Ditemukan 275 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010 Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
108 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tatakerja, persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait denganpengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta incasu pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta, terkait oleh peraturanperundangan baik yang berbentuk undangundang, Keputusan Presiden RIKeputusan Gubernur DKI Jakarta, seperti antara lain: UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UndangUndang Nomor 34 Tahun 19999 tentang Pemerintah PropinsiDKI Negara Republik Indonesia Jakarta; Keputusan Presiden
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1808 — 1387
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1808 — 1387
Kaswari Unggul
1 (satu) lembar
36
Surat Dari Sekjen Kementerian Kehutanan Nomor S.461/Kum-3/2016 tanggal 10 Mei 2013 perihal permohonan bantuan keterangan terhadap diktum ke-9 dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan no. 488/Kpt-II/1999 tanggal 17 Juni 19999
2 (dua) lembar
37
Surat Dari Dirjen
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
131 — 77 — Berkekuatan Hukum TetapBahwa tatakerja, persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait denganpengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta incasu pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta, terkait oleh peraturanperundangan baik yang berbentuk undangundang, Keputusan Presiden RIKeputusan Gubernur DKI Jakarta, seperti antara lain: UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UndangUndang Nomor 34 Tahun 19999 tentang Pemerintah PropinsiDKI Negara Republik Indonesia Jakarta; Keputusan Presiden
Register : 25-01-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-11-2011Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 45/PID.B/2010/PN.Sim
Tanggal 3 Agustus 2010 — Kemin, Dkk
88 — 5Oktober 1999,dari dan ditandatangani An Meneteri Dalam NegeriDiretur Jenderal Pemerinrahan Umum dan OtonomiDaerah M.RYASS RASYID, yang ditujukan kepadaGubernur KDH TK I Sumatera Utara, perihal mohonpengembalian tanah rakyat, yang pada pokoknyamenginstruksikan, untuk segera meneliti danmenyelesaikan pengaduan masyarakat tersebutsecara terkordinasi dengan instansi terkaitsesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku ; Bukti T.7. yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy suratNomor : TU.210/1037/B/X/19999
Register : 03-06-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 11-01-2016Putusan PN BENGKULU Nomor 56/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 5 Oktober 2015 — H. EDY SUPRIYANTO, ST., MT Bin SINALUDDIN (Alm).
69 — 63atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalahSerangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidan korupsi untuk mengmbil tindakan yang diperlukan agartugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusanPasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999
Register : 03-06-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 11-01-2016Putusan PN BENGKULU Nomor 58/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 5 Oktober 2015 —
50 — 18atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalahSerangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidan korupsi untuk mengmbil tindakan yang diperlukan agartugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusanPasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999
Putus : 19-10-2016 — Upload : 29-03-2017Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mnk
Tanggal 19 Oktober 2016 — - ALBERT ROMBE, SE
162 — 82Mengenai penyitaan tidak berdasarkan KUHAP dan pelanggaranterhadap UndangUndang No. 39 Tahun 19999 tentang Hak AsasiManusia:; 222 eon oe non eon nn nnn nee non noe nee nee ne enMenimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993.
Register : 28-05-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 15-09-2014Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 19 Agustus 2013 — : UTAMI DEWI, S.T.
50 — 18Unsur SETIAP ORANGMenimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkanketentuan pasal angka 3 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 sebagaimana yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan dan/atau termasukkoorporasi, Pengertian Setiap Orang menunjuk pada orang perorangan dan/atautermasuk koorporasi;Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
130 — 201Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralinanhak atau batalnya peralinan hakTerkait dengan Pembatalan Sertipikat didukung oleh Yurisprudensi Tetap PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 14 Desember 2000 Nomor. 84 K/TUN/19999, yangkaidah hukumnya menyatakan :a.
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
379 — 89secara serta merta menjatuhkandenda minimal sebesar Rp.1 milyar, yang akan berakibatputusan tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable);Bahwa tujuan pengenaan dena administrasi adalah untukmendorong agar pelaku usaha yang terbukti melanggartidak mengulangi perbuatannya, bukan untuk mematikanusahanya, sehingga pengenaan sanksi denda secaraproporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebutlebih rendah dari batas minimal denda sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No.5 Tahun 19999
Register : 06-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 31-12-2019Putusan PT BANDUNG Nomor 522/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 9 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : OEY HAN BING
Terbanding/Penggugat : WIDYAWATI HIDAJAT
130 — 712632/Sukaasih Akta Jual Beli Nomor. 109/2002 padaMaret 2002 4 SHM No. 2597/Sukaasih Akta Jual Beli Nomor. 110/2002tanggal 16 April 2002 5 SHM No. 2596/Sukaasih Akta Jual Beli Nomor. 46/2002 tanggal11 Maret 2002 6 SHM No. 990/Cigugur Akta Hibah Nomor 46/1999 tanggal 14 Halaman 72 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG Tengah Desember 19997 SHM No. 991/Cigugur Akta Hibah Nomor 47/1999 tanggal 14Tengah Desember 19998 SHM No. 992/Cigugur Akta Hibah Nomor. 48/1999 tanggal 14Tengah Desember 19999
Register : 27-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 06-11-2018Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
2.YUSRIANA AKIB, SH., MH.
Terdakwa:
HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI
70 — 27Pasal 18 UU No. 31 Tahun 19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU NO. 20 atahun 2001 tentan perubahan atas UU No. 31 Tahun 19991 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dalam dakwaan primair.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Haeruddin Bin Labbang Dg.
Register : 10-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 15-09-2014Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 10 September 2013 — SUPARYONO
51 — 18Unsur SETIAP ORANG.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 sebagaimanayang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan dan/atau126termasuk koorporasi, pengertian Setiap Orang menunjuk pada orangperorangan dan/atau termasuk koorporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — HENDRA SATRIAWAN, S.E., M.M.;
82 — 61terhadap atasan yang telah menekan Terdakwa dengan ancaman,oleh karena itu mohon Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUHP,menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja untuk melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang padapokoknya untuk tidak menjerat Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat(1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 19999
Register : 02-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 06-04-2017Putusan PN BENGKULU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Maret 2017 — Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad (alm)
70 — 25Bol.Korupsi dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ;1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan caraMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.2.
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 27-12-2018Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
176 — 93Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Riau No. 55 Tahun 1999 tanggal 21 Oktober 19999, HakMilik = No. 5944 Kelurahan Sidomulyo, Surat UkurNo.7/Sidomulyo/2001 tanggal 17 Januari 2001 dirubah menjadi HakMilik No. 943 Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 2750 / 04tanggal 24 Juni 2004 (bukti T4);3. Bahwa Sertipikat Hak Milik dahulu No. 5944 / Sidomulyosekarang No. 943/Sidomulyo Timur telah dipisahkan seluas 154 M2dan sisa luas menjadi 145 M2;4.
Register : 09-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 10-04-2017Putusan PN BENGKULU Nomor 75/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Maret 2017 —
36 — 14jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalahSerangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidan korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusanPasal 3 UndangUndang NO 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
97 — 21Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPutusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk. hal. 195 dari 224 halPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
126 — 95Dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 19999, orangorang yang memiliki jabatan umum tersebut disebut dengan istilahpenyelenggara negara yang meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negarapada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (seperti wakil gubernur, bupati dan walikota); Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwaTerdakwa Drs.
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
101 — 25Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi