pupuk tersebut di impor dari Negara China dan adadokumen impor pupuk tersebut, meliputi : Surat persetujuanpengeluaran barang Nomor : 3363/WBC.03/KPP.MP 01/2013tanggal 19 Nopember 2013 dari Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, Bukti Penerimaan NegaraImpor Bank Mandiri Pekanbaru, lembar lampiran kontainerpemberitahuan impor barang, surat setoran pabean, cukai danpajak, certificate of origin, certificate of quality and quantity danpupuk tersebut masuk ke Indonesia melalui pelabuhan PT.PELINDO

nnn Bahwa Saksi mengatakan Pemerintah Kota Semarang tidakmelakukan sosialisasi terkait disposal area, karena itu merupakan rangkaianprogramnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ; Bahwa dari hasil pendataan tanahtanah yang dilakukan BBWSdikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Semarang hasilnya terkait lahanDisposal area, lahan IPLT dan sekitarnya kemudian dari rapat koordinasidilakukan identifikasi tanahtanah yang sudah menjadi kewenanganPemerintah Kota Semarang termasuk juga melakukan MOU dengan PT.Pelindo

PREHETEN tidak pernah memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor KPPBC TipeMadya Pabean B Dumai ;Bahwa kawasan pabean yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe MadyaPabean B Dumai hanya pelabuhan PT.Pelindo Dumai ;Bahwa berdasarkan data pada KPPBC tipe madya pabean B Dumai pada bulanApril 2014, tidak ada sarana pengangkut dengan nama KM.PREHETENmengajukan rencana kedatangannya dari Kuala Lingga Malaysia menujuDumai ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.ksi

MELATI
2.LIE HON SIN
3.KHO NGAN SUN
4.BONG TJIN MIN
5.BONG FORTER
6.LINDA
7.LIM TJI KONG
8.GUSLI
9.SENG HOK
10.PHANG SAU FUNG
11.TJU SIAUW SANG
12.TJU KIM SIU
13.TJHAI TJUI LAN
14.LIM KIM SEN
15.TJHANG HON KIONG
16.BONG FO NAM
17.TJENG KIANG
18.LIAU MUK SEN
19.SUFIYADI
20.YUMINO
21.BUN VENNY
22.LIM SIU HWE
Termohon:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
2.DIRUT PT.PELINDO

(Persero) Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut PT.Pelindo) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimanapemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedangkanHal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt.Sus/2012Kopegmar adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dimana pemegangkedaulatan/sahamnya adalah seluruh anggota Kopegmar;b. Segala perizinan Tergugat 1 merujuk kepada UU No. 19/2003 tentangBadan Usaha Milik Negara jis, UU No. 1/1995 jis.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Swasta (PT.Pelindo Husada Citra) namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan.

Kapolsek bersama anggota datangkelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plasikberwarna hitam; Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikanmobil Avanza di lokasi kejadian; Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT.PELINDO II; Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian pada saatitu dan Tidak ada orang atau barang lain disekitar box styrofoam pada saatditemukan; Bahwa sepengetahuan saksi yang melintas ditempat kejadian padawaktu

Kapolsek bersama anggota datangkelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plasikberwarna hitam; Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikanmobil Avanza di lokasi kejadian; Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT.PELINDO II; Bahwa Sepengetahuan saksi yang melintas ditempat kejadian padawaktu itu hanya mobil yang ditumpangi oleh YOGI, terdakwa dan Yogadimana Seingat saksi dari pertama saksi melihat tumpukan itu sSampai lewatnyamobil avanza

Kapolsek bersama anggota datangkelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plasikberwarna hitam; Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikanmobil Avanza di lokasi kejadian;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT.PELINDO II; Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian pada saatitu dan Tidak ada orang atau barang lain disekitar box styrofoam pada saatditemukan; Bahwa

Nazir, SH.bin Tuha dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;

Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UtRahmawardi secara tertulis dengan alasan alasan anatar lain tidakpro Akyifnya DPP APMI mengatasi perselisihan DPW atau DPCAPBMI dengan BUP PT.Pelindo di daerah, tidak aktifnya beberapapara pengurus APBMI dan bahkan para Pengurus mengundurkandiri, sehingga orgnisasi berjalan dengan baik , tidak diikut sertakannyaTim ADHOC APBMI dalam rapat pembahasan rancangan KeputusanMenteri Pengganti KM14/2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31Mei dan 7 Juni 2013 di Kementerian Pembangunan

PELABUHAN INDONESIA Il (Persero) Cq ProyekPenyiapan KIPP Bojonegara dan DINYATAKAN juga dalam Pasal 10mengenai Pemutusan Perjanjian, apabila sewaktuwaktu Pihak PT.Pelindo Il (Persero) cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akanmenggunakan seluruh area lahan pertambangan maka Perjanjiandibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat;11. Oleh karenanya, tanpa menarik PT. ADI MILINDO MESIN danPT.

Pelindo Il cabangJambi sejak bulan Februari 2019;Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena adapermasalahan wanprestasi dari Tergugat terhadap Penggugat;Bahwa saksi bekerja mengawasi pengerjaan perbaikan dermaga PT.Pelindo II yang dilakukan oleh Tergugat;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Snt.Bahwa setahu saksi ada masalah pengerjaan pemasangan 104 tiangpancang yang ternyata sampai saat ini belum ada yang dipasang;Bahwa pekerjaan di lapangan baru selesai dengan persentase

Sri Wahyuni dan penerima dipelabuhan Muara Padang atas nama Marthias.Bahwa terhadap barang bukti berupa Sample Barang hasil tambang jenis pasirsebanyak 1(satu) karung kecil yang merupakan penyisihan barang bukti dari baranghasil tambang jenis pasir sebanyak 10 (Sepuluh) truck atau + 90 (Sembilan puluh) tonatau dengan volumelisi pasir sebanyak 87,36 ton tersebut dititipkan kepada PT.Pelindo Il Cabang Teluk Bayur di pelabuhan Muara Padang tersebut saksi pernahmelihat secara sekilas ditumpuk di pelabuhan

SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) untuk dijual ke pelabuhan batubara PT.PELINDO adalah Terdakwa HALIM PERDANA WWJAYA Bin KHOSANSIU ; ;Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi batubara milik PT. DELIMAPRATAMA COAL (DPC) yang ada distockfile PT. SUNGAI DANAU JAYA (SDJ) untukdijual ke pelabuhan batubara PT. PELINDO berasal dari tambang PT. DELIMAPRATAMA COAL (DPC) ;Bahwa saksi menerangkan, batubara milik PT. DELIMA PRATAMA COAL (DPC) yangada distockfile PT.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 tanggal 19 Januari 2011;-----------------
2. Sertifikat Hak Milik Pengelolaan No.1 Tahun 1991 ;--------------------------
3. Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai ;-------------------------------
4. Akta Pendirian CV.Wandhana Niaga ;
5. Foto copy penolakan masyarakat gang Teluk Pauh yang menolak masuknya mobil angkutan kepelabuhan ;-

Menetapkan barangbarang bukti berupa :1) = Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 tanggal 19 Januari 2011;2) = Sertifikat Hak Milik Pengelolaan No.1 Tahun 1991 ;3) Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT.Pelindo (Persero) Cabang Dumai ;4) Akta Pendirian CV.Wandhana Niaga ;5) Foto copy penolakan masyarakat gang Teluk Pauh yang menolakmasuknya mobil angkutan kepelabuhan ;6) Foto copy Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 33/KPTSDB/2014 tentangpengangkatan RT SeKelurahan Pangkalan Sesai ;7) Berita Acara Hasil

JUNAIDI; Bahwa sesuai dengan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 tahun 1991pada Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bengkalis bahwa PT.Pelindo (Persero) Cabang Dumai adalah pemegang Sertipikat HakHalaman 80 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.PorPengelolaan No. 1 Tahun 1991 dengan luas 200.000 m? padaKelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai adalah PT.

Dinas Pekerjaan Umum dan benar bahwa PT.Pelindo (Persero) Cabang Dumai dirugikan dengan adanyapembangunan Jalan Beton Ready Mix tersebut karena tanah tersebutadalah milik PT. Pelindo (Persero) Cabang Dumai dan PT. Pelindo (Persero) Cabang Dumai telah memiliki masterplan sesuai denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 39 Tahun 2006 tentangRencana Induk Pelabuhan Dumai Propinsi Riau tanggal 8 September2006;Bahwa PT. Pelindo (Persero) Cabang Dumai tidak pernah memberikan izin kepada CV.

sesai yang berbatasandengan milik warga sampai dengan saat ini tidak ada masalah, namundemikian yang menjadi masalah hanyalah adanya pembangunan jalanyang melintas di tanah warga dan tanah milik Pelindo dumai; Bahwa di daerah Pangkalan Sesai banyak beroperasi Pelabuhanllegal, namun demikian saksi tidak tahu siapa yang mengelola, dimanamenurut saksi yang berhak untuk mengelola pelabuhan bilamanamempunyai ijin BUP (Badan Usaha Pelabuhan); Bahwa di Kota Dumai, satusatunya yang memiliki BUP adalah PT.Pelindo

Joni Amdani, ST, serta pihak PT.Pelindo (Persero) Cabang Dumai menengok lokasi pembangunanjalan Teluk Pauh Ujung tersebut. Dalam kesempatan itu pihak PTPelindo (Persero) Cabang Dumai ada membawa dan menunjukkankepada rombongan Pemko Dumai sejumlah dokumen termasuk petamasterplan beserta berkas terkait sertipikat hak pengelolaan tanah dilokasi tersebut.

Teknisnyanamun untuk kegiatan ini saksi tidak tahu siapa yang membuatJustifikasi Teknis nya; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat pekerjaan tersebutsudah selesai dan barulah timbul permasalahan mengenai statustanah kemudian saksi bersama Sekda Kota Dumai mendatanganilaokasi tersebut dan pada saat saksi melihat lokasi tersebut memangbenar bahwa pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung UK 500 x 5 mtersebut dibangun diatas 2 (dua) bidang tanah yang bukan milikPemko Dumai tetapi milik sdr.Masri dan PT.Pelindo

Pelindolll (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT.Sinar Centra Cipta, dengan alternatif penyelesaian sebagaiberikut :1) Mengingat rencana reklamasi yang akan dilakukan oleh PT.Pelindo Ill (Persero) telah memiliki izin lingkungan, makapada dasarnya PI. Pelindo Ill (Persero) telah dapatmelakukan reklamasi sebagaimana direncanakan ;2) Apabila PT. Pelindo Ill (Persero) tetap ingin melanjutkanproses Addendum ANDAL, RKLRPL, maka mekanismeyang dilakukan adalah dengan cara PT.

Sinar Centra Cipta / Penggugat bernomor:12/SCC/XV17, bertanggal 16 November 2017, perihal:Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KelayakanLingkungan Hidup dan Izin Lingkungan atas nama PT.Pelindo Ill (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarangyang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan /Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Buku Laporan Pekerjaan Reklamasi Kawasan TanjungEmas Semarang Jawa Tengah Tahun 2010. Laporan ke9 Bulan Desember 2010 yang dibuat oleh PT.

Satria Sakti menyewa lahan kepada PT.Pelindo Ill (Tergugat Il Intervensi) untuk jangka waktu 30 tahun yaituterhitung sejak tahun 1993 s/d 2023 dengan luas lahan yang berupaperairan seluas 33 ha dan tambak seluas 34 ha, sehingga total menjadikurang lebih 67 Ha, dengan harga sewa sekitar Ro1,4 milyar ;Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kota Semarang menetapkan lokasiyang disewa oleh PT. Satria Sakti itu ditetapkan jadi Tempat PelelanganIkan (TPl).

Menetapkan barangbarang bukti berupa :1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 tanggal 19 Januari 2011;2) Sertifikat Hak Milik Pengelolaan Nomor1 Tahun 1991;3) Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT.Pelindo (Persero) Cabang Dumai:4) Akta Pendirian CV.Wandhana Niaga;5) Foto copy penolakan masyarakat gang Teluk Pauh yang menolakmasuknya mobil angkutan kepelabuhan;6) Foto copy Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 33/KPTSDB/2014tentang pengangkatan RT SeKelurahan Pangkalan Sesai;Hal. 32 dari 42 hal.

putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan pemohonadalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan keberatan tersebut diatas.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat keberatanpemohon pada pokoknya tentang halhal sebagai berikut:1.Pemohon keberatan terhadap Penetapan nilai harga ganti rugi lahan PemohonPersil No. 115 yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembanganTerminal Kijing Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat oleh PT.Pelindo