anggotaPanitia khusus DPRD kota Bandung telah memanfaatkan layananhotel lainnya yang seharusnya tidak menjadi beban AnggaranPendapatan Belanja Daerah sepertibiaya karoke, mini bar, coffe shop dan penggunaan telepon hotel,namun beban tersebut kemudian dibayar dengan beban AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam SPPLS (SuratPermintaan Pembayaran Langsung), SPM (Surat Perintah Membayar)dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan menggunakandata pendukung / lampiran yang nilainya telah dimark

Administratif GaleGale ;Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dananyatidak dapat dipertangungjawabkan karena tidak dibuatkan buktibuktipengeluaran bahkan untuk mempertangungjawabkan Realisasi penggunaanHalaman 111 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT AMBDana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 maka saksiSyawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri telah membuat LaporanPertangungjawaban dengan menggunakan Nota yang harganya dinaikkan (diMark

perjalanan dinas yangdilakukan ada beberapa pesertabaik dari anggota DPRD KotaCimahi dan anggota SekretariatDewan tidak ikut berangkat.16.Bahwa, fihak travel tetapmembuatkan bukti tiket pesawat,boarding pass dan invoice hoteluntuk peserta kegiatan (anggotaDPRD dan anggota SekretariatDewan) yang tidak ikut berangkatdengan cara membuat bukti tiketpesawat, boarding pass daninvoice hotel tidak sesuai denganfaktanya yaitu untuk peserta yangberangkat harga tiket pesawat,boarding pass dan invoice hotel dimark

hotel tempat menginap tetapi apabila fihakhotel tidak mau membuatnya maka saksi akan buat sendiri denganmeminta tolong kepada saksi Riksa Sabara ;Bahwa, benar untuk peserta yang tidak ikut berangkat tetap dibuatkanbukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel atas permintaan PPTK danterdakwa selaku Ketua DPRD ;Bahwa, benar bukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel yang dibuattidak sesuai dengan kenyataannya karena ada yang dibuat palsuyaitu untuk peserta yang tidak ikut berangkat dan ada juga yang dimark

hotel tempat menginap tetapi apabila fihakhotel tidak mau membuatnya maka saksi akan buat sendiri denganmeminta tolong kepada saksi Riksa sabara ;Bahwa, benar untuk peserta yang tidak ikut berangkat tetap dibuatkanbukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel atas permintaan PPTK danterdakwa selaku Ketua DPRD ;Bahwa, benar bukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel yang dibuattidak sesuai dengan kenyataannya karena ada yang dibuat palsuyaitu untuk peserta yang tidak ikut berangkat dan ada juga yang dimark

up harganya yaitu untuk peserta yang berangkat karena atasHalaman355dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDGarahan dari PPTK dan ketua kegiatan dan sepengetahuan ketuaDPRD harus disamakan dengan pagu anggaran ;Bahwa, benar untuk pembuatan tiket pesawat palsu atau yang dimark up harganya, saksi minta tolong kepada saksi Riksa Sabaradengan cara membayar seharga Rp 250.000, untuk tiap tiketnya ;Bahwa, benar pada tanggal 5 Mei 2011 saksi bersama travel lainyaitu EMSA Tour (saksi Riksa), Easy

Dalam hal ini pekerjaan Fiktif maupun yang dimark up semua diketahui oleh staf yang megerjakan administrasi, termasukKabag Rumah Tangga Dra. NURSYAMSIAH dan Kepala Biro H.

bukti Rp. 4.800.000,00Halaman 106 dari 131 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2016PN.KpgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku KonsultanLapangan/Konsultan Pengawas pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori AnguKabupaten Sumba Timur yang telah menerima pembayaran bahan kayu untukgedung Perpustakaan dari Saksi Abner Mareu dari harga yang sebenarnyaRp.9.625.000,00 menjadi Rp.12.512.500,00 sehingga terjadi dimark

tahun2015 tidak disetor ke rekening kas desa (RKD);Menimbang, bahwa penerapan APBDes TA 2016 dan TA 2017 Desa Kolabe,Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang dalam pelaksanaannya merupakankewenangan dalam kendali Terdakwa, termasuk pengelolaan keuangannya; namunTerdakwa tidak memfungsikan yang sebenarnya keberadaan Sekretaris Desa yangseharusnya menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu memverifikasi kebenarandari kuitansikuitansi yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban tersebut adalahyang dimark

