Bahwa ternyata dalam jangka waktu Pengumuman selama 2 (dua)bulan tidak ada keberatan yang diterima baik secara lisan maupuntertulis dari perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintahberdasarkan Berita AcaraPengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis No.520.1/42/HTPT/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Bpk. H. AHMAD ILYAS,S.Sos Nip.195510161978021002;4.

bidang tanah yang diumumkanini dengan melampirkan buktibukti kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor yang beralamat di Jalan El Tari Nomor 13 Kalabahi,apabila keberatan dimaksud disampaikan setelah jangka waktuHalaman54dari80 Putusan Nomor 155/PDT/201/PT KPGpengumuman tersebut di atastidak dapat dilayani, kKemudian setelahjangka waktu pengumuman berakhir, maka Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor mengeluarkan Berita Acara Pengesahan PengumumanData Fisik dan Data Yuridis Nomor: 520.1/42/HTPT

RPD yang telah saksi tanda tangani kemudiandiserahkan ke Kasi HTPT. Bahwa, saksi menerangkan untuk pertimbangan pemberian keputusan,sebelumnya konsep surat keputusan diberikan kepada kepala kantorpertanahan melalui Kasi HTPT. Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu mengenai BAST No. 1484,karena saksi dimutasi keluar provinsi.25.Saksi EDITAWARMAN, SH.MH ,dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal terdakwa AGUS SALIM dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan AGUS SALIM.

Bahwa, saksi menerangkan pada saat menandatangani RisalahPengolahan Data (RPD) masih selaku Kasie HTPT. Bahwa, saksi menerangkan mengetahui permohonan hak atas tanahyang terletak di JI. Biduri Bulan yang dimohonkan Terdakwa Muh. IrfanIdris. Bahwa, saksi menerangkan dasar dari legal statement dalam RPDadalah Perkaban No. 8 tahun 2009 tentang Tata Naskah. Setiapformulir yang ada di Kantor Pertanahan mengikuti Perkaban No. 8tahun 2009.

Sehingga peninjauan lapangan dimaksudkanuntuk mengetahui apakah ada hubungan hukum dari data yangdilampirkan dengan pemohon.Bahwa, saksi menerangkan Panitia A dalam memeriksa data lampiranpermohonan hanya mempercayai dokumen yang dilampirkan.Bahwa, saksi menerangkan di BPN tidak ada kewajiban melakukanklarifikasi suatu dokumen kepada suatu instansi.Bahwa, saksi menerangkan Kasie HTPT harus menyetujui kesimpulandan legal statement agar RPD dapat diserahkan kepada kepala Kantorpertanahan.

Sehingga peninjauan lapangan dimaksudkanuntuk mengetahui apakah ada hubungan hukum dari data yangdilampirkan dengan pemohon.hal 107Bahwa, saksi menerangkan Panitia A dalam memeriksa data lampiranpermohonan hanya mempercayai dokumen yang dilampirkan.Bahwa, saksi menerangkan di BPN tidak ada kewajiban melakukanklarifikasi suatu dokumen kepada suatu instansi.Bahwa, saksi menerangkan Kasie HTPT harus menyetujui kesimpulandan legal statement agar RPD dapat diserahkan kepada kepala Kantorpertanahan.

Kemudian prosespemecahan sertifikat juga tidak ada keberatan.Bahwa, saksi menerangkan untuk pemeliharaan data pendaftarantanah, dalam hal ini pendaftaran balik nama adalah kewenanganKepala Seksi HTPT dan bukan kewenangan kepala kantor lagi.hal 132Bahwa, saksi menerangkan pada saat saksi AGUS SETIYADI selakuKasie HIPT memberikan keterangan kepada saksi, pasti adakeberatan.

Kemudian Risalah Pengolahan Data, GambarUkur, Peta Bidang, Peta Pendaftaran diserahkan ke masingmasingSeksi HTPT guna diproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak,pendaftaran sertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepadapenerima manfaat.Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetak dalamrangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008 di Kabupatenadalah sebanyak 3.421 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagaiberikut : No.

JAINUDIN JAKER tentang tidakdalam keadaan sengketa, tertanggal 04 Pebruari 2009 ; T.UI11 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyai Pemohonyaitu JAINUDIN JAKER, tertanggal 04 Pebruari 2009 ;T.I12 : Fotocopy Peta Bidang Tanah ;T.IN13 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota panitiapemeriksaan tanah a tertanggal 01 Juni 2009 ;T.I14 : Fotocopy Aspek Pengaturan Penataan Pertanahan No.49/Aspek/P&PP/HM/VI1/2009 tertanggal 01 Juni2009 ;T.II15 : Fotocopy Surat Perintah Tugas no. 45/HTPT

Frans Apit Opok telah sesuai sebagaimanadiuraikan dalam hasil pemeriksaan Panitya Pemeriksaan Tanah"A" yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ANomor 259134/M/SEKREHT PT/2009 tanggal 10 September2009.13Dan untuk memenuhi azas publisitas telah diumumkan sesuai denganNomor 57059341.12009 tanggal 17 Juni 2009.Panitia "A" berpendapat pertnohonan tersebut dapat dipertimbangkanuntuk dikabulkan dan sesuai Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis Nomor : 53/BA/HTPT/2009 tanggal

Saksi SAPYUDDIN.SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pada sekitar Bulan Juni Tahun 2012 s/d Bulan April 2013saksi mulai bekerja di kantor BPN Kota Makassar dengan jabatansebagai Kasi HTPT pada Kantor BPN Kota Makassar;Bahwa terkait pemblokiran dan penghapusan pemblokiran diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor: 5 Thn 1960, Jo .

waktu tersebutberakhir dan catatan mengenai perintah Pengadilan tentang status quohapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari kecuali diikuti dengan sitajaminan dan salinan resmi dan Berita Acara Eksekusi disampaikankepada Kepala Kantor Pertanahan;Bahwa saksi membenarkan, SP2HP tidak dapat digunakan untukdijadikan dasar menghapus pemblokiran maupun menghapuspencatatan Proses Penyidikan karena penghapusan pencatatanPemblokiran aturannya sudah sangat jelas;Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kasi HTPT

dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;Bahwa ada surat dari kepala BPN terkait pemblokiran Sertifikat No. 568,569 dan sertifikat No. 805, Perpanjangan Pemblokiran Sertifikat,Pengumuman Pemblokiran Sertifikat namun tidak ada surat dari KepalaBPN terkait Pencabutan Pemblokiran karena tidak ada pencatatanpencabutan pemblokiran dalam warkah dimana tidak ada tertuang dalamcatatancatatan Buku Tanah;Bahwa saksi SAPYUDDIN selama menjabat sebagai Kasi HTPT

SARAN Bahwa kepada Seksi SPP dan Seksi HTPT tanah seluas635 M? (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yangsudah dipergunakan untuk jalan sebagai fasilitas umumyang dipergunakan sebagai akses lalu lintas masyarakatagar dikeluarkan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor54/Pasirsari. Bahwa Pihak PT. INDONESIA PELITA PRATAMAdiberitahu melalui surat untuk menyerahkansertifikattersebut, untuk direvisi luas sesuai hasil pengukuran.Sesuai peta Bidang tanggal 20 Agustus 2013.Halaman 28 dari 44 hal.

FotokopiSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSimalungun Nomor : 05/HM/BPN12.08/KKP/I/2018 mengenaiPemberian Hak Milik atas nama Morjadin Purba atas tanah yangterletak di Nagori Bahapal Raya, Kecamatan Raya, KabupatenSimalungun, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya,Selanjutnya AISQDUE ........ cc ceeeeececeeeseeeeeeeeeeesaseeeeeeeeeeaes Bukti T1b;Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor9/RPPT/HTPT/2018 tanggal 08 Januari 2018, dilegalisir dan telahdisesuaikan dengan aslinya

Sri Lestari, BSctanggal 02 pebruari 2012 (fotokopi sesuai denganlegalisir);Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan batastanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi sesuai denganaslinya);Peta Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepada Pania Pemeriksaan Tanah A tanggal 02Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Tugas Nomor 02/PANA/HTPT/X/2013 tanggal 02Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh AnggotaPanitia Pemeriksaan Tanah A pada

05.1/KEP19.06/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan LokasiDesa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sub KegiatanSertifikasi Tanah (Prona) di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011;e Bahwa benar Pak Hamiddullah selaku koordinator datang kedesadesa termasukDesa Mayang bahwa pada tahun 2011 ada program Prona agar Kepala Desamengajukan usulan daftar peserta Prona yang akan diajukan;e Bahwa benar pada tahun 2011 jabatan saksi sebagai Kasi Hak Tanah danPendaftaran Tanah (HTPT

BPNProvinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :1 Penyuluhan;Pengumpulan Data Yuridis ;Pengukuran bidang tanah ;Pemeriksaan Tanah ;Penerbitan SK Hak / pengesahan data fisik dan yuridis ;Penerbitan sertifikat ;YA Dn un fF WwW WYSupervisi dan PelaporanBahwa benar pembentukan panitia A dibentuk berdasarkan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang panitia pemeriksaantanah, pembentukan panitia A dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor BPNBelitung Timur dengan Anggotanya yaitu :1 Kasi HTPT

Fotocopy Surat Pengantar PENGUMUMAN Nomor : 300.64661.82012 tanggal13 April 2012, diberi tanda T.II12;13.Fotocopy Lampiran PENGUMUMAN Data Fisik Bidang Tanah Nomor45/Peng/HTPT/2012 tanggal 12 April 2012, diberi tanda T.II13;14. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak Nomor : 300.68261.82012 tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda T.II14;15.

Foto copy Berita Acara Pengesahan PENGUMUMAN Data Fisik dan Data YuridisNomor : 81/BAPENG/HTPT/2012 tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda T.II15;Bukti Surat tersebut diatas berupa fotocopy yang masingmasing surat telahdibubuhi meterai dengan nilai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinyaternyata cocok kecuali bukti T.II8, T.II9, T.Il10 dan T.Il.11 berupa fotocopy dariHalaman 34 dari 79 halaman PutusanNo.10/Padt.G/2017/PN Nbafoto dan setelah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat

Sedangkan Peta Bidang adalahgambaran tentang letak obyek tanah beserta luasnya ;Bahwa jika Peta Bidang dan Surat Ukur sudah selesai dikerjakan di bidangsaksi maka selanjutnya diserahkan ke seksi HTPT untuk selanjutnyadiserahkan kepada Panitia A yang bertugas memeriksa/meninjau tanah dilapangan dan data yuridis di Kelurahan yang kemudian dibuatkan Risalah danBerita Acara yang merupakan hasil turun ke lapang.

Berdasarkan risalahtersebut maka kembali ke Kasi HTPT dan diteruskan ke Kepala Kantor dandilakukan pengumuman di BPN maupun Kelurahan setempat selama 60 hari,jika tidak ada sanggahan atau keberatan atas pengumuman tersebut makaselanjutnya bisa diterbitkan SHM ;Bahwa saksi juga mengetahui setelahn SHM 1603 terbit maka diajukanpemecahan terhadap SHM tersebut menjadi 2 yakni :1. SHM 1606 dengan Surat Ukur tanggal 17 Juni 2016 No. 01294/2016 luas 77Mm? ;2.

dilaksanakan pengukuran ;e Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Petugas Ukur melakukan pengukurandengan produk berupa Surat Ukur, setelah Surat Ukur selesai danditandatangani oleh pejabat yang berkompeten kemudian diserahkan kepadaPemohon melalui loket penyerahane Setelah itu Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pertama kalimelalui loket dengan kewajiban membayar PNBP, setelah itu kelengkapanberkas diteliti oleh Panitia A, setelah lengkap berkas diproses di Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT

SIMBOLON yang mana di suruh oleh Saksi Sidabalok(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masuk kedalam KawasanHutan Produksi Tetap Sungai Lumahan Kelompok Hutan singkati batanghari dan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHK HTPT. WKS sesuai dengan SK. Menhut Nomor : SK 64 / KPTSIl / 2001tanggal 15 Maret 2001 adalah dengan luas keseluruhan + 2,1 Hektar;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saksi Sidabalok (terdakwa dalam berkasperkara terpisah) dan RIONO SEMBIRING Bin P.

Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 600.1489/HTPT/VIV2016 Tanggal 01 Juli 2016 (Bukti T9);10. Foto copy Surat Kepala Desa Simangumban Julu Tanggal 01 September2016 (Bukti T10);Halaman 34 Putusan No. 101/G/2017/PTUNMDN11. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan DataYuridis Nomor : 556/BA02.15/VIIV2016 Tanggal 31 Agustus2016 (Bukti T11);12. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (Bukti T12);13.

Bumi Kedaung Lestari besertalampirannya, tanggal 14 Oktober 2008 (foto copysesual dengan fotoBukti P 12 f : Foto copy Ikhtisar tentang permohonan HakGuna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014,tanggal 22 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan fotoMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya,Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yangbermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan denganaslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tandaHal. 183 dari 232 hal.

Bumi Kedaung Lestari/Tergugat II Intervensi tertanggal2662014 (Vide bukti P12c);Bahwa Tergugat menerbitkan Ikhtisar Tentang Permohonan Hak GunaBangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014 (videbukti P12F) yang pada pokoknya menyetujui permohonan Tergugat IIIntervensi dan mengabulkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun;e Bahwa Surat Ukur Nomor 00052/Kedaung/2014 terbit tanggal 08112014 danSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Desa Kedaung terbit tanggal12112014

kasus ini ada para pemohon dalampermohonan sertifikat dalam perkara ini dan ada biayabiaya lainnya meskipunhanya merupakan suatu kebiasaan yang buruk; Bahwa dalam fakta persidangan pemberian sejumlah uang hanya untukmemperlancar proses pensertifikatan tanah dan pemberian biaya untuk itu daripemohon adalah bukan perbuatan melawan hukum; Bahwa kewenangan Terdakwa terbatas pada peta bidang saja, kewenanganuntuk menyimpulkan apakah suatu proses dapat dilekatkan hak atau tidak ituberada pada bidang HTPT

KasieHak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor PertanahanKabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, akan tetapi tergugat IV sengajamemberikan atau menerbitkan lagi sertipikat baru atas nama tergugat (The Khu Seng alias Yohni Muliawan) sebanyak 2 (dua) sertipikat masingmasing : Sertipikat HM No. 4993/Desa Sungai Raya GS No. 4126/1991,tanggal 23 Juli 1991 seluas 24.735 M2 atas nama The Khu Seng aliasYohni Muliawan dan Sertipikat HM No. 4994 /Desa Sungai Raya GS No.4127/tahun 1991 seluas 24.735

PENGGUGATtersebut sehingga tanah PENGGUGAT menjadi tumpangtindih terutama TERGUGAT IV yang secara yuridis hukumHalaman 17 dari 87 halaman, putusan Nomor 62/PDT/2017/PT KALBARtelah mengetahui adanya Sertipikat Milik PENGGUGAT yangsebelumnya pada tahun 1978 telah diterbitkan olehTERGUGAT Il dan diperkuat lagi dengan adanya SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 798/2015tanggal 21 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kubu Raya c.q Kasi Hak atas Tanahdan Pendaftran Tanah (HTPT

HENDRA IRAWAN tanggal 19 November 2022;

HENDRA IRAWAN tanggal 19 November 2022;

Menhut Nomor : SK 64 / KPTSIl / 2001 tanggal 15 Maret 2001; bahwa luas lahan yang telah dirambah olehPara Terdakwa yang mana di suruh oleh PASAORAN SIDABALOK(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masuk kedalam KawasanHalaman 42 dari 53 Putusan Nomor 61/Pid.SusLH/2016/PN.KLTHutan Produksi Tetap Sungai Lumahan Kelompok Hutan singkati batanghari dan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHK HTPT. WKS sesuai dengan SK.