Ditemukan 2277 data
59 — 18
Rp. 515.957.798,47, Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami yangdiperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah 10% dari nilai kontrak yaitusejumlah Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenaHalaman 139 dari 200 Putusan
127 — 20
.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIHalaman 156 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPk/2018/PN.Bdgcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
85 — 58
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,
- Tentang : Pemerintahan Daerah
ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerjaPerangkat Daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yangdiakui sebagai pengurang
67 — 30
SAEM, dengan demikian adalah layak danadil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang dalam menghitungkerugian keuangan negara karena senyatanya Terdakwa dalam mengeluarkanuanguang tersebut tidak untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri namun untukkepentingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong;Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Drs.
98 — 23
Olehkarena itu dari kerugian negara sejumlah Rp.1.165.185.000, (satu miliyar seratusenam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), telah terjadipengembalian sejumlah tersebut, maka uang pembayaran tersebut dihitungsebagai pengurang dari uang pengganti kerugian negara sejumlahRp.1.165.185.000, (satu miliyar seratus enam puluh lima juta seratus delapanpuluh lima ribu rupiah). Jika ada kelebihan dikembalikan kepada Saksi H. DodyJatnika, SE. Sementara kerugian negara dari CV.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 212
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1235 — 1609
Bila demikian halnya, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.Bahwa Oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 302 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
132 — 28
Karena barang tersebut sah milik RSUD KabupatenSleman; Bahwa tim memasukkan perjalanan dinas dokter, diklat dokter, pegawaisebagai pengurang kerugian negara karena secara fisik hal itu ada buktipengeluarannya namun untuk uang insentif masuk dalam kepentinganpribadi sehingga tidak mengurangi kerugian Negara; Bahwa kerugian negara yaitu berkurangnya uang milik negara akibatperbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak; Bahwaahli melihat bahwa RSUD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahunitem obat
- Tentang : Pemerintahan Daerah
ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerjaPerangkat Daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yangdiakui sebagai pengurang
125 — 25
diatur dalamSOP BJB Kredit Purna Bhakti SK Direksi No.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
268 — 52
SUMBER URIPSEJATI UTAMA tidak perusahaan kreditkan karena bagi perkebunan tebu,PPN atas pembelian pupuk urea non subsidi tidak dapat dikreditkan.Meskipun tidak dikreditkan, tapi PPN tersebut perusahaan biayakan sebagaikomponen pengurang penghasilan bruto; Bahwa benar total uang yang dibayarkan oleh PT. GULA PUTIH MATARAMNPWP.01.060.611.9092.000 kepada PT.
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI
226 — 235
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.912.150.000 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengurang
244 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.704 K/Pid.Sus/201 1 Bahwa meskipun pengadaan KM Wambon seperti diuraikan di atas,terbukti perolehan harga KM Wambon sebesar Rp.3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah), tidak pernah dipermasalahkanPenuntut Umum dan secara nyata dipertimbangkan oleh judex factisebagai faktor pengurang dalam perhitungan dugaan terjadinyakerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam perkara ini, incasu adanya selisin lebih pembayaran KM Wambon sebagaimanadidakwakan/dituntut, terbukti telah dikembalikan
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
151 — 78
kamidapatkan dari penyidik; Bahwa pekerjaan papan namagapura dengan nilai 65 jutaan tersebut kami menilai berfungsi; Bahwa terkait kewajiban penyediajasa mengerjakan sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun jika adapekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka harus dibuat reviewkontrak oleh pelaksana, dengan cara pelaksana membuat permohonanuntuk pekerjaan tambah kurang / addendum dan cco; Bahwa denda keterlambatan tidakmempengaruhi kerugian keuangan Negara, dan kami tidak perhitungkandenda sebagai pengurang
194 — 52
nomor 52.yang kesemuanya telah dititipbkan di rekening penampungan Kejaksaan NegeriJakarta Pusat di Bank Mandiri Cabang Pelni Nomor rekening 1210096010123pada tanggal 15 April 2017 dan tanggal 17 April 2018.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atasMajlelis berpendapat bahwa karena uanguang tersebut terbukti diperoleh darihasil korupsi dari kegiatan Carnaval Road to 18" Asian Games 2018 di KotaSerang Provinsi Banten tahun 2015, maka uanguang tersebut harusdiperhitungkan sebagai pengurang
216 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
KTE melalui Direktur Utamanya tidakpernah memberikan atau menjanjikan sesuatu (uang, rumah) kepadaPemeriksa Pajak Saksi Hendrarto Setyo Utomo tersebut, sehingga dirinyamelakukan pengurang/menetapkan pajak serendahrendahnya untuk PT.KTE yang sebelumnya telah ditetapbkan 220an milyar tersebut. PT.
64 — 42
Rp. 515.957.798,47,Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, Bahwa, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kamiyang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenapekerjaan timbunan pilihan
176 — 69
Pasal 21, PPH Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat (2) dan PPN, STP PPHBadan, STP PPH Pasal 21, dan STP PPN, dengan nilai total Rp.3.294.145.994, (tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratusempat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) ; Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan mengacu pada data eksternal yangdisampaikan, dimana perbedaan yang ditemukan berdasarkan data yangSaksi pergunakan adalah pada koreksi atas perhitungan Harga PokokPenjualan, Penghasilan diluar usaha dan pengurang
penghasilan bruto yaitunilai koreksi perhitungan Harga Pokok Penjualan Rp. 4.882.591.799,Penghasilan diluar usaha Rp. 368.792.560, dan pengurang penghasilan brutoRp. 379.353.928,. sehingga total koreksi adalah 4.893.153.270, ;Bahwa sebelumnya dalam SPT Tahun 2002 PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
445 — 240
Bila demikian halnya, maka semua hasil yangditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.223 Bahwa Oleh karena, penambangan diareal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkanuntuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atautidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yangseharusnya menjadi milik negara tersebut.224 Bahwa Pajak, Royalti dan
ToshidaIndonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00,sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBPPKH terutang yang terlampirdalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihanpembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajibanPNBPPKH PT.