Johansyah Asri tidak pernah adamenjual tanah milik nya tersebut kepada siapapun dan oleh karenanya SuratKepemilikan atas tanah incasu masih ada ditangan Para Penggugat;.

sudah bersertipikat dengan nomor sertipikat : A.279F/A/I Tahun1969, sehingga dengan sudah adanya sertipikat maka akta jual beli atastanah incasu tidak boleh lagi berdasarkan pada Surat Segel.

Rostinawati) telah menjual tanahmilik Para Penggugat incasu kepada Tergugat II ( Noor Asikin ) danselanjutnya tanah incasu dijual lagi oleh Tergugat II kepada :8.1. Sebagian dijual kepada H. Nurul Hakim ( Tergugat III) yang kemudiandijual lagi kepada H. Sabilal Rusdi (almarhum suami Terrgugat VII/ Hj.Nurlaila Rahmawati) yang selanjutnya dijual lagi kepada Hajjah Masriah( Tergugat V) dengan ukuran dan batasbatas sesuai dengan SertipikatHak Milik Nomor : 1196 Tanggal 29 Agustus 2014;8.2.

NaniHalaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Amt9.1011.( Tergugat XI ) dengan ukuran dan batasbatas sesuai dengan SertipikatHak Milik Nomor : 1046 Tanggal 10 Oktober 2011;Bahwa oleh karena Asli Surat kepemilikan atas tanah incasu yaitu berupaSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Selatan(Sertipikat Hak Milik) Nomor : A.279F/A/I Tahun 1969 masih ada pada ParaPenggugat, maka cukup jelas fakta hukum nya bahwa tanah incasu tidakpernah dijual atau dipindah tangankan

Noor Asikin) tanah incasu dijual lagi kepada:1) Sebagian dijual kepada H. Nurul Hakim ( Tergugat III) yang kemudiandijual lagi kepada H. Sabilal Rusdi (almarhum suami Terrgugat VII/ Hj.Nurlaila Rahmawati) yang selanjutnya dijual lagi kepada Hajjah Masriah( Tergugat V) dengan ukuran dan batasbatas sesuai dengan SertipikatHak Milik Nomor : 1196 Tanggal 29 Agustus 2014;2) Sebagian dijual kepada H.

Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) dengan penempatan diPerwakilan Kota Batam dengan jabatan sebagai Pejabat Sementera (PJS)Kepala Cabang Batam dengan wilayah kerja Batam dan Pekan Baru sampaidengan 6 Pebruari 2011; Bahwa Penggugat sejak tanggal 7 Pebruari 2011 dalam kedudukannya sebagaiPekerja Kontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bekerjapada C.V.

Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) dengan penempatan diHalaman & dari 28 Putusan No. 163/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.MdnPerwakilan Kota Batam dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Batam denganwilayah kerja Batam dan Pekan Baru sampai dengan 3 Maret 2013;Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Maret 2013 dalam kedudukannya sebagaiPekerja Tetap/Karyawan Tetap C.V.

Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) yangbertugas sebagai Koordinator Sales Cabang Medan dengan wilayah kerjaSumatera Utara dan Aceh;Bahwa tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Koordinator Sales CabangMedan selain mengkoordinir penerimaan dan pengiriman atau pendistribusianbarang berupa buku milik Tergugat (incasu Penerbit Buku C.V.

Pustaka AlKautsar (incasu Tergugat);Bahwa sejak sekitar tanggal 13 Pebruari pertengahan bulan Pebruari 2014Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan di C.V.

Pustaka Al Kautsar(incasu Tergugat) sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan sekitar tanggal12 Pebruari 2014 (vide Pasal 59 ayat (1) huruf d.

BinaRiau Jaya sebagai Penggugat (incasu Tergugat Il) melawan PT. SindoMandiri sebagai Tergugat (incasu Penggugat) (vide bukti T.I & T.Il03) ;b.

Bina Riau Jaya (incasu Tergugat !) adalahperseroan yang telah berbadan hukum berdasarkan Akta PendirianNomor : 36 tanggal 17 Maret 1979 (vide bukti : T. & T.ll 01), yangtelah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman RIdibawa Nomor : 12 tanggal 08 Maret 2007, jabatan Simon Karuntu(incasu Tergugat Il) adalah sebagai Direktur Utama PT. Bina RiauJaya (vide bukti : T. & T.ll 02) ;b.

Bina Riau Jaya (incasu Tergugat / sekarang Pemohon Kasasi )adalah perseroan yang telah berbadan hukum berdasarkan AktaPendirian Nomor : 36, tanggal 17 Maret 1979 (vide bukti : T.! & T.ll01), sedangkan kedudukan dan kapasitas Simon Karuntu selakuDirektur Utama PT.

Bina Riau Jaya(incasu. Tergugat / sekarang Pemohon Kasasi 1) mengajukangugatan kepada Penggugat / sekarang Termohon Kasasi dalamperkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2003/PN.TPI., tanggal 21 Juli 2003dan perbuatan PT. Bina Riau Jaya (incasu Tergugat / sekarangPemohon Kasasi ) menutup jalan simpang empat tambang yangdibangun di atas tanah miliknya sendirinya bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum ;4.

SindoMandiri) untuk tidak melakukan segala aktivitasnya di jalan tambangyang dibangun dan dipelihara oleh Penggugat (incasu PT. Bina RiauJaya). Oleh karena itu putusan provisi No. 38/Pdt.G/2007/PN.TPI,tanggal 18 September 2008 harus dibatalkan, dan apabila PenggugatHal. 19 dari 29 hal.

Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu' yang dijadikan sengketa olehPENGGUGAT.

bukti yangterbaru. terhadap Objek Incasu untuk dapat membuktikan sertamenguatkan dalil PENGGUGAT terhadap Objek Incasu;Halaman 132 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.10.11.EKSEPSI TENTANG ERROR IN SUBJECTOBahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT memasukkan banyak pihakyang dapat dikualifikasikan tidak berkualitas karena beberapa pihak yangada di dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memilikiketerkaitan terhadap Perkara InCasu dimana di dalam GugatannyaPENGGUGAT meminta untuk membatalkan

Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu yang dijadikan sengketa olehPENGGUGAT.

SK 38/DDA/1969 tanah Incasu merupakan tanah yangterkena Landeform oleh Negara dan dikuasai oleh Panitia Landeform TK. Jawa Barat Cq.

bukti yangterbaru. terhadap Objek Incasu untuk dapat membuktikan sertamenguatkan dalil PENGGUGAT terhadap Objek Incasu;EKSEPSI TENTANG ERROR IN SUBJECTOBahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT memasukkan banyak pihakyang dapat dikualifikasikan tidak berkualitas karena beberapa pihak yangada di dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memilikiketerkaitan terhadap Perkara InCasu dimana di dalam GugatannyaPENGGUGAT meminta untuk membatalkan Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu

(incasu Penggugat !) sebagai guru mata pelajaran Fisika,SupriadiS.Pd. (incasu Penggugat II) sebagai guru PendidikanJasmani serta Nofariani S.Ag.

objekgugatan) sangat tidak mempertimbangkan biaya pendidikan yang telahdikeluarkan Para Penggugat untuk menjalani pendidikan guru sepertibiaya pendidikan Strata Satu (incasu Penggugat II dan PenggugatIll), Strata Dua.

(incasu Penggugat ), serta biaya lainnya seperti untukmengikuti pendidikan Sertifikasi Guru (incasu Penggugat danPenggugat Il).

Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat II (incasu Supriadi, S.Pd.)dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperolehSCDOSAL nnn nnn nnn nn nn ne nn nnn ne nn ne nnn nn nn ncns Drs Ruslianto............... Drs. Ruslianto, M.Pd. (incasu Penggugat !) sebesar Rp.2.993.200, (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribudua ratus rupiah);n annem nnn31 Supriadi, S.Pd. (incasu Penggugat Il) sebesar Rp. 2.906.500.

(incasu PenggugatIl), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor :R1055/1 DIV1.3/LPSK/06/201 33; Keputusan L.P.S.K. R.l. Nomor : A.310/KEP/RPLPSK/VI/2013,tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Nofariani, S.Ag. (incasu PenggugatIll), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor :R1056/1 DIV1.3/LPSK/06/2013 ;2n 2aDan diberitahukan L.P.S.K.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan pemohon (Incasu: RITA SUGIANTO) sebagai kuasa dari anak-anak Alm RINAH SIMANJUNTAK atau cucu dari Alm URIN HS dan Ny.

Solusi Mandiri Terampilke PT Berjaya Indo Prima;4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (incasu) PT Berjaya Indo Prima) tidak pernah putus;5 Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untuk memanggildan mempekerjakan Penggugat ditempat semula terhitung sejak putusanHalaman 4 dari 11 hal. Put.

Nomor 1277 K/Pdt.SusPHI/2021ini dibacakan;6 Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untukmembayarkan upah/gaji Penggugat dari bulan Oktober 2020 sampaiputusan ini dibacakan sebesar Rp22.320.151,00 (dua puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian:7 (tujuh) bulan x Rp3.188.593,00 = Rp22.320.151,00;7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalaimelaksanakan putusan

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat (incasu PTBerjaya Indo Prima) putus sejak putusan ini diucapkan;4. Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untukmembayarkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat sejumlah Rp80.671.403,00 (delapan puluh juta enam ratustujuh puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah);5.

Hara DgHalaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT MKS.Rannu Bin Maradang mengajukan gugatan perkara TUN melawan BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar terhadap 14 sertifikat yangterbit diatas tanah miliknya termasuk tanah objek sengketa dalamperkara a quo yang diatasnya terbit sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat.

Setelah sertifikat HGB Nomor92/Rappocini GS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda)Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat dinyatakan batal berdasarkanputusan tersebut diatas, Termohon dahulu Tergugat memunculkan lagisurat Hak Pakai Nomor 120/Kel Rappocini an. Pemerintah Daerah Tk.

Kalimantan Timur incasu Tergugat yang belum menyelesaikanstatus tanah tersebut dan masih dikuasai sampai sekarang olehTergugat;Berdasarkan dalil Gugatan Pemohon/Penggugat diatas bahwa perbuatanhibah dan jual beli yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda P 1sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalamputusannya adalah perbuatan hibah dan jual beli dilakukan olehPemohon/Penggugat setelah putusan Perkara TUN telah berkekuatanhukum tetap (lihat bukti surat P 4, P 5, P 6

), yang mana ke 13sertifikat HGB yang dinyatakan batal tersebut ditindaklajuti melalui prosesPerdamaian (dading), pelepasan Hak, dan Proses jual beli antara paraahli waris, dan hanya pemegang hak sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur (Tanah Objek Sengketa) incasu Tergugat yang belummenyelesaikan status tanah tersebut dan masih dikuasai sampaisekarang oleh Tergugat (tanah objek sengketa).

KalimantanTimur incasu Tergugat.

Kiri;

Sertipikat Hak Milik Nomor 525 Tahun 2004, surat ukur Nomor659/ 2004, tanggal 2 Agustus 2004 atas nama Arbain ( incasu TergugatI);e Bahwa, namun ternyata fenomenafenomena hukum yang dibuat olehperadilan tersebut seharusnya menjadi berbeda dan berkehendak lain,karena dalam faktanya ada 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang telah terbitdan atau diterbitkan oleh Tergugat II baik dengan pengakuan maupunberdasarkan Surat Keterangan tetantang status lokasi objek tanah yangdisebutkan dalam Sertipikat Hak Milik

Utr.Madjid berubah menjadi atas nama Tergugat (incasu Arbain) yang secarafakta telah disesuaikan kedalam isi Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPekan Baru, sedangkan bunyi dari amar putusannya tidak sama dengan bunyiyang disebutkan dalam isi Penetapan tersebut, sehingga telah terjadipelanggaran dalam pelaksanaan Eksekusi yang tidak sesuai dengan buktikepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut, oleh karenanya sangatlahjelas perbuatan Tergugat yang telah melakukan upaya paksa pengosonganterhadap

tidak menyerahkan Tanah yang telah berSertipikat Hak Milik Tergugat tersebut kepada Para Penggugat, dan kiranyamohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)terhadap objek perkara tersebut, serta meletakkan sita Jaminan berikutnyaterhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Wilayah Jakarta Utara,yang dikenal Jalan Danau Agung 14/30, RT. 07RW. 16, Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, atas nama milikTergugat (incasu

Sertipikat Hak Milik Nomor 525 Tahun 004, Surat Ukur Nomor659/2004, tanggal 2 Agustus 2014 atas nama ARBAIN (incasu Tergugat 1).

(incasu Tergugat 1!) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyaikekuatan hukum;6. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak berhak lagi atas tanah yangmenjadi objek perkara;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu riburupiah);8.

Bahwa sengketa waris milik xxx (Alm) yang terletak diSurabaya, Surabaya dan Surabaya, yang tenadi antara Pihak (incasu Penggugat II dan Penggugat III) dan Pihak II (incasuTergugat) masingmasing selaku ahli waris yang sah dari xxxdisepakati diselesaikan dengan cara damai dan tidak akan salingbertikai memperebutkan harta warisan sampai masalah sengketawaris diselesaikan di Pengadilan Agama dan mendapatkankeputusan yang seadiladilnya dari Pengadilan Agama.Penetapan Nomor 3588/Padt.G/2021/PA.Sby.him.

Bahwa Pihak I (incasu Penggugat II dan Penggugat III)akan mendaftarkan gugatan waris milik Almarhum xxx ke PengadilanAgama pada bulan Januari 2021 dan selanjutnya Pihak II (incasuTergugat) akan menghadiri sidang di Pengadilan Agama sampaiterjadi keputusan mengenai sengketa waris.Hl. Pihak I (incasu Penggugat II dan Penggugat Ill) akanmemberikan uang pembagian kontrak tower rumah Surabayakepada Pihak II (incasu Tergugat) pada tanggal 28 Desember 2020.IV.

Pihak II (incasu Tergugat) tidak akan mempersulit pihakMitra Teel untuk masuk memperbaiki tower yang ada di rumahSurabaya sewaktuwaktu dan tidak akan mempersulit penjualanrumah yang ada di Jalan Kedungdoro No 61 Surabaya.20.

Helmi Noercholis (incasu. Tergugat) terkait denganperpanjangan sewa tower (BTS) yang ada disebuah obyek / bidang tanahdan bangunan yang beralamat di Surabaya.21. Bahwa Para Penggugat sudah berkalikali meminta kepada Tergugatuntuk membagi waris secara musyawarah dan mufakat namun gagal dantidak ada titik temu terbukti dengan Tergugat melaporkan Ibu kandungnyadan saudarasaudara kandungnya kepihak kepolisian.Penetapan Nomor 3588/Padt.G/2021/PA.Sby.him. 7 dari 17 him.22.

Olehkarena itu Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/ Pedamaran Teluk Bano2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis(sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) incasu TergugatIl mempunyai kekuatan sebagai tanda bukti hak.B.

Suratdimaksud menyatakan antara lain: bahwa adanya 2 (dua) sertipikat tanahyang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (SekarangKabupaten Rokan Hilir) incasu Tergugat II atas nama Hak PengelolaanHPL Transmigrasi dan sertipikat HGU atas nama Tergugat I.

Bahwa oleh karena permohonan pelepasan dan pemanfaatan sisaareal HPL transmigrasi yang diajukan oleh Penggugat sementara belummendapatkan persetujuan dari Bupati Rokan Hilir incasu TurutTergugat, ...."b.

JATIM JAYA PERKASA incasu Tergugat mendapatkan hak guna usaha dengan terbitnya Sertifikat HGU No. 11Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, seluas 8.200 Ha, menurut PetaBidang Tanah tanggal 28 September 1999 No. 06/199, yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir incasu Tergugat II"Posita Nomor 19;...Terbitnya HGU Nomor 11 tahun 2005, diketahui karena adanyapermohonan yang diajukan Tergugat kepada gubernur Kepala DaerahTingkat Riau sebagaimana Surat Tergugat Nomor: 102/PJP/ SBY/X/1995

Kantor Pertanahan Kabupaten RokanHilir Incasu Tergugat II Tidak Melaksanakan Instruksi Kementerian AgrariaDan Tata Ruang/BPN Dan Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau UntukMenyelesaikan Masalah Lahan Tumpang Tindih (OVERPLAP)a.

perkara ini yang pada pokoknya menyatakan,Menimbang buktisurat P1 dan P2 berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapatbahwa dalam Pasal 19 ayat 92) keC UndangUndang Pokok AgrariaHalaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 64/PDT/2018/PT MKSdinyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atastanah yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat, dengandemikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat incasu

No, 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Pebruari1960 yang menyatakan bahwa surat pajak bukan merupakan suatu buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanyatercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakansuatu tanda yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan;Sedangkan parasaksi Penggugat Incasu Pembanding,, di dalamketerangannya bahwa para saksi tersebut tidak tahu asal usul tanahsengketa.

perkara ini,, maka putusan yangdimohonkan dalam pemeriksaan banding tersebut, harusDIPERTAHANKAN; TANGGAPAN KEDUA;Bahwa selanjutnya alasan keberatan di dalam Memori BandingPengggugatPembanding yang pada pokoknya mengatakan; Bahwa pembuktian para Tergugat tidak memiliki nilai pembuktiankarena didasarkan testimonium de auditu............. .Alasan keberatan Penggugat Pembanding tersebut, tidak dapatdibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan justeru para saksi Tergugat incasu

Dan alasan keberatan Penggugat Pembandingtersebut, tidak beralasan hukum, karena beban pembuktian dibebankankepada Penggugat incasu Pembanding, sebab siapa yang mendalilkan,maka harus membuktikan.

Oleh karena Penggugat Incasu Pembandingtidak MAMPU membuktikan dalil gugatannya, maka tidak perlu ParaTergugat dituntut untuk membuktikan dalil jawabannya; (Vide HukumAcara Pembuktian Perdata/ HIR/R.Bg.); Olehnya itu, Pertimbanganhukum Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahtepat dan benar, maka patut menurut hukum, putusan tersebut harus DIPERTAHANKAN;w TEGASNYA, Bahwa seluruh~ alasan keberatanPenggugat Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidakdapat dibenarkan menurut hukum

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 471K/Padt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat selaku peradilan tingkat pertama, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara hubungan industrial incasu

,karena tersurat dengan tegas dan jelas bahwa Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Banding tidak memeriksadengan seksama dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijkgrond) perkara incasu tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris;Putusan "Judex Facti dimaksud di atas tidak sesuai dengan maksud,hakekat dan tujuan penerapan undang undang, terutama Pasal 23 ayat (1)Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970

juncto Pasal 184 ayat (1) HIRjJuncto Pasal 51 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 sehingga sudahsangat berdasar dan beralaskan hukum untuk dimohonkan kasasi atasputusan "Judex Facti Tingkat Banding" a quo sesuai maksud ketentuanPasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung RI, yakni Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasimemiliki kewenangan untuk membatalkan putusan karena badanpengadilan telah melampaui batas kewenangannya;Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu adalah

, mengingatpenerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengaturhukum acara (dalam hal ini HIR) tidak di terapkan dan atau diabaikan olehMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara incasu di tingkatPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3.

Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan.

Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;Setelah memperhatikan dan meneliti buktibukti suratyang diajukan di persidangan ;TENCANG ssscscesesse Tentang Duduknya Perkara Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatanggal 24 Pebruari 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjentanggal 24 Pebruari 2004 dibawah nomor register perkara No.08/Pdt.G/2004/PN.Kpj.telah menggemukakan halhal sebagaiberikutBab IPERNYATAANPERNYATAAN TERGUGAT MERUPAKAN PENGHINAAN(INCASU

Bahwa pernyataan Tergugat adalah tidak benar, tidakmempunyai alasan mendasar dan merugikan Penggugat karenapada kenyataannya keberadaan Penggugat incasu PusatPenyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu dibangun atas dasarkesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DirjenPHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia denganGibbon Foundation (Bukti P3) ;3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Bukti P5)menyatakan sebagai berikut : Tumbuhan dan satwa liar untukkeperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapatdilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi ;Bahwa dalam perkara pemeliharaan satwa dilindungi yangtelah dilakukan oleh Bapak Mudjianto sebagaimana dimaksudpernyataan Tergugat merupakan bentuk pelanggaran hukumkarena pada kenyataannya Bapak Mudjianto telah memeliharasatwa yang dilindungi incasu

Tergugat tersebut jelasjelas merupakanpenghinaan karena Tergugat telah menyamakan kedudukanPenggugat dengan Bapak Mudjianto yang notabene tidakmemiliki hak atas satwa dilindungi incasu orangutan.

Ataspernyataan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat karena telah memicu anggapan di masyarakatbahwa keberadaan PPS tidak lebih adalah sama denganperbuatan kriminal incasu memelihara satwa secara ilegalpadahal pada kenyataan Penggugat incasu PPS Petungsewuadalah lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintahuntuk menangani satwa sitaan Negara.

Secara hukum bila PENGGUGAT bertindakuntuk dan atas nama Ahli waris Laode Tuga, maka sudah barang tentudalam proses hukum incasu PENGGUGAT juga bertindak mewakili adiknyajuga yang bernama Waode Ilham tersebut.

Oleh karena PENGGUGAT jugamewakili adiknya dalam perkara incasu, maka dapatlah diketahuiadanya fakta hukum bila PENGGUGAT juga dianggap secara hukumtelah mengetahui adanya Sertifikat tanah milik Tergugat II Intervenssejak Wa ode Ilham menandatangani surat pernyataan tertanggal 30Desember 2012 tersebut.

Laode Tuga dahulu mengakui tanah perkara incasu adalah tanah milik Prof. Dr. H. La Ode Abdul Rauf M.S sebagaimanaSurat Pernyataan Waode Ilham tertanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani sewaktu hendak meminjam tanah Prof. Dr. H. La Ode AbdulRauf M.S untuk membangun rumah Nonpermanent sebagai tempat tinggalsementara. Secara hukum tanah Perkara incasu adalah milik Prof. Dr. H. LaOde Abdul Rauf M.S sebagaimana Sertifikat HBG No. 11 tahun 2012, yangkemudian atas tanah Prof. Dr. H.

Waode Ilham telah diberitahukan dan juga ditunjukkan adanya Sertifikattanah incasu SHM No. 259 tahun 1979 oleh Prof. Dr. H. La Ode Abdul RaufM.S.

secarafisik dan terusmenerus terhadap tanah perkara incasu, karena yangmemiliki dan menguasai baik secara hukum dan secara fakta hukum adalahTERGUGAT Il INTERVENSI.

Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 15 Juli 1992, yangditujukan kepada Tim Keamanan RT : II / RW : II, Kelurahan Dukuh Pakis, di Surabaya,bukti P3 ;4. Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 22 Juli 1992, yangditujukan kepada Bapak Simin selaku Ketua RT dan Bapak Sukarno selaku Ketua RW,Kelurahan Dukuh Pakis di Surabaya, bukti P4 ; 5.

Fotocopy surat dari Bapak Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat, tertanggal06 Maret 2006, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bukti P5 ;6. Fotocopy surat tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 29 Jum 2006,No. 600.16108, perihal : Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 414/Dukuh Pakisdan No. 415/Dukuh Pakis, ditujukkan kepada Sdr. Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat,bukti P6 ;7.

Fotocopy NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahun pajak 1996 s/d 2008, nama wajib pajakSoegiarto Soerjanto incasu Penggugat yang telah dibayar lunas, bukti P7 ; 8.

Fotocopy..........10.11.12.13.14.26Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2003, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, buktiFotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2004, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis

, nama pemegang hak : Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat ; Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat masing masingbernama Saksi Kuncoro Bakti Hanum dan saksi H.

hukumnya dengan tegas menyatakansebagai berikut: gugatan yang diajukan Penggugat tersebut secara jelas dan nyata telahdiuraikan dalam surat gugatannya yaitu menyangkut persoalan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang secara hukum berkaitan dengan laporan Polisi tersebut sesuaidengan Surat Keputusan No. 01/SK/GHA//2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2009, oleh pemberi kuasa Tergugat HendriT.3"Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas adalah jelas perkara incasu

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24November 2010. yang pada pokoknya menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi JON KENEDI, sehingganya putusan mana telah LitisFiniri Opportet (terlampir).Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat (Jon Kenedi) telahdilakukan pada tanggal 23 Mei 2009 sedangkan gugatan perkara a quo baruPenggugat diajukan pada tanggal 27 Maret 2013, yang sehingganya beralasan hukumgugatan perkara incasu dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telahlewat

.17Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah Pengadilan Perdata Umum pada PengadilanNegeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili Perkara incasu, oleh karenanyamohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuatPutusan dan atau Penetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu,dengan menyatakan Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang mengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkaraincasu adalah Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara incasu, maka haruslahgugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, sesuai YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1974, olehkarena Eksepsi/Bantahan yang Tergugat ajukan di atas telah benar dan

, oleh karenanya mohon MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat Putusan dan atauPenetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu, dengan menyatakanPengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenangmengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkara incasu adalahPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili

Tergugat I), selaku Penggugat; Melawan :Walikotamadya Dati II Surabaya, selaku Tergugat ;PT Tridjaya Kartika (incasu Turut Tergugat I), selaku Tergugat II ;Sdr.

Isi gugatannya adalah permintaan ganti rugi dan disertai dengan permintaan sitajaminan, dengan menarik pihakpihak yaitu :PT Sinar Fontana Raya (incasu Tergugat I), selaku Penggugat ;Melawan :PT Tridjaya Kartika (incasu Turut Tergugat I), selaku Tergugat I ;Sdr.

Padahal senyatanya iasudah mengetahui sejakgugatan terdaftar obyek yang ditunjuk itu terdaftar atas nama danmiliknya PT.Taman Permai Indah (incasu Penggugat dalam perkara ini), bukan miliknya PT.Tridjaya Kartika, juga bukan miliknya Sdr.

Tridjaya Kartika Selaku Tergugat (incasu Turut Tergugat dalam perkara ini) ;Walikota Surabaya cq Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Selaku Tergugat II ;Budi Said ditarik Selaku Tergugat III (incasu Turut Tergugat II dalam perkara ini) ;Notaris Wahyudi Suyanto Selaku Tergugat IV ;Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 488/Pdt.G/1999/PN.Sby, pada tanggal31 Januari 2000telah membacakan putusannya dan amarnya berbunyi: Mengadili:Dalam Provisi:Mempertahankan putusan provisi tanggal 11 Oktober 1999

Taman Permai Indah ;(incasu Penggugat dalam perkara ini) : Selaku Pelawan ;Melawan :PT Sinar Fontana Raya ;(incasu Tergugat dalam perkara ini) : Selaku Terlawan ;PT Tridjaya Kartika(incasu Turut Tergugat dalam perkara ini) : Selaku Turut Terlawan ;Budi Said ;(incasu Turut Tergugat II dalam perkara ini) : Selaku Turut Terlawan II ;2930Bahwa perlawanan oleh Pelawan (atau Penggugat dalam perkara ini, atau PT.

Surijatin) secara lisansudah memberitahukan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) incasu (PT. URS Indonesia) (Andrew Morton) bahwa cuti akan dijalankanPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) sekiranyapada bulan November 2008. Namun sangat disayangkan sekali suratPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) tersebuttidak digubris oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia), malahan upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra.

URS Indonesia) dalam hal ini (in casuJohn Fargher) telah menelepon Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan meminta Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)(in casu Dra. Surijatih) untuk berhenti. Jadi tidak benar jika pekerjaanBakti Sudaryono Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia) berbeda dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan tidak benar juga banwa Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

Surijatin) untukmengambil cuti lagi setelah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) selesai menjalani cuti dan masuk kantor padabulan November 2008;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksaperkara a quo, dari halhal yang telah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

No. 416 K/Pdt.Sus/2010melaksanakan cuti. mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agungyang memeriksa perkara a quo, anjuran a quo dari Disnakertrans Jakartatersebut sangat jelas dan terang bersifat berat sebelah atau sangat tidakadil serta hanya menguntungkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (incasu PT. URS Indonesia) saja.

URSIndonesia) membayar hakhak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatih) sebesar US$ 136,026.55 (seratus tiga puluh enamribu tiga puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen)dengan ditambah upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casuDra.

Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa ketundukan personalitasmuslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifatumum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitasmuslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum tertentu;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan incasu

Incasu, Asas Personalitas Keislaman merekaditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan.

Olehkarena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka Para Pemohontidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadikewenangan Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpermasalahan pokok dari permohonan Pemohon yaitu apakah permohonanpengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon sah secara hukum dan tidakbertentangan dengan Undangundang, kepatutan, kesusilaan ataupunketertiban umum ?

Pengakuan melalui akta otentik, misalnya akta notaries;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pengadilan berwenangmemeriksa pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah dalam permohonananak luar kawin incasu?

petugas pencatatan sipil, notaris ataupunpetugas pencatat nikah;Menimbang, bahwa dengan menafsirkan perluasan Pasal 32 UU No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait tujuan pemeriksaan dipengadilan atas keabsahan suatu kelahiran anak luar kawin, maka hakim dalamhal ini menyatakan berwenang untuk menerima pengakuan seorang ayahterhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan, dengan pertimbangan bahwaHalaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsanak luar kawin tersebut (incasu