Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 39 Putusan Perkara Gugatan Nomor 362/Pat.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor697 K/SIP/1977 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyebutkan keberatanmengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawananterhadapeksekusi Sebelum pelelangan dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yangmempunyai kepentingan terhadap objek lelang tersebut, dan terhadap objekperkara ini telah dilaksanakan pelelangan

hak tanggungan tertanggal 19 Juni2020, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 697K/SIP/1977 tanggal 31 Agustus 1977, tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijik Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan,maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya dan eksepsi Tergugat Il, tidakperlu dipertimbangkan lagi dikarenakan maksud dan tujuannya adalah samaagar menyatakan gugatan

Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat tegaskan pula bahwa legalitaslelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang diatur dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga diakui olehMahkamah Agung RI sebagaimana dinyatakan dalam Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, yaitu pada bagianRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, yang diantaranyamengatur mengenai pengosongan eksekusi objek Hak Tanggunganterhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang

denganketerlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayar oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya hutang dari Penggugat kepadaTergugat, maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996, Tergugat selakupemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melainkan pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Menimbang, bahwa selain pertimbang tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat dapatmelakukan pelelangan

hak tanggungan tersebut, selain didasarkan kepada title eksekutorialDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lagipula telah ternyata bahwa didalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 85 tertanggal 12 Mei 2009maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 225/2009 tertanggal 25 Mei2009 dan No. 226/2009 tertanggal 25 Mei 2009, No. 224/2009 tertanggal 25Mei 20099, Akta Jaminan Fidisia No. 85 12 Mei 2009 (Vide Bukti P6, P7, P8,P9, T4, T6, T8), Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjiantersebut

Apakah benar pada pelelangan Hak Tanggungan, penentuan nilai limitharga jualnya wajib ditetapkan oleh keditur dan debitur, dan apabila hargalimit hanya ditetapkan sepihak saja oleh Kreditur selaku penjual (Tergugat )maka apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturanhukum ?2.

kotaPropinsi.Menimbang, bahwa pengumuman = pelaksanaan lelang tersebut olehTergugat telah diumumkan di Surat Kabar Harian Sulsel yang beroplah diatas485 ribu eksemplar, serta Tergugat maupun Tergugat II sebelum melakukanpelelangan sudah mengetahui ketentuan tersebut sebagai syarat untukpelelangan, sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan pengumumandi Koran bersifat tertutup tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan Penggugat.Menimbang, bahwa demikian juga dalil gugatan penggugat yangmenyatakan harga pelelangan

hak Tanggungan terlalu rendah, sehinggaPenggugat masih mempunyai sisa hutang.Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut diatas,sebagaimana bukti P3 dan bukti T.l16, bahwa Tergugat II KPKNL KotaMakassar sebelum melakukan pelelangan objek Hak tanggungan lebih dahulumemperhatikan laporan penilaian asset tersebut yang dilakukan oleh KantorJasa penilaian Publik yang menjadi dasar penentuan limit harga pelelangan,sehingga baik tergugat maupun Tergugat II tidak menentukan harga sendiriterhadap

Beralamat/Berkantor di JIl.Raya Darmo Nomor : 81Surabaya (Tergugat 1) dianggap telah melakukan Wanprestasi dalam perjanjianO2.Bahwa :Selanjutnya atas anggapan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Positagugatan Para Penggugat pada Angka Nomor : 02 diatas , PT.Bank MuamalatIndonesia, Tbk Cabang Surabaya , Beralamat/Berkantor di JI.Raya DarmoNomor : 81 Surabaya (Tergugat 1) dengan perantara TERGUGATg ( KPKNL )Surabaya , Beralamat/Berkantor di Jl.Indrapura Nomor : 5 Surabaya (Tergugat2) melakukan pelelangan

Hak Tanggungan terhadap :Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalamSertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/Desa Randuagung , Surat UkurNomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , Luas Tanah : 215 M2 , terletakdi Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , PropensiJawa Timur a.n.

telah melakukan penagihan lisan dan mengirimkan Surat Peringatan , IIdan Ill kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak memberikan respon positf untukmenyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Turut Tergugat .Karena kondisi demikian, maka upaya terakhir yang dilakukan untuk melunasi tunggakanTergugat , yaitu dengan Pelelangan Hak Tanggungan atas SHM No. 00870/Meraksebagaimana amanat Pasal 6 Jo.

permohonan Tergugat atas obyek sengketa dalam perkaraa quo.i Bahwa rencana pelaksanaan lelang tersebut telah diberitahukan kepada debitursesuai suratnya nomor : 050/2430/Krd/Cb tanggal 09 Agustus 2012 perihalpemberitahuan pelaksanaan lelang dan telah diumumkan kepada khalayakumum melalui pengumuman temple pada tanggal 01 Agustus 2012 dan padasurat kabar harian Surya sebagai pengumuman kedua pada tanggal 16 agustus2012 untuk memenuhi azas publisitas.4 Bahwa dari dalil kronologis diatas menjelaskan pelelangan

hak tanggungan yangdilakukan oleh Turut Tergugat I dan II tanggal 30 Agustus 2012 sesuai RisalahLelang Nomor : 1173/2012 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan sehinggatidak menyalahi prosedur hukum, maka lelang a quo menurut hukum adalah sahdan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidakdapat dibatalkan.5 Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dengan tegas permohonan Penggugatuntuk menetapkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bijm Voorraad)Putusan No.31/Pdt.G./2014

Untuk itu sebagaiinstansi yang berwenang dibidang pelaksanaan pelelangan hak tanggungan,Tergugat Il seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek haktanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lain yangmenolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan;Halaman 4 dari 45 halaman, Pts.No. 57/PDT/2020/PT.BDG.10.11.Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahu 1996 tersebutselain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harus ditafsirkansecara sistematis dengan

,sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugasbagi Pengadilan Bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar PerdataUmum (Lampiran SEMA No : 4 Tahun 2014) pada angka 4 ( empat )disebutkan sebagai berikut : Terhadap pelelangan Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak maumengosongkan Obyek Lelang, Eksekusi Pengosongan

No. 199/Pdt/2017/PT SMG(2) RBG, dalam hal tereksekusi enggan untuk meninggalkan barang(barang tidak berherak) yang telah dijual lelang, maka KetuaPengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita agar barangtersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh tereksekusi danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014,Upaya Hukum Terlelang terhadap pelelangan hak tanggungan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan

Bank BNI Syariah,berkedudukan di Jakarta, yang diwakili olen Bank Syariah Cabang PembantuMakassar, yang berkedudukan di Kelurahan Paccerakkang, KecamatanBiringkanaya, Makassar) telah terikat dalam transaksi murabahahsebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabah No. 103 tanggal27 November 2013, di hadapan Notaris, Hajjah Andi Mindaryana Yunus, S.H.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniialah rencana pelelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa:sebidang tanah yang berdiri

membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dibawahSumpah masingmasing bernama: AIDA ILYAS S.T dan HASNI HAER.Sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalildalil batahannya telahmengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T11 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persoalan tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat maupun adanya permohonan RestrukturisasiPerjanjian Kredit serta pelelangan

hak tanggungan yang didalilkan telah cacathukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Barat : Tanah milik.Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;Bahwa TERGUGAT V d.K/PENGGUGAT d.R, membeli ObjekSengketa dari Pelelangan Hak Tanggungan yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta padatanggal 29 Januari 2016, berdasarkan pengajuan dari TERGUGAT III;Bahwa proses Lelang OBJEK SENGKETA yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakartatelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan

dalil dalam Posita gugatan angka16 perihal permintaan ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana jugadimintakan oleh Penggugat dalam Petitum angka 8 Gugatannya, karenafaktanya justru Tergugat lah yang telah dirugikan atas perbuatanwanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak memenuhikewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya.Dan perlu digarisbawahi bahwa terhadap penjualan dari agunan yangdijaminkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, yang telahdilaksanakan melalui proses pelelangan

Hak Tanggungan sendiri, HANYAMENUTUP SEBAGIAN SAJA DARI KESELURUHAN HUTANGPENGGUGAT KEPADA TERGUGAT .

Oleh karena iktikad baikdari Tergugat I kepada Para Penggugat untuk memenuhikewajibannya melunasi hutangnya kepada Tergugat I tidakdipenuhi oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I memintauntuk dilakukan pelelangan hak tanggungan atas aset jaminanPara Tergugat di Bank Bukopin ( Tergugat I ) ; Oleh karena99bukti bertanda T.I 6, T.I 7, T.I. 8 dan T.I 9 telah dilakukansesuai dengan ketentuan hukum, maka dilaksanakan penjualanlelang oleh jura lelang Kantor Lelang Negara Yogyakarta diPengadilan Negeri

Ayat(4):Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi HakTanggungan yang bertentangan dengan ketentuanpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demihukum;Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Ri,Nomor 07 Tahun 2012,tanggal, 12 September 2012, padaBagian HASIL RAPAT kAMAR PERDATA, Sub KAMARPERDATA UMUM, pada halaman 7, alinea terakhir, secarategas mengatur: Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditursendirimelalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek

Tergugat Rekonvensi untukmenyerahkan dan mengosongkan dari selurun kegiatan terhadapobjek Hak Tanggungan yang telah di lelang melalui Pelelangan yangSah kepada Tergugat 111 Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensisebagai pemenang lelang tanpa syarat.14.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahunHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan menyatakan Terhadap Pelelangan

Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan joPasal 200 ayat 11 HIR/Pasal 218 ayat 2 Rbg yang berbunyi Jikapihak tereksekusi (orang yang barangnya dijual lelang) engganmeninggalkan barang yang tidak bergerak, Ketua Pengadilanmengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang yangmenjalankan surat juru sita, Supaya dengan bantuan

Kesetaraan dan kepastianHukum, sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dikuasaiNegara/Pemerintah, maka bank BUMN harus ikut terpanggil mendukungkebijakan Pemerintah dalam program perberdayaan UMKM;khususnya terhadap kredit macet skala kecil dan mikro yang berjumlah dibawahRp. 500.000.000, jangan ada lagi ketidakadilan sebagaimana terjadi dimasa lalu,dimana debitur besar justru mendapat banyak kemudahan, sementara apabiladebitur kecil kreditnya macet maka oknum bank BUMN dan KPKNL segeramelakukan pelelangan

Hak tanggungan secara paksa karena tergiur besamyanilai agunan milik debitur kecil, besarnya nilai agunan debitur kecil seharusnyajustru. menjadi pertimbangan utama bank BUMN untuk menyelamatkan/menrestrukturisai kredit macet debitur Kecil ;Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 589/PDT/2021/PT BDG.Kesimpulan :1.

Untuk itu sebagai instansi yang berwenang dibidangpelaksanaan pelelangan hak tanggungan, Tergugat Il seharusnya menolakpermohonan lelang dalam hal objek hak tanggungan masih dikuasai danditempati oleh Debitur atau pihak lain yang menolak untuk mengosongkanobjek hak tanggungan;Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tersebutselain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harus ditafsirkan secarasistematis dengan mengacu pada Surat Edaran Departemen KeuanganRepublik Indonesia