Ditemukan 291 data
64 — 19
Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kls..A.Bandung tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo:Bahwa eksepsi Tergugat.I harus ditolak atari tidak dapat diterima denganalasan: Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yangdilakukan bukan saja oleh Tergugat.I scbagai pemohon PKPU, tetapi jugaTergugat.II s/d Tergugat.VII dan Turut Tergugat yang merupakanwewenang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat.
R. NIAGARI GALUH, SH.MH.
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
249 — 84
Namun jawaban dari lbu Tavina Arafah adalah sayaditelepon dari Ketua DPP GANN bahwa Kepengurusan mbak GaluhHalaman 8 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBLsebagai Ketua GANN Lampung dibekukan dan suratnya sudah sampaiKe KESBANG, jadi SUKET GANN dengan Ketua mbak Galuh sudahtidak berlaku lagQl;Kalau mau lebih jelas ke kantor sajaalata taal atari Dijawab oleh Penggugat Ass..mbak jangan dulu mbak sampaikan ke KEPALA KESBANGPOL.. Sayabesok ke kantor kesbang."
61 — 46
Sebagaimana yangdimaksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadiperceraian: Pecsalihafaan anak yang halmu mmnawiz atari belum berumur12 tahu adalah hak ibunya: dan memperhatikan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 19S3 yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa: analcanak gang masih kecil berada dibawahasuhan ibunya.
188 — 50
Hidayat Atari alias KokoPekerjaan : SwastaTempat tanggal lahir : Riau, 01 J uli 1986J enis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : + IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal: Jln. Pendidikan, RT.01, RW 01, Kel.Mandala Kab.Merauke.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa anggota Korem174/ATW sejak bulan Mei 2016 Hotel Rajawali Kab.Meraukehanya sebatas teman dan tidak mempunyai hubungankeluarga.2.
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
177 — 202
ketentuanpelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam AJK yaitu :e Kegiatan Pembuatan Rumah Data dengan anggaran kurang lebih Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).e Pembuatan Gerbang dan Pembuatan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) dengan anggaran kurang lebih Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Totalnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).Tidak terlaksananya seluruh kegiatan Kelompok Kerja, Kegiatan ForumMusyawarah, Kegiatan Lokakarya Mini dan Kegiatan Kelompok Tribina diKecamatan Lalembuu, Desa Atari
Tinanggea) dane Masih ada lagi ketika Sdr.NAJIB menjadi Narasumber di Desa Atari Jaya Kec.Lalembuu yang jumlahnya bervariasi dari kKisaran Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa setelah melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR), saksi telah mengembalikan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebutkepada Inspektorat Kab. Konawe Selatan (Rekening PAD Kab.
95 — 39
surat gugatanPenggugat selaku Lembaga Organisasi Swadava Masyarakat yangkatanya ingin memperjuangkan hak hak masyarakat konsumen dhi.Haji Hartawan.Dalam ketentuan pasal 45 ayat (4) IJIndang Undang Nomor 8 Tahun 1999secara limitative dinyatakan:"Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luarHalaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKSPengadilan.gugatan melalui pengadilan hanya dcipat ditampuh apabilaupayatersebut dinyatakan tidak berhasil dan salah salu pihak atari
80 — 32
dengan rasa keadilan atau normanorma kehidudalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau berdengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termastmelawan hukum formil atau tidak haruslah dilinat apakah adaperundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa .Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri, lain atari
107 — 24
Pandeglang, kemudian membagikan dana BP3 tersebuttidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedum BP3 TA. 2012, denganrincian sebagai berikut : Nama Juraiai Luas puso Jumlah yang Dana il BP3Ne. apie atari (Ha) / harus diterima yang diterimaP kotak poktan poktan1. Sumur 33 27.000.000,00a " aoe 92.600.000,00aya2. Babakan 71 52/624 39.000.000,00Waluyu 2 135.200.000,003. Karang 150 60/720 45.000.000,00Pawitan 156.000.000,004.
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
315 — 162
kepada Kepala Desa untukmendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tandatangan dan stempel.Atas perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD, BendaharaDesa mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumenadministrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.Dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD,Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagairnana yang tertuangdalam dokumen administrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakankepada TPK dan atari
147 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut dapat dilinat pada Berita AcaraPersidangan pada pemeriksaan MARAN GULTOM,(Berita Acara Persidangan halaman 41), MELKIASKAPITARAU (Berita Acara Persidangan halaman 43),RINA RANGAN (Berita Acara Persidangan halaman 44),PHILIPUS WAROMI (Berita Acara Persidangan halaman50), SYLVIA HB PANJAITAN (Berita Acara Persidanganhalaman 53), NURYANTI (Berita Acara Persidanganhalaman 60), ALEX RUMASEB (Berita Acara Persidanganhalaman 98), TEDJO SOEPRAPTO, Sekda (Berita AcaraPersidangan halaman 134), ACHMAD H ATARI
950 — 1571
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUsesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (6)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajakkementerian/lembaga atari pendapatan bukan pajak pemerintahdaerah.Bahwa keuangan BLUD pada RSUD merupakan keuangan negaradalam hal ini keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajakkementerian/lembaga atari pendapatan bukan pajak pemerintahdaerah.Dan di dalam ketentuan Pasal 42 Perbup Pekalongan Nomor 3Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Daerah Kabupaten Pekalongan, disebutkan pulabahwa penatausahaan keuangan RSUD dilakukan secara tertib,efesien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam