Ditemukan 3979 data
127 — 51
pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang hanyamementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntunganpribadinya tanopa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh akantindakannya tersebut adalah merupakan pencerminan dariketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadapnafsu kebendaan/materi semata dimana Terdawa kurang bersyukuratas rezeki berupa gaji yang telah diterimanya setiap bulan,sehingga masih berkeinginan untuk mencari tambahan penghasilanlagi walaupun dilakukan dengan caracara yang melangar
1.SUMARNI
2.SANTOSO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Purwosari nugerah
Turut Tergugat:
1.Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo
934 — 491
Bahwa lelang tersebut jelas melangar Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal44 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:(1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir.(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakan pihakyang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yangdimilikinya.6.
90 — 33
Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
471 — 158
pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
53 — 15
Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
257 — 204
langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
66 — 22
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
34 — 24
; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
86 — 24
terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
164 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah salah menerapkan atau melangar hukum karenamemberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketamerek;Il. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Factitanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) +Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum,karena samasama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek"Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;Ill.
108 — 50
Muhammad Arya Mukti Azzuhri bin Tergugatdan Aina Nazwa binti Tergugat tidak mau diantar ke tempat tinggalTergugat di Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang,Kabupaten Kotawaringin Timur atas kemauan anak sendiri untuk ikutPenggugat sebagai Ibu kandung; Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pengugat tidak pernahmelanggar adat, mendidik anakanak dengan baik misalnya mengantarsekolah, mendatangkan guru mengaji pada prinsipnya Penggugat dapatmenjadi orang tua yang baik; Bahwa Penggugat tidak pernah melangar
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
55 — 42
tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apayang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdata;Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidakSiasia (i/lusoir) di Kemudian hari Karena adanya itikad tidak baik dariPara Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara iniberlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara A quo memerintahkan kepada Para Tergugatuntuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melangar
95 — 21
Dengan ditutupnya akses jalan tersebuttelah menimbulkan kerugian besar bagi para Tergugat;6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (tanpahalaman) sangat tidak mendasar dan mengadaada, sehingga sangat beralasanuntuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampaiTerguat V yang mengusai dan mengusahai tanah terperkara adalah merupakanperbuatan melangar hukum adalah tidak mendasar dan sangat mengadamengada.Bahwa
111 — 44
Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
194 — 142
PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
58 — 14
berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
170 — 58
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
476 — 317
Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan