Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Juru Sita PengadilanNegeri Batang telah memberitahukan secara sah kepada kepadaPembanding/Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat masingmasing dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg,tanggal 3 Oktober 2019 dan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahukan isi putusanPengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg.

TriIndiar Putranta, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkanbahwa Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat telah menyatakanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 2 Oktober 2019, dan Akta permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan NegeriBatang dan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang masingmasingkepada Turut Terbanding/Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor

memori banding Pembanding/TurutTergugat tersebut, maka Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Nopember 2019, dan kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut sertaseksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor8

Dengan demikian eksepsi ada atau tidak,hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila ada alasanobjektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugattermasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JawaTengah berpendpat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 tidak dapat dipertahan lagi danharus

biaya perkara dalam dua tingkatperadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasalpasal 134 Herzien Inlandsch Regelement, 132Reglement of de Rechtsvordering, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaTurut Tergugat tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

Pemohon untuk menunaikanibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

BanyumasAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri Purwokerto;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KecamatanKumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulistertanggal O3 Januari 2019, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Sgt. dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

, Kecamatan Kolaka, KabupatenKolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor014/A/SK/SAI/II/2021 bertanggal 23 Februari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka padatanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 21/III/K/2021 selanjutnyadisebut sebagai sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa permohonan Pemohon terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2021/PA.Klk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Papua Baratberdarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:ESTERLINA KABES, bertempat tinggal di Ki Hajar Dewantara KelurahanFakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Fakfak pada tanggal 7 Desember 2020, dalam Register Nomor8

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, olehkami, Tri Margono, S.H. sebagai Hakim Ketua, lranda Careca Anindityo, S.H.dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor8/Pdt.G/2020/PN Ffk, tanggal 7 Desember

diterimanya surat pemberitahuan penambahan biaya perkara, makaHalaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Skysesuai ketentuan dalam SK KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakukan Buku IItentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkaratersebut haruslah dicoret;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan dicoret, makauntuk tertib administrasi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSekayu untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor8

,M.H., dan Rizkiansyah, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor8/Pdt.G/2016/PN Sky tanggal 12 Mei 2016;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Arlen Veronica, S.H., M.H. Imam Santoso, S.H.RizkiansyahHalaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Sky

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.

pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8

SMRselaku Pembanding dan II / semula Tergugat dan II telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017;4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 9 Maret 2017kepada Harsul, S.H. selaku kuasa Terbanding / semula Penggugat yangdibuat oleh S.M.

BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Selasa 4 April 2017 oleh Hasrul, S.H. kuasaTerbanding / semula Penggugat;10. BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Kamis 6 April 2017 oleh Marhabang danDra.

SMRMenimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbanganhukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017, menurut Majelis Hakim TingkatBanding sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan penambahan pertimbangan hukumterkait memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan TergugatIl, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa sesuai memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan Tergugat Il yang menyatakan bahwa perkara ini sebelumnya sudahdisidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 8 Oktober 2015 dimana gugatan tidak dapatditerima, mengapa sekarang gugatan dimenangkan?

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, tanggal 22 Februari 2017;3.

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.BylMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan oleh karena permohonannyatersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun normanorma yangberlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang no2 tersebut sebagaimana petitum angka 2dapat dikabulkan

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Bylperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknyaterhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi danuntuk kepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl4.

Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor8/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

kKeuangan negara karenaTerdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan/Penyedia Barang/JasaPemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana adalah tepat dan benarditerapkan pada Terdakwa, dan Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor8

ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PTPAL tanggal 13 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor8

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DIWAKAIT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor8

Semarang.Pasal 8Bahwa, Semua Biaya Perkara yang timbul akibat dari perkara ini (Wanprestasi),dibayarkan secara tanggung renteng (biaya ditanggung bersamasama), antaraPihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yang besar atau nominalnya akandiketahul setelah ada putusan perkara dari Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebutdan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yangbersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor8

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 411.00,00 (empat ratus ribu sebelas ribu rupiah) yangsecara tanggung renteng dibayar masingmasing sebesar Rp 205.500,00(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh kamiMakmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor8/Pdt.G.S/2019/ PN Unr. tanggal 7 Mei 2019, putusan mana diucapkan padahari

ETIN DARNIS, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor8, RT 04 RW 06, Kelurahan Lolong Belanti, KecamatanPadang Utara, Kota Padang;Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt/20205. RAHMAT DONI alias RAHMAD DONI, bertempat tinggaldi Jalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, KelurahanLolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;6. RAHMAYENI alias RAHMA YENNY, bertempat tinggal diJalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, Kelurahan LolongBelanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;7.

Rahmat Doni, 3.Rahmayeni, terletak di Propinsi Sumatera Barat Kota PadangKecamatan Padang Utara Kelurahan Lolong Belanti Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliartujuh ratus juta rupiah) terdiri dari:Kerugian Materiil Ro1.700.000.000,00Kerugian

Nomor 1026 K/Pdt/20209,10.Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Lolong Belanti, Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp1.013.333.333,00 (satu miliar tigabelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)yang terdiri dari:Kerugian materil Rp1.000.000.000,00

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.