Ditemukan 3467 data
SANGGAM C. ARITONANG, SH.
Terdakwa:
1.LEO SANDALAYUK alias LEO
2.BULA'TIBAYAN alias PAPAK LINO
77 — 20
Kanter, SH, dk., asasasas hukum pidana di Indonesiadan penerapannya, 2012, hal 289);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,kejadian pemukulan yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa terjadi dipinggir jalan yang berlamat di di Papa kayu Lembang Buntu Labo, KecamatanSanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Majelis berpendapat jika denganmelihat lokasi kejadian tersebut maka mereka para Terdakwa masih dapatmenghindar dengan mudah (lari) tanpa harus melakukan pemukulan, apalagiadanya
PRADEN KASEP SIMANJUNTAK
Terdakwa:
IRVAN HOODRAT PANE, SH alias IRVAN
140 — 37
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa TerdakwaIrvan Hoodrat Pane, SH Alias Irnvan membenarkan identitasnya sebagaimana yangtertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadarmenyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapatHalaman 67 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plwmengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana inidibacakan.Menurut E.Y Kanter
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Firmansyah
138 — 102
Militer biasanya terdiri atas prajurit atau Serdadu.Bahwa kata Mliliter, berasal dari bahasa Yunani Miles*yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berartiseseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untukmenghadapi tugastugas pertempuran atau peperanganterutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer bahwa Yangdimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatandinas secara sukarela pada angkatan perang
1.BAMBANG SUPARYANTO, SH
2.FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
1.R. BENNY RAHMANSYAH Bin RAHMAN
2.JAHIDIN Bin ABDUL AZIZ
3.KUBRO MILONO Bin ATMAN
4.HIDAYAT WIJI SAPUTRA Bin WITO SUDARSONO
5.AHMAD SEPTHA ANGGIKA Bin NURHASAN
6.IVON ANGGIATAMA Bin SUKADI
7.IBNU FADHILAH Bin KURNIA ROMADHONI
360 — 312
Kanter dan S R Sianturi, AZasazas Hukum PidanaIndonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal.396)Menimbang, bahwa R. Soesilo., dalam bukunya mengatakan :"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapatdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan danpraktek harus memenuhi syaratsyarat :a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.b.
Terbanding/Terdakwa : dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes
144 — 129
PAULUS, SE melakukanverifikasi ke lokasi proyek bersama dengan STEVEN HENDRIK SOLANG, LEIDYGIROT perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Ir.STEVENSON KOLOAY, BONIE KANTER, SST., IREINE POLII, ST., STENLYPOLANDOS, ST., SOLAGRASIA SUMARAUW perwakilan dari Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Minahasa Utara.Bahwa selanjutnya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati MinahasaUtara pada tanggal 18 April 2016 membuat dan menandatangani SuratPermohonan Bantuan DSP Siaga Bencana Banjir dan Longsor
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kanter danS.R. Sianturi dalam bukunya Asasasas Hukum Pidana, Penerbit StoriaGrafika, halaman 339 : karena istilah petindak/pelaku (dader) selaludikaitkan dengan unsur dari suatu tindak pidana.
63 — 30
Kanter, SH dalam bukunya azasazas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya dihalaman 396 penerbitStoria Grafika Jakarta, 2002 dikatakan bahwa yang dimaksud denganperbuatan berlanjut adalah perbuatan berhubungan satu dengan yang lainnyasehingga dipandang sebagaimana perbuatan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kegiatan atau pelarangan, akan tetapiada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakanyang berlanjut dengan ciriciri :1.
120 — 39
Kanter, S.H. dan S.R.
1.BUDIYANINGSIH, SH.
2.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
3.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
5.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YUSPIADIN
782 — 487
Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., AsasAsasHalaman 76 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstHukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHMPTHM, Jakarta,1982, Hal.249):a.
113 — 27
Kanter, S.H. dan S.R.
63 — 12
Kanter, SH. dan S.R.
195 — 95
Kanter, S.H. dan S.R.
38 — 16
Kanter, S.H. dan S.R.
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muhammad Ardial
80 — 38
Kanter, S.H. dan S.R.
41 — 15
bukunyaKUHP serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, beberapaperbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya dapatdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuandan praktek harus memenuhi syaratsyarat :a Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;b Perbuatanperbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;c Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa menurut SIMONS dalam buku AzasazasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya oleh EY KANTER
111 — 33
Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH.,ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DANPENERAPANNYA, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal.167).
57 — 7
(dikutip dari Buku Asasasas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya Karangan E.Y KANTER, SH dan S.RSIANTURI, Tahun 2002 hal 73);Menimbang, bahwa pembantuan menurut pasal 56 (2) KUHPadalah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karenanyaperencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan (HR 14 Januari1924);Menimbang, bahwa Sesuai fakta yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan dari keterangan saksisaksi, saksi Ahlimaupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bersamasamadengan saksi
81 — 10
(dikutip dari Buka Asasasas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya Karangan E.Y KANTER, SH dan S.RSIANTURI, Tahun 2002 hal 73);Menimbang, bahwa pembantuan menurut pasal 56 (2) KUHPadalah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karenanyaperencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan (HR 14 Januari1924);Menimbang, bahwa Sesuai fakta yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan dari keterangan saksisaksi, saksi Ahlimaupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bersamasamadengan saksi
100 — 48
Kanter, SH dalam Asas asasHukumPidana di Indonesia dan Penerapannya , yang disadur kembalioleh S.R. Sianturi, hal 143144, mengatakan ...sesorang yangmelakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, tidakselalu diancam dengan pidana menurut undang undang hukumpidana. Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum perdata,hukum administrasi, hukum agama, tidak diancam dengan pidanadan tidak dapat dipidana.
128 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kanter, S.H., dalam bukunya "Asas Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2012, halaman 113" menjelaskan pada umumnya tempat sesuatutindak pidana adalah tempat di mana tindak pidana itu telahdilakukan oleh petindaknya dan ketika itu pulalah telah sempurna("voltoid") semua unsurunsur dari tindak pidana tersebut;Hoge Raad dalam arrestarrest nya masingmasing pada tanggal 8Januari 1936, Nomor 954 dan tanggal 29 April 1940, Nomor 805telah memutuskan, bahwa yang harus