Ditemukan 3979 data
117 — 17
Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
102 — 57
. : PDM 125/GIANY/11/2019 tanggal 29Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMADLUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kesatu Primair melangar Pasal 376 KUHP;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI AliasARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
39 — 5
diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
474 — 442
computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
149 — 71
Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
124 — 49
Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
153 — 94
HakGuna Bangunan atas nama Penggugat adalah salah bentuk cacat hukumadministratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudketentuan pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, selain itu tindakanTergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketain litis juga melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 19 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria, pasal 3 huruf (a) Jo pasal 4 ayat (1) PPNo. 24 Tahun 1997 serta telah melangar
sekaligus telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan AzasAkuntabilitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugatdan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Pokokpokok dalil bantahan Pihak Tergugat: 1.1 Bahwa terbitnya kedua Sertipikat objek sengketa in litis (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIlINT1, TIIINT3) tidak melangar
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
74 — 26
TBKtidaknya pohon yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya sudah tidak dapatdinikmati lagi hasilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau kedua melangar Pasal 170Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 406
82 — 7
Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada orang lain yangkarena salahnya melangar hukum ( onrechtmatigdaad ) membuat kerugian pada orangitu. Secara acontrario bahwa seseorang tidak berhak untuk menggugat orang lainkalau secara hukum siPenggugat tidak ada dirugikan. Dalam hal ini Tergugat Imenjual tanah miliknya sendiri.
103 — 7
akibatnya Rizal merasa dirugikan karena tidak diterima sebagai siswa padaSMA Negeri Enrekang;41Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan berbentuk Dakwaan Kombinasi yakni :Dakwaan Pertama :Primair : Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair : Melangar
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
72 — 43
keterangannyaseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat dan saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonanPemohon,Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohonyang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secarahukum karena melangar
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
63 — 7
PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
82 — 55
. ; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, maka adanya suatuperbuatan melangar hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berkut :a. Adanya suatu perbuatan ;b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum ;c. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;d. Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;e.
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
194 — 122
dalam hal ini Termohon tidak pernahsekalipun menyalahgunakan keweanangan yang ada padanya untukkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Termohon:
MUHAMMAD HABIBI
248 — 146
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalahinformasi yang dikecualikan 5Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor WilayahHal.26 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/K1/2018/PTUN.PLKBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor776/6.62200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal PermohonanInformasi Publik ;7.
30 — 6
urine terdakwa danterdakwa II berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine para terdakwa adalahpositif mengandung metampetamina termasuk Narkotika Golongan Nomor Urut 61Daftar Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa para terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika Golongan bukantanaman jenis shabu bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanyang disusun secara alternatif yaitu kesatu melangar
1.I NYOMAN HENDRA OKTAFRIADI,SH.
2.Tioriska Sinaga
3.Meirita Pakpahan, SH.
Terdakwa:
Agus Tiandi Alias Agus Bin Tajuin
25 — 16
apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam SuratDakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslan memenuhiseluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan disusun secara kombinasi alternative subsidairitas, yaitumelanggar : KesatuPrimair;Melangar
91 — 23
mengakui adanyauang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri tetapijumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan dalam dakwaan, oleh karena itupembelaan terdakwa ini patutlah dikesampingkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Terbanding/Penggugat I : Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
Terbanding/Penggugat II : Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
Terbanding/Penggugat III : Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
Terbanding/Penggugat IV : Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
Terbanding/Penggugat V : Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Turut Terbanding/Tergugat II : Asep Suryadi
Turut Terbanding/Tergugat III : Soleman
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
155 — 99
Syaratsyarat yang harus dipenuhi yakni:1)2)3)Lokasi harus tertutup di dalam bangunan dengan standard industri,tidak dipinggir jalan raya yang melangar hak pengguna fasilitasumum;Menggunakan alat industri Sesuai peruntukkannya.