KEDUA/DEBITUR & Il menyatakan akanmenjual dengan harga yang minimal sehingga dapat menutupiseluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR & Il atauPIHAK KEDUA/DEBITUR & II menyatakan penyerahansepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 164 Batu PutihAn ERENS PALAMIA kepada PIHAK PERTAMA/BANK.Setelahn Surat Perdamaian tanggal 13 Juli 2020 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat, isi SuratPerdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor8

Menghukum para pihak/ Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaatiSurat Perdamaian tertanggal 13 Juli 2020 yang telah disetujui tersebut,sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Bit;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000, (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 13 Juli 2020 olehkami HERMAN SIREGAR, SH.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso,RT 001, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kab.Fak Fak, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariRabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Ff. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp..

Penetapan Nomor 8/PdtPlw/2015/PN.Kdl.ac Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; a Setelah membaca Surat Permohonan dari Pelawan tertanggal20 April 2015 tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl;ac Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara a quo, dan oleh karena Para Terlawanbelum menyampaikan jawaban atas surat perlawanan Pelawan, makaMajelis berpendapat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmencatat tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaatini ditaksir sejumlah Rp. 534.000, (Lima ratus tiga puluhempat ribu rupiah); Hal. 6 dari7 hal.

2021/PT KDITelah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26Maret 2021 NOMOR 30/PDT/2021/PT.KDI tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkatbanding;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Andoolo pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor8

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan NegeriAndoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Februari 2021 Nomor8/Pdt.G/2020/PN.Adl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, Bahwa Risalah pemberitahuan putusan Nomor8/Pdt.G/2020/PN Adl. tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memberitahukan kepadaKuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 15Februari 2021;Menimbang, bahwa Risalah Permohonan Banding Nomor8/Akta.Pdt/2021/PN.Ad tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat olehMuh.Arfan, S.H.

atasmembuktikan putusan pengadilan tingkat pertama adalah putusan yangsalah, oleh karena itu sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini pada tingkat banding berkenaan menjatuhkanputusan dengan amarnya sebagai berikut:1.MENGADILIMenerima permohonan banding para pembanding semula paratergugat tersebut ;Halaman 24 dari 31 halaman Putusan NOMOR 30/PDT/2021/PT KDI2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor8

Kuasa ParaPembanding semula para Tergugat tidak ada halhal yang prinsip, sebagianbesar hanya merupakan pengulangan pada persidangan tingkatpertama,demikian pula Kontra memory Banding dari Kuasa Terbandingsemula Penggugat, pada intinya hanya merupakan penegasan ataspertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Andoolo tanggal 4 Februari 2021 #Nomor8

,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut :1.

Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirantermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;Menimbang, bahwa pada harihari sidang selanjutnya pemohontidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor8

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHal 6 dari 9 Hal.

Bumbupada tanggal 28 Januari 1994 diubah menjadi nama DWI MASITAH,lahir di Sepunggur, tanggal lahir 28 Mei 1995;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUBRATA NASUTIONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menawarkan menjadi perantara dalam jual beli

secara tunai dansekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap sampai Tergugat melaksakan;Subsidair :Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:Dalam Eksepsi : Eksepsi Kompetensi Absolut;Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhnkan putusan Nomor8

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor8/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby., tanggal 14 Mei 2019, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi= Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

pada tanggal 3 April 1999, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut:Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannnya tertanggal5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telahdidaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor8

kediamannya karena Termohonkurang sehat akan tetapi sewaktu saksi datang ke rumah kediamanbersama Pemohon dan Termohon saksi mengedor pintu akannamun tidak dibukakan oleh Termohon dan setelah ditanya kepadatetangga Pemohon, tetangga Pemohon mengatakan Pemohon danTermohon ada di rumah sejak semalam dan saksi melihat ada motordi depan pintu akan tetapi bukan motor anak saksi karena itu saksipurapura pergi setelah itu saksi melihat oka keluar rumah bersamamene TIY SaKSt Halaman 5 dari 15 halamanPutusan Nomor8

diKelurahan Karang Anyer sampai Pemohon dan Termohon berpisah; Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersamaPemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selamalebih kurang 3 tahun akan tetap belum ada keturunan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalanrukun dan harmonis akan tetapi 1 tahun setelah menikah Pemohondan Termohon tidak rukun lagi Karena Termohon sering keluar malamdan berselingkuh dengan lakilaki lain penmaiie Ox Sanue. amanPutusan Nomor8

Meteral ........c.ccceceeesceceeeseeeeeeeees Rp 9.000,00JUIMMAN 00... ee ccccceecceeeeeeceeeeeeeeanees Rp.369.000,00(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Halaman 15 dari 15 halamanPutusan Nomor8/PDt.G/2021/PA.Crp.

berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Oktober 2015, yang selanjutnya disebutTerbanding semula Penggugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor26/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor8

,kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2015;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 28 Desember 2015 Kuasa Pembanding semula Tergugat , IIdan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Batulicin Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin tanggal 17 Desember2015;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin.

, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Tergugat , Il dan Turut Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Barogah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Desember2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat Ill pada tanggal 13 Januari2016;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 6 Januari 2016 Kuasa Pembanding

Nomor 881 PK/Pdt/2020Nomor 1735 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 7 April 2020, kemudian terhadapnya denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Mei 2020sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 2/PDT.PK/2020/PN Sel juncto Perkara Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, yang dibuat

Menguatkan Putusan judex facti Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/20204.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pdt/2019,tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor 158/PDT/2018/PT MTR, tanggal 28 November 2018,yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/2020 Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;3.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl;3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;4.

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbandingsemula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal tanggal 20 Mei 2021, dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor8/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan PenuntutHalaman 9 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PBRUmum telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkaramasingmasing Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 6 April 2021;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan bandingtersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

makapermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari TerdakwaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukanmenurut caracara yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaanbanding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8

Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan faktayang terungkap dalam persidangan;Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telahmengemukakan alasanalasan/keberatan bandingnya yang tertuang dalammemori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimTingkat Banding untuk Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor8

memutus perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamemori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebutharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dariBerita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,keterangan saksisaksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalamperkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI ALIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor12/Kelurahan Jatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/KelurahanJatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 m?

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 juncto PutusanPengadilan Agama Bekasi Nomor 2174/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15Oktober 2019;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 359 K/Ag/20203. Menetapkan antara Pemohon Kasasi (Ir. Agung Sutopo Bin KartoSentono) dan Termohon Kasasi (Dra. Yosita Savitri Binti Drs. H. HariSudaryanto) masih sah sebagai suami istri;4.

AGUNGSUTOPO BIN KARTO SENTONO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 19 Jumadilawal 1441 Hijriah;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 4 dari 6 hal. Put.