Bahwa saksi menyatakan menerima surat dari Menpan yangisinya perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS paling lambat tanggal 30 April 2019 ; Bahwa saksi menyatakan tanggal SK. Pemberhentian TidakDengan Hormat yaitu 29 April 2019 ; Bahwa saksi menyatakan masih ada surat lain selain Menpanyaitu.

Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat dari Menpan yang isinyaperihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari PNS paling lambat tanggal 30 April 2019; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu surat dari Menteri DalamNegeri; Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 3 Mei 2019; Bahwa saksi menyatakan hadir saat penyerahan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16 orang; Bahwa saksi menyatakan penyerahan SK.

Dari isinya, diketahui bahwaterbitnya SKB 3 Menteri serta Surat Edaran MENPAN&RB. tersebutmerupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara, yang bunyi pasalnya telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa data namanama Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah dijatuhi NukumanHalaman 77 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.

2019berupa Pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran disiplinyang sama yang sebelumnya Penggugat juga sudah dijatuhihukuman pidana dan hukuman administrasi /hukuman disiplin PNSatas perbuatan korupsi yang dilakukan Penggugat saat menjabat diBPMDPPT atas penandatangan SPJ Fiktif SPPD pada mataanggaran tahun 2009 ;14.Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selalumelaksanakan tugas dengan baik dan selanjutnya penggugatmengetahui telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri,MenPan

Maka dari itu penerbitan objek sengketa atau hukuman displinhanya bersandarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB)Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor: 182/6597/sj,Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negerisipil yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungandengan jabatan cacat hukum

pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang HAMyang mengatakan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurasi, ha beragama, hakuntuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, danpersamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atasdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa yang didasari olehSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan

diKabupaten Tobasa adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertamamenjadi Pegawai Honor, ljazah Pendidikan terakhir, BuktibuktiPembayaran Honor, Daftar Absensi sejak diangkat menjadi honor sampaipemberkasan.Bahwa Dinas Pendidikan ikut didalam pemeriksaan dan penelitian berkasterhadap tenaga Honorer yang ikut dalam seleksi CPNS kategori 2.Bahwa cara yang dilakukan Dinas Pendidikan didalam pemeriksaan danpenelitian berkas bagi tenaga Honorer yang ikut seleksi kategori 2 adalahdengan mempedomani Surat edaran Menpan

RepublikIndonesia Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang PendataanTenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tanggal16 Mei 2612 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.Bahwa pendataan Tenaga honorer di Kabupaten Tobasa untuk ikut seleksiCPNS kategori 2 dilakukan pada bulan Juni 2010 berdasarkan SuratEdaran Menpan

kategori 2 hanyamenyetujui saja.Bahwa saksi diperintahkan Bupati untuk melakukan pemeriksaan berkasberkas honorer kategori 2 yang ikut Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ).Bahwa sejak awal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS )honorer kategori 2 saksi dilibatkan untuk memeriksa dan penelitian berkasberkas honorer kategori 2 tersebut.Bahwa pendataan berkasberkas tenaga honorer kategori 2 untuk ikut tesCalon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dilakukan pada bulan Juni 2010berdasarkan Surat Edaran Menpan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman Uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau didaerah terpenil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipunmempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan tersebut diatasPengadilan berpendapat bahwa, Daftar Nilai TKD hasil CPNS Kabupaten Samosir TahunAnggaran 2014 untuk Jabatan Analisis Materi Sidang dan Jabatan PengadministrasianUmum yang disampaikan oleh Menpan

RB (vide bukti P= T9) dihubungkan denganfakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan maka surat KemenPAN RB Nomor :B/425/M.PANRB/01/2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil seleksiooCPNSD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014, tertanggal 27 Januari 2015 ( BuktiT14 ) adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menpan RB No : 17 Tahun2014, khususnya angka romawi II, huruf F, angka 5, huruf a, huruf c, huruf d point angka1, karena : e = Nilai TKD yang dikeluarkan/disampaikan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman Uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik48dari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutan59berkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

No. 304 K/Pdt/2007Bahwa surat tersebut ditujukan kepada : (1) lou Presiden RI di Jakarta,(2) Bapak Menko Polkam RI di Jakarta dan (3) Bapak Menpan RI di Jakarta,serta tembusannya disampaikan kepada : (1) Ketua DPRMPR RI di Jakarta,(2) Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, (3) Panglima TNI di Jakarta, (4)Sekretaris Negara RI di Jakarta, (5) Sekretaris Militer Presiden di Jakarta, (6)Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta, (7) Kepala Kejaksaan Agung diJakarta, (8) Menteri Hukum dan Perundangundangan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

sekarang belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

Tahun 2009 bahwa Guru adalahharus Pangkat dan Golongan Ill/a, Pendidikan harus S.1, sertifikasi pendidikdan adanya induksi, jika itu Semua sudah lengkap secara ketentuanPeraturan sudah sah; Bahwa Pegawai Honorer dalam ketentuan PP No. 48 Tahun 2005 itusejak 1 Januari 2005 sudah menjadi dasar untuk proses pengangkatannya,kemudian ketentuan yang mengatur didalam proses Penetapan Nipnyaadalah dalam Perka BKN No. 9 Tahun 2012, mempunyai pendidikan yangpada waktu ia pendataan sesuai dengan Surat Edaran Menpan

pensiunlahyang akan menyampaikan bahwasannya ada pensiun, jika dulu memangsetiap kantor itu akan mencetak nominatif daftar pensiun, itu. akandisampaikan kepada PPK, sekarang karena kemajuan teknologi melaluiSAPK itulah pemberitahuannya kepada masingmasing Instansi; Bahwa sesuai Perka BKN No. 9 Tahun 2012 untuk honorer angka VItentang Pengangkatan tenaga honorer dalam poin b adalah tentangpersyaratan, dari persyaratan itu Semuanya menjadi dasar untuk Penetapan,kunci keduanya adalah formasi dari Menpan

JBI.Tahun, dan JF Utama adalah 65 Tahun, kemudian ada Undangundang lain,untuk guru dan dosen adalah Undangundang No. 14 Tahun 2005bahwasannya semua guru pensiunnya usia 60 Tahun dan Dosen bisasampai 70 Tahun; Bahwa Guru sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 adalah 60 Tahun; Bahwa dalam Penetapan Formasi Menpan adalah dalam rangkamengisi Jabatan, makanya disebutkan mengisi Jabatan Guru tetapi belumsah sebagai Guru karena pengangkatan Jabatan Fungsional Guru sesuaidengan ketentuan Permenpan No. 16 Tahun

1 angka 9, Pasal8, dan Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 TentangGuru Dan Dosen, yang intinya menyatakan Guru wajib memiliki ijazah sarjana atauprogram diploma empat, sehingga untuk mengisi formasi jabatan Guru haruslahmemiliki ijazah sarjana atau program diploma empat sebagai syarat kualifikasiakademik;Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Tergugat II dalam persidangan jugamenyatakan pendidikan yang pada waktu pendataan Tenaga Honorer K1 dan K2sesuai dengan Surat Edaran Menpan

No. 05 Tahun 2010 tentang pendataan TenagaHonorer Ki dan K2 sebagai dasar Database awal Pengangkatan CPNS dariHonorer, namun setelah Majelis Hakim mencermati Surat Edaran Menpan No. 05Tahun 2010 dikaitkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil sebagai dasar untuk pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 sebagai CPNS,terdapat pengecualian kualifikasi pendidikan untuk formasi Jabatan Guru dalampersyaratan administrasinya

Dengan membandingkan dengan pendapat ahli Sudirman (KonsultasAudit Kerugian Negara/Independen), audit kerugian Negara yangdilakukan BPKP Kalimantan Selatan dalam perkara Terdakwa, sangattidak benar, karena halhal sebagai berikut :Laporan hasil audit, tidak menyebutkan bahwa audit dilakukansesuai dengan Standard Audit, hal ini bertentangan denganPeraturan MENPAN No.

PER/05/M.PAN/03/2008, tanggal 31Maret 2008, tentang Standard Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP), kKnususnya pada angka 7200 (4);Audit, hanya didasarkan pada data yang ada di pihak Penyidik,tidak dari data pihak lainnya kompeten dan relevant; hal inibertentangan dengan Peraturan MENPAN tersebut di atas,khususnya pada angka 6210;Dalam melakukan audit, BPKP tidak melakukan pengujianbukti/klarifikasi dengan auditi (Terdakwa), hal mana bertentangandengan Peraturan MENPAN tersebut khususnya

pada angka6220;Dalam melaksanakan audit, BPKP tidak melakukan pembicaraanakhir dengan auditi (Terdakwa), hal mana bertentangan denganPeraturan MENPAN tersebut khususnya pada angka 7400;Auditi (Terdakwa) tidak memperoleh Laporan Hasil Audit BPKP,hal mana bertentangan dengan Peraturan MENPAN tersebut,khususnya pada angka 7500;5.

PER/05/M.PAN/03/2008, tanggal 31Maret 2008, tentang Standard Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP), kKnususnya pada angka 7200 (4);e Audit, hanya didasarkan pada data yang ada di pihak Penyidik,tidak dari data pihak lainnya kompeten dan relevant; hal inibertentangan dengan Peraturan MENPAN tersebut di atas,khususnya pada angka 6210;e Dalam melakukan audit, BPKP tidak melakukan pengujianbukti/klarifikasi dengan auditi (Terdakwa), hal mana bertentangandengan Peraturan MENPAN tersebut khususnya

pada angka6220;e Dalam melaksanakan audit, BPKP tidak melakukan pembicaraanakhir dengan auditi (Terdakwa), hal mana bertentangan denganPeraturan MENPAN tersebut khususnya pada angka 7400;halaman 180 dari 226 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PTBJMe Auditi (Terdakwa) tidak memperoleh Laporan Hasil Audit BPKP,hal mana bertentangan dengan Peraturan MENPAN tersebut,khususnya pada angka 7500;Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa audit BPKP Kalimantan Selatanterhadap kemungkinan kerugian Negara

belum diangkat menjadi PNS;Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompusejak tahun 2005 sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan berkasberkas yang dilampirkan pada saatpendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnyaditeruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKNlewat pengumuman;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik48dari Menpan

yang termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk TidakMemenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutanberkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernahmengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;59Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah SuratEdaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orangtenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNSdari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan

Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 tentang pendataan tenagahonorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, pada Poin 2,menjelaskan tenaga honorer dimaksud terdiri dariTenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapandan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) dengan kriteriaDiangkat oleh pejabat yang berwenang ;Bekerja di instansi pemerintah ;Masa kerja minimal 1 Tahun per 31 Desember 2005 dan sampaisaat ini masih bekerja secara terusmenerus

diKabupaten Tobasa adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertamamenjadi Pegawai Honor, ljazah Pendidikan terakhir, BuktibuktiPembayaran Honor, Daftar Absensi sejak diangkat menjadi honor sampaipemberkasan.Bahwa Dinas Pendidikan ikut didalam pemeriksaan dan penelitian berkasterhadap tenaga Honorer yang ikut dalam seleksi CPNS kategori 2.Bahwa cara yang dilakukan Dinas Pendidikan didalam pemeriksaan danpenelitian berkas bagi tenaga Honorer yang ikut seleksi kategori 2 adalahdengan mempedomani Surat edaran Menpan

RepublikIndonesia Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang PendataanTenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tanggal16 Mei 2612 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.Bahwa pendataan Tenaga honorer di Kabupaten Tobasa untuk ikut seleksiCPNS kategori 2 dilakukan pada bulan Juni 2010 berdasarkan SuratEdaran Menpan

kategori 2 hanyamenyetujui saja.Bahwa saksi diperintahkan Bupati untuk melakukan pemeriksaan berkasberkas honorer kategori 2 yang ikut Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ).Bahwa sejak awal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS )honorer kategori 2 saksi dilibatkan untuk memeriksa dan penelitian berkasberkas honorer kategori 2 tersebut.Bahwa pendataan berkasberkas tenaga honorer kategori 2 untuk ikut tesCalon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dilakukan pada bulan Juni 2010berdasarkan Surat Edaran Menpan

Wiryanti bahwa iabenarbenar dapat memasukkan CPNS dengan mengatakan lagi /bu iniada lowongan untuk PNS dengan jatah sembilan orang, karena ada yangmengundurkan diri sehingga tinggal mengumpulkan berkas saja danlangsung diterima tanpa tes namun dengan syarat membayar uang sejumlahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak diterimamaka uang akan dikembalikan utuh tanpa dipotong sepersenpun sayamempunyai bapak yang bertanggungjawab secara penuh yang berada diJakarta dibagian MENPAN

Wiryanti bahwa iabenarbenar dapat memasukkan CPNS dengan mengatakanlagi lbu ini ada lowongan untuk PNS dengan jatah sembilanorang, karena ada yang mengundurkan diri sehingga tinggalmengumpulkan berkas saja dan langsung diterima tanpa tesