Ditemukan 354 data
101 — 70
ternyatakemudian putusan a quo membatalkan objek gugatan, padahal Pemilihan UmumKepala Daerah sudah terlanjur terselenggara tanpa menyertakan pasangan calondukungan Penggugat karena digugurkan oleh KPUD setempat dengan alasanKepengurusan Penggugat tidak diakui, maka apabila hal itu terjadi, maka hasilPemilihan Umum Kepala Daerah sangat berpotensi akan digugat keabsahannya kePengadilan ; Bahwa apa bila Putusan Pengadilan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerahternyata mengharuskan dilakukannya pemilihan
ulang, maka dapat dibayangkanseberapa besar kerugian rakyat yang harus menanggung biaya Pemilukada ulang ; Bahwa objek gugatan tersebut juga telah digunakan oleh pihak tertentu untukmelakukan intimidasi kepada kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional di daerah,terutama bagi Anggota Legislatif PPRN yang mendukung Penggugat dengan ancamanPergantian Antar Waktu (PAW) bila mendukung Penggugat ; Bahwa dualisme kepengurusan DPP PPRN seperti sekarang ini telah menjadikansuasana yang tidak kondusif ditengahtengah
107 — 62
dan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :Pasal 2 angka 7 : Tugas Panitia pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul adalaha Membuat tata tertib pemilihan kepala desa78b Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuaipersyaratan pada perda Kab.Gresik No. 12 tahun 2006 tentang pemerintahan desac Menerima pendaftaran calond Meneliti (pemeriksaa administrasi)berkas persyaratan bakal calone Mengajukan (mengusulkan) biaya pemilihan Kepala Desakepada BPD, termasukdiantaranya apabila terjadi pemilihan
ulang Kepala Desa ;f Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD,untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih ;g Dst... s.d. huruf oSedangkan Pasal 7 angka 2 Tata Tertib menyebutkan :a Panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon KepalaDesa yang mendaftar dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitianadministrasi bakal calon kepala desa dilakukan dengan melibatkan/koordinasi denganMuspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan
355 — 209
Bahwa sikap Tergugat Il yang menawarkan kepada peserta Kongres terkaitapakah perhitungan suara dapat dilanjutkan, padahal Tergugat Ilmengetahui dengan benar adanya kelebihan kertas suara yang ada dalamkotak suara sejumlah 160 kertas suara, yang terjadi karena adanya PesertaKongres yang menggunakan Hak Suara lebih dari 1 (satu) kali dan/ atauadanya Anggota Luar Biasa (ALB) yang ikut memilih, seharusnya terhadapkejadian semacam itu sudah menjadi kewajiban Tergugat II untukmengambil sikap melakukan pemilihan
ulang atas Pemilihan Ketua UmumIkatan Notaris Indonesia Periode 20162019, sikap Tergugat Il tersebutjelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan Pasal 12Ayat 8 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia tersebut, danjuga melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 Ayat11,dan karena itu jelas sikap Tergugat II tersebut terbukti telah dilakukandengan cara melawan hukum;Bahwa sikap Tergugat Il yang melanjutkan jalannya Sidang Pleno IIIdengan melakukan perhitungan
241 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi lebih dari US$ 2 miliar setelah penunjukan PemohonKeberatan I sebagai pemenang beauty contest;Pada umumnya, dalam hal pemenang tender tidak bisa memenuhi ketentuanketentuan yang telah disepakati atau diajukan di dalam proposal, PemohonKeberatan II dan Pemohon Keberatan II dapat menghentikan kerjasama danmenunjuk peserta lain yang dapat berkomitmen dan merealisasikan ketentuanketentuan sebagaimana diajukan dalam proposal penawaran pada saat prosespemilihan, atau bahkan mengadakan proses pemilihan
ulang.
berubah menjadi lebih dari US$ 2miliar setelah penunjukan Termohon KasasiI sebagai pemenang Tender/Beauty Contest;Pada umumnya, dalam hal pemenang tendertidak bisa memenuhi ketentuanketentuanyang telah disepakati atau diajukan di dalamproposal, Termohon Kasasi II danTermohon Kasasi HI dapat menghentikankerjasama dan menunjuk peserta lain yangdapat berkomitmen dan merealisasikanketentuanketentuan sebagaimana diajukandalam proposal penawaran pada saat prosespemilihan, atau bahkan mengadakan prosesb)pemilihan
47 — 5
CIPTA SARI dan ALDI PRATAMA, maka pelelangan dinyatakan gagaldan dilaksanakan pemilihan ulang ;2.
CIPTA SARI dan ALDI PRATAMA, makapelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pemilihan ulang ;2.
1.MAIZAL EFENDI
2.TORIAL
Tergugat:
BUPATI KERINCI
271 — 138
Desember 2019, dalam prosespenyelesaian sengketa Pemilinan Kepala Desa ParaPenggugat telah melakukan Upaya keberatan KepadaBapak Camat Bukit Kerman selaku Panitia pemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten terkait dugaan Pelanggaran beserta buktibukti awal yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa Bintang Marak Kecamatan BukitKerman Kabupaten Kerinci dan Calon tertentu dalamProses Pemilihan dan Pemungutan Suara pada PemilihanKepala Desa bintang Marak, namun tidak memperoleh hasiluntuk dilakukan pemilihan
ulang Kepala desa ataumembatalkan Kepala Desa terpilin An.
1.YUNUS PARANDUK
2.EVARIANTI M. SUMULE
3.UREN BIA
4.LEO JUNI
5.RUDI SARANGA
6.MATIUS MALINO
7.MARKUS S. ANGGAI
8.SIMON SALEMPANG
9.ADRI LEMBANG
Tergugat:
1.YAKOBUS PONGSIBIDANG SPd
2.ATTO R.B. MATANDUNG
3.KETUA RUKUN TORAJA CABANG BITUNG
Turut Tergugat:
1.KETUA KERUKUNAN KELUARGA TORAJA SULAWESI UTARA
2.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG I
4.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN ATR KOTA BITUNG
157 — 84
Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN BitBahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi dengan Keluarga KerukunanToraja Bitung sudah terdaftar di Kesbang;Bahwa tukang yang buat bangunan;Bahwa Saksi tidak keberatan dibangun karena milik bersama;Bahwa Tongkonan adalah bangunan yang diukir dengan gambarToraja;Bahwa Saksi keluar dari Kerukunan Keluarga Toraja Cabang Bitung,karena kepengurusan Kerukunan Keluarga cabang Bitung tidakjelas; Tidak pernah rapat dan hanya pengeluaran;Bahwa verifikasi Sirande Palayukan tentang pemilihan
ulang;Saksitidak tahu kepemimpinan habis;Bahwa yang terpilin adalah Jacobus Pongsibidang;Bahwa Jacobus Pongsibidang ikut memilin dan kami yang kalahlangsung keluar;Bahwa tidak ada yang mengundurkan diri hanya pengurus;Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Kerukunan KeluargaToraja cabang Bitung;Bahwa Angaran Dasar Rumah Tangga ada yang berbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kerukunan Keluarga Toraja Bitungditandatangani oleh Pusat;Bahwa fungsi lumbung untuk tempat padi kalau di Toraja kalau di sinihanya
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2584 K/Pid.Sus/2016barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, ataudilakukan Pembatalan Kontrak ;Jadi, di dalam wilayah Sanggahan Banding/Bupatilah terdapat kewenanganabsolut atas pembatalan kontrak yang diangggap tidak sah kalau adamasalah diantara RSUD Lamandau dengan ULPBJ Kabupaten Lamandau.Pendapat saya itu baru sesuai dan tepat untuk tuduhan saudara JaksaPenuntut Umum, sehingga tuduhan dan tuntutan Jaksa tidak salah alamat,dan dalam pasal 27 Ayat 6 juga memuat
MUJIATI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
167 — 79
halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBYadalah telah benar secara prosedur sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 68ayat (1) dan hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;4) Untuk menyatakan Saudari Mujiati (Calon yang tidak terpilih)sebagai calon Kades terpilih, tidak ada regulasi yang mengaturtentang hal tersebut ;5) Terkait tuntutan saudara untuk membuat kebijakan pemilihanulang dapat dijelaskan bahwa pemilihan
ulang tidak ada aturanyang mengaturnya ;Bahwa menurut Penggugat Jawaban atas Surat Keberatan yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengedepankan asas kepastianhukum dan keadilan atas kerugian yang terjadi dan menimpaPenggugat karena tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku dan sebuah mekanisme pemeriksaanyang patut dan layak terhadap faktafakta yang Penggugat ajukansebagai alasan keberatan dengan mendengarkan keterangansaksisaksi dan pihakpihak yang mengetahui langsung keadaanatau
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
129 — 46
Bahwa dalam point 12 Gugatan Penggugatan, dinyatakan bahwa : Padasaat pemilihan ulang terjadi menghitung surat resmi yang masuk para calonkepala desa tidak diundang oleh panitia...... "Perlu kami tegaskan bahwa hasilTabulasi penghitungan suara hasil perhitungan suara ditandatangani oleh SaksiCalon Kepala Desa dan seluruh pasangan calon Kepala Desa.10.
110 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 01 P/KPUD/200813.Bahwa terhadap dalil point no. 15 Pemohon, Termohon menolak dengantegas karena adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sebab di dalamketentuan Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahtidaklah dikenal adanya Pilkada Ulang.Bahwa merupakan suatu hal yang sangat irrasional jika Pemohon memintadiadakan pemilihan ulang karena merujuk pada Pasal 3 ayat (5) huruf bPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 02 tahun 2005 jelas tercerminbahwa permohonan terkait keberatan
(sengketa) pilkada hanyalahpermintaan untuk membatalkan hasil penghitungan yang diumumkan KPUdan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,sehingga permintaan pemohon untuk mengadakan pemilihan ulang disejumlah daerah pemilinan adalah hal yang sangat berlebihan danmelampaui apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh peraturan hukumyang berlaku.Bahwa sebagaimana pula tertuang dalam Pasal 4 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung (PERMA) RI NO. 2 Tahun 2005 menyatakan"dalam hal permohonan
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
119 — 46
hukum terhadap antar desa pilkades di KabupatenSeluma antara Desa satu dengan desa yang lain (Penggugat)terhadap suara tercoblos simetris dinyatakan sah sedangkan diDesa Penggugat dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkanadanya diskriminasi hukum antara desa yang satu dengan desayang lain(Penggugat), Nampak bahwa Tergugat tidakmelakukan penghitungan ulang sebagaimana keberatan suratpermohonan dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugatagar dilakukan penghitungan ulang secara terbuka, obeyketifbukan pemilihan
ulang; rofesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DONI RINALDI, SE alias DONI bin H ABDUL AZIZ
149 — 28
tersebut dikarenakan Terdakwa ingin terpilin menjadi anggotaDPRD Kab Inhu ;Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sovia Warman tersebutnamun saat Terdakwa membuat laporan di BAWASLU Kab Inhu bahwadikenalkan oleh Saudara Andi Hakim yang mana atas laporan Terdakwatersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikan dalam data IdentitasTerdakwa yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPS dapil Inhu alamatTerdakwa dibuat di Peranap sehingga Terdakwa dirugikan dan Terdakwameminta untuk dilakukan Pemilihan
Ulang untuk Dapil Inhu DPRDkabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebut Terdakwamemberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi sovia warman sebesarRp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa secara aturan pemberian uang tersebut tidak dibenarkan, tetapiTerdakwa memberikan uang tersebut tujuanya hanya sebagai uang terimakasin kepada saksi sovia warman selaku Komisioner Bawaslu karena telahmenerima laporan tentang adanya kesalahan alamat Terdakwa yang dicetakdi Papan Pengumuman
288 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka prosespemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali ataudilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalankontrak.Berdasarkan halhal tersebut diatas, secara hukum haruslah ditelititerlebih dahulu :1. Apakah para pelaku usaha yang kalah tender dalam perkara initelah menggunakan Lembaga Sanggah ? jika sudah.2. Apakah juga sudah dilakukan Sanggahan Banding ?
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
257 — 117
karenanya secara prosedural dan substansialditerbitkannya obyek sengketa adalah cacad yuridis sehingga harus dibatalkandan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyeksengketa a quo, serta diperintahkan untuk menerbitkan keputusan tata usahanegara yang sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum pada angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pemilihan
ulang KepalaDesa serentak khusus di TPS Desa Kota Bangun II, sebagai berikut: Bahwa dalam persidangan a quo terbukti terdapat di TPS Desa Kotabangun terdapat 1.747 Jumlah Pemilih, diantaranya yang menggunakan hakpilin ada 1.464 suara, kerta suara yang dinyatakan batal 358 suara sementaraPenggugat mendapatkan 391 suara dan calon terpilin sebanyak 544 suara; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turaji dan Nur Syamsi yang tidakdapat menggunakan hak suaranya karena tidak dipanggil namun masuk dalamDPT
H. MADI. HM.
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG PASIR
Intervensi:
ARUN, S.IP.
174 — 117
Bahwa, untuk menghindari kerugian materil yang akan timbul akibat tetapdilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 1 Desember 2019,berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Nomor: 512/KEP.004Pan.Pilkades/Ds.TP/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TanjungPasir Yang Berhak Dipilih, tertanggal 23 Oktober 2019, yang mana apabilaSurat Keputusan tersebut diputus untuk dibatalkan nantinya, maka, harusdilakukan Pemilihan
Ulang Kepala Desa yang tentunya membutuhkananggaran biaya yang sangat besar;.
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.RANDA RAHDINATA bin KHAIRUDIN
2.MASNUR bin ABU BAKAR alm
117 — 24
dinaikkanlebih tinggi dari Caleg tersebut dikarenakan saksi ingin terpilin menjadianggota DPRD Kab Inhu ;Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi SOVIAWARMAN tersebut namun saat saksi membuat laporan di BAWASLUKab Inhu bahwa dikenalkan oleh Saudara Andi Hakim yang mana ataslaporan saksi tersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikandalam data Identitas saksi yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPSdapil Inhu alamat saksi dibuat di Peranap sehingga saksi dirugikandan saksi meminta untuk dilakukan Pemilihan
Ulang untuk Dapil InhuDPRD kabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebutsaksi memberikan uang ucapan terima kasihn kepada Saksi SoviaWarman sebesar Rp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa sesuai aturan tidak dibenarkan, tetapi saksimemberikan uang tersebut tujuanya hanya sebagai uang terima kasihHalaman 41 dari 98 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rgtkepada Saksi Sovia Warman selaku Komisioner Bawaslu karena telahmenerima laporan tentang adanya kesalahan alamat saksi
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. RIDWAN alias IWAN bin ABDUL AZIZ
106 — 91
Andi Hakim yang mana ataslaporan saksi tersebut ingin PSU di Dapil karena merasa dirugikandalam data Identitas saksi yang ditempel oleh Pihak KPU di sekitar TPSdapil Inhu alamat saksi dibuat di Peranap sehingga saksi dirugikandan saksi meminta untuk dilakukan Pemilihan Ulang untuk Dapil InhuDPRD kabupaten Inhu yang mana atas diterimanya laporan tersebutsaksi memberikan uang ucapan terima kasin kepada Saksi SoviaWarman sebesar Rp 29. 000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa sesuai aturan tidak
BUDI SUPRIYANTO
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
116 — 47
ARTAHNAN SAIDI, MM laporan dari 3 kwartir ranting mengatakan timformatur tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga itu menjadi dasar bagimereka untuk memberikan surat permohonan pembatalan pemilihan ulang;Bahwa kedepan akan dilakukan revisi karena ada beberapa Pasal dalamAD/ART Pramuka menyebutkan bahwa MAPICAB itu hanya melakukankegiatan, Pasal 53 Majelis yang memberikan bimbingan, memfasilitasipenyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan danberkesinambungan dan juga di ayat 2
55 — 55
kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikanapakah terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu; Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangansebagaimana yang terurai di atas, bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala DesaSukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tulungagung No.1871 Tahun 1998 tentangPengangkatan Kepala Desa Sukowidodo, selanjutnya pada tahun 2006 masajabatan Kepala Desa Sukowidodo berakhir, lalu dilakukan pemilihan
ulang danterdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa Sukowidodo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tulungagung No.188.45/263/012/2007 tentang PengangkatanKepala Desa Sukowidodo dan terdakwa saat ini masih menjabat sebagai KepalaDesa Sukowidodo sampai dengan bulan Pebruari 2013 dan mempunyai tugasdan tanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkanPeraturan Bupati Tulungagung No.1 Tahun 2007, No.8 Tahun 2008, No.7 Tahun2009 dan No.3 Tahun 2010, yaitu dalam pengelolaan ADD dibentuk