Jalan Sakti Lubis No. 52 C, KelurahanSiti Rejo Il, Kecamatan Medan Amplas, Kota, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal Desember 2013 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor: 2719/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 12 Desember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingtersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal 25 April 2014 nomor 24/PID.SUS.K/2014/PTMDN serta berkasperkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor112

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa ;d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 tahun2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaungserta Perangkat Kampung Bab IV;e.

,Halaman 19 dari 79halamanBahwa Keputusan yang diterbikan TERGUGAT melalui KeputusanBupati Jeneponto Nomor 394 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015berdasarkan atas ketentuan Peraturan PerundangUndangan dalam halini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa, Peraturan DaerahKabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan,Pembementian dan Masa Jabatan Kepala Desa

dan Pasal 11 huruf g,Pasal 12 hurufh Perbup Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015;Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan hukum, baik dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang maupun dari Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Jeneponto, yang telah meloloskan persyaratan Bakal CalonKepala Desa Sapanang, afas nama Lukman, menjadi Calon Kepala DesaSapanang, telah bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 33 huruf gUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 21 huruf g Permendagri Nomor112

ayat 11 Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihnan Penghulu Serentak yang berbunyiPanitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yangselanjutnya disebut Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluHalaman 18 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBRadalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukungpelaksanaan pemilihan Penghulu, kedudukan PanitiaPemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota juga diaturdalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyiPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut Panitia Pemilinan Kabupaten/Kota adalahPanitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkatKabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala DesaBahwa adapun tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten diaturdalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 6ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun

Perpres Nomor112 Tahun 2007, adaiah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugatuntuk menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan,lingkup Pasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Faktanya telah terjadi pelanggaranpelanggaransebagaimana uraian di atas, maka dalam hal ini Tergugat tidakmenjalankan kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dantindakan terhadap terjadinya peianggaran.

Perpanjangan Ketua Pegadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Juni 2017 Nomor110/Pen.Pid/2017/PN.Ksp sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor112/Pid.Sus/2017/PN.Ksp menunjuk Advokat pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMKEADILAN ACEH TAMIANG, Atas nama ZAKARIA ADENAN, S.H. yang berdomisili di WilayahHukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang.PENGADILAN NEGERI tersebut,Telah mempelajari berkas perkara dan membaca suratsurat

PUTUSANNomor 112/Pid.Sus/2021/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa: Lamat JayapuraTerdakwa tidak ditahan;Terdakwa menghadap di persidangan didamping Penasihat Hukum Yulius lalaar, S.H.dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Cenderasih Jayapura berdasarkan Penunjukanpenasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor112

Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Bukti T8);9.

selanjutnyadisebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alatalatbukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor112

salan satu calon atau mendisfikualikasi hasilpemilinan kepala Desa Kelbung, terkait permasalahan pilkades DesaKelbung pihak Tergugat melalui TFPKD sudah melakukan klarifikasi kepadapihak Tergugat, P2KD, BPD, Sub TFPKD dan semua pihak yang terkaitdalam proses pemilinan kepala desa kelbung sesuai undangundang,menurut undangundang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 3/7 no 6, danPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor112

Bahwa pemberian sanksi dalam pasal 44E PermendagriNomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, laporan/pengaduandilakukan secara berjenjang mulai dari Sub Panitia Kecamatan, panitiaKabupaten sampai pada Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitiakabupaten, demikian pula sanksinya juga diberkan secara berjenjang, mulaidari sanksi teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis Il, sampai padasanksi diskualifikasi terhadap calon

17 September 1998 Nomor630.13433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/2014sampai pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b tentang pajak yang harus dibayar,yang menimbulkan kerugian baik pada Penggugat maupun kepadaNegara yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersamasama,secara sadar dan terkoordinir dengan rapi, mulai

Hak Pengelolaan, akantetapi selama ini sudah hampir 20 tahun dan para pemilik lainnya telahmengagunkan kios mal milik mereka, namun tidak pernah adanyapermintaan izin tertulis dan pembayaran retribusi kepada PemegangHPL, dan kalau dihitung agunan yang mungkin sudah terjadi ribuan danmungkin tak terhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakanTergugat dan Il yang sengaja untuk tidak mengungkapkan adanyastatus Hak Pengelolaan a quo;Bahwa kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112 K/SIP/1955 tanggal 11 April 1956 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang mempunyaikaidah hukum sebagai berikut: Halaman 30 dari 34 hal. Put.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4Palangka Raya, email info.kpukalteng@gmail.com,telepon 05363224034, 05363228633, dalam perkaraini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ANP/SK/IV2016 tanggal 16 Februari 2016 memberikuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H.,S.T., 2. Arie Achmad,S.H., 3. Budi Rahman, S.H., 4. Abdul Haris, S.H., 5.Him. 2 dari 93 him. Put. No. 05/G/PILKADA/2016/PT.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VIIV2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang PengangkatanHakim Tinggi Knusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor05/PENMH/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2016 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini; 3.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97, denganmembuat akta jual beli tanpa periksa ke Badan Pertanahan Daerah terlebihdahulu ;Bahwa Notaris Nurhayani, SH telah melakukan Perbuatan Melawan danMelanggar Hukum dan UndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004dengan membuat akta jual beli terhadap objek dalam gugatan (sengketa) yaituSertifikat Hak Milik Nomor 973 Tahun 2009, Nomor 975 Tahun 2009, Nomor 977Tahun 2009, dengan akta jual beli Nomor 111/2011 tertanggal 1 April 2011, Nomor112

No. 2435 K/Pid.Sus/2016Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor112/Pid.Sus/2016/PN.Skt, tanggal 11 Juli 2016 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DARMAWAN BIN ANGGIT ASMOROBANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair danKesatu Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair,dan Kesatu Subsidair;3.

Bahwa saksi membenarkan seharihari UMI KALSUM lebih sering berada didalam rumahnya dan tidak pernah berkomunikasi dengan tetangganya saat itu ;e Bahwa seingat saksi seharihari UMI KALSUM hanya makan ketan hitamsebagai pengganti nasi ;Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Tergugat sedangkan KuasaPara Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai obyek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112

perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang bertentangan dengan sumpah / janji selaku Pegawai Negeri Sipilsebagaimana Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor112

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor112/Pdt.G/2018/PN Skh., tanggal 23 Mei 2019, pada amar putusannya,sehingga menjadi :DALAM KONVENSI :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II ;Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI :Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1276 terletak di Desa Rejosari, Kecamatan PolokartoKabupaten

Adapun sebidang tanahtersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin WiratnaLukitna S.H.; 159.Sebidang tanah seluas 130 m? yang terletak di Jalan Kp.

Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor112/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidangtanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0958/2015dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Musilihat,S.SOS.; 215. Sebidang tanah seluas 2.000m? yang terletak di Desa Cibeuteung Udik,Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Baratsebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 572 tanggal15 Oktober 2018 atas nama Hj.

Adapun sebidang tanahtersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Halaman 148 dari 357 putusan Nomor 3663/Padt.G/2021/PA.Ckr Lukitna S.H. 189.Sebidang tanah seluas 130m? yang terletak di Jalan Kp.

Ckr tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin WiratnaLukitna S.H. 159.Sebidang tanah seluas 130m? yang terletak di Jalan Kp.

Adapun sebidang tanahtersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin WiratnaLukitna S.H. 159. Sebidang tanah seluas 130m? yang terletak di Jalan Kp.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut, maka Majelisberpendapat bahwa fotocopy dari suratsurat bukti P1 dan P2 yangasli suratsurat tersebut tidak pernah ditunjukkan di persidangantidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidanganMenimbang, bahwa oleh karenanya, maka berdasarkan rangkaianpertimbangan tersebut diatas, maka petitum perlawanan angka 3 dan4 dalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.