Terdakwa telah melakukan manipulasi dan memark up data siswa/siswiSMIT AlHakim Tahun 2010 dari 117 Siswa menjadi 197 orang siswa/siswi,dengan perincian sebagai berikut :e Pada Triwulan (Periode Januari Maret) adalah 197 siswa;e Pada Triwulan Il (Periode April Juni) adalah 197 siswa;e Pada Triwulan Ill (Periode Juli September) adalah 197 siswa;e Pada Triwulan IV (Periode Oktober Desember) adalah 197 siswa.Selanjutnya memasukkan data yang telah dimanipulasi atau dimark up tersebutke dalam profile SMPIT

yangdibutuhkanJumlah I+ 1+ D1 5.705.854.545,00 Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apa yangdimaksud sebagai mark up harga yang diuraikan oleh saksi ahli adalah kurang tepat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mark up, menurut MajelisHakim adalah penggelembungan harga dari harga pasar atau harga wajar terhadapsesuatu/barang, dimana harga yang di mark up tersebut dengan secara sengajaditimbulkan untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan tidak wajar;Menimbang, bahwa harga yang dimark

Bahwa terdakwa dihubungi oleh JUNAIDI, pak lek ini nanti harganya dimark up jai Rp. 325.000.000, Bahwa terdakwa tidak tanya bisa atau tidak kalau di mark up di IsuzuAstra. Bahwa benar yang 17 unit dump truk pembuata karoseri tersebut masihada sisa sebanyak Rp. 17.000.000, atau 1 juta per unitnya, itu fee untukterdakwa.

dicocokkan dengananggaran dalam DPA;Bahwa sebagian besar kegiatan dilaksanakan oleh Megawati selakubendahara pengeluaran, dan uang yang diterima terdakwa dari Megawatiuntuk 3 (tiga) kegiatan tidak sama atau lebih kecil dari dana yang tersediadalam DPA;Bahwa terdakwa selaku PPTK bertanggung jawab dalam pelaksanaankegiatan ;Bahwa tanpa permintaan pembayaran dari terdakwa selaku PPTK makauang untuk kegiatan tidak cair ;Bahwa keuangan negara ada dirugikan karena ada selisih harga dalampertanggung jawaban dimark

Suhantoro.Dana sebesar Rp 50.000.000,00 + 15.000.000,00 = Rp 65.000.000,00dikurangi Rp 10.600.000,00, biaya pembelian AC Split, Generator,Layar Proyektor dan Kamera Merk Nikon DSLR D3000 adalah sebesarRp 54.400.000,00).Dalam kenyataan kwitansi pengeluaran pengadaanbarang tersebut dimark up menjadi sebesar Rp 103.019.000,00. Dalampenjelasan Drs.

TojoUna Una Tahun anggaran 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 terdiri atasDana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dimana dalam pengelolaanAPBDes tersebut ada kegiatan yang dimark up atau kelebihan pembayarandan terdakwa tidak laksanakan atau fiktif dengan memerintahkan kepadabendahara dan operator untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) setiap tahun anggaran disesuaikan dengan APBDes dan RKADessehingga seolaholah tidak ada selisin anggaran yang menjadi SiLPAdanseharusnya disetor ke rekening

menyuruh staf/pejabat Dinas Pariwisatamenggunakan rekening pribadinya untuk menampung dana kegiatantersebut dari rekening resmi/Dinas Pariwisata yang dicairkan sekaligus,kemudian dicairkan sesuai kemauan/permintaan dan semua perintahnya; Dokumendokumen pendukung yang ada dalam pertanggungjawaban(SPJ) biaya dibuat/diisi sendiri nota belanjanya, yang dengan disesuaikandengan nilai anggaran sehingga tidak ada sisa anggaran/Tambah Uang;Y Biaya penyewaan mobil, honorarium dan biaya pengadaan/lainlaintelah dimark

tetapi mereka pasti tahu bahwa hargayang saksi tawarkan adalah HARGA PAKET apalagiseperti PPTK Saksi rivianto, Pengguna Anggaran terdakwaABDUL MUNIR pernah juga ikut melaksanakan kunjungankerja luar daerah sehingga mereka mengetahui yang saksitawarkan adalah harga PAKET begitu juga dengan BagianKeuangan secara administrasi mereka juga mengetahuikalau harga yang saksi tawarkan adalah harga PAKETsehingga harga SATUAN yang saksi ajukan kepada BagianKeuangan adalah bukan yang sebenarnya tetapi sudah dimark

;Bahwa dalam pembelian tanah tersebut yang dimark up Rp. 6.700.000.000, dariharga Rp. 4.500.000.000, sisanya Rp. 2.200.000.000,yang disetor ke Dodi sebesarRp. 1.500.000.000, atas perintah awal dari Wayan Pageh dan Dodi di hoteldiberitahu secara langsung oleh Pageh;Bahwa pada waktu menyerahkan uang pada Dodi tidak ada kwitansi dan uangdiserahkan dalam tas ;Bahwa pada waktu menyerahkan uang pada Dodi, saksi tidak terima tas dan uangdari Trusty karena tas dan uang dibawa terus dan langsung diserahkan

penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran2015 pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauansebesar Rp.217.178.925, (Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribusembilan ratus dua puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karenaTerdakwa ANAS ABDUL RAJAK dalam Laporan Pertanggungjawaban atasKegiatan Pengadaan alat Angkutan Hasil Pertanian, Kegiatan Pembuatan JalanDesa, Kegiatan Pembuatan GorongGorong dan Kegiatan Penyuluhan untukKelompok Ternak, telah dimark

Als BAMBANG SUHENDIE telahmengeluarkan Dokumen BC 3.0 atau Pemberitahuan Eksport Barang Halaman 11 dari 154 halaman, Putusan Nomor 1307/Pid.B/2017/PN.Bdg.sebanyak 1306 (seribu tiga ratus enam) kali, yang jumlah barangnya selalu dimark up lebih besar dari yang sebenarnya.

GSM saksi mengatakan padaZaldi supaya harga jangan dimark up; Bahwa, pada waktu saksi mengatakan pada Zaldi supaya harga jangan dimark up Terdakwa ada didepan saksi; Bahwa, pada wakiu saksi datang ke Zaldi saksi tidak membawa daftar harga90 item alat kesehatan, yang saksi tunjukkan hanya speknya saja mengenaiharga tidak disebutkan; Bahwa, pada waktu saksi datang ke Zaldi saksi sudah membicarakanmasalah keuntungan yaitu 15 % keuntungan penyedia, 10 % pajak dan 5 %untuk biayabiaya lain; Bahwa, saksi

;e Bahwa dalam pembelian tanah tersebut yang dimark up Rp. 6.700.000.000, dariharga Rp. 4.500.000.000, sisanya Rp. 2.200.000.000,yang disetor ke Dodi sebesarRp. 1.500.000.000, atas perintah awal dari Wayan Pageh dan Dodi di hoteldiberitahu secara langsung oleh Pageh;e Bahwa yang menyuruh saksi bertemu dengan Dodi adalah Pageh ; Bahwa saksi pernah bertemu diwarung Teko sehingga terjadi hasil negosiasisehingga menjadi Rp. 6.700.000.000,, tetapi saksi tidak pernah dengar, setelahkeluar dari ruangan

Saksi pernah disuruh mark up jumlah total piutang usaha dan total bebanpokok penjualan oleh terdakwa Jovinus Kusumadi dimana jumlah totalpiutang usaha harus sama dengan jumlah fasilitas kredit modal kerja yangditerima dari BRI sebesar Rp 17 milyar karena pada saat itu PT OMPmenerima kucuran kredit dari bank BRI sebesar 17 milyar dan adapunjumlah piutang usaha yang dimark up menjadi Rp 9.483.856.500, danbeban pokok penjualan pada pos saldo awal persediaan (Semen dan beton)di mark up menjadi Rp 7.248.016.000