Setelah dilaksanakan Pemilu pada tanggal 17 April 2019, selanjutnya padaKPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional yang dituangkan dalamKeputusan KPU Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei2019, dengan rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk DapilSumsel 1 sebagai berikut :PDIP (partal), perolehan suara sah 145.752;1). Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS dengan perolehan suara 0;2). DARMADI DJUFRI dengan perolehan suara sah 26.103 suara;3). RIEZKY APRILIA, SH.

menindaklanjuti pada semua TPS(Tempat Pemungutan Suara) Dapil Sumsel 1, dikarenakan namaH.Nazarudin Kiemas masih tercantum dalam lembar surat Suara pemilu.Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PT.DKISetelah dilaksanakan Pemilu pada tanggal 17 April 2019, selanjutnya padaKPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional yang dituangkan dalamKeputusan KPU Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei2019, dengan rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk DapilSumsel 1 sebagai berikut :PDIP (partal

Sebab UU ParpolHalaman 23 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDGtelah mengamanatkan penyelesaian perselisihan partal politikdiselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, dantidak satupun terdapat norma yang mengatur penundaan penerbitanObjek Sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara.7.

ASNIM, Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah,dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi sudah non aktif ; Bahwa mekanismenya jika ada anggota partal yang melakukankesalahan harus dipanggil terlebin dahulu, kemudian diberi suratperingatan pertama, Surat peringatan kedua dan surat peringatanketiga, setelah itu barulah dilakukan pemberhentian ; Bahwa tidak pernah ada pergantian Ketua DPRD sejak tahun2012 sampai tahun

Hal tersebut terjadi ketika saksi berada di rumah Pemohondengan Termohon. waktu itu saksi melihat Termohon berkata Kau itudengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi kepada Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antaraPemohon dan Termohon, namun waktu itu sedang dalam urusanmembahas partal; Bahwa saksi pernah melihat postingan katakata kasar Termohondi Facebook yang menyinggung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggalsejak sekitar bulan November Desember

KetuaDewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut MajelisKehormatan.2) Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA,menyatakan:(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplindan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai GERINDRA.3) Pasal 64 ART Partai GERINDRA, menyatakan:Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Internal Partal

MH50.AH.11.01 Tahun2008 jelas bertentangan dengan UU No. 2tahun 2008 khususnya ketentuan Pasal 26 ayat(1) Anggota partai politik yang berhentiatau diberhentikan dari kepengurusandan/atau keanggotaan partal politiknyatidak dapat membentuk kepengurusan dan/ataupartai politik yang sama. Pasal 26 ayat (2)Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/ataupartali politik yang sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidakdiakui oleh Undang Undang ini.

Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai, namun saksi tidak mengetahul apakahrumah Penggugat tersebut dijadikan posko salah satu partal

Mencari salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi apakah harusBahwa salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi ini adalah milik dariKomisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Demokrat (para saksi partal),Bahwa buktibukti yang menyangkut salinan berita acara dan sertipikatrekapitulasi suara adalah milik dari KPU dan Partai Demokrat, apakahBahwa menurut hukum (peraturan perundangundangan yang berlaku)salinan berita acara dan rekapitulasi suara dimaksud sudah tidak bolehkeluar kepada umum,

Antar Waktu Selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;14.Bahwa Tergugat I/Termohon ,Tergugat II/Termohon II dan TergugatI1l/Termohon III dalam proses melakukan Pesetujuan Pergantian antar Waktutidak melaksanakan Sesuai Dengan AD dan ART Partai Hanura Pasal 3 Ayat(1), Pasal 3 Ayat (8) dan Pasal 3 Ayat ( 9 ) Tentang Hak Anggota PartaiHanura yang isinya sebagai berikut : Pasal 3 ayat (1) memperoleh Perlakuan Yang sama; Pasal 3 ayat (8) Memperoleh Penjelasan atas keputusan Partai,Kebijakan dan sikap partal

bahas pada saat dipertemuan;> Bahwa pada saat dilakukan pertemuan saksi hanya mengatakanHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgmberkat wakil kKetua DPRD anggaran kelurahan akan naik ;> Bahwa saksi menyinggung masalah anggaran kelurahan pada saat itukarena dalam selasela pembicaraan saksi ada orang yang bertanya denganmengatakan kenapa masih mau menjadi caleg padahal sudah masuk 3periode sehingga saksi menjawab yang mengatur mengenai pencalegkanadalah saksi karena saksi adalah ketua partal

Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Tuha Peut,lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong yangHalaman 31 dari 37 HalamanPutusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.BNAbersangkutan, anggota DPRK dan Jabatan lain yang melanggarketentuan perundangundangan;Membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadipengurus partal politik;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presidendan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;Merugikan kepentingan umum, meresahkan

yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRDprovinsi;Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperolehkursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketuaDPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partaipolitik yang memperoleh suara terbanyak;Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperolehsuara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4),penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaranperolehan suara partal

pada ayat (1), (3), (4),dan (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017, danketentuan Pasal 61 khususnya ayat (1) huruf a dan b Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020, maka meskipun Penggugat adalah anggotaDPR Papua yang diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 161.915399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019,tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat PapuaMasa Jabatan Tahun 20192024, tetapi oleh karena partal

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaldalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

maupunHalaman 18PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rapstempel resmi partal sehingga merupakan perbuatan hukum pribadi dantidak mengikat bagi Tergugat sebagai Partai Politik;Tf.

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaidalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

Kesemua surat tersebut telah disampaikan kepadaTergugat dan Tergugat telah menerima (sesuai dengan tanda terima);8 Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 berbunyi:Ayat (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangtelah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partal politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik ataugabungan partai politik;Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok Sdr.

Ismail Hasan (Terdakwa) sebagai ketua umumDPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan, bahkan hampir semuasaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan juga secara nyatamenyatakan bahwa sebenarnya dana talangan yang dikeluarkan oleh H.Ismail Hasan (Terdakwa) adalah jauh di atas nilai Banpol yang hanyaRp80.752.944,72 tetapi merelakannya dengan hanya menerimapengembalian dari dan Banpol itupun hanya bisa menutupi sebagianhutang partal saja;c. Bahwa terhadap hutang partai terhadap H.

tahun 2015;15.Bahwa apa yang disebutkan Tergugat dalam suratnya tersebut adalahsama sekali tidak benar karena dalam menjalankan kebijakan dan programpartai Penggugat selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua danPara Pengurus Partai, tidak pernah menutup informasi yang berkaitandengan kepartaian di pemerintahan kepada pengurus partai, tidak pernahmembawa atau mengikut sertakan orang diluar Partai dalam rapat khususpengurus partai dan Penggugat telah melaksanakan dengan baik semuakeputusan partal

Surat Komisi Pemilihan Umum Paniai Nomor026/KPU PAN/II1/2010, tanggal 02 Maret 2010,perihal Surat Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai,beserta lampirannya dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentangpenghitungan perolehan suara partal politik,perolahan suara calon, penetapan perolehan kursidan penetapan calon terpilih dalam keanggotaanDPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun2009, khususnya pada lampiran 1.

denganmembelikan emas, menambah kekurangan beli mobil, membeli rumah danfurnitur dan merapikan mobil yang kalau ditotal lebin besar Tergugat yangmengeluarkan uang daripada Penggugat dan tidak benar bahwa percekcokanini terjadi sejak tahun 2015 yang benar adalah sejak bulan Agustus 2017 sejakterjadinya perubahan atas prilaku hidup Penggugat yaitu sering keluar rumahtanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa izin atau pamit pada suami yaitusejak adanya perkumpulan IKMB, reunian dan ikutikutan simpatisan partal

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenKepegawaian, menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partal yang terkait.2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.

Perselisihan terkait dengan kepengurusan;2) Pelanggaran terhadap hak anggota:3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;4) Penyalahgunaan kewenangan;5) Pertanggungjawaban keuangan; dan /atau6) Keberatan terhadap keputusan partai.LuarBahwa Pasal 22 Anggaran Dasar Partai Demokrat Hasil KongresBiasa Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut:Pasal 22Dewan Kehormatan1) Dewan Kehormatan dalah badan yang bertugas dalam prosespengambilan keputusan untukmenjatuhkan sanksi, dan/ataumenyelesaikan prselisihan internal partal

Anggota: 620604;P5 :Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Demokrat Nomor: 96.13/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012Tentang SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINANCABANG PARTAl DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU,PROV. KALIMANTAN TENGAH, MASA BAKTI 2012 2017KETUA : AGUS PITERNADY SAHAIWAKIL KETUAI =: MURIANTO, AMD.

PERWAKILANRAKYAT DAERAH PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILU 2014), padapokoknya menyatakan Tim Mahkamah partai bersifat Ad Hoc dengan masaHalaman 117 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.KIk.tugas selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggalditandatanganinya surat keputusan ini yaitu 20 Juni 2014 sampai dengan 20Agustus 2014 dan bukti P3 (Fotocopy Surat Keputusan Dewan KehormatanPartai Demokrat Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang PEDOMANPENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALONANGGOTA LEGISLATIF PARTAl