Ayat 2 yang berbunyi: Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yangditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak berupayasecara maksimal menyelesaikan perselisihan Hak Upah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ParaPenggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengaja melalaikankewajibannya kepada Para Penggugat dan cenderung

Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 1093 gambar situasitanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 yang telahdibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 dan diterbitkan padatanggal 29 Mei 1995 atas nama Laini terletak di kelurahanBrang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa PropinsiNusa Tengara Barat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : jalan SudirmanSebelah Barat : jalan Dr.

ayat (3) ..... dst Batal DemiHukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan sertamembayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak berupaya secaramaksimal menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sertaUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara

Dan bertentangan dengan amanatPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 04 Tahun 2009. DanPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 03 Tahun 2009 ; e Tenggang waktu menggugat tanggal 30 Januari 2012 objek sengketa dangugatan diajukan tanggal 30 Desember 2011 sehingga masih dalamtenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peratun :a.

Saksi HUSNI MUBARAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketatanah antara penggugat dan tergugat ;Bahwa Sengketa lahan tersebut berada di Areal Brimob daera Sulawesi Tengara,tepatnya di belakang permuhan Transmigrasi Lokal Perwira Polri, Desa Puosu Jaya,Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;Bahwa Saksi tidak tahu batasbatas serta ukuran dari tanah objek sengketa ;Bahwa Saksi mengetahui

rupiah ) dari pihak polri ;Bahwa Tanah bapak saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada wargadisekitar tanah Objek Sengketa ;Bahwa Tanah yang dibeli oleh bapaksaksi tersebut seluas sekitar 18 Ha tetapi telahdiganti rugi sehingga tinggal 2 Ha ;Bahwa Tanah milik bapak saksi yang telah diganti rugi tersebut adalah termasuk tanahyang telah ditempati oleh bangunan kantor Brimob sekarang ;Bahwa Dulunya, tanah milik bapak saksi mulai dari Samping gereja menuju ke KantorBrimob Polda Sulawesi Tengara

Nefona II Blok V No. 09Perumnas Kupang Musa Tengara Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 24 Januari 2003, Pemohon Kasasi dahuluTergugat/Terbandingmelawan:1. ZETH CHARLEY DETHAN, bertempat tinggal di JI. SoehartoNo. 31 Kelurahan Naikoten RT. 17 RW. 07 KecamatanOebobo, Kota Kupang ;2.

HAM mengambil dari salah satukantong celananya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 (dua)bungkus narkotika jenis sabu yang masingmasing dibungkus denganplastik warna putin bening dan selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok warna putih bening.Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapdiri Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tengara ditemukanbarang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik pembungkus rokok warnaputih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidakberupaya secara maksimal menyelesaikan perselisihan pemutusanhubungan kerja sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan serta UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)dan Penggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengajamelalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan cenderungmenelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungan kerjadengan harapan

KEPALA KANTOR PERTAHANAN PROVINSI NUSA TENGARA BARAT, Cq, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Put.No. 252 K/Pdt.SusPHI/201424ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara pihakTergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dancenderung menelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungankerja dengan harapan pihak Penggugat mau menerima tawaran pesangon dariTergugat yang jauh dari ketentuan undangundang yang berlaku;

No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.

Bima, Nusa Tengara Barat;: Islam;: Wiraswasta (Pegawai Salon);Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2016;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah TahananNegara masingmasing oleh:1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21Januari 2016;2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal21 Januari 2016 sampai dengan 29 Pebruari 2016;3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal19 Maret 2016;4.

Perkara: PDM04/TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dalam bentuk dakwaan tunggalyaitu sebagai berikut:Bahwa KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA pada hari Senin tanggal 10Februari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu dalamTahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jenderal Sudirman tepatnya didepanpangkalan Ojek depan Supermaket Gota Kecamatan Kei Kecil KabupatenMaluku Tengara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang

sesuaiPeraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (PERMENAKER Rl)Nomor 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesarRp.802.000, (delapan ratus dua ribu rupiah) ;Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Pihak Tergugat tidakberupaya secara maksimal menyelesaikan Perselisihan PemutusanHubungan Kerja sesuai Ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan serta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial (PPHI) danPenggugat mempunyai tengara

Mustakim) dengan Pemohon II (Ria Budiarti S,Pd, Binti Surasno) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 21 Juni 2014, di BTN Gria Pesona Rinjani, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Matram, Nusa Tengara Barat.c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewakili wilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;d. Menyatakan harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;e.

Mustakim) dengan Pemohon Il (Ria Budiarti S,Pd, BintiSurasno) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 21 Juni 2014, diBTN Gria Pesona Rinjani, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, KotaMatram, Nusa Tengara Barat.c. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewakili wilayahtempat kediaman Pemohon dan Pemohon Il;d. Menyatakan harta tersebut di atas adalah harta bersama antaraPemohon dengan Termohon;e.

KelurahanPenatoi seluas 33.817 M secara pinjam pakai untuk pembangunan kantorWalikota Bima dan penyediaan lahan pengganti kiranya dapat segeradialokasikan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahanserta aksebilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswaSPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan perjanjian antara PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/ XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah MilikPemerintah Provinsi Nusa Tengara

Putusan Nomor 1639 K/PID.SUS/2017Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11 ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/XI/ 2008 tentang Pinjam Pakai TanahMilik Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Barat tanggal 29 Maret 2008 yangditandatangani oleh Gubernur NTB dan Walikota Bima dan selanjutnyadibuatkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Milik PemerintahProvinsi NTB Nomor 5 Tahun 2008 dan 180/ II/BA5C/XII/2008 tanggal 29Maret 2008 antara Gubernur NTB selaku Pihak Pertama dengan Wali

Sus/2017/PT.Mtr., tanggal 06 Maret 2017, halaman 30 Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram "disebutkan bahwa setelah Majelis Hakimmencermati perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan olehBPKP Perwakilan Nusa Tengara Barat dengan menggunakan metode fofalloss, yang hanya memperhitungkan uang keluar/pembayaran tanah tanpamemberikan penilaian

UndangUndang No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, Perobuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2012 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yangberada di Kabupaten Aceh Tengara

Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukansecara berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa pada tahun 2012 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yangberada di Kabupaten Aceh Tengara

tanggal 11 Oktober 2011,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumatau dengan meyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiridilakukan secara berlanjut, Perouatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2012 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yangberada di Kabupaten Aceh Tengara

508 (limaratus delapan) lembar.Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sahmenurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;Hakim Ketua sidang telah memperlinatkan barang bukti tersebut kepadaTerdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar, pada tahun 2012 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)di Kabupaten Aceh Tengara

perbuatan berlanjut, maka hanyadikenakan satu aturan pidana, jika berbedabedayang dikenakan yang memuatancaman pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah beberapaperbuatan yang sejenis dilakukan dalam jangka waktu yang tidak begitu lamaantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan rangkaian perbuatanperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa : pada tahun 2012 GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) di Kabupaten Aceh Tengara

yang diajukan Terbanding / Penggugat tersebut tidak mampumembuktikan dalil dalil gugatan Terbanding / Penggugat, sehingga dengandemikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa danmengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut seharusnya langsungmemeriksa dan mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut ;Bahwa berdasarkan keseluruhan memori banding tersebut di atas,ParaPembanding, / Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengara

Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar PaniteraPengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Blang Kejren, Kabupaten Aceh Tengara untuk dilakukan pencatatan padasebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;.

MTR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 46 Mataram, Telepon (0370) 631081 Fax (0370) 622372website : www.ptmataram.go.idemail : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.comMATARAM NUSA TENGARA BARAT 83127 COURT CALENDARPerkara Nomor : 58 /PDT/2018/PT.MTRSIDANG HARI / TANGGAL ACARA Senin,16 4 2018 > Membaca dan Mempelajari BerkasKetua Majelis =: Tgl 16 April 2018 s/d Tgl 23 April 2018Hakim Anggota!