Ditemukan 15346 data
INDONESIA SARANA SERVIS - KSO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
114 — 100
Penggugat:
INDONESIA SARANA SERVIS - KSO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
28 — 11
1.SUHARTO2.YAYAN;KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH
RT.V Kelurahan Murung Keramat, Kuala Kapuas, KecamatanSelat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II / PEMBANDING II;MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH, berkedudukandi Jalan Pemuda Km.3 Kode Pos 73516 Kuala Kapuas, KalimantanTengah; Dalam hal init = memberikan kuasa kepadaHal.1 dari 10 hal. Put.
Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kapuas; 4 Jainudin, S.E., Jabatan Kabid Perhubungan Laut, Sungai danPenyeberangan Dishubkominfo Kabupaten Kapuas; 5 Masturi, A.Md., Jabatan Pelaks.
Tanggal 26 Februari 2013; 2 Memerintahkan kepada tergugat atau kepada Dinas Perhubungan danInformatika Kabupaten Kapuas, untuk mencabut alat bukti PI10 danPIl14 atau T.19 atau IZIN TRAYEK perpanjangan No. 551/311/89/Dishubkominfo/2012, tanggal 12 Juli 2012 tersebut; 3 Membebankan biaya perkara kepada terbanding; DanApabila majelis hakim tinggi pengadilan tata usaha negara berpendapat lainmohon memberikan putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkanKontra
Februari2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan beritaacara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbanganpertimbanganhukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benardengan mempertimbangkan bahwa Penerbitan Surat Izin Trayek No : 551.311/89/Dishubkominfo/2012 tanggal 12 Juli 2012 Tentang Surat Izin Trayek AngkutanPenumpang/ Kendaraan, nama pemilik IWAN, oleh Kepala Dinas Perhubungan
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASA
24 — 10
Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASAJkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor143/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
146 — 67
berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan permohonan Pemohon;-------------------------------------------------
- Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :----------------------
- Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan
Kota Surabaya;-------
- Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;---------------
- Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line);-----------------------------
- Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir
;------
- Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;------------------
- Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut
kota selalu ada Juru Parkir ;-------------------------------------------------
- Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----------------------------adalah informasi yang terbuka ;--------------------------------------------------
----------------------------------------------Memutuskan :--------------------------------------
3.
Pemohon:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
Juanda No. 89, Semambung, Gedangan, Sidoarjo,telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan DukuhMananggal No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. IrvanWahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan KotaSurabaya yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :1.
190 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIKNAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN2017, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor10, Kota Jayapura, Provinsi Papua;ll.
Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian PerhubunganRI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas IlJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas PelLaut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang)Tahun Anggaran 2017, 2).
Penetapan pemenang lelang atas nama PT.Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20April 2017, dengan kode lelang: 38806114;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya BeritaAcara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang
Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor:9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2).Penetapan pemenang lelang atas nama PT.
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
329 — 9190
Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri SipilUmalasKauh, Kerobokan, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. OtoritasBandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KantorUPBU Komodo, Labuan Bajo, beralamat di JI. Juanda No. 1 Tuban, KabupatenBadung, Bali 80361, yang dalam ini memberi kuasa kepada Endah PurnamaSari, Budianto, M. Anshar, Yuniza Diantini, Rachellin Debby, Robert A.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP/03/VI/2018/PPNSPENSIPtanggal 26 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara;b.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
61 — 3
Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
151 — 53
PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut
Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta
87 — 35
PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.
Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kota Banjarmasin dengan PT. Anugerah Bangun KencanaNomor : 551.10/465/Dishubkominfo/2013 tertanggal 28 November 2013tentang Melaksanakan Jasa Konstruksi (Pemborongan) PekerjaanPembangunan Fisik Terminal Km. 6 (Tahun Jamak/ Multi Years);f. Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor551.10/465.B/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013;g.
Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bpk.
Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja yang ditanda tangani antaraTergugat (Pengguna Anggaran Dinas perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Banjarmasin) dengan Penggugat (PT.
Tjhin Andreas Kayun
Tergugat:
Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarang
136 — 29
Penggugat:
Tjhin Andreas Kayun
Tergugat:
Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarangberikut dibawah ini, dalamsengketa antala: 222222 nnn nnn nnn nnn nn nena nnnTJHIN ANDREAS KAYUN, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Himpunan PengusahaLingkungan Industri Kecil (HIPLIK), alamat Taman Maluku Nomor 3 RT003/RW 004 Semarang, warga negara Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 15 Desember 2018memberikan kuasa kepada : FADJAR TRI NUGROHO, SH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat JalanPapandayan 772 Semarang; 202nnenne ne eeen eneKEPALA BIDANG PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
telah mengajukan Gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 21 Desember 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2018dibawah Register Perkara Nomor: 180/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknyamohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa : SuratPembekuan Ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta di Kawasan LIK Bugangan BaruSemarang Nomor : 300/10439 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan olehKepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan
181 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO)DanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSILAMPUNG c.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.g. PT ANGKUTANSUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN = (ASDP)INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan diPelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakilioleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni LampungSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin,S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,Halaman 1 dari 13 hal. Put.
(duapuluh lima ribu meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanahFerry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I, Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapaPenggugat , Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat ,Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020 Sebelah Barat dengan kebon nama: rawarawa hak milikadat/Penggugat I,adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;4.
dengan Surat Penghapusan berdasarkanPeraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai denganhuruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/DesaBakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dariHalaman 8 dari
Nomor 644 PK/Pdt/2020Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau yang mendapat daripadanya adalah batal demi hukum;. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidangtanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta SituasiNomor 2/1975 terbit tanggal ...
Menteri Perhubungan RepublikIndonesia c.g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung c.g. KepalaDinas Perhubungan Provinsi Lampung c.g. Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Lampung Selatan c.g. PT Angkutan Sungai Darat DanPenyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam halini c.g.
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
234 — 0
M.M
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
38 — 33
LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
Turut Tergugat:
Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
124 — 30
PERDANA ABADI MANDIRI (KSO)
Turut Tergugat:
Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
25 — 0
Penggugat:
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
41 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
183 — 35
Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein
161 — 398
Akhmad Buldan Nuri
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein
58 — 0
Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong