saksi Heru Budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dansaksi Dasikin sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar ;= Bahwa dalam rangka pengadaan Buku Agama Buddha saksi AgustinusJoko Wuryanto telah menandantangani sebagai bentuk pengesahan Termsof Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19Januari 2012 yang telah disusun oleh saksi Parwadi selaku ketuaTim Pokjapengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha tingkat Paud dan Dasmen Tahun 2012.yang telah mengarah pada bukubuku terbitan

Karunia Jaya sebelumnya telahmendapatkan rekomendasi dari LP2KBI untuk dipergunakan sebagai BukuPendidikan Agama Buddha atas perintah saksi Agustinus Joko Wuryanto.Kenyataannya Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha di lingkungan DitjenBimas Buddha Tahun 2012 tidak pernah melakukan penilaian Buku PendidikanAgama Buddha terbitan CV.

Karunia Jaya ;= Bahwa selanjutnya Terms of Reference (TOR) atau Kerangka AcuanKerja (KAK) yang telah mengarah pada bukubuku terbitan CV. KaruniaJaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksi HeruBudi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Paud danDasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;= Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor :DJ.VI/Set.

Karunia= Bahwa selanjutnya Terms of Reference (TOR) atau Kerangka AcuanKerja (KAK) yang telah mengarah pada bukubuku terbitan CV.

kepada Tergugat untukmenyelesaikannya kepada Tergugat dan disamping itu Penggugat jugamenyampaikan surat keberatan kepada Tergugat II sebagaimana suratPenggugat tertanggal 07 Juli 2014 ;Bahwa seterusnya untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa sehubungan dengan persoalantersebut diatas telah tercapai kesepakatan antara Tergugat denganTergugat IL, sehingga Penggugat merasa tenang ;Bahwa sekitar tanggal 21 Juli 2017, pada saat Penggugat membaca beritapada Harlan Tribun terbitan

,; Tanggal 05 Juni 2013, sebesar Rp. 30.000.000,; Tanggal 02 Juli 2013, sebesar Rp. 30.000.000,; Tanggal 01 Agustus 2013, sebesar Rp. 30.000.000,; Tanggal 03 September 2013, sebesar Rp. 30.000.000,; Tanggal 02 Oktober 2013, sebesar Rp. 30.000.000. ; Tanggal 04 Nopember 2013, sebesar Rp. 30.000.000.; Tanggal 02 Desember 2013, sebesar Rp. 30.000.000,;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji(wanprestasl) ;Menyatakan Pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan di harianHarlan Tribun terbitan

Menyatakan Pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan di harianHarlan Tribun terbitan Medan, tanggal 21 Juli 2017, pada halaman 2 atas1 (satu) bangunan bernama Hotel Saudara Syariah yang terletaksetempat dikenal dengan JI. Perindustrian (Ring Road Setia Budi) No.11, Kel Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan" ditunda demihukum ;7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penyertaan modalPenggugat sebesar Rp. 1.500.000.000.

Intan Pariwara melalui terdakwa AGUS TRIYANTO, awalnya karenaterdakwa AGUS TRIYANTO pada sekitar bulan Maret 2018 datang danmenawarkan bukubuku pelajaran terbitan PT.

Intan Pariwara yang bertugas di bidangPemasaran terdakwa sudah menjual bukubuku terbitan PT.

Intan Pariwara ke sekolahyang terdapat di Kabupaten Tanjung Timur dan setelah terdakwa menerimapembayaran dari sekolah tersebut atas pembelian buku terbitan PT.Intan Pariwara,ternyata terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut hingga atas perbuatanterdakwa tersebut PT.

Intan Pariwara yangbertugas di bidang Pemasaran sudah menjual bukubuku terbitan PT.

Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 pemohon sudah melaporkan ketidakberadaan suami pemohon ke Kantor Kelurahan Martoba, KecamatanSiantar Utara, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat KeteranganNomr 470/960/KMV/208, tanggal 17 Mei 20218;10.Bahwa, pemohon sudah membuat laporan hilang atas nama suamipemohon Usman ke Polres Pematang Siantar berdasarkan LaporanOrang Hilang pada tanggal 8 Agustus 2018;11.Bahwa, pemohon juga sudah membuat pengumunan di Surat KabarSinar Indonesia Baru (SIB) terbitan tanggal

Pemohon telah melaporkan ketidak beradaan suaminya ke kantorKelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantarberdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/960/KMV/2018 tanggal 17Mei 2018 ;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2018/PN Pms Bahwa Pemohon telah membuat surat laporan hilang atas nama suamiPemohon Usman ke Polres Pematang Siantar berdasarkan LaporanOrang Hilang pada tanggal 8 Agustus 2018 ; Bahwa Pemohon juga sudah membuat pengumuman di Surat KabarSinar Indonesia Baru (SIB) terbitan

terbitan Selasa, 3 Pebruari 2015;3. Relaas Panggilan Nomor: 615/ Pdt.G/ 2014/ PN.Mdn, tanggal 26 Pebruari2015, yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Hj. MARTALINA, SH., melaluiKoran HARIAN MANDIR?

terbitan Kamis, 26 Pebruari 2015;Tergugat telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Padt.G/2014/PN.MdnMenimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada

Yamin, SHberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012 ;Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan tidak pernah hadir meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut, yang dilaksanakan panggilan umum melalui Koranberturutturut yaitu Harian Mandiri terbitan Selasa tanggal 22 Mei 2012 dan harianGaya Medan terbitan Kamis tanggal 7 Juni 2012 ;Menimbang, bahwa walaupun Terlawan tidak hadir di persidangan denganwaktu yang ditentukan dan tidak memberitahukan alas an ketidakhadirannya sertatidak mengirim

P.A.F Lamintang, SH dalam bukunyaDelik delik khusus dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, Kejahatanterhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagiHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srlnyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 112 menyatakan :Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang undang hanya berbicaramengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur unsur dari tindak pidanatersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan

kesengajaan menimbulkan rasa sakit ataumenimbulkan luka pada tubuh orang lain;Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukanpenganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzetatau Suatu kesengajaan untuk:a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;c. merugikan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukumpidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azasazas hukum Pidana halaman172175 terbitan

Andi Hamzah dalam bukunya Delik delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun2009, pada halaman 70 menjelaskan : Penganiayaan bisa berupa pemukulan,Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srlpenjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dancacat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 21.50 Wib bertempat di SPBU Gurun Mudo

Nomor 2367 K/Pdt/2019 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelanggar hukum; Menghukum Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui 3 (tiga) surat kabar terbitan Jakarta 2(dua) kali terbit berturutturut; Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri JakartaUtara telah memberikan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan TermohonKasasi/ Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatRekonvensi seluruhnya; Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensitelah melakukan perbuatan melanggar hukum; Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensimeminta maaf kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatRekonvensi melalui 3 (tiga) surat kabar terbitan

Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbukatanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemenmasyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat KabarSIANTAR 24 JAM, terbitan Jumat, 4 April 2014, Tahun VI adalahsuatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaaa); Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat secara tanggung renteng untuk biaya pemulihanHalaman 4 dari 11 hal. Put.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbukatanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemenmasyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat KabarSIANTAR 24 JAM terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 Tahun VIyang berisi tuduhan bahwa Penggugat melakukan ketidak jujuran/perbuatan melawan hukum yaitu:a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milikmereka;Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2190 K/Pdt/2018b.

M Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 Nomor KP 03.003/II/123/2012, serta perbuatan Tergugat yang telah mempublikasikan pernyattaannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli 2012 halaman 17 dengan Kalimat 'Kita Menilai kedua Dokter tersebut (termasuk Penggugat dan dr Asril azhari) melakukan pelanggaran menjalankan tugas.

Djamil Padang) pada HarianHaluan terbitan tanggal 19 Juli 2012, halaman 17 , mengatakan : Kita menilai kedua dokter tersebut (termasuk Penggugat dan Dr. AsniZahari) melakukan pelanggaran dalam mejalankan tugas. Perbuatanmereka juga telah membuat cacat profesi dokterBahwa dari sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tercermin dalamsurat tanggal 14 Maret 2012 No.

Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012,sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 No.Kp.03.003/II/123/2012 serta perbuatan Tergugat yang telahmempublikasikan pernyataannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19Juli 2012, halaman 17 dengan kalimat Kita menilai kKedua dokter tersebut(termasuk Penggugat dan Dr. Asril Zahari) melakukan pelanggaran dalammejalankan tugas.

Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil PadangNomor KP 01.01.04/II/20/2011 tanggal 2 Januari 2012, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda P7;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.67/Pdt.G/2016/PN Pdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Surat Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP Dr M Djamil Padang Nomor KP.03.03/II/123/2012, tanggal14 Maret 2012, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy Harian Haluan terbitan Kamis tanggal 19 Juli 2012, sesuai

M Djamil Padang, sejak tanggal 17 Maret 2012,sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tanggal 14 Maret 2012 NomorKP 03.003/II/123/2012, serta perobuatan Tergugat yang telahmempublikasikan pernyattaannya pada Harian Haluan terbitan tanggal 19 Juli2012 halaman 17 dengan Kalimat Kita Menilai kedua Dokter tersebut(termasuk Penggugat dan dr Asril azhari) melakukan pelanggaranmenjalankan tugas.

Suwarno dan saksi Jogo BoyoIswandoyo (saksi 1), dan Jogo Boyo Maryani (saksi 2) pada tanggal4 Desember 2002;Bahwa asal muasal tanah terdapat pada pokok tanah yaitu buku letter C,sebelum namanama tercantum dalam sertifikat;Bahwa seharusnya Para Hakim mau atau bersedia melihat dengan kacamatahukum, buku letter C bukan buku terbitan tahun 1973, melainkan buku letter Cterbit sejak berdirinya desa tersebut.

Apa benar bukutersebut adalah buku letter C yang asli terbitan sejak berdirinya desatersebut? Dan sebagai Hakim seharusnya mengerti dan paham benarseperti apa buku letter C yang asli dan yang direkayasa;9. Sampai kapan hukum dapat terkuak dan sampai kapan tegaknya hukum,karena pejabatpejabat terutama desa sama sekali tidak ada kejujurankarena fakta sudah berani mengganti buku letter C untuk keuntungan ParaTergugat.

Rekonvensi dalam melakukan tindakanmenghalanghalangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum sebagaiperbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensisecara immateriil:Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian immateriilyang dialami Penggugat Rekonvensi dengan cara: Melakukan permohonan maaf di media lokal televisi selama 3 hariberturutturut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45(empat puluh lima) detik sekali tayang; Melakukan permohonan maaf di tiga media cetak terbitan

lokal dansatu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturutturut denganketentuan % (setengah) halaman penuh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari)kepada Penggugat Rekonvensi bila lalai menjalankan putusan, terhitungsejak putusan dinyatakan inkracht;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangHalaman 4 dari 9 hal.

(tiga) harian/ surat kabar terbitan ibu kota setiap harinya, dengan ukuran 1%halaman, dan pada News Letter (Majalah bulanan) terbitan Tergugatsebesar 2 halaman, selama 3 (tiga) edisi bulanan berturutturut, danmengaktifkan kembali nama Penggugat dan group/down linenya pada posisisemula;Bahwa sehingga seluruh tuntutan ganti kerugian Materiil & Immateriil dalambentuk uang yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat seluruhnya adalah : Kerugian Materiil s/d 2007......... = Rp 1.694.988.800.

Menghukum Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepadaPenggugat selama 7 (tujuh) hari secara berturutturut melalui iklan sebesar 1%halaman dalam 3 (tiga) Surat Kabar harian lbukota setiap harinya danmajalah bulanan/News Letter terbitan Tergugat selama 3x edisi/terbitan;6. Menghukum Tergugat untuk memerintahkan Turut Tergugat segeramengembalikan group Jaringan/Down Line nya yang dibentuk olehPenggugat kepada Penggugat;7.

(seratus lima belas juta rupiah) secara kontan dan TergugatDamaris Hutasoit menyerahkan kwitansi yang ditanda tangani Tergugat danSaya Penggugat............saya Penggugat disaksikan oleh Edison Sitorus dan Andar IgnatiusSihombing ;bahwa setelah adanya pengumuman yang diterma di Kabupaten Batu Barasebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 24 Desember 2010 dandiumumkan di koran terbitan Medan ,ternyata nama Penggugat tidak ada ,maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak ada namaPenggugat

.bahwa pada saat itu Tergugat menyatakan bahwa ada seseorang bernamaPlancius Panjaitan yang bisa melakukan pengurusan menjadi Pegawai NegeriSipil dan Tergugat bersedia membantu menjadi perantara karena semua biayabiaya yanga berhubungan dengan pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipiltersebut akan Tergugat serahkan kepada saudara Plancius Panjaitan sebagaiorang yang melakukan pengurusan ;bahwa kemudian setelah mendengar berita bahwa ternyata nama Penggugattidak tercantum dalam pengumuman di Koran terbitan

Yahya Harahap, SH dalam bukunya KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata terbitan Sinar Grafika, cetakankedua tahun 2008 halaman 475, bans ke 816 menyebutkan:Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/PDT/2017/PT.PBRSehubungan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 69 burufb UU MA, cara menghitung tenggang waktu pengajuanpermohonan PK berdasarkan alasan ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan atau novum adalah:e 180 hari dari tanggal ditemukan suratsurat buktiyang

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun2008 halaman 475, baris ke 816 menyebutkan:"Sehubungan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 69 huruf b UUMA, cara menghitung tenggang waktu pengajuan permohonanPK berdasarkan alasan ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan atau novum adalah : 180 hari dari tanggal ditemukan suratsurat bukyi yangbersifat menentukan tersebut,e Bukan 180

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2008halaman 458, baris ke 37:"4) Surat Bukti Itu Telah Ada Sebelum Proses PemeriksaanPerkara.Syarat lain yang harus dipenuhi, surat bukti yang akan dijadikannovum dalam permohonan PK:* Harus surat bukti yang telah ada keadaannya sebelum gugatandan proses pemeriksaan perkara dimulai."

Yahya Harahap, SH dalam bukunya "KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata" terbitan Sinar Grafika, cetakan kedua tahun2008 halaman 458, baris ke 37:"4) Surat Bukti Itu Telah Ada Sebelum Proses PemeriksaanPerkara.Syarat lain yang harus dipenuhi, surat bukti yang akan dijadikannovum dalam permohonan PK:Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/PDT/2017/PT.PBR Harus surat bukti yang tekah ada keadaannyasebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai."3.

yang kemudian diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi HukumIslam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan Itsbat Nikah(Pengesahan Nikah) diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama yangwilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan

TrkMenimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman144 angka (2) menyatakan bahwa :Proses pemeriksaan Itsbat Nikah yangdiajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupapenetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengaku sebagai suami atau istridapat mengajukan pekara Itsbat Nikah dan jika suami istri tersebut mengajukansecara

bersamasama maka pemeriksaannya bersifat voluntair (permohonan)bukan gugatan;Menimbang, bahwa dan jika dikemudian hari dalam pemeriksaandiketahui bahwa salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sahdengan orang lain, maka sifat pemeriksaannya adalah contentiousa (gugatan)dengan mendudukan istri yang sah sebagai pihak Tergugat (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 144 angka (4));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

yang kemudian diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi HukumIslam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kKewenangan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan Itsbat Nikah(Pengesahan Nikah) diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Agama yangwilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan

TrkMenimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman144 angka (2) menyatakan bahwa :Proses pemeriksaan Itsbat Nikah yangdiajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupapenetapan,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengaku sebagai Suami atau istridapat mengajukan pekara Itsbat Nikah dan jika suami istri tersebut mengajukansecara

bersamasama maka pemeriksaannya bersifat voluntair (permohonan)bukan gugatan;Menimbang, bahwa dan jika dikemudian hari dalam pemeriksaandiketahui bahwa salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sahdengan orang lain, maka sifat pemeriksaannya adalah contentiousa (gugatan)dengan mendudukan istri yang sah sebagai pihak Tergugat (merujuk padaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 144 angka (4));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Idem, hal ini mengacu pada Yurisprudensitetap putusan Mahkamah agung R.I Nomor : 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April1976, yang menyebutkan : Ada atau tidak adanya Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek darisengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yangtelah lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannyaadalah sama (termuat dalam buku Rangkuman Yurisprudentie, MahkamahAgung R.I, cetakan kedua 1993 terbitan

Mahkamah Agung, halaman 300 No.Urut 12 dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 123 K/SIP/19681991,terbitan Mahkamah Agung RI (halaman 9).EKSEPSITERGUGAT Il:Bahwa Tergugat Il, menolak dan membantah secara tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat ;Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah tergolong Nebis InIdem karena obyek sengketa sudah diberikan status tertentu dan telah pernahdiputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang, dalam perkara No.02/PDT/G/2004/PN.SKW yang diputus dalam

tanggal 13 April 1976, yang menyebutkan : Adaatau tidak adanya Nebis In Idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihaksaja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi statustertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah lebih dahulu dan telahmempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama (termuat dalambuku rangkuman Jurisprudentie, Mahkamah Agung RI cetakan kedua, 1993terbitan Mahkamah Agung, halaman 300 Nomor urut 12 putusan MahkamahAgung R.I No. 123 K/SIP/19681991, terbitan

Yani Ambon,terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535/Ahusen, yangditerbitkan tertanggal 28 Desember 1984, tercatat An. NICK TANIMENA(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor : 653/1984, tertanggal26121984, seluas 298 m2 (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Propinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau,Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai : Tanah di Jalan A. YaniAmbon, terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;.

Yani Ambon,terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;B. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535/Ahusen, yangditerbitkan tertanggal 28 Desember 1984, tercatat An. NICK TANIMENA(Penggugat) Gambar Situasi (GS) Nomor : 653/1984, tertanggal26121984, seluas 298 M2 (dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi), terletak di Propinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan SirimauKelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai: Tanah di Jalan A.

YaniAmbon, terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penghunidan barang ;8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan ini ;9.

Yani, Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa yangterdiri dari 2 (dua) bidang tanah, masing masing :A.

Wirjono Prodjodikoro, SH pada bukunya yang berjudul HukumAsuransi di Indonesia, terbitan Intermasa, Cetakan ke 11 tahun 1996, hal 1terdapat tiga unsure pada perjanjian asuransi yaitu: adanya pihak terjamin danpihak penjamin serta adanya suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.10.

Bahwa secara lebih lanjut H.M.N Purwosutjipto di dalam bukunya yangberjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6 tentanginPertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, dahl 47memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa yang belum jelas akanterjadi tersebut sebagai berikut;Yang disebut peristiwa tak tentu (onzeker voorval) itu adalah peristiwa yangnormaliter (biasanya), menurut pengalaman manusia, belum tentu terjadi.

Hal ini sejalan dengan pendapat H.M.N Purwosutjipto di dalambukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6tentang Pertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, hal 37yang dikutip sebagai berikut:Syaratsyarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 18320 KUHPER dan 1321KUHPER itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karenaitu ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 251 KUH.

sebagaifakta materiil (materiil fact) dan tugas tersebut berlaku seimbang di antara parapihak, bagi tertanggung tugas tersebut adalah lebih penting karena kegagalanmelakukan keterbukaan atas fakta materiil dapat membatalkan hakhaknya dibawah perjanjian asuransi.Bahwa kewajiban untuk memberitahukan fakta yang sebenarnya tentangobjek pertanggungan sebelum diasuransikan, dijelaskan oleh H.M.N Purwosultjiptodi dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku6 tentang Pertanggungan, terbitan

Abdulkadir Muhammad SH, didalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi Indonesia, terbitan PT. Citra AdityaBakti, Cet. Ke IV, Tahun 2006, hal 73 mengatakan sebagai berikut:Asuransi yang diadakan itu dapat menjadi batal apabila tertanggungmelalaikan kewajiban lain yang sangat essensial, yaitu kewajibanpemberitahuan kepada Penanggung mengenai keadaan benda yangdiasuransikan.18.