AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangan denganKeputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik IndonesiaNomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UsahaKecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke3 Keputusan tersebutmenyatakan bahwa penggunaan kredit Pola Penjaminan hanya bolehdigunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagi koperasiyang menerima;Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut

AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangandengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasidan Usaha Kecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke3 Keputusantersebut menyatakan bahwa penggunaan Kredit Pola Penjaminan hanyaboleh digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagikoperasi yang menerima;Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut

tanggal 24 Maret 2017;

b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahan koperasi atas nama ANWAR tanggal 24 Maret 2018;

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin tempat usaha hinder ordonante / gangguan (SITU-HO) koperasi simpan pinjam tanggal 20 Maret 2017, NPWP : 81.574.697.9-912.000;

d. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 81.574.697.9-912.000;

e. 1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian koperasi serba usaha (KSU) Bina Karya Mandiri Dompu dengan Nomor: 001799 / BH / M.KUKM

denganNomor : 170 /2303 / PK / Ill / 2017 tanggal 24 Maret 2017.e 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahan koperasi atas namaANWAR tanggal 24 Maret 2018.e 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin tempat usaha hinder ordonante /gangguan (SITUHO) koperasi simpan pinjam tanggal 20 maret 2017,NPWP : 81.574.697.9912.000.e 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 81.574.697.9912.000.e 1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian koperasi serba usaha (KSU)bina karya mandiri dompu dengan nomor : 001799 / BH /M.KUKM

SIUP) kecildengan Nomor : 170 /2303 / PK / Ill / 2017 tanggal 24 Maret2017.1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahan koperasi atasnama ANWAR tanggal 24 Maret 2018.1 (satu) lembar fotocopy surat ijin tempat usaha hinder ordonante /gangguan (SITUHO) koperasi simpan pinjam tanggal 20 maret2017, NPWP : 81.574.697.9912.000.1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 81.574.697.9912.000.1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian koperasi serba usaha(KSU) bina karya mandiri dompu dengan nomor : 001799 / BH /M.KUKM

keuntunganditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupukpermodalan, pengembangan usaha, pembagian jasaanggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungandengan aktiva harus wajar.Pasal 20(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tatakelola yang balk, menerapkan prinsip kehatihatian danmanajemenrisiko, serta mematuhi peraturan yang terkaitdengan pengelolaan usaha simpan pinjam.e Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor19/Per/M.KUKM

/IX/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan KegiatanSimpan Pinjam Oleh Koperasi :Pasal 4(4) Pengurus mempunyal wewenang untuk:c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dankemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dankeputusan Rapat Anggota;Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 266/PDT/2019/PT SBYKetentuan tersebut diatas telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi :Pasal 20(1) Kegiatan usaha simpan

Direktur Utamaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 804/SP/M.KUKM/VII/2018tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini memberikuasa khusus kepada :BINSAR RONITUA SUNDORO, SHMARAUSAHA, SHREGGINALDO SULTAN SH, MMSOFIAN HERIANTO SIANIPAR, SHRYAN MICHAEL WAKE, SHNAEK CHANDRO P SIHOMBING, SHANGGI, SHNOSTRA KANSIL, SHANDHIKA LINGGA RIZKYA, SHZULQADRI ANAND, SHMANDILYSON GABRIEL YOHANNES, SHKENNYJIA YODANMA, SHAdvokat beralamat di Jalan MT Haryono Kav5243

Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentukdengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RepublikIndonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasidan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola DanaBergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor KEP292/MK.5/2006

eksepsi Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaipokok perkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannyapada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk denganSurat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RepublikIndonesia Nomor 11/Per/M.KUKM

Rasuna Said Kav. 34 JakartaSelatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan hargamasingmasing Rp 2.937.500.000,00 per unitnya sehingga totalbiaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00;e Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proseslelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyediabarang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM/X1/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti olehPerusahaan

;e Bahwa Sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan pada BagianHubungan Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM RI saksi diangkatberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRI.Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 05/Per/M.KUKM/1X/2010 tanggal September 2010.

;Bahwa sebagai Sekretaris ULP Saksi diangkat berdasarkanSurat keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2012dan demikian juga dengan sebagai Sekretaris Pokja Sekretariat Kementarian Koperasi dan UKM RI Saksi jugadiangkat berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKMRI Nomor 46/KEP/M.KUKM/XII/2012 tanggal 30 Desember2012.

Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012.. 1 (Satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan Video Tron padaKementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:.

Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasadilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahTahun anggaran 2012.. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan VideoTron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:.

C47 HT.03.01Th 2006, tanggal 29Maret 2006 SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3XVIFPPAT2009, tanggal 8 April 2009 SK Menteri Koperasi dan UKM RI No.148/Kep/M.KUKM/Xx/2007;i. Surat pernyataan dari Saudari Supri Wiyati tertanggal 27 April 2016,o 29 5tentang pernyataan pengganti Direktur Utama yang lama CV.

C47 HT.03.01Th 2006, tanggal 29 Maret 2006 SKKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3XVILPPAT2009, tanggal 8 April2009 SK Menteri Koperasi dan UKM RI No. 148/Kep/M.KUKM/IX/2007, surattersebut dilampiri dengan beberapa lampiran antara lain:a. Surat Rekomendasi Dinhubkominfo, Kota Semarang Nomor551.2/9117/2016, tanggal 22 Desember 2016;. Foto copy KTP Saudari Supriwiyati dengan nomor: 337415521 1630003;Foto copy NPWP CV. Mahkota Anugerah nomor: 31.477.695.6518.000;.

Pengurus berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dandi luar pengadilan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dapatmengajukan bantahan ini adalah Pengurus KoperasiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang tentangPerkoperasian menyatakan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yangapabila dinubungkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil danmenengah Republik Indonesia nomor 10/Per/M.KUKM

Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastianperaturan perundangundangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asasasas hukum,ajaranajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkankeadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;Menimbang bahwa Peraturan yang mendasari pelaksanaan Revitalisasi pasartradisional adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM

/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan sosial dalamrangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan ProgramBantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecilPersyaratan khusus calon koperasi peserta program angka 11 Dalam melaksanakanpembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional dilaksanakan secara swakelola sesuaistandard yang ditetapkan

FUNDI ARTINI sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) menurutpendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi danPerpres 54 tahun 2010 Lampiran VI.D.1.g sehingga terkualifisir sebagai perbuatanHalaman 75 dari 93 Putusan perkara No 59/Pid.SusTPK/2014/PN Pal76melawan hukum dalam arti formil, sehingga unsur melawan hukum

pekerjaanswakelola;Menimbang bahwa sebagai fakta hukum dipersidangan dihubungkan danganunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersamasamadengan ISKANDAR H YABI selaku Sekretaris dan saksi ASMAN S selaku Ketuaselaku Pengurus KUD Gumbasa penerima dana bantuan Revitalisasi pasar Tradisionalyang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM

FUNDIARTINI sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang bertentangandengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan sosial dalam rangkapengembangan koperasi dan Perpres 54 tahun 2010 Lampiran VI.D.1.g, maka menurutpendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai turut serta87melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur ini menurut hukum telahterpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena semua

denganharga masingmasing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus jutaPT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melaluisistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan KeputusanMenteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :46/Kep/M.KUKM

delapan) unit lift dengan hargamasingmasing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit liftadalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melaluisistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan KeputusanMenteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM

ParaTergugat dalam bentuk Sertifikat Si Jangka, Si Raya, Si Rela dan DanaInvestasi dengan macam simpanan Mudharabah Al Muthalagah yaitukerjasama antara Para Penggugat/Pemilik Modal (Dana) dengan ParaTergugat untuk melakukan usaha tertentu Simpan Pinjam denganPembagian Keuntungan berdasarkan nisbah (Proporsi bagi hasil) yangdisepakati pada saat pembukaan simpanan awal yang dinyatakan secarajelas dan pasti jumlahnya baik presentasi atau rupiahnya (Yungto Pasal 1ayat 6 Juklak kegiatan usaha KJKS No : 91/Kep/M.KUKM

No.123/KEP/M.KUKM/2004 tanggal 06 Oktober 2004 yang menyatakanpenyelenggaraan perbantuan akta pendirian dilakukan di pemerintahdaerah masingmasing; Bahwa untuk unit simpan pinjam merupakan yang bagian dari koperasihanya mengajukan kembali untuk disahkan akta perubahan anggaransedangkan koperasi simpan pinjam permbentukan koperasi dari awalyang khusus melayani simpan pinjam dan perbedaan modalpendiriannya;Bahwa yang berwenang untuk mengurus usaha simpan pinjam ialahpengurus; Bahwa Calon anggota koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan Pada Koperasi;f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;h.

koperasi.(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasiyang mengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Rp. 24.731.760,00Jumlah total Rp. 900.000.021.00Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap proposal yangdiajukan oleh Koperasi Pasar Sukamaju berkaitan dengan proyekpembangunan revitalisasi pasar Desa Plumpang tidak melakukan pengecekandilapangan dan saksi juga tidak pernah membaca Petunjuk Teknis No.07/Per/M.KUKM/Xl/2012 tentang pedaman Penyelenggaraan ProgramBantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha mikro dankecil ;Bahwa saksi sebagai pengawas pembangunan khusus pada Dinas

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor : 0O7/PER/M.KUKM/XV2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka PengembanganKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil ;C.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga ;Bahwa proposal RAB yang diajukan oleh Koppas Sukamaju untuk mengikutiProgram Revitalisasi Pasar Tradisional pada Kementerian Koperasi dan UsahaKecil

diperhitungkan sebesar Rp 11.673.000,00Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 611.673.000,00Jadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 288.327.000,00Halaman 127 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYBahwa ahli dalam melakukan audit berdasarkan data/bukti/dokumen :1.Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012, tanggal1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Social Pada Kementerian Negara/Lembaga ;Copy Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor : 07/PER/M.KUKM

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah RI Nomor:07/PER/M.KUKM/XV/2012, tanggal 29 Nopember 2012 tentang pedomanpenyelenggaraan program bantuan sosial dalam rangka pengembangankoperasi, usaha mikro dan kecil, yaitu:1.Bab V pasal 10, ayat ( 2 ) bantuan diterima oleh penerima bantuandipergunakan sesuai dengan peruntukkannya diatur lebih lenjut denganperaturan deputi ;2.Bab VI Bagian Keempat Pasal 14, Peserta program yang telah ditetapkansebagai penerima bantuan wajib, huruf

informasi, dankelengkapan adminisirasi yang diberikan dalam tahap seleksi danpenggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan serta siap menerima sanksiatau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlakuterhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan bantuan sosial;e Keenam, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan fakta bahwa yangbersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM

Dst.Dasar hukum yang digunakan salah, karena tidak menggunakan dasarhukum SE Menkop PPKRI Nomor 269/M/IX/1994, tanggal 9September 1994 pada VI, pelaksanaan pembubaran koperasiberdasarkan keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam ADmasingmasing koperasi, proses dan prosedur pembubaran tersebutdapat dilaksanakan sebagai berikut pada huruf ad dan KeputusanMenkop dan UKM RI Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6Oktober 2004 (bukti P7), tentang kewenangan yang menandatanganikeputusan pembubaran koperasi

sebagaimana Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi Primer dibentuk dan didirikan olehsekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentinganekonomi yang sama, sedangkan Tergugat , Il,dan Ill diketahui jumlah anggotaKoperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya dan berdasarkankesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

sebagaimana keputusan Menteri Negara KoperasiKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104 .1/Kep/M.Kukm/X/2002Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi primer dibentuk dan didirikan olehsekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentinganekonomi yang sama, sedangkan sedangkan Tergugat , II,dan III ketahui jumlah21anggota Koperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya , danberdasarkan kesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

sebagaimana keputusan Menteri NegaraKoperasi Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104 .1/Kep/M.Kukm/X/2002 Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi primer dibentuk dandidirikan oleh sekurangkurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatandan kepentingan ekonomi yang sama, sedangkan Tergugat , Il,dan III kKetahuijumlah anggota Koperasi Satrya saat dibentuk tidak dapat dipastikanjumlahnya, dan berdasarkan kesaksian saudara Abdurachman Bin DG.

harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh paraMenimbang, bahwa akad (perjanjian) adalah perjanjian tertulis (pasal 1. ayat 5UU No 19 tahun 2008) dan merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua19pihak atau lebih ini akan dijadikan tolok ukur para pihak untuk melakukan atau tidakmelakukan perbuatan hukum tertentu ; Menimbang, bahwa Mudlarabah a quo dalam perkara ini sebagaimana ketentuanpasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Keputusan Menteri Koperasi danUKM No 91/Kep/M.KUKM

Terdakwa memiliki Akta Pendirian Koperasi Simpan PinjamALFA MANDIRI Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, berikutnya Terdakwameminta pengesahan dari Pemerintan agar Koperasi yang dibentukmemperoleh status Badan Hukum, kemudian oleh karena disebutkan dalamAkta Pendirian tersebut para Anggota Awal Pendiri Koperasi berdomisili diwilayah Kabupaten Temanggung maka sesuai dengan Keputusan MenteriNegara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG123/Kep/M.KUKM

Akt. tidak memiliki KTP yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Temanggung melainkan dari Pemerintah KabupatenKendal, sementara KSP ALFA MANDIRI hanya mempunyai daerah kerjaKabupaten Temanggung yang berarti para anggotanya harus berdomisili diwilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan yang ditentukan dalamKeputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, maka terhadap saksiNOVAL ABDUL HARIS, SE.

Bahwa berdasarkan pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuanPengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a.Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihakterkait ditingkat kabupaten/kota maupun pthak propinsi dan pusat;Melakukan seleksi, verifikasi, dan evaluasi terhadap usulan/permohonan koprasicalon peserta program;Mengusulkan namanama koprasi calon peserta program tingkat kabupaten/ kotayang dinilai

ABDUL MUIS BIN ASNAWI yang menjabatsebagai Kabid Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pada Dinas Koperasi, UMKMKabupaten Banjar tersebut dalam melakukan bantuan dan arahan dalam penyusunanproposal KSU Surya Sekawan serta melakukan verifikasi atas proposal dari KSUSurya Sekawan yang kemudian selanjutnya direkomendasikan ke KementrianKoperasi dan UMKM tersebut adalah bertentangan pula dengan Pasal 9 huruf iPermenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/I/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program

Banjar Tahun Anggaran 2012 adalahsesuai dengan tugas pokok berdasarkan PermenkopNomor:02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koprasi adalah;1.

Melaporkan Pelaksanaan Program Bansos Ke Dinas Koparsi Propinsi danUMKM dengan tembusan Deputi Pemasaran dan Jariangan Usaha.Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permenkop Nomor:02/PER/ M.KUKM/II/2011 tanggal10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuanPengembangan Koprasi adalah sebagai berikut:a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihakterkait ditingkat kabupaten/kota maupun pihak propinsi dan pusat;b.

koperasi.(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasiyang mengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Hidro (PLTMH)melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang ProduksiUntuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro denganjumlah anggaran sebesar Rp. 899.440.000, (delapan ratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bersumber dari APBNsesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi danUKM Nomor : 0001/044401.1//2010 tanggal 31 Desember 2009, dimanaberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 74/Kep/ M.KUKM

Dalam Pasal 132 ayat (1), setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahePeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan PengembanganKoperasi pasal 10, Realisasi program dilakukan melalui mekanismeAdministrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlakue Bahwa akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukumformil tersebut diatas atau perbuatan melawan hukum yang

Hidro (PLTMH)melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang ProduksiUntuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro denganjumlah anggaran sebesar Rp. 899.440.000, (delapan ratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bersumber dari APBNsesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi danUKM Nomor : 0001/044401.1//2010 tanggal 31 Desember 2009, dimanaberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 74/Kep/M.KUKM

Dalam Pasal 132 ayat (1), setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahePeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan PengembanganKoperasi pasal 10, Realisasi program dilakukan melalui mekanismeAdministrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlakue Bahwa akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

EKO ADI PRIYONO,S.Sos,MM, yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di Depertemen Koperasi dan UKM RI dan jabatan adalahselaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Kontruksi sejak tahun 2011 hinggasekarang;Bahwa menurut saksi Depertemen Koperasi dan UKM melalui DIPA TA.2010No.0001/04401.1/0/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat KeputusanMenteri Negara Koperasi dan UKM No.74/Kep/M.KUKM.3/VII/2010 tanggal23 Juli 2010 tentang Penetapan Koperasi penerima Program BantuanPengembangan Usaha