menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Kekeliruan ini terus berlanjut ketika penyidikmemberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan NegeriTembilahan guna mendapatkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika danterakhir penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan NegeriTembilahan hanya mencantumkan 20 paket shabushabu sebagaimana surat permintaanPenyidik.Bahwa benar terhadap ke 5 paket shabushabu yang telah disisihkan Terdakwadan kemudian disepakati oleh saksi BUNAYAR tersebut tidak ditemukan lagi

,tertanggal 26 November 2008 halaman 53 (lima puluh tiga) alinea keempatatau alinea terakhir, berounyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pembuktian tersebut di atasternyata pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanmengenai ketidak wajaran dalam jual lelang barang jaminan, dan pihakTergugat, baik Tergugat , Tergugat Il telah berhasil membantah dalildalilgugatan Penggugat mengenai penjualan barang sitaan Penggugat, makaMajelis Hakim berpendapat pelelangan yang dilakukan

Bahwa Sita Jaminan tersebut telah didelegasikan padaPengadilan Negeri Banjarmasin dimana barang sitaan tersebut berada dalam wilayahhukum Pengadilan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan No.04/Pen.Pdt.G/2012/PN.MRGjo No.02/Del/Pdt/2012/PN.Bjm, tertanggal 27 April 2012 dan Berita Acara Sita Jaminantertanggal 27 April 2012, bahwa Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakandanPara Penggugat telah dapat membuktikan

kepentingan penyidikan.(2) Penyidik/penyidik pembantu) yang = =wmelakukan penyitaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengansurat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yangditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidikdan membuat berita acara penyitaan.(3) Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.(4) Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).(5) Terhadap benda/barang

sitaan berupa uang wajib disimpan direkening khusus penampungan barang bukti Polri yang terdaftar diKementerian Keuangan..

kode2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan SitaBarang Sitaan Narkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahantelah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yangberisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberikode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan SuratKetetapan Sita Barang

Sitaan Narkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelumpemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik kliptransparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto34,8069 gram1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberikode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram; sesuai dengan SuratKetetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016

kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang SitaanNarkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukanpenyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristalberwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbukkristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuaidengan Surat Ketetapan Sita Barang

Sitaan Narkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukanpemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu)kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 denganberat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang SitaanNarkotika Nomor TAP39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember2016 telah dilakukan

acara dibuat olehpejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat(1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ayat (3) KUHAPmenyatakan bahwa: "Berita acara tersebut selain ditandatangani olehpejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yangterlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).Bahwa Penyidik Brigadir Cecep Aripin yang sedang menangani LaporanPolisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012,telah mengambil notebook sebagai barang

sitaan perkara lain tanpa melaluimekanisme penyitaan sesuai KUHAP, tanpa berita acara penyitaan,padahal notebook tersebut merupakan barang bukti/benda sitaan PerkaraNomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 yang telahdisita secara sah dengan Surat Penetapan Penyitaan dari PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 1192/Pen.Per.Sit/2012/PN Jkt.Sel. tanggal31 Mei 2012;Bahwa sesuai Pasal 44 KUHAP, benda sitaan tersebut dilarang untukdipergunakan oleh siapapun juga seperti disebutkan dalam

Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuktidak meminjamkan barang sitaan sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHAP: Bendasitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan Pasal44 ayat (2) KUHAP: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengansebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat berwenangsesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan bendatersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penangkapan, penahanan, penetapanTersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan,penggeledahan, penyebarluasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara,pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & red noticeInterpol, menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat;Bahwa karena tindakan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka,wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebarluasanbarang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara, pencantuman namaPenggugat

Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugianImmateriil (kerugian moriil) berupa:1.1.Bahwa dengan adanya tindakan penangkapan, penahanan, penetapanTersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebarluasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara,pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & red noticeinterpol yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, yang tidaksah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tindakan kesewenangwenangan

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan denganketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang

sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamPenjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buktidalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

./2019/Res Narkoba, tanggal 29 September 2019kepada Kajari Labuhanbatu dan Photocopy SURAT KETETAPANSTATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA Nomor: 275/N.2.16.3/Euh.1/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019., selanjutnya diberi tandaT.16;Fotocopy Surat Permintaan Penimbangan barangbukti NarkotikaNomor: B/6684/IX/ RES.4.2./2019/Res Narkoba, tanggal 27September 2019 dan BA. Penimbangan dari PT.

Yahya Harahap dalam buku Hukum Perdata (hal. 339),tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkanTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran hutang yang dituntutPenggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik Tergugat bukan untukdiserahkan dan dimiliki Penggugat (Pemohon Sita), tetapi untuk melunasipembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;Bahwa

Bahwa daftar barang bukti diantaranya tidak dicantumkansebagai bukti pendukung (alat test pack) sehingga bertentangandengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 pada pasal 88 ayat (1) yaitu :Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaanterhadap narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat BeritaAcara Penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut besertaberita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polrisetempat dalam waktu paling lama 3 X 24 jam sejak dilakukanpenyitaan dan tembusan

Bahwa kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIRmaka objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah hartakekayaan Tergugat, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran kewajiban yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi denganjalan menjual barang sitaan. Hal tersebut dimungkinkan apabila Tergugattidak memenuhi tuntutan Penggugat secara sukarela sebagaimana diamanatkan dalam putusan.3.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009berkaitan dengan keperluan penyidikan, menyisinkan sebagiankecil barang sitaan Narkotika atau Prekusor Narkotika untukdijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3X24 jam.

Menetapkan status barang sitaan (barang bukti) berupa: 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan Jenis shabu yangberbungkus dengan plastik bening; 4(empat) paket kecil Narkotika Golongan Jenis shabu yang berbungkusdengan plastik bening; 1 (satu) buah buah kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna merah putin tanpa nomor polisi,dirampas untuk Negara;6.

Menurutsepengetahuan Pemohon yang diperbolehkan suatu hasil kejahatan atautindak pidana/benda (barang) sitaan dapat dititipkan pada : 1. Rupbasan,2. Kantor Polisi, 3. Kantor Kejaksaan, 4. Kantor Pengadilan Negeri, dantempattempat lain sesuai ketentuan dalam KUHAP;3. Tidak ada nomor surat dan tanggal surat;4. Pada Perihal : Pengembalian Berkas Perkara atas nama TersangkaAhmad Yadi bin Dasri.

lamanya masa penangkapan dan penahanan yangtelah djalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahananterhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ganja, dari faktahukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai NarkotikaGolongan , berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotikayang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku PenunitutUmum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktianperkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmupengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebutsetelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisaberat netto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) kilo gram dan 1,02 (nol komanol dua) kilo gram, sesuai permintaan Penuntut

charge) maupun Alat bukti lainnya yang dapatmeringankannya;Menimbang, bahwa barang bukit tersebut telah disita secara sah menurut undangundang dan telah pula diperihatkan oleh saksisaksi dipersidangan dan khusus terhadapbarang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil atau pirek yang berisikan sisa shabushabudisisinkan untuk uj laboratorium ke Balai POM di Padang dan telah pula ditetapkanstatusnya untuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijuniungmelalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotka Nomor : TAP01/N.3.20/Epp.3/01/2016 tertanggal Januari 2016 sebagaimana yang disebutkan dalamketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggabarangbarang bukit tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, kelerangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dapat diperoleh fakta hukumsebagai berikut : Bahwa pada han Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 06.30 WB

sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 371 K/PDT/1984 tertanggal 31 Agustus 1985dengan kaidah hukum Sita jaminan dapat diminta sepanjangpersidangan;Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR maka objek sitajaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah harta kekayaanTergugat, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran kewajiban yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi denganjalan menjual barang

sitaan.

(vide Putusan Pengadilan NegeriBantul hlm. 116118) ;Bahwa dalam persidangan dalam perkara a quo, didapat fakta hukumbahwa uang sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima jutarupiah) adalah bukan merupakan barang bukti berupa barang sitaan dariPemohon Kasasi/Terdakwa dan bukan pengembalian dari PemohonKasasi/ Terdakwa kepada Negara via Kejaksaan Tinggi DIY ;al. 33 dari 39 hal. Put.