Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Sby juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby yang diajukan oleh Leny;Membebankan biaya perkara kepada yang kalah;Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/NiagaPN.Sby, tanggal 9 Mei

diajukan olehorang yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutangugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dariPenggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasanhukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriTanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2021/PN Tjs yang diajukan Kuasa Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoretperkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjs dari register perkara perdata;3.

Dari datadata yang ada kami simpulkan PENGGUGAT salah dalam halmenyebutkan obyek perkaranya sehingga gugatan menjadi tidak jelas(ERROR IN OBJECTO);Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt

Menghukum Turut Tergugat Il untuk memproses peralihan hak yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menerbitkansertipikatnya;10.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangsampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.454.000,00 (duajuta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Membaca, Risalah tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus2019, perihal Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019

, masingmasing kepada TurutTergugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusandibacakan;Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 KuasaTergugat Ill menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita

Putusan Pengadilan Negeri tentang duduk perkara dalam halaman 2 (dua)terjadi kesalahan pemuatan/pengetikan, dalam putusan tersebut tertulissurat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 April 2018dalam register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pwt, seharusnya dalam suratgugatannya tanggal 12 Februari 2018 dalam register perdata nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkanbanding;3.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnyaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat;2.

Abdul Halil, SH, para Advokat dariPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),yang beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penepatan Hakim Nomor8/Pid.Sus.

meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama tresebut diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yangdijatunkan terhadap Anak dipandang sudah cukup adil, sehingga setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8/Pid.SusAnak/2020/PN.Sgm, tanggal 13 Februari 2020 yangdimintakan banding tersebut,3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat perdilanyang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratusrupiah)Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 olehH. AHMAD GAFFAR, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,dibantu H. AKHMAD,SH.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IlSURABAYA.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

diKantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P2, yang didukung berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap fakta bahwa benar saatperkawinan orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipil, akta kelahiran Pemohon lagi di catatkan di Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga terbitlah akta kelahiran nomor 8/WNA/1989, atasnama JUNIARTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor8

Panitera Pengadilan Negeri Raha yangmenerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Raha tanggal 10 #=Pebruari 2016, #$Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 26Pebruari 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Maret2016 telah memberitahukan kepada kedua belah pihak, bahwa mereka diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Penggugatmohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonanbanding dari Pembanding, semula Penggugat dan selanjutnya berkenanuntuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 10 Pebruari 2016;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hingga dengan perkaraini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang

, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Raha, tanggal 10 #Pebruari 2016 #/Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan memori banding Pembanding serta telah pulamembaca, memperhatikan fakta kongkrit yang terungkap dalam persidangantingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkaitdengan perkara ini dengan tepat dan

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), AgamaIslam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalKabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor8

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg,dan Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskandari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Tahun 2021;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor8/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor8/Pdt/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Nabire Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Nab tanggal 8 November 2017;3.

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHal 6 dari 9 Hal.

Bumbupada tanggal 28 Januari 1994 diubah menjadi nama DWI MASITAH,lahir di Sepunggur, tanggal lahir 28 Mei 1995;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaM.ALIF UTAMA PUTRA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan