terbanding I)
3. TONI (turut terbanding II)
82 — 31
82 — 31
SUAISYAH, semula tergugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Ptk. tanggal 01 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 28-05-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 61/Pid/2015/PT PTK Tanggal 6 Juli 2015 — SUYATNI BIN SIWIR
55 — 18
55 — 18
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 191/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 12 Mei 2015 ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;
VeteranBlok B 1 A, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianaktanggal 11 Maret 2015, Nomor 56/SK.PID/2015/PN Ptk ;Pengadilan Tinggi Pontianak ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 191/Pid.B/2015/PNPtk tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NomorReg.Perkara
Pontianak atau di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMempawah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yangberbunyi tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan makaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang
Pontianak atau di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMempawah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yangberbunyi tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan makaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan maksud serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang
menyatakan keberatan terhadap putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, dengan alasan padapokoknya sebagai berikut :e Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktafaktayang terungkap' dipersidangan secara lengkap, tidakmempertimbangkan persesuaian keterangan saksisaksi danterdakwa satu dengan lainnya, tidak mempertimbangkansecara sungguhsungguh halhal yang dikemukakan dalampembelaan ;e Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena saksisaksi yang
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 191/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 12 Mei 2015 ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
Register : 29-11-2011 — Putus : 30-10-2009 — Upload : 29-11-2011
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Prkn/ 2009/PN.Ptk Tanggal 30 Oktober 2009 — Mr. Pe Fu Chang
141 — 10
141 — 10
PUTUS ANNo.12 /Pid.Prkn/ 2009/PN.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara:Nama lengkap : Mr. Pe Fu ChangTempat lahir : Republik Rakyat CinaUmur/Tgl.
NEGERI TERSEBUT;Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluanserta surat surat dalam berkas perkara;Telah membaca pula:1.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPontianak tanggal 2 Nopember 2009 Nomor:12/Pen.Pid.Prkn/2009/PN.Ptk tentang penetapanHakim Majelis dan Panitera Pengganti.3.
Purnama 3 B No. 7 Pontianak, memberikanketerangan dibawah sumpah dalam persidangan yang padapokoknya sebagai berikut:a. Bahwa benar saksi tidak ada hubungan famili dan tidak kenaldengan tersangka sebelumnya.b. Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerjaselama 3 (tiga) tahun sebagai Staf Bidang Perikanan TangkapDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat .c.
AsmaraJaya, MM, masing masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingioleh Hakimhakim Anggota tersebut, dibantu) Mahyus sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Edi Sumarno.S.H, , sebagaiPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan dihadirioleh terdakwa.36HAKIM KETUA SIDANG,BOKO, S.H, M.H. HAKIM ANGGOTA I,Drs. Werhan Asmin, M.HDrs. R.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 29 Mei 2017 — Syahbudin Als Udin Bin Ahmad (Alm)
69 — 0
69 — 0
MENGADILI:- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2017 No.1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.
Putus : 31-01-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 03/Pid.B/2012/PN.Kdi Tanggal 31 Januari 2012 — SENIN Bin TORSO ( Alm)
217 — 69
217 — 69
T U S A NNOMOR : 03/Pid.B/2012/PN.Kdi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksadan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwaNama : SENIN BinTORSO ( Alm) ;Tempat lahir : Kediri ( JawaTimur) ;Umurtanggal lahir : 71 tahun / Tahun 1940 ;Jenis kelamin : Laki lakiKebangsaan : Indonesia/ JawaTempat tinggal : Dsn/Ds.Sekoto,Kec.Badas, Kab.Kediri;
Agama : IslamPekerjaan : Buruh TaniPendidikan : S R (Tamat)wee ee Terdakwa ditahan sejak tanggal : 13 Nopember 2011sampai sekarang ; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara beserta seluruhlampirannya ; Telah mendengar keterangan saksi saksi danterdakwa dipersidangan 3; ~ Telahmendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan , yang pada pokoknya menuntutsebagai berikut1 Menyatakan Terdakwa : SENIN Bin TORSO ( Alm) ,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan
Sekoto, Kec.Pare, Kab.Kediri atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkanatau) memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untukbermain judi atau dengan sengaja turut serta didalamsesuatu. usaha semacam itu dengan tidak memandang apakahpemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syaratatau) pada pengetahuan mengenai' sesuatu cara atau tidakberupa permainan judi toto gelap (togel
Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah ) ;10Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KabupatenKediri pada hari : SELASA, tanggal : 31 JANUARI 2012,oleh kami : BASUKI WIYONO.SH.MH Selaku Ketua Majelis , YUNIZAR KILAT DAYA,SH,.MH Dan AA GEDE AGUNG PARNATA,SH,Cn masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut yangdampingi
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : BAMBANG SUPARYANTO, SH. Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwatersebutHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,YUNIZAR K DAYA,SH,MH. BASUKI WIYONO, SH.MH. AA GEDE AGUNG PARNATA, SH,Cn;PANITERA PENGGANTI,ENDANG SUSANTI,SH .
Putus : 16-02-2012 — Upload : 15-03-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Kdi Tanggal 16 Februari 2012 — SUGENG RAHAYU Bin RAMELAN
224 — 78
224 — 78
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan secara BIASA dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : we nennenennenens ann nen SUGENG RAHAYU Bin RAMELAN.Umur 35 tahun, Lahir di Kediri, 15 Meil976, jenis kelamin Lakilaki, kebangsaanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Nanggung, Desa Banjaranyar, KecamatanKras, Kabupaten
Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA; Terdakwa ditahan sejak tanggal : 01 Nopember 20I1 sampai dengansekarang; Pengadilan Negeri tersebut ; oe Telah membaca suratsurat dalam perkara ; Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan ; Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap diri terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksadan mengadili perkara int memutuskan sebagai berikut : 1.
; Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan olehJaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu : 29 2 22 = 22+ 222 nn nnn eon nnn nnn enoneBahwa Terdakwa SUGENG RAHAYU Bin RAMELAN pada hari Minggu,tanggal 30 Oktober 2011, sekira jam 07.30 WIB. atau setidaktidaknya disuatuwaktu di bulan Oktober 2011 bertempat di sebuah rumah di Dusun NanggungDesa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, atau setidak tidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebutdihadapkan 15dihadapan : MOCH. ISKANDAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,1. YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH. BADRUN ZAINI, SH .MH.2. TIWIK, SH.MHum.Panitera Pengganti,MURDANI, SH.
Register : 09-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2015/PT PTK Tanggal 6 Januari 2016 — A L I A L I M
M E L A W A N :
WINATA GUNAWAN alias GOW SIAU TJHAI
80 — 24
80 — 24
- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 9 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard );2.
Negeri Pontianak berkenan memanggilPenggugat dan Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidanganserta memutuskan sebagai hukum;DALAM PROVISI :1.
Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditetapkan sebesarRp. 1.241.000, (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli2015 Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Ptk, diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkatbanding ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat olehJuru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakanbahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukansecara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugattertanggal 18 Agustus 2015;Membaca surat tanda terima memori banding dari Pembanding semulaTergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak padatanggal 22 September 2015, dan memori banding
Bahwa bukti tambahan dari Pembanding/Tergugat yang dilampirkandalam memori banding tidaklah mempengaruhi pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9Juli 2015 Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Ptk justru telah tertangkis denganadanya Putusan Kasasi Nomor : 95 K/TUN/ 2010 Jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/B/2009/PTTUN.JKT tanggal27 Juli 2009 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor39/G/2007/PTUNPTK tanggal 24 Juli 2008 dan buktibukti surat
, serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkansubstansi perkara aquo, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sistimatika23Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2015 Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Ptk, terkait putusan Majelis Hakim yang menolak tuntutan provisi dalamperkara aquo, yang seharusnya kata Dalam Provisi ditempatkan sebelum kataDalam
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 15 Mei 2017 — Ir. Adi Suyatno, MM
134 — 49
134 — 49
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Ptk tanggal 2 Maret 2017 atas nama: Ir. ADI SUYATNO, MM yang dimintakan banding tersebut;3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 05 September 2016;. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 06 September 2016 sampaidengan tanggal 05 Oktober 2016;. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengantanggal 09 Oktober 2016;.
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampaidengan 08 Nopember 2016 ;. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18Nopember 2016 ;Halaman 1 dari 57 halaman perkara Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR.8.
Maret 2017 telahmengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikianpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterimaMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara serta turunan putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak No.48/Pid.Sus
Bahwa putusan Yudex Pactie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan terdakwa Ir.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak nomor 48/Pid.SusTPK/2016 /PN.Ptktanggal 2 Maret 2017 atas nama: Ir. ADI SUYATNO, MM yangdimintakan banding tersebut;3.
Kata Kunci : sengketa kepemilikan, kewenangan pengadilan negeri, kewenangan pengadilan agama
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016 1253 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.
Register : 27-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 30-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 48/PID/2016/PT PTK Tanggal 9 Juni 2016 — Syarif Mustafa Bin Syarif Abu Bakar.
88 — 22
88 — 22
M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 103 /Pid.B/2016/ PN.Ptk tanggal 12 April 2016 yang dimintakan banding ; - Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Tanjung Harapan Gang kejora A Rt.001 Rw.001Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan PontianakTimur.Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:123Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 23 Januari 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 07 Februari 2016;Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24Februari 2016 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25 Februari2016 s/d
tanggal 24 April 2016 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 April 2016 sampaidengan tanggal 18 Mei 2016;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Mei2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Syarif Mustafa Bin Syarif AbuBakar serta dakwaan Penuntut
ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal06 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaktidaknya di waktu lain pada padabulan Oktober tahun 2015, bertempat di gang jeriyah Rt.03 Rw.016 kelurahan BatuLayang Kecamatan Pontianak UtaraKota Pontianak atau setidak tidakya pada suatutempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianakyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menimbulkankebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas
telah mengajukan permintaanbanding atas perkara aquo, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksamakeseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor103 /Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 12 April 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwaalasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang dijadikan dasar untukmemutuskan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tepatdan
benar, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggiuntuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo dalam tingkatbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, PengadilanTinggi berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 103 / Pid.B /2016 / PN Ptk tanggal tanggal 12 April 2016,dapat dipertahankan dan dikuatkan;Halaman 5 dari6 halaman Putusan.
Putus : 26-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 26 April 2017 — KORNELIUS KASIM ANAK SABO
72 — 21
72 — 21
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 61 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa Kornelius Kasim anak Sabo yang dimintakan banding tersebut;3. Memerintakan agar terdakwa tetap ditahan.4. Membebankan biaya pekara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;
Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.Terdakwa dikeluarkan demi hukum tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan27 Nopember 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 17Desember 2016.Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d 28 Desember 2016.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak 29 Desember 2016 s/d 26 Pebruari 2017.Penetapan
Guna Baru TransRangkang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan,memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau jJanji dianggap melekatpada jabatan atau kedudukan
Negeri Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1.
2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Februari 2017 nomor5/Akta.PidTPK/2017/PN.Ptk dan memori banding tersebut diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 nomor 61/Pid.
SusTPK/PN.Ptk dan kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2017 nomor 61/Pid.SusTPK/PN.Ptk;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan hadirnyaTerdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2017Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengandemikian
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 15 Mei 2017 — BAHTIAR Bin YASIR HADI
73 — 14
73 — 14
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Maret 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. yang dimintakan banding tersebut :3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;
Negeri Mempawah sejak tanggal 20September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengantanggal 15 Nopember 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14Februari 2017
Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.
(sepuluhribu rupiah) ;Membaca surat akta permohonan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal6 Maret 2017 Nomor 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptk, Penasihat HukumTerdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Maret2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor11/Akta.PidTPK/2017/PN.Ptk, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama
Hukum Terdakwa tanggal10 April 2017 yang telah disampaikan secara resmi melalui KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak padatanggal 13 April 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 42/Akta.PidTPK/2016/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Maret 2017 Nomor 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptk. yang dimintakan banding tersebut :Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 15 Mei 2017 — Ir. YUNI SIKALA KOPE atau Ir. YUNI SIKALA
193 — 102
193 — 102
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 09 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Yuni Sikala Kope atau Ir. Yuni Sikala . telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair ;2.
Yuni Sikala untuk membayar uang pengganti Rp 2.250.000.000,- (dua milyar duaratus limapuluhjuta rupiah) , jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.4.
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pontianak ;6. Menetapkan barang bukti berupa :dst...
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal09 Oktober 2016;Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengantanggal 8 Nopember 2016.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianaksejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 November 2016 sampaidengan tanggal 17 Januari 2017Hal 1 dari 57 halaman putusan No 12/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR9.
PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :Menyatakan terdakwa Ir.
tanggal 18 April 2017;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 09 Maret 2017 dengan hadirnya Terdakwadan Penuntut Umum, dan selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret2017 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikianpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menuruttata cara yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelahn mempelajari dengan seksama berkasperkara serta turunan putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak Tanggal 7 November 2016 Nomor 46/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk. dan putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Maret 2017, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat
Putus : 26-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 26 April 2017 —
28 — 10
28 — 10
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa Matius Bunsek anak Moro (alm) yang dimintakan banding tersebut;3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;
Register : 31-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 30-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 52/PID.SUS-PRK/2016/PT. PTK Tanggal 10 Juni 2016 — VO VAN UT Alias TIEN Anak VO VAN BA
103 — 33
103 — 33
Memperbaiki Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 12 Mei 2016 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa VO VAN UT Alias TIEN Anak VO VAN BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia turut serta melakukan penangkapan ikan, tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dengan menggunakan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 April 2016sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi yang dilakukan oleh KetuaPengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengantanggal 06 Juni 2016 ;6.
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejaktanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 52/PID.SUSPRK/2016/PTPTK. tangal 31 Mei 2016 tentangpenunjukkan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkaraini;Telah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri Pontianak Nomor05/Pid.Prkn/2016/PN Ptk. tanggal 12 Mei 2016 ;Halaman 1 dari 11 Hal.
LE VAN SEN (masih dalam pencarian) pada waktu dantempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah).Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor05/Pid.Prkn/2016/PN Ptk pada tanggal 12 Mei 2016, yang amarnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI :1.
Putus : 03-05-2005 — Upload : 24-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435K/PID/2004 Tanggal 3 Mei 2005 — Alexander Padang; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
123 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alexander Padang; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 07-06-2006 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602K/PID/2004 Tanggal 7 Juni 2006 — AIPTU M. YUNUS TALIBE
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 21 Juni 2003 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2003 ;4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2003 sampai dengantanggal 1 Oktober 2003 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2003 sampai dengan31 Oktober 2003 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21November 2003 sampai dengan tanggal 1 Januari 2004 ;karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa AIPTU M.
No. 602 K/Pid/2004e Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 3November 2003 Nomor : 125/Pid.B/2003/PN.MPW., selanjutnya denganmengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :o Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;o Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum benar dan sah ;o Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksadan memutus pokok perkara ;o Menyatakan, menetapkan terhadap biaya perkara pada Kedua TingkatPeradilan dibebankan kepada
Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Plh.Panitera Muda Pidana/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawahyang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2004 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Februari 2004 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 5 Februari 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang
Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusansela Pengadilan Negeri Mempawah serta menguatkan perlawanan JaksaPenuntut Umum atas putusan sela tersebut adalah salah menafsirkan bunyiPasal 56 ayat (1) KUHAP, yang mana putusan Pengadilan Tinggi tidakmemperhatikan sebagai pasal yang wajib dilakukan, padahal dalam perkaraini harus diterapbkan, karena ancaman bagi Terdakwa adalah 20 tahunpenjara karena UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20
Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak bertentangansatu sama lain di mana di suatu pihak (Pengadilan Negeri Mempawah) telahmenunjuk Penasihat Hukum kenapa di Penyidik maupun Penuntut Umumtidak menunjuk Penasihat Hukum buat Terdakwa tidak dikatakan olehputusan Pengadilan Tinggi Pontianak pula sah, seharusnya penunjukkanPenasihat Hukum harus wajib di semua tingkat pemeriksaan yaitu Penyidik,Jaksa dan Hakim ;3.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 29 Mei 2017 — HELMI SAPIâÂÂI Als BUJANG HELMI Bin M. YASID
88 — 27
88 — 27
MENGADILI:- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2017 No.02/Pid,Sus/TPK/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Helmi Sapii als. Bujang Helmi Bin M.
PadaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 6Desember 2016 sampaidengan 4 Januari 2017 ;Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan12 Februari 2017 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pontianak 3 Februari sampai dengan 3 April 2017 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Barat sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan19 April 2017 ;Perpanjangan
Kapuas Hulu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadiliberdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, PengadilanNegeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang,Pengadilan Negeri Tanjung Karang
, Pengadilan Negeri Serang, PengadilanNegeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 21 PutusanNomor 10/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar,Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan NegeriJayapura telah melakukanyang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan dan beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian
Kapuas Hulu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadiliberdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/I/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, PengadilanNegeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang,Pengadilan Negeri Tanjung Karang
, Pengadilan Negeri Serang, PengadilanNegeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar,Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan NegeriJayapura telah melakukanyang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan dan beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan Agama Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
Kata Kunci : kewenangan pengadilan agama;batasan kewenangan pengadilan negeri;batasan kewenangan pengadilan agama
AGAMA/C.9/SEMA 4 2016 2004 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dariTransaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dariTransaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihaklain.