Ditemukan 381 data
130 — 60
Fotocopy Informasi Dan Telaan Staf dari Kepala Seksi Sengketa, KonflikDan Perkara Pertanahan kepada Bapak Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanah Datar tanggal Januari 2008, perihal : PermasalahanPermohonan atas nama Hj.
MATIUS PALULUN TANDILILING
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
YOHANIS PATANAN
301 — 120
Toraja Utara,Propinsi Sulawesi Selatan;Bahwa terkait keberatan Penggugat pada tanggal 29 November 2019telah dibahas dan mendapat telaan berupa rekomendasi dari DPRDToraja Utara pada tanggal 29 Desember 2019 dan telah puladirekomendasikan oleh DPRD Toraja Utara (Vide; rekomendasiNomor DPRD/170.140/001/2020) yang disampaikan kepada BupatiToraja Utara agar dilakukan penundaan pelantikan terhadap CalonKepala Lembang terpilih pada Lembang Sadan Pebulian, Kec.Sadan, Kab.
Terbanding/Penggugat I : Tn. BUDHI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana
Terbanding/Penggugat II : Tn. BUDHI SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat II : Bupati Rembang
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
159 — 561
permohonan pengajuan Hak Pengelolaan tanahreklamasi pelabuhan umum di Kecamatan Sluke, KabupatenRembang.Bahwa atas permohonan Hak Pengelolaan dari PemerintahKabupaten Rembang telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakanpemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah yang tertuang dalamHalaman 61 Putusan Nomor 123/Pdt/2021/PT SMGRisalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.476/TPT.33.17/X1I/2011tanggal 14 November 2011 dan Risalah Pengolah DataNo.476A/RPD.33.17/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dengandiperoleh hasil telaan
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
179 — 87
Pat.G/2020/PN Jap10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopi sesuai asli Surat Asisten Bidang Administrasi Umum SetdaKabupaten Jayapura Nomor : 005/0422/SET tanggal 26 Februari 2020,perihal undangan, diberi tanda TT.IV4;Fotocopi sesuai asli Surat Asisten Bidang Administrasi Umum SetdaKabupaten Jayapura Nomor : 591/0422/SET tanggal 26 Februari 2020,perihal undangan, diberi tanda TT.IV5;Fotokopi sesuai asli lampiran keputusan Bupati JayapuraPeta bidangTanah, diberi tanda TT.IV6;Fotokopi sesuai asli Telaan
142 — 62
Msi, pada pokoknya menerangkandipersidangan sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa .Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabag Anggaran adalahMembantu Kepala Biro Keuangan dalam administrasi pengelolaananggaran, Membuat konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) yang akanditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Melihat dan menganalisisketersediaan dana yang ada di anggaran kas, Membuat telaan konsepsuratsurat untuk dinaikkan ke Kepala Biro Keuangan.Bahwa
Melakukan Telaan terhadap produkproduk hukum daerah.d. Membuat kajian dan Pertimbanganpertimbangan hukum terhadapprodukproduk hukum daerah.e. Menghimpun rancangan Peraturan Daerah untuk di sampaikan keDPRD untuk dilakukan pembahasan.f. Menyiapkan bahanbahan penyusunan produkproduk daerah.g.
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretariat DPRD 2.01.04.2 BELANJA PUBLIK2.01.04.1.2 BELANJA 4.802.500.000,00 14243ADMINISTRASIUMUM2.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / 3.378.500.000,00 1Personalia2.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan 375.000.000,00Pengobatan2.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek 375.000.000,00Up2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan 2.983.500.000,00Sumber Daya Manusia(SDM)2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan 120.000.000,00Pelatihan dan KursusKeterampilan2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan 771.000.000,00Raperda Pengkajiandan Telaan
04Sekretariat DPRD 2.01.04.2 BELANJA PUBLIK2.01.04.1.2 BELANJA 4.802.500.000,00 14243ADMINISTRASIUMUM2.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / 3.378.500.000,00 1Personalia2.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan 375.000.000,00Pengobatan2.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek = 375.000.000,00Up2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan 2.983.500.000,00Sumber Daya Manusia(SDM)2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan 120.000.000,00Pelatinan dan KursusKeterampilan2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan 771.000.000,00Raperda Pengkajiandan Telaan
No. 2116 K/Pid.Sus/2011 3.378.500.000,00375.000.000,00 142431302.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek Up 375.000.000,00 2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan Sumber Daya 2.983.500.000,00Manusia (SDM) 2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus = 120.000.000,00Keterampilan2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan Raperda Pengkajian 771.000.000,00dan Telaan Perda2.01.04.1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 1.392.500.000,002.01.04.1.1.05.09.2 Biaya Kegiatan Pelaksanaan Tugas 700.000.000,00Pimpinan
73 — 21
Mikro Nagari tersebut di langsung di transferdari Kas Daerah ke Rekening POKJA Kredit Mikro Nagari yang telahdibentuk pada masingmasing Kelurahan.Bahwa cara pengucuran dana KMN kepada masingmasing Kelurahanadalah dengan cara POKJA melengkapi administrasi sesuai denganketentuan yang ada selanjutnya diajukan ke Kantor Pemberdayaanmasyarakat kota Padang Panjang kemudian Kantor Pemberdayaanmasyarakat kota Padang Panjang melakukan Verifikasi dan apabilatelah dinyatakan lengkap selanjutnya dengan membuat telaan
Daftar Kegiatan dan Daftar Penerima bantuan.selanjutnya POKJA mengajukan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakatkota Padang Panjang kemudian Kantor Pemberdayaan masyarakat kotaPadang Panjang melakukan Verifikasi dan apabila telah dinyatakanHalaman94 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdglengkap selanjutnya dengan membuat telaan staff diteruskan KeWalikota Padang Panjang melalui DP2KAD, setelah dilakukan Verifikasikembali oleh DP2KAD kemudian dimintakan persetujuan WalikotaPadang Panjang untuk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRA. NURLING, M.PD. BIN MUH. ARSYAD Diwakili Oleh : KORNELIS BAUNSELE SH MH
91 — 55
Drs.ANDI MUSAKKIR, MM tidak pernah menanyakan kepadaTerdakwa apakah daftar nama tersebut telah diverifikasiatau tidak dan karena Terdakwa tidak mempunyai tupoksiuntuk memberikan telaan (arahan dari bawahan) makaTerdakwa tidak memberitahu Drs.
97 — 31
Bengkulu T.A 2007.1 (Satu) berkas copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 0452/0519/B.VI/KIMP/07, tanggal 10 Mei 2007, tentang Laporan KonsolidasiBulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Dana APBN danAPBD T.A 2007.1 (Satu) lembar asli surat telaan staf PPTK Kegiatan Pembangunanjembatan gantung Muara Kota Bengkulu, kepada Pengguna anggarantertanggal 07 Agustus 2007.2O136.37.38.39.40.41.42.43.44.65.3 (tiga) lembar asli Surat Sekretariat Daerah An.
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
269 — 153
diterbitkan olehTergugat tersebut sangatsangat merugikan penggugat; Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut,Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenangwenang,karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tidakdidasari pada prosedur hukum yang substansif sebagaimana ketentuanperaturan peraturan perundangundangan dan asasasas umumPemerintahan yang baik, bahkan penerbitan objek sengketa a quo secaratergesagesa tanpa melakukan suatu kajian dan telaan
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ABDURRAHMAN, S.P.,M.Si.
190 — 132
memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara terdakwa iniadalah berdasarkan permintaan dari pihak penyidik Tipikor Sat ReskrimPolres Konawe; Bahwa keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang tertuang dalam BeritaAcara Pemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini sudah benarsemua; Keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini boleh dijadikan sebagaiketerangan Ahli dalam persidangan ini; Terkait dengan perkara terdakwa ini ahli telaan
82 — 39
Yalinus.Bahwa telaan staf tersebut yang pada pokoknya menyatakan :mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulanketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagaipelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupaDokumen kKontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara padatanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatanEspose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasidengan tim tehnis belum pernah dilakukan.Bahwa surat tersebut diterima oleh
130 — 62
ANDI MUSAKKIR, MMtidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah daftar namatersebut telah diverifikasi atau tidak dan karena Terdakwa tidakmempunyai tupoksi untuk memberikan telaan (arahan dari bawahan)maka Terdakwa tidak memberitahu Drs. ANDI MUSAKKIR, MMkalau daftar nama tersebut tidak diverifikasi sebelumnya;Bahwa pada kantor Dikpora ada bagian pendataan tapi Kepala Dinastidak pernah memerintahkan Kasub.
Pembanding/Tergugat II : HAJI ABDULLAH Alias DULLAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat III : Hj. NADIRAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat IV : RAHMATIA Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat V : H. A. MARDAN TADDA Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat VI : ASMAN ABDULLAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat VII : MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.H Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : NUR SALIM Bin NAIM T
Terbanding/Penggugat II : SOSE RASAKO
Terbanding/Penggugat III : SULE B Bin MULE
Terbanding/Penggugat IV : BRANTAS
Terbanding/Penggugat V : SAMPE CARI
Terbanding/Penggugat VI : WINARTO
Terbanding/Penggugat VII : RUSLI
Terbanding/Penggugat VIII : HASRUL Alias IRFAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA BUKIT HARAPAN
88 — 47
memoribandingnya atas keterangan saksi lahaping dan Yusri Sangat subjektif dan justrutidak sesuai apa yang disampikan oleh saksi saat didalam persidangansebelumnya;Bahwa terhadap alasan Keberatan Keempat dari Para Pembanding semula paraTergugat menyangkut mengenai Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan NegeriBelopa Keliru dalam Menilai Bukti Surat Para Terbanding berupa Fotokopi Petawilayah Desa Bukit Harapan dan Fotokopi Peta Tata Areal Desa Toddopulidengan Bukti surat para pembanding berupa pata telaan
59 — 16
Drs.ANDI MUSAKKIR, MM tidak pernah menanyakan kepadaTerdakwa apakah daftar nama tersebut telah diverifikasiatau tidak dan karena Terdakwa tidak mempunyai tupoksiuntuk memberikan telaan (arahan dari bawahan) makaTerdakwa tidak memberitahu Drs.
106 — 41
Yalinus.Bahwa telaan staf tersebut yang pada pokoknya menyatakan :mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulanketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagaipelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupaDokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara padatanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan49Espose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasidengan tim tehnis belum pernah dilakukan.Bahwa surat tersebut diterima oleh
64 — 8
Foto copy telaan Kantor Pertanahan Kab.Sidrap, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LII.IIl 2 ;3. Foto copy surat rekomendasi nomor 524.22/1741/0805, Dinas PeternakanDan Perikanan Kabupaten Sidrap tertanggal 5 Desember 2005, foto copymana telah di cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILII 3 ;4. Foto copy Lampiran Surat keputusan Bupati Sidrap tentang izin lokasi tahun2006, foto copy mana telah di cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILIIl 5.
BUDHI FITRIADI, S.H., M.H.
Terdakwa:
AZEMAN Bin H MAHARAN
527 — 470
Telaan Status Kawasan Hutan Hasil olah TKP yang dikeluarkanoleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinangtanggal 16 Maret 2020 beserta lampiran petanya;7.
73 — 23
Mentawai sebanyaktiga kali yaitu :e Telaan staf I tanggal 8 OKtober 2009 tentang Penyaluran DAK tahun 2009Tahap 1e Telaan staf II tanggal 1 Desember 2009 tentang Penyaluran DAK PendidikanTahun 2009 Tahap 2e Telaan staf HI tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyaluran DAK PendidikanTahun 2009 Tahap 3e Bahwa yang punya inisiatif untuk mengumpulkan para kepala sekolah penerimaDAK dan melaksanakan pengadaan meubelair diserahkan kepada PPTK daribeberapa kepala sekolah sendiri atas perintah Plt.
134 — 73
URBANUSBELLA yang diwujudkan dalam perintah kepada Terdakwa selaku PenggunaAnggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan karena perintah tersebut,maka dalam pengajuan telaan Staf oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaranterkait permintaan Tambahan Uang Persediaan tertanggal 27 Februari 2013disetujui oleh Bupati Alor demikian pula oleh Bendahara Umum Daerah Drs.URBANUS BELLA dengan mudahnya mengeluarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal04