pada umumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi,terror terhadap konsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawanhukum padahal kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang telahterwujud sebagaimana dikehendaki dalam Undangundang no. 8 tahun 1999tentang perlindungan konsumen, sanksinya adalah (pasal 62) undangundangperlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp2.000.000.000, (Dua millyar rupiah);10 Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Semarang, sehingga berdasarkan akta perubahan yang terakhir ini,fasilitas kredit yang dinikmati Penggugat, Legowo Budiyanto dan IwanBudiyanto menjadi pokok sebesar Ro 2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah)dengan jangka waktu 36 (tiga pulun enam bulan) terhitung mulai tanggal 13Juni 2014 sehingga harus dilunasi oleh Penggugat selambatlambatnya padatanggal 13 Juni 2017Selurun Akta Peraniian Kredit tersebut di atas dibuat secara notaril sehinggamerupakan Akta Otentikyang memiliki kekuatan pembuktian

YUNGIN PRIMA SENTOSA tersebut agarmemberikan kuasa untuk menjual kapal tersebut kepada pihak keduasecara notaril " ;Bahwa dari kalusule Pasal 6 Akta pengakuan Hutang, tertanggal 22 Maret2001, No. 5 yang dibuat oleh Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH. (BuktiP.11), sewajibnya secara materiil dibuktikan terlebih dahulu tentang halhalberikut ini :Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 460 PK/PDT/2007a.

YUNGIN PRIMASENTOSA (Termohon Peninjauan Kembali Il) kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk menjual kapal tersebut kepada pihak keduasecara notaril ", akan tetapi di depan persidangan sama sekali tidakterbukti tentang tidak adanya suatu Surat Kuasa dari PT.

Makaberdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjianpembiayaanmenurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagai akta otentik yang artinyaakta yang didalam bentuk yang ditentukan undangundang yang dibuat ataudihadapan pegawai yang berkuasa (pegawalumum) untuk itu, ditempatdimanaaktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril jaminan secara fidusia terhadapbarang yang dibeli dengan angsuran yang dilakukan tidak dihadapan Notarisadalah bertentangan dengan hukum;7. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan yang di buat antara Penggugat danTergugat Batal Demi HUKUM;8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulumeskipun ada upayaverzet, banding, kasasi, atau peninjauanKenn bal lissacseseeeecseeceence9.

Halini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat dan sudahHalaman 7 dari 38 Putusan Nomor 206/PDT/2021/PT SMRselayaknya majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir ke1 dalam gugatannyatelah terjadi kesepakatan dan atau perjanjian tetapi tidak dapatmenyebutkan secara pasti mengenai waktu kapan terjadinyaperjanjian, isi perjanjian,bentuk perjanjian di bawah tangan ataupunakta notaril, serta mengenai hak dan kewajiban masingmasingpihak.

Hal ini menandakan bahwaPenggugat tidak cermat dan bingung dalam gugatannya;Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengikatkan diridalam bentuk perjanjian dengan Penggugat, baik itu perjanjian di bawahtangan maupun akta notaril.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KELIMATERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGATKARENATERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmenuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni 2010 ke dalamAkta Notaril berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23tanggal 11 Juni 2010, melalui TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il.

TERGUGAT Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebabTERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmenuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni 2010 ke dalamakta notaril berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 tanggal11 Juni 2010 (Vide BUKTI P18), melalui TURUT TERGUGAT dan/atauTURUT TERGUGAT IL.1).Adanya Perbuatan yang melanggar hukumTERGUGAT Il telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni2010 ke dalam akta notaril

Ataudengan kata lain, dengan hadirnya pemegang 65% saham, maka jumlahpemegang saham yang hadir dalam, RUPSLB saat itu telah melebihiminimal kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Tergugat Ill.C.3.Penuangan Hasil Keputusan RUPSLB Ke Dalam Akta Notaril BukanPerbuatan Melawan Hukum Karena Dilakukan Sesuai Ketentuan UUPT.17.

Tindakan Tergugat Il yang menuangkan hasil. keputusan RUPSLB ke dalamakta notaril adalah bukan perbuatan melawan hukum karena dilakukansesuai perintah ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT. Untuk lebih jelasnya,berikut kutipan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT:Hal 107 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.18.19."Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)diingat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia".Lebih lanjut, ketentuan Pasal 14 jo.

Pengesahan BadanHukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataPerseroan Terbatas ("Permenhukham 2011") mempertegas ketentuanPasal 21 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa pemberitahuanperubahan anggaran dasar ke Kementrian Hukum dan HAM diajukandengan dilengkapi tembusan akta perubahan anciggran dasar PerserQanVang dikgtahui oleh notarlis sesuai aslinya.Dengan demikian, maka dituangkannya hasil keputusan RUPSLB ke dalamakta notaril

EXCEPTIONON ADIMPLETI CONTRACTUS1.Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam positanyaangka 8 dan 9 yang menyebutkan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan menandatangani suatuAkta Notaril atas fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT I, yaknia. Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris Sumardilah Roosdilan, SH beserta Addendumnyadengan total plafond kredit adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,(sembilan milyar rupiah).b.

(Notaril)Bukti T6, Fotocopy Addendum VI No. 52/KMK/GKMBHL/X/07 tanggal31 Oktober 2007 atas Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ny. Sumardiiah Oriana Roosdilan;Bukti T7, Addendum VII No. 24/KMK/GKMBHL/VI/08 tanggal 02 Juni2008 atas Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002 yang dibuat danditanda tangani oleh Ny.

DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No. 163V/SP/GSK/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Surat Peringatan I.Bukti T24, Surat Bank DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.1676/SP/GSK/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Peringatan Il.Bukti T25, Surat Bank DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.2034/SP/GSK/VV2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Surat Peringatan Ill.Bukti T26, Surat TERGUGAT kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.254/SP/GPA/V/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Peringatan.Bukti T27, Akta Notaril

Benny Efran, SH No. 03 tanggal 3 September2008 tentang Pemberian Jaminan Secara FidusiaBukti T28, Akta Notaril Benny Efran, SH No. 04 tanggal 3 September2008 tentang Pemberian Jaminan Secara FidusiaBukti T29, Akta Notaril Benny Efran, SH No. 11 tanggal 8 Januari 2009tentang Pemberian Jaminan Secara Fidusia.Bukti T30, Surat Bank DKI kepada Kan tor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung No. 645/GPA/I/2017perihal Pennohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan dan

Natar Perdana Abadi vide PKS No. 94 tanggal 25 September2006 yang dibuat secara akte notaril dinadapan Notaris Eva Susialawati, SHNotaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas namaPT. Natar Perdana Abadi Group No. 95 tanggal 25 September 2006 danuntuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat SuratKuasa Notaris No. 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekeningPT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajibanPT. Natar Perdana Abadi di BRI.

Memerintahkan Tergugat I atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau pihak lain karena adanya akusisi atau karena merger perusahaan dengan Tergugat I atau karena pengalihan hak karena jual beli perusahaan (PT) untuk segera melakukan Akta Jual Beli (AJB) dengan Penggugat atas Kios yang terletak di Lantai 5 Blok G 09 Nomor 12 Thamrin City secara Notaril dengan biaya ditanggung oleh Tergugat I;5.

Sejak awal terjadiPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), seharusnya pun dengan akta notaril,12.13.14.bukan akta di bawah tangan yang tidak diwaarmerking. Inilah bentukperbuatan melawan hukum yang memperlihatkan secara jelas tindakankonspirasi antara Tergugat dan Turut Tergugat agar terjadi pemindahanhak kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat kepadaTergugat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

umumnya menggunakan kekerasan, premanisme,intimidasi, teror, terhadap Termohon maupun keluarganya, itu adalah perbuatanmelawan hukum, padahal kedudukan Termohon setara dengan Pelaku Usaha/Pemohon yang telah terujud sebagaimana yang dikehendaki dalam Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksinya adalah:pasal 62 Undangundang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pidana 5tahun atau denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;Bahwa hutang piutang kebebanan bergerak wajib Notaril

RangkaMHKM6EA3JGK019078, dan No. mesin 1NRF147678, tanpa menunjukansuratsurat yang sah kepada konsumen adalah perbuatan melawan hukum.Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalamhal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli denganangsuran bertentangan dengan hukum.Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh Depcollector tanpapersetujuan PENGGUGAT yang biayanya Rp 22.000.000, (dua puluh duajuta rupiah) dibebankan kepada PENGGUGAT adalah tidak sah danbertentangan

Dalam Pokok Perkara1:Bahwa Lies Hikmawati (TURUT TERGUGAT Il) merupakan Nasabahdari BTN Kantor Cabang Syariah Cirebon (TURUT TERGUGAT 1) dimanapada tanggal 28 November 2012 telah melakukan akad pembiayaanMusyarakah (Konstruksi) yang tertuang dalam Akta Notaril No. 45dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) untuk pembangunan proyek Perumahan Griya Endah Kalitanjung,yang berlokasi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti KotaCirebon sebanyak 40 (empat puluh) unit

Menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah (Konstruksi) yang tertuang dalamAkta Notaril No. 45 tanggal 28 November 2012 sah dan berharga,3. Menyatakan Obyek Perkara sah sebagai jaminan TURUT TERGUGAT ;Menyatakan TURUT TERGUGAT adalah Kreditur beritikad baik;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adaperlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali6.

Surat Kuasa memasang CCV dan Surat Kuasa menjual barangjaminan (kuasa jual secara notaril),5. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar,6. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentukpengikat gadai saham,7. Dilarang mengadakan investasi / penyertaan, membagi keuntungan,pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI,Hal 3 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/20078.

Surat Kuasa memasang CCV dan Surat Kuasa menjual barangjaminan (kuasa jual secara notaril),5. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar,6. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentukpengikat gadai saham,7. Dilarang mengadakan investasi / penyertaan, membagi keuntungan,pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI,8. Perubahan status perusahaan, management maupun komposisiperimbangan permodalan harus dengan ijin BRI,9.

Pasal 33 ayat :(1) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkkan kepada orang laindengan surat kuasa notaril atau dibawah tangan yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.(4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari I(satu) orang pemilik

Pasal 46 ayat :(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasauntuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuatsecara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat denganitu dan Camat .(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang yang berhak atas gantirug.Bahwa

Pasal 33 ayat:(2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril atau dibawahtangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkatdengan itu dan Camat.(4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orangpemilik .

Pasal 46 ayat:(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, suratkuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil suratkuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atauyang setingkat dengan itu dan Camat .(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari l(satu) orang yangberhak atas ganti rugi.

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatanbentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitiapengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;= Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

mengumumkan/memperbanyak/memperdagangkan DVD/VCD/MP3 lagulagu yang didugahasilpenggandaan ilegal/bajakan, maka terhadap pelaku yang dilakukanpenangkapan dalam operasi kepolisian di wilayah Hukum PolresSingkawang ini telah memenuhi unsur delik tindak Pidana padaPelanggaran Hak Cipta dan ljin yang harus dipenuhi adalah penjualharus menjual DVD/VCD/MP3 yang diperbanyak dengan ijin dari12pemegang hak cipta atau menjual DVD/VCD orginal atau resmi/legal dan izin tersebut harus tertulis dengan atau tanpa akta notaril

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT 1 danTERGUGAT 2 tersebut, PARA PENGGUGAT juga telah mengalamikerugian imateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi PARAPENGGUGAT dalam dunia bisnis dan di mata partner kerja knususnyadalam bidang penyediaan infrastruktur fiber optik, serta hilangnyakepercayaan PARA PENGGUGAT atas suatu akta notaril, kerugianimmateriil mana yang tidak dapat diukur nilainya, namun agar kerugiandimaksud dalam gugatan ini konkrit, maka apabila dinilai jumlahnyatidaklah

perkara a quo.Tentang kerugian Imateriil10.11.12.Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PARAPENGGUGAT pada angka 37 dalil Gugatannya, yang pada intinyamenyatakan Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, menyebabkan PARA PENGGUGAT telah mengalamikerugian Imateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi PARAPENGGUGAT dalam dunia bisnis dan di mata partner kerja khususnyadalam bidang penyediaan infrastruktur fiber optic, serta hilangnyakepercayaan PARA PENGGUGAT atas suatu akta notaril

yang dibuat oleh TERGUGAT II yakni Akta Notaril No.26/2020 adalah hasil kesepakatan dari PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT , terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara RUPSpada Akta, sehingga dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak.Halaman 54 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDG13.

Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas mengenaipendaftaran atas Akta Notaril yang mana yang dimintakan oleh PARAPENGGUGAT kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan oleh TURUTTERGUGAT, sehingga layak Tuntutan Provisi yang dimintakan oleh PARAPENGGUGAT tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaGugatan a quo.Dalam Tuntutan Pelaksanaan Putusan Serta Merta6.

Rp.30.000.000, untuk setiapbulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan adanyaPutusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Terbanding 1 danTerbanding 2 tersebut, Para Pembanding juga telah mengalami kerugianimateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi Para Pembandingdalam dunia bisnis dan di mata partner kerja khususnya dalam bidangpenyediaan infrastruktur fiber optik, serta hilangnya kepercayaan ParaPembanding atas suatu akta notaril

Yang Benarbahwa prosedurperolehan hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas sudah berdasarkanperaturan hukum yang hingga diajukannya sebagai jaminan di Terlawan I, jugasudah melalui prosedur secara Notaril dan PPAT yang sampai cairnya pinjaman(kredit) tidak ada sengketa apaapa, karenanya jelas keadaan tersebut telah sesuaiaturan hukum yang ada dan tidak perlu dibatalkan, karena sebelum dijaminkankepada Terlawan I, sudah melalui tahapan pengecekan di Badan PertanahanNasional yang hingga

Karenadalam pasal 37 UndangUndang no.1 tahun 1974 tentang pembagian hartagono gini jelas dan tegas mengatur dan menerangkan apabila terjadiperceraian maka harta gono gini/narta bersama harus dibagi dua.Jangankan harta bersama/harta gono gini,harta bawaan saja pun jikaterjadi perkawinan maka harta bawaan tersebut secara hukum sudahmenjadi harta gono gini/harta bersama sepanjang pihak suami danpihak istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta atau perjanjiankawin secara notaril apalagi dalam perkara

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik,sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), InformasiTeknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alatbukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjangInformasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurutUU ITE dan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

atau akta yangdibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena sebagian bukti tersebut telah diakui olehTergugat Konpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yangtelah diakui oleh Tergugat Konpensi, alat bukti tersebut tidak perlu lagi diperiksalebih lanjut keotentikannya oleh otoritas yang berwenang atau dikuatkan denganketerangan ahli, apalagi apa yang dibuktikan dengan alat bukti tersebut bukanlahsesuatu yang harus dituangkan dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuatoleh

wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk aktanotaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah diakui oleh PenggugatKonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak perlulagi diperiksa lebih lanjut keotentikannya oleh otoritas yang berwenang ataudikuatkan dengan keterangan ahli, apalagi apa yang dibuktikan dengan alat buktitersebut bukanlah sesuatu yang harus dituangkan dalam bentuk akta notaril