Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan,yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahdireksi/pengurus atau berdasarkan Pasal 103 UUPT. Direksi dapat memberikankuasa kepada orang karyawan Perseroan untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.Kedudukan Penggugat sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama PT.

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta Nomor 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama, sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tundukpada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yangmensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat tercatat.

Penjelasanpasal 69 ayat (2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa:ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan danHal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/201410.11.12.ditujukan ke alamat pemegang saham.

Pemanggilan yang hanyadilakukan melalui surat kabar dengan sendirinya bertentangan denganketentuan dalam UUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidaksah;Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melaluisurat kabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa, Tambahan lagi, rentang waktu antarapanggilan di sural kabar untuk

Penjelasan ketentuan Pasal 41ayat (1) UUPT Lama tersebut menyatakan: ketentuan ini dimaksudkanuntuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagaiakibat pengurangan modal.

Cartens Puncak Abadi adalah perseroan yangberbadan hukum, sehingga Termohon Kasasi berhak untuk mewakili PT.Cartens Puncak Abadi maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untukmewakilinya berbicara di persidangan;Bahwa menurut Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, pendirian perseroan diatur dalam Bab Il,Bagian Kesatu UUPT 2007, yang terdiri atas Pasal 7 sampai dengan Pasal14 ketentuan pasalpasal tersebut terdapat persyaratan pendirian perseroandianggap sah

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebutPermen Nomor M01HT.0110/ 2007);Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01 HT.0110/2007: Harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU "paling lambat" 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani,dan Permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung;"Apa ancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan

Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen NomorM01.HT0110/2007 tersebut dilampaui?"

Ancamanatau akibat hukumnya diatur pada pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) Pemen Nomor M01HT.0110/2007: Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejak lewatnyajangka waktu tersebut; Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01HT.01102007, apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari dari tanggal

Pendirian tidak diajukanpermohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demihukum atau karena hukum (van rechtswege, ipso jure) Perseroan yangbelum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (liquidatie,liquidation or winding up);Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (gedwongen liquidatie,compulsory winding up), karena undangundang sendiri yang membubarkanatau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan olehPendiri Sendiri, sebab Pasal 10 ayat (9) UUPT

Bahwa, seandainya pun (qouad non) Penggugat ingin mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang notabene merupakanmantan Direksi pada Penggugat, maka gugatan itu harus dipisah dikarenakanperbuatan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan diatur secaraketat didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) karena didalamnya harus ada pembuktian mengenaibusiness judgment rules, fiduciary duty, dan ultra vires sebagaimanaditentukan dalam Pasal 97 ayat

(5) dan Pasal 92 ayat (2) UUPT;.

Bahwa, apabila Penggugat ingin mendalilkan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap tindakan Tergugat selamamenjabat sebagai Direktur pada Penggugat, maka gugatan yang diajukanterhadap mantan Direksi in cassu Tergugat memiliki mekanisme danpengaturan tersendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan;.

Maka anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT;. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka telah terang di dalam dalilgugatan a quo jika Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil audit akuntanpublik yang membuktikan adanya kerugian Penggugat disebabkan olehTergugat I;.

E.K Sun terkait perkembangan Proyek denganTurut Tergugat dan terus memberikan laporan mingguan perusahaan melaluiemail:20.Bahwa, selama menjalankan perusahaan Penggugat, Tergugat selalumengedepankan oprinsip fiduciary duties dan menjalankan pengurusanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, hal ini dapat dibuktikan dariadanya 10 (sepuluh) shipment trial yang diminta oleh Tergugat kepadaTergugat Il sebelum dilakukan Perjanjian, dimana

hargaberdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai independen denganmemperhatikan market price, past earning, book value, liquidationvalue, going concern value dan goodwill dapat menghasilkan satu harga sahamyang tidak wajar.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas appraisal rights (hakPenilaian) didalam proses pembelian saham milik Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar pasal55 ayat 1 Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukanasas appraisal rights (hak Penilaian) didalam proses pembelian saham milikPenggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telahmelanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sama sekali tidak benar, karena berdasarkanPasal 127 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) disebutkan bahwa Bagi perseroanyang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku

ketentuan undangundang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan dibidang pasar modal.Dengan demikian ketentuan pasal 127 UUPT tersebut diatas mengikat pula bagiPenggugat dan Tergugat selaku Perseroan yang melakukan kegiatan di bidangpasar Modal, disamping diberlakukan juga pengaturan khusus sesuai Peraturan dibidang pasar Modal.

Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwatindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yangtelah melanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sangatlah tidak tepat.. Tergugat dalam melakukan pembelian kembali saham telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Menara Trading Coy harusdiubah sesuai dengan UndangUndang Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Nomor 1Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa PT/NV. Menara Trading Coy tidak sama dengan PTMenara Trading Company dan/atau PT/NV. Menara Trading Coy.Perubahan nama PT/NV. Menara Trading Coy menjadi PT MenaraTrading Company dan/atau PT/NV.

Menara Trading Coy harus RapatUmum Luar biasa Pemegang Saham ( RULPS) tentang perubahannama perseroan terlebih dahulu dan kemudian mendapat persetujuanMenteri, Karena menurut ketentuan pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang RINomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena ItuPT Menara Trading Company tidak sama dengan PT Menara TradingCompany.PT

Menara Trading Coy harus dilakukandalam Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham (RULPS) tentangperubahan nama perseroan terlebin dahulu dan kemudian mendapatpersetujuan Menteri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndangRl Nomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT:8.

Menara TradingCoy berubah nama menjadi PT Menara Trading Company sertaperubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri, Karena menurutketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun1995 (UUPT) dan UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2007 (vide buktiT.38 dan bukti T39), perubahan nama perseroan, harus mendapatkanpersetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sertadiumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena itu NV.

Jika anggaran dasar tidak disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam UUPT No 40/2007, dalam jangka waktu 1tahun sejak UUPT diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) makadengan sendirinya PT tersebut bubar;Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 3456 K/Pdt20167.

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

Penggugatdiangkat dan diberhentikan selaku Direktur berdasarkan RUPS yang manatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).5. Bahwa karena Penggugat menggugat masa kerjanya selaku direktur, makahubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk perselisinanindustrial, sehingga bukan kewenangan PHI untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.6.

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, direktur merupakan organ17.18.19.20.21.perusahaan, oleh karena itu maka hubungan antara Penggugat denganTergugat bukanlah hubungan antara pengusaha dan pekerja , sehinggamerupakan hubungan keperayaan ( fiduciary duties ) dan pemberian amanat(legal mandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership),tidak ada hubunga n atasanbawahan atau hubungan yang bersifat subordinasi.Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan melalui RUPS dan oleh karenaitu Penggugat

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Atas dasarhal tersebut, Pembanding selaku salah satu pemilik saham merasadirugikan akibat tindakan/perbuatan Para Tergugat dan memintapengembalian saham milik Pembanding/Penggugat;Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas,Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusanperseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2)UUPT).Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1)UUPT).

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.Atas dasar hal tersebut, para pihak yang ditarik olehPembanding/Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat;Selain itu apabila dikaji dari perspektif optik dan pratik peradilan Indonesiadengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/ Pdt.G/1994 padapokoknya

Penggugat telah menandatangani dan menyerahkan SuratPernyataan tertanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Penggugat selakucalon Direktur (Bukti T8).Adapun berdasarkan Pasal 93 (1) dan (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan (UUPT),Halaman 8 Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT.DKI11.calon anggota direksi diminta menyampaikan surat pernyataan yangmencakup persetujuan calon anggota direksi untuk diangkat sebagaianggota direksi dan bahwa calon anggota direksi telah memenuhipersyaratan

Berdasarkan Pasal 93 (1) UUPT, syaratseseorang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang yangcakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahunsebelum pengangkatan pernah:(i) dinyatakan pailit;(ii) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakanpailit; atau(iii) pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.b.

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Mengingat persyaratanpersyaratan yang diatur dalam Pasal 80 ayat(3) butir (a) UUPT adalah wajib dipenuhi, namun Para Pemohondengan sengaja tidak mencantumkan mata acara RUPSLB Ketigadalam Petitum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Baratsepatutnya tidak memberikan ketetapan atas hal yang tidak ada, tidaklengkap atau tidak sesuai dengan UUPT. Hal ini konsisten denganpendapat Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H.,?

Pasal 42 ayat 2 UUPT:(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dandisetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan 3M.

lebih besar.Pasal 88 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui

Pasal 84 ayat (1) UUPT:(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan lain.Pasal 85 ayat (1) UUPT:(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkansurat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dengan demikian, setiap ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan mengenai hakhak pemegang saham untuk menghadiridan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah mengikat para pihak,serta dilindungi UUPT.

