Ditemukan 2289 data
161 — 45
UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :>Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan TataUsaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga,Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN),sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat PadaBadan
63 — 21
Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Staf Pelaksana di lingkungan DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau ;k. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pulang Pisau dalampenyusunan kebijakan pembangunan Pertanian danPeternakan;. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaantugas sebagai laporan pertanggungjawaban dinas kepadaBupati ;m.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
393 — 273
Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagiankeuangan.Dan adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sbb :1) Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas.2) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran.3) Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan.4) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.6) Menyiapkan bahan
dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan.7) Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran.8) Melaksanakan akuntansi keuangan.9) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.10) Melaksanakan adminstrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.11) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.13) Melaksanakan pelayanan system informasi dan manajemen
keuangan.14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dana tau lembaga / organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.15) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf.16) Membagi tugas kepala staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing.17) Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.18) Menyedia kegiatan staf di lingkungan subbagian keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerjaa masingmasing.19) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran
66 — 11
Siantar membuat SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani olehJhonny Arifin Siahaan bersama dengan tersangka IRW.BONATUA LUBIS selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Pematang Siantar, dan Surat Perintah Membayar (SPM)yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan SuratPerintah Membayar (SPM) tersebut ditujukan kepada BagianKeuangan pada sekertariat Daerah Kota Pematang Siantar(Waldemar Napitupulu) untuk diverifikasi, selanjutnya SubBagian
61 — 22
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yangdiketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.
84 — 24
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yangdiajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut,saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/SubBagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang55Tahun 201011.Banjaran, Terdakwa DEDI KURNIADI selaku KepalaBagian Kredit PD.
105 — 48
Namun kadis baru menjawab pada tanggal10 Desember 2011, dengan arahan membuat suratkepada TAPD tentang kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas PONED dan tambahannyauntuk menjadi dana BTL;Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2012, laporandari staf seksi Yandasus bahwa informasi dari SubBagian Perencanaan bahwa terjadi perubahananggaran semula 66 M menjadi 26 M, perubahananggaran dikarenakan anggaran untuk bantuankeuangan pembangunan puskesmas PONEDmengalami pemotongan sebesar 40 M.
118 — 57
pemeriksaannya telah saksi tandatanganii ;e Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindakpidana korupsi kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untukketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) di KabupatenSumedang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedangtahun 2010 ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga ;e Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, jabatan Kepala SubBagian
171 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala subBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekalitidak melanggar ketentuan, yakni:1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);b.
126 — 17
Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelahjangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihakketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, makatanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya daripemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
93 — 45
Yunus Bengkulu adalah subbagian Keputusan Gubernur Bengkulu Bagian Perundangundangan;Bahwa setiap pengajuan konsep atau draf Keputusan GubernurBengkulu Bengkulu telah dilakukan kajian hukum oleh Bagiankeputusan Gubernur pada bagian Perundangundangan BiroHukum;Hal 104dari 68 hal, Put.
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
denganTERGUGAT XIV, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian telahmenyangkut pokok perkara yang harus dibukti dan masih memerlukanpembuktian, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi GUGATAN PENGGUGATERROR IN PERSONA, didalilkan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskanoleh TERGUGAT XIV di atas, yaitu TERGUGAT XIV bukanlah sebagai Pihakdalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang diklaim milik PENGGUGAT danTERGUGAT XIV tidak ada memberikan kuasa atau perintah kepada Kepala SubBagian
90 — 38
tahun 1995.4) Si Teknik Sipil Universitas Indonesia, lulus tahun 2000.5) S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 2009.6) S2 International Finance Hiroshma University lulus tahun 2009.Riwayat Pekerjaan :1) 2002 s/d 2007 Staf pada Bagian Perencanaan BMN, Biro Perlengkapan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.2) 2007 s/d 2009 Tugas Belajar (S2).3) 2009 s/d 2010 Staf pada Bagian Perencanaan BMN, Biro Perlengkapan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.4) 2010 s/dsekarang Kepala Subbagian
136 — 27
Barat;Bahwa atasan saksi adalah Kasubag Tata Usaha Pak Nursiwan;Bahwa benar pada tahun 2013 di Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat adamelaksanakan kegiatan pekerjaan swakelola yang dibiayai dengan APBD sesuaidengan DPA Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat;Bahwa mengenai jumlah pagu anggaran kegiatan swakelola tersebut saksi tidaktahu nilai keseluruhannya;Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata AirJakarta Barat Tahun 2013, saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala SubBagian
120 — 115
data SKGR diisi oleh petugas kantorHalaman 104 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKDesa dimana untuk SKGR harus ada Surat Dasar tanah yaitutentang riwayat kepemilikan dari tanah tersebut;Bahwa surat dasar dari desa yang berisi riwayat tanah bisa diajukanoleh pemohon atau orang yang menolong untuk dibawa ke kantorCamat, dan sesampainya di kantor kecamatan ada petugas daribagian pemerintahan untuk melakukan croscek (penelitian data)dimana di Seksi pemerintahan ada Sub bagian pertanahan dan subbagian
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
93 — 26
Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
297 — 150
IZMA NUR CHOIRONI, dibawah sumpah dimukasidang pada pokoknya ahli berpendapatsbb :Bahwa Riwayatpendidikan umum yang ahli miliki sekarang adalah:e Strata Satu Hukum Universitas Brawijayae Magister llmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Latar belakang pendidikan Khusus yang ahli miliki sekarang iniadalahMagister flmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Riwayatpekerjaan ahli adalah:e Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A Bidang Pelaksanaan AnggaranKanwil DJPb Provinsi NTBe Kepala Subbagian Kepegawaian
66 — 51
Nyoman Chandra Dewi selaku Kepala SubBagian Hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab. Tabanan oleh saksi Drs. IGEDE JAGREM, MSi diminta bantuannya untuk menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut; Bahwa benar Terdakwa Dra.
153 — 59
Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan uraian tugas SubBagian seksi dan urusan serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan, diKabupaten / Kotamadya, di Pasal 18 yang berkenaan dengan uraiantugas Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Badan Hukum, antara lainmempunyai tugas:e Menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian,pembaharuan, perpanjangan jangka waktu,pemberhentian dan pembatalan hak milik, hakguna Usaha, HGB, HP kepada Badan Hukumswasta termasuk juga Hak Guna Usaha
1.Feryando, SH., MH
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
EDI SUNARDI, S.T. Bin RACHMAN
125 — 0
Eksi Citra Lestari Nomor : 25 / ECL.JBI / VII / 2019
22) Surat Tugas Pokja Pemilihan XIV Nomor : 050 / 47 / PBJ / SP / 2019 tanggal 25 Juni 2019
23) Surat Kepala Subbagian Pengelolaan LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat perihal pengumuman gangguan teknis Nomor : 050 / 49 / LPSE / 2019 tanggal 5 Juli 2019
24) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kab.