Bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 diRumah Sakit Otorita Batam karenakan sakit, berdasarkan surat kematiandari Rumah Sakit nomor:, Surat Pemakaman nomor : dan DinasPencatatan Sipil kota Batam dengan nomor:;5. Bahwa bapaknya almarhum telah meninggal dunia terlebin dahulu danbapaknya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 2001 danberagama islam;6. Bahwa, ibunya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 1980;7.

Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 diRumah Sakit Otorita Batam karenakan sakit;3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama :3.1. Istri, umur 44 tahun (istri)3.2. Anak I, umur 20 tahun (anak )Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm3.3. Anak II (anak) adalah ahli waris yang sah dari almarhum;4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon = danketerangan saksisaksi serta Sesuai dengan Bukti (P.6), maka terbukti bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam,karena sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon' danketerangan saksisaksi yang dikuatkan dengan bukti surat P.7 (Susunan ahliwaris), maka terbukti telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orangAhli Waris sah yaitu :1. (istri);2. (anak);3. (anak);Hal. 8 dari 11 hal. Pen.

NUSA PERMATA INDAH PERKASA di OTORITA BATAM:.

Foto copy 1 (Satu) rangkap Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No : 4769/KPTS/KAAT/L/XII/2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanas atas Bagianbagian tertentu daritanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri, diberitanda P2;Foto copy 1 (satu) rangkap perubahan Akta Perjanjian No : 1021/SPJNOT/KDAT/L/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, diberi tanda P3;Foto copy 1 (satu) rangkap Izin Mendirikan Bangunan NoKPTS.251/IMB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008, diberi

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No : 4769/KPTS/KAAT/L/XII/2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari tanahhak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yangmenjelaskan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telahmengalokasikan tanah kepada PT.NUSA PERMATA INDAH PERKASA denganluas lokasi 100.000 M2 sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi No :26030275 tanggal 19 Mei 2006, bukti P3 berupa fotocopy yang telahdiperlihatkan aslinya

yaitu Perubahan Akta Perjanjian No : 1021/SPJNOT/KDAT/L/XII/2006 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan PengurusanTanah atas bagianbagian tertentu. daripada Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 102 tanggal 20September 2006 dibuat dihadapan Hatma Wiganti Kartono, Notaris di Batamyang menjelaskan Otorita Batam selaku Pihak Pertama membuat perjanjiandengan PT.NUSA PERMATA INDAH PERKASA selaku Pihak Kedua yang isinyaberkenaan dengan telah di lunasinya pembayaran UWTO

untuk jangka waktu30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tanggal O06 Maret 2036, sesuaipembayaran faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) tanggal 28Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata No 276/Pdt.G/2017/PN.BtmSeptember 2006, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat merubah isi AktaPerjanjian No : 102 dengan menyempurnakan Pasal 7 mengenai pembayaranUWTO, Pasal 13 mengenai pembangunan fisik, bukti P4 berupa fotocopyyang telah diperlihatkan aslinya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB)kepada PT.NUSA

(Terbanding/semula Penggugat) dan tidak mempertimbang kan buktibuktidari Pembanding/semula Tergugat sebagai alas hak yang menerangkanHal 6 dari 14 Putusan Nomor 102/PDT/2014/PT PBRasal usul lahan yang diperoleh PT Kencana Raya Maju Jaya sebagaipemilik lahan sengketa yang diperolehnya dari pengalokasian lahan yangberasal dari Otorita Batam/ Badan Pengusahaan Kawasan Batam secarasah.

Bahwa PT Glory Point adalah perusahaan yang hanya berkoperasi tidaksebagai perusahaan yang memasarkan bangunanbangunan milikperusahaan lain, sedangkan PT Surya Manggala Persada adalahperusahaan yang mengembangkan dan atau yang membangun bangunanserta PT Kencana Raya Maju Jaya adalah perusahaan yang memiliki lahansengketa, kebetulan Direktur PT Glory Point terlebih dahulu telahmenggugat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, PTIgata Harapan, PT Mitra Bintang Putra, PT Dharma Kemas

Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihakTerbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingtanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya :Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor104/Pdt.G/2013/PN BTM tanggal 8 Januari 2014 sudah tepat dan benar dansangat sependapat dengan Penggugat/Terbanding.Bahwa Penggugat/Terbanding dipersidangan telah dapat membuktikan dasardiperolehnya lahan perkara dari Otorita

Penggugat/Terbandingdengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6, sedangkan buktibuktidari Pembanding/Tergugat yang terkait asalusul diperolehnya lahansengketa tersebut sebagaimana bukti bertanda T1 sampai dengan bukti T4,telah terbukti tidak mempunyai ijin prinsip.Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya bukti buktibertanda P1 sampai dengan bukti P6 dari Terbanding/ Penggugat adalahmerupakan buktibukti yang merupakan asal usul diperolehnya hak ataslahan yang di alokasikan oleh Otorita

KEPALA BADANKomplek Sarana Industrial Point Blok A No. 3, Jl.Engku Putri Batam Centre Kota Batam,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semulaTergugat ;PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPBATAM) dahulu Otorita Batam, berkedudukan diGedung Otorita Batam, JIn. Engku Putri BatamCentre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;Hal 1 dari5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR3.

Pemohon,kondisinya sehat dan terawat dengan baik; Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapatmerugikan atau membahayakan anakanak tersebut seperti Seorangpemboros, penjudi dan pemabok; Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya sertataat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia; Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan jika CUCU PEMOHONdan CUCU PEMOHON berada di bawah perwalian Pemohon; Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK PEMOHON bekerja sebagaiPegawai di Otorita

Batam dan Almarhumah MENANTU PEMOHONbekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Otorita Batam;Hal & dari 18 hal Danatanan Na YYY/DdAt D/IN1Q/DA Rtm Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkanpenetapan perwalian bagi Pemohon guna mengurus pensiunanalmarhum ANAK PEMOHON dan almarhumah MENANTU PEMOHON;2.

dengan baik;Hal 7 dari 18 hal Danatanan Na YYY/DdAt D/IN1Q/DA Rtm Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapatmerugikan atau membahayakan anakanak tersebut seperti seorangpemboros, penjudi dan pemabok; Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya sertataat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia; Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan jika Najwa dan Haikalberada di bawah perwalian Pemohon; Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK PEMOHON. bekerjasebagai Pegawai di Otorita

Batam dan Almarhumah MENANTUPEMOHON bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Otorita Batam; Bahwa penetapan perwalian akan dipergunakan oleh Pemohon untukmengurus pensiunan almarhum ANAK PEMOHON dan almarhumahMENANTU PEMOHON;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Ketua Majelismemberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan,ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan buktibukti lagi dan menyampaikan kesimpulan

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT butir 2 (dua), sesuai denganPasal 4 (empat) Akta PERJANJIAN Nomor: 1 (Satu) tanggal 1 Juli 2013,yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT III danTURUT TERGUGAT IV, adalah untuk mengurus penerbitan :1a.bC.d 0g.hIjin Prinsip (IP);Uang Muka Tahunan Otorita (UWTO) sebesar 10% (Sepuluh persen);Faktur Biaya Pengukuran;Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita 30 (tiga puluh) tahun secaralunas;Gambar Penetapan Lokasi (PL);Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan;SURAT

Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.

GrahaKawitaria Barelang Nomor : D.0044041602, Tertanggal 25 April 2016 yangdikeluarkan oleh BP Batam, diberi tanda P5 ;Fotokopi Faktur Tagihan Uang Muka Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar10 % (Sepuluh persen) PT. Graha Kawitaria Barelang Nomor : A.0070051304tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh BP Batam, diberi tanda P6 ;Fotokopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran PT.

Setelah terbit ijin prinsip (IP), faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) 30 tahun, TERGUGAT akan membayar 25 % (dua puluh limapersen) atau uang sebesar SGD 135.000 (Sseratus tiga puluh lima dollarSingapore). Setelah terbit Gambar Penetapan Lokasi (PL) TERGUGAT I, TERGUGATIl, TERGUGAT III akan membayar 20 % (dua puluh persen) atau sebesarSGD 108.000 (seratus delapan ribu dollar Singapore).

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan selurun kewajiban PENGGUGATsebagaimana diatur dalam perjanjian yaitu mengurus penerbitan Ijin Prinsip(IP), Uang Muka Wajib Tahunan Otorita (UWTO sebesar 10 % (sepuluhpersen), Faktur biaya pengukuran, Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) 30 (tiga puluh) tahun secara lunas, faktur jaminan pelaksanaanpembangunan, pengosongan dan/atau pembebasan lahan bebas daripenggarap, rumah liar, kebun/tanaman, dan/atau mengganti rugi dengan biayayang timbul selurunhnya menjadi

Berdasarkan ketentuanketentuan yangbersifat knhusus mengenai pengalokasian lahan di Pulau Batam, karena di pulauBatam menyeluruh hak pengelolaan lahan (HPL) dipegang oleh Otorita Batamyang sekarang sudah beralin menjadi BP Batam (dalam hal ini TURUTTERGUGAT). Berdasarkan ketentuanketentuan yang khusus tersebut,TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT, danberdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT No.

/PT.PBRTERGUGAT menolak seluruh dalildalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT,kecuali yang secara tegas TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini.Bahwa suratmenyurat atau komunikasi yang diuraikan PENGGUGAT dalamGugatannya sebelum gugatan ini diajukan adalah benar, yang pada intinyaTERGUGAT keberatan untuk membayar Maintenance Fee dan ServiceChargers dari PENGGUGAT atas dasar dalildalil sebagaimana yangdiuraikan TERGUGAT dalam Eksepsinya.Bahwa TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT(Badan Otorita

Batam Daerah Industri Puiau Batam dialinkan menjadi asetBadan Penguusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam;b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan HakPenggelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan PerdaganganHalaman 17 dari 32 halaman Putusan

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasai 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan,Lebih lanjut

juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di PulauBatam termasuk areal tanah digugusan

Pungky Bambang Priyambodo selaku Direktur Utama PT.Eco Inviromental Indonesia yang melakukan pengurusan lahan sebanyak 5hektar akan tetapi tidak dikabulkan oleh Otorita Batam, kemudian kamibermusyawarah yang akhirnya diajukan kembali permohonan kedua ke KantorOtorita Batam yang waktu itu saksi sendiri yang melakukan pengurusan keKantor Otorita Batam untuk meyakinkan pihak Otorita Batam kalau lahantersebut akan digunakan untuk pembuatan pabrik CNG sehingga dikabulkanoleh Otorita Batam seluas kurang

tanggal 31 Agustus 2010 ;bahwa ternyata uang pembayaran UWTO pada tahap HI yang diambil olehterdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 seharusnya untuk pembayaran UWTOsesuai tagihann UWTO dari Kantor Otorita Batam tidak dibayarkan olehterdakwa sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga PT.

Eco Enviromental Energi Indonesia tidak ada menggunakan jasadalam pengurusan lahan di Otorita Batam dalam hal ini jasa Law Office RoyWright, S.H.karena semua pengurusan lahan di Otorita Batam/BP Batam diurusoleh pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sendiri, dan hanya padapengurusan dokumen SKEP, SPJ, PL dan HPL dan sertifikat menggunakanNotaris Andreas Timothy ;Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesiadari PT.

Eco Environmental Energy Indonesia (ECO) tentang penyediaanLahan Statisun Penerima Gas di BatamProp.Kepri, tanggal 8 Februari 2011,tanda bukti T25 ;Foto copy Pengalokasian Lahan dari Otorita Batam kepada Nomor PT.

Eco Enviromental EnergiIndonesia ;Bahwa pertama terdakwa yang mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batamdengan surat permohonan ditanda tangani oleh Sdr. Andry Priyono akan tetapidi tolak, kemudian yang kedua Sdr. Sudarso dan Sdr. Andry Priyono yangmengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam tetapi terdakwa tidak ikut ;Bahwa permohonan yang kedua disetujui, tetapi sebelumnya terdakwadipanggil oleh Deputi Operasi BP Kawasan Batam, yaitu Sdr.

Kohir 272 Cl dengan luas 0,55 ha yaitu seluas lebihkurang 1.310 M2 yang dikuasai oleh Tergugat dan tergugat II,ternyata tanah tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat III (PT.Timurama) melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dimanaganti rugi terhadap tanah tersebut telah diterima oleh Alm.Rasido Bin Pandeng sebagaimana diuraikan dalam buktibertanda P.3 yaitu kwitansi No : 1/Daf.25/PB/76, demikian jugaketerangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yangmenerangkan bahwa Rasido Bin Pandeng pernah

, tidakpernah dibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupunoleh PT. Timurama.ALASAN PENINJAUAN KEMBALIKARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM1. Pertimbagan judex factie Tentang Legal Standing PenggugatBahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Mks, Jo.

(limaribu meter persegi), dan dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatas dengan tanah Hj.Kamaliah = + 100 meter,Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter,Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter,Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter,Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah

Nomor 1802 K/Pdt/2020 Sebelah timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan + 50 meter: Sebelah barat berbatas dengan Paret + 50 meter;batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan mengikat;3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang mukapembayaran sejumlah Rp966.150.000,00 (sembilan ratus enam puluhenam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensisecara tunai dan seketika serta tanpa beban apapun;4.

Kamaliah = + 100 meter;Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwilah = + 100 meter;Sebelah timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita = + 50 meter;Sebelah barat berbatas dengan Paret = + 50 meter;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan atastanahtanah Penggugat sebesar Rp2.898.450.000,00 (dua miliar delapanratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagiadalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;Halaman 6 dari 11 hal.Put.

Penggugat:
1.Nurasiah
2.Muhammad Zen
3.Ali Umar
4.Bun Huat Suprayogo
5.Hermansyah
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri BUMN RI
2.PT Pelabuhan Indonesia I Persero
3.Perwakilan Otorita Asahan
4.Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
5.Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq Badan Pertanahan Kabupaten Asahan

., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK 45/30/16/PI18.TU Tanggal 24 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;PERWAKILAN OTORITA ASAHAN, beralamat di Jalan Kapten PatimuraNo. 125 Darat, Medan Baru, Kota Medan, SumateraUtara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIANUTARA, beralamat di Jalan Kenanga Raya, Tj.

Bahwa gugatan paraPenggugat di Pengadilan Negeri Kisaran terdaftar dengan Nomor49/Pdt.G/2018/PN Kis dengan Kementerian BUMN selaku Tergugat ,PT Pelindo selaku Tergugat II, Perwakilan Otorita Asahan selakuTergugat III, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera BagianUtara selaku Tergugat IV dan Badan Pertanahan Nasional KabupatenAsahan selaku Tergugat V.2.

Gugatan Penggugat error ini persona karena dengan dikeluarkannyaPeraturan Presiden Nomor 73 tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita PengembanganProyek Asahan tanggal 31 Agustus 2018 telah menetapkan Barang MilikNegara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuanganselaku pengelola barang, kecuali yang telah tercatat di KementrianPerindustrian.

Otorita Asahan berdasarkanSertifikat HPL nomor 5 tahun 2011 yang dikeluarkan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal4 November 2010.Dalam Pokok Perkara:1.

Samindo dan Otorita Asahan danmenjelaskan batasbatas antara masyarakat dengan Otorita AsahanMenimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I 1 sampai dengan T.13;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.I1 tentang UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara, T.I2 tentang UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, dan T.I3 tentang UndangUndang Nomor 1Tahun 2004

Bahwa terhadap Jual Beli tersebut telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Pemerintah Republik Indonesia, selaku Pemilik HakPengelolan lahan di Pulau Batam, saat itu bernama Kepala SatuanPelaksana Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,sesuai Peta Lokasi (PL) tanah No: 93.85030438.0040. tanggal 25 05 1993, seluas 207.19.M2, merupakan Pecahan dari Peta lokasiInduk No: BTA.PL/438/85, a/n PT.

Ria Adji Hendarto,SH, adalah Sah danBerharga serta Mengikat Para Pihak,Menyatakan Pemohon Pemilik unit Rumah yang beralamat diPerumahan Lucky View Blok C No:40, RT.03/RW.02, Kelurahan BaloiIndah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,sesuai Gambar Penetapan Lokasi No: 93.85030438.0040. tanggal 25 051993, yang di keluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminantanggal 21 November 2013, yang di letakkan pada

Direktur Pengelolaan Lahan KasubditFlak Atas Tanah: Bambang Eko Sutjahjo, SH (Bukti P10);Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan buktiP9), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor: 3750/PL/X/2009 tertanggal16 Okotober 2009 yang ditanda tangani oleh An.

Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan buktiPb), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor : 3751/PL/X/2009 tertanggal 16 Okotober 2009 yang ditanda tangani olehAn.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam;b.

Penanaman Modal Dalam Negeri biasaPada saat Batam telah dijadikan areal perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pun,kewenangan tersebut tetap diberikan kepada Tergugat II berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhanBebasBatam.Pasal3Semua aset Otorita Pengembangan

Asta Mitra Persada, diberi tanda T13 ;Foto copy Izin Prinsip Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNO. 549/IP/KA/X/2001 tanggal 03 Oktober 2001, diberi tanda T14 ;Foto copy Izin Prinsip BP Batam No.

melakukanpengereman sebelum tabrakan, tidak ada membunyikan klaksonatau menghidupkan lampu sein sebagai tanda syarat ;bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor dan saksi terjatuh diatas aspal dan kondisi sepeda motor saksi akibat tabrakantersebut pecah pada bagian mesin ;bahwa kecepatan kenderaan saksi sekitar 30 Km /Jam ;bahwa saksi pingsan tidak sadarkan diri kKemudian saksi dibawadibawa ke rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar berada disanadan hari itu juga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Otorita

Batam di Batam ;bahwa sekitat pukul 01.00 WIB malam sejak korban dirawat ,lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Scening ada darahdi kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat tersebut keadaankorban setelah lama baru bisa bicara ;bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatankorban dan juga tidak datang membesuknya ;bahwa korban sesuai pesan dari Rumah Sakit Otorita Batam harusmasih dikenakan rawat jalan ;bahwa untuk jangka waktu

kenderaan terdakwa kencang dan tidak ada melakukanpengereman sebelum tabrakan, tidak ada membunyikan klaksonatau menghidupkan lampu sein sebagai tanda syarat ;e bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor dan saksi korbanterjatuh di atas aspal dan kondisi sepeda motor saksi akibattabrakan tersebut pecah pada bagian mesin ;e bahwa saksi pingsan tidak sadarkan diri kKemudian saksi dibawadibawa ke rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar berada disanadan hari itu juga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Otorita

Batam dan baru sadar dan dirawat selama 7 (tujuh) hari di ruangACCU Rumah Sakit Otorita Batam dan 5 ( lima ) hari diruang perawatan danuntuk pemulihan selama 2 (dua) bulan sehingga pada tanggal 3 Januari 2011baru bisa mulai kerja.

Keterangan saksi korban ini dikuatkan denganketerangan saksi WIDODO sebagai suami saksi yang menerangkan bahwasaksi korban di Rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar kemudian sekitarpukul 10.00 WIB pagi korban juga belum sadarkan diri lalu langsung di rujukke Rumah Sakit Otorita Batam di Batam dan sekitar pukul 01.00 WIB malamsejak korban dirawat , lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Sceningada darah di kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat

Tijo atastanah miliknya seluas + 1 Ha ( satu Hektar ) yang merupakanbagian dari +5,65 Ha ( Lima Koma Enam Lima Hektar ) selamapuluhan Tahun sejak tahun 1973 sampai dengan sekarangtahun 2014 . apabila tanah milik Penggugat secara bebasbanyak peminat yang menawarkan Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayarlangsung oleh pembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan.Kerugian ImmaterilAkibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, penggugat mengalami

Apalagi khususuntuk tanahtanah yang berada dikota Batam mulai sejak tahun 1973dengan adanya Keppers No. 41/1973 yang menetapkan seluruh pulauBatam dibawah penguasaan Otorita Daerah Industri Pulau Batam(Otorita Batam). ini berarti apabila tanah yang diklaim dikuasai alm.Tijo seharusnya dilakukan perpanjangan hak pakainya denganmelalui prosedur yang benar yaitu ke Otorita Batam pada saat itu,namun anehnya tibatiba saja muncul adanya Surat Keterangan AhliWaris yang baru dikeluarkan pada tanggal O7 Juni

Dengan tidak dilakukan perpanjangan hak pakaitersebut, maka tanah tersebut menurut hukum Agraria kembalidalam penguasaan Negara lagi, yang dalam perkara aquo berartiadalah menjadi penguasaan Otorita Batam. ahli waris dari Alm.Tijo tidak berhak mengklaim tanah tersebut adalah miliknya lagi.Dan otomatis Akta mencadangkan haknya untuk melakukangugatan kepada seluruh ahli waris termasuk kepada penggugatyang secara sepihak mengklaim memilik hak diatas tanah perkaraaquo;Bahwa mengenai kerugian didalilkan

Surat Perjanjian Pengalokasian Penggunaan dan PengurusanTanah atas bagian bagian tertentu daripada Tanah hakpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, diberi tanda bukti T 3;Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor.193/Pat.G/2014/PN..Bitm4. Surat Penawaran sekaligus kontrak kerja dengan PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan Badan Pengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

1. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

   Sintai Industri Shipyard yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V;

2. Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan No. 95020259, tertanggal 28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
3. Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 93/SPJ-A3/10/2015 tertanggal 15 Oktober

   2015;

4. Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015; dan dokumen-dokumen lahan lainnya terkait tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jl.

   Sintai Industri Shipyard yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;

5. Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal 28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
6. Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 93/SPJ-A3/10/2015 tertanggal 15 Oktober

   Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btmdan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam Nomor: 35 tahun 2012 tanggal 13042012, denganharga jual beli sebesar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);(selanjutnya disebut Akta Jual Beli);27.

   SINTAIl INDUSTRI SHIPYARD, dan PersetujuanBadan Pengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL / 03 / 2012, tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;43.

   Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 115 tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015; dan dokumendokumen lahanlainnya terkait tanah seluas 51.200 Mz?

   Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, dan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 115tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015, dan dokumendokumen lahan lainnya terkaittanah seluas 51.200 M?

   Sintai Industri Shipyard, danpetitum/tuntutan angka 13 agar menghukum Tergugat VII untuk mencoret pencatatanperalihnan dan/atau endorsement dan/atau balik nama Gambar Penetapan Lokasidengan Nomor: 95020259 tertanggal 28 September 1995, Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentudari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Otorita

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita JatiluhurincasuPerum Jasa Tirta Il, maka objek a guo diserah operasikanmenjadi aset serah operasi Perusahaan TERGUGAT dan tercatatsebagai kelompok aset serah operasi Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (dh.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT kurang pihak karenatidak menarik atau tidak melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPERA) cq.

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/MilikHalamanildari18 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita JatiluhurinCcasu Perum Jasa Tirta Il jo.PP No. 7 Tahun 2010 tentang PerumJasa Tirta Il jo.

PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/ Daerah dan telah tercatat sebagai kelompok aset serahOperasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.Departemen Pekerjaan Umum) kepada Perum Jasa Tirta II (dh.Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur)in casu TERGUGATberdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per: April 1996 Perum Otorita Jatiluhur;10.3 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas terbukti secara sahtanah a quo tersebut

FAKTAFAKTA DAN DUDUK PERKARA1.Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar Uang WajibTahunan Otorita Batam (UWTO) selama 30 tahun;Bahwa Tergugat pernah membuat Surat Peringatan Il tertanggal 28 Nopember2012namun surat tersebutPenggugat Terima tanggal 22 Januari 2014, padasaat itu juga Tergugat menemui Staf Bagian Lahan yaitu BapakSUDARMANTO dan Bapak RAKUN.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauETAT xe sere rset ssn rete stn SRR SR SSRb. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3.

Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan DanPenggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan PulauJanda Berhias Tanjung Sauh dan Nginan dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau; Ketentuanketentuan di atas sudah cukup

sampai dengan T26dan telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T13 berupa fotocopy yang diaslikan, Bukti T8,Bukti T10, Bukti T12, Bukti T14 sampai dengan Bukti T25 berupa fotocopy darifotocopy, sebagai berikut: 2 222 n nnn nnn enn nn enn eeHalaman 14Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI6.10.11.12.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas PengalokasianTanah di atas Tanah HPL Otorita

TRI DAYA ALAMSEMESTA, dan Atas Pengalokasian Lahan tersebut Penggugat telahmelaksanakan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan Otorita Batam(UWTO) selama 30 tahun (vide bukti P3= T16,T17,T18,T19,T20,T21,T2D T23, 124, 125 Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengeluarkan suratperingatan Nomor : B/290/DeopsLa/VIV2006 tertanggal 5 juli 2006 (vide bukti T Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Peringatan ll Nomor B/18918/KAA5A5.2

Pulau Mas Putih dalam hal ini diwakili oleh YU CHAO TAN
Tergugat:
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahulu Otorita Batam

perihal tanahseluas 150 m2 yang dijual Terdakwa kepada saksi Boby Syakur apakahbenar milik Terdakwa atau milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan saksi BobySyakur melakukan peninjauan lokasi tanah tersebut bersama dengan pihakPerum Jasa Tirta (PJT) dan melakukan pengukuran dan ternyata saksi BobySyakur baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Perum jasa Tirta(PJT) berdasarkan Peta Situasi Pembebasan Tanah Pembuatan Saluran D7Desa Waluya Kecamatan Cikarang Kabupaten bekasi yang dikeluarkan olehPerum Otorita

Jatiluhur Direktorat Pengairan yang diperkuat Daftar InfentarisBarang untuk barang tidak bergerak yang dikeluarkan oleh DepartemenPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan (Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor : 52/PRT/1991 tentang Kebijakan UmumPengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur dan dikeluarkanjuga dengan Peta Pembebasan Tanah Kabupaten DT II Bekasi;Bahwa atas perbuatan tipu muslihat & rangkaian kebohongan yangdilakukannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan secara melawan hukumdari

Bekasi yangdikeluarkan Perum Otorita Jatilunhur Direktorat Pengairan yang telahdilegalisir; Disita dari SUWANDA HAKIM; Dikembalikan kepadaSUWANDA HAKIM;Halaman 5 dari 11 halaman putusan No. 38/PID/2018/PT.BDG.

Bekasi yangdikeluarkan Perum Otorita Jatiluhur Direktorat Pnegairan yangtelah dilegalisir; Disita dari SUWANDA HAKIM; Dikembalikankepada SUWANDA HAKIM;Halaman 7 dari 11 halaman putusan No. 38/PID/2018/PT.BDG.