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

Latief masingmasing selakuDireksi) yang karena kesalahannya atau kelalaiannya merugikanperseroan PT Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat pihak ketiga(Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX) tersebut, berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadikewenangan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, sehingga untuk menggugat pihak ketiga (Tergugat VIIsampai dengan Tergugat XIX) tersebut bukan menjadi kewenanganPara Penggugat

sampaidengan Tergugat V selaku pribadi serta menggugat Tergugat VI dantelah menggugat Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX adalahkeliru/salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Menimbang, bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan ahli Elijana,S.H., yang berpendapat, bahwa pada dasarnya yang berhak mewakiliPT adalah direksi secara umum, jadi kalau dia (PT) melakukan tindakanbaik di luar maupun di pengadilan itu selalu diwakili oleh direksi, tetapidalam Pasal 97 ayat (6) UUPT

Nomor 1515 K/Pdt/20172.PT, maka di Pasal 97 ayat (6) UUPT diatur pemegang saham yangminimal 1/10 (Ssepersepuluh) persen, dia bisa mewakili PT, untuk danatas nama PT menggugat anggota direktur atau direksi yang menurutdia melakukan perbuatan karena kesalahan atau kelalaiannyamerugikan PT, bukan merugikan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, seharusnya ParaPenggugat untuk dan atas nama serta mewakili perseroan selakupemilik/oemegang

Sesuai ketentuan Pasal 81 UUPT, makaHalaman 38 dari 42 hal. Put.

UUPT jelas mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban/laporan tahunan suatu perseroan harus ada disampaikan kepadadireksi atau seluruh direktur;11.

GPM dan juga tidakmencantumkan agenda yang hendak dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa;Bahwa UUPT hanya mewajibkan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan denganmencantumkan agenda acara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Direksi membuatLaporan Tahunan sebagai pertanggungan jawab Direksi dalam RUPS untukdisahkan termasuk menetapkan Deviden jika terdapat keuntungan (Vide pasal 78ayat (2) dan (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 UUPT);Jl.

Bahwa UUPT, tidak mensyaratkan dicantumkannya agenda acara dalam undanganuntuk RUPS Luar Biasa yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa. Bahwaakan tetapi yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal82 ayat (5) UUPT yaitu seluruh pemegang saham perseroan dengan hak suara nadiratau di wakili dalam RUPS, dan keputusan disetujui dengan suara bulat; 27.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UUPT menyatakan "Permintaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya":33. Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM baik yang Kurator/TERGUGAT tujukan kepada PENGGUGAT II (Viriyawan Murti) selaku Direktur PT.GPM dan kemudian kepada Dewan Komisaris telah sesuai dengan UUPT;Bahwa karena itu Kurator/TERGUGAT I menolak dengan tegas segala dalil dalilgugatan Penggugat seolah olah permintaan diadakan RUPS Luar Biasa PT. GPMtidak sah karena bertentangan dengan UUPT;Bahwa PT.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

No. 1496 K/Pdt/2008 Di satu sisi Judex Factie telah secara tegasberpendapat bahwa Tjipto Siswojo dan BengSiswojo bukanlah dalam kapasitas sebagai Direkturdari Penggugat II dan III untuk mewakili peseroanbaik didalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUPT.

No. 1496 K/Pdt/2008Hal tersebut di atas secara jelas dan tegasmenunjukkan bahwa Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum serta mengabaikan ketentuanPasal 82 UUPT dalam memutuskan Eksepsi MengenaiPara Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi SebagaiSubyek penggugat (Exceptie Disqualificatoire).1.2.

"Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 85 ayat (3)UUPT ini, Judex Factie telah secara nyata memberikanpertimbangan hukum yang inkonsisten.

Di satu sisi JudexFactie secara tegas telah mengakui bahwa ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT tersebut bersifat internal, namundemikian disisi lain juga menyatakan bahwa tiada laranganbagi pemegang saham yang bertindak atas nama peseroanuntuk juga mengaitkan dan menggugat pihak ketigasebagai akibat perbuatan pihak ketiga yang juga telahmerugikan perusahaan, padahal ketentuan Pasal 85 ayat(3) UUPT secara jelas dan tegas hanya mengaturhubungan internal antara pemegang saham peseroandengan anggota direksi

No. 1496 K/Pdt/2008Hal ini berakibat Judex Factie menjadi salah dalammenerapkan hukum khususnya mengenai Pasal 85 ayat (3)UUPT dalam memutuskan Eksepsi Mengenai GugatanPara Penggugat Terhadap Tergugat Ill Salah Pihak(Exceptie Error in Persona).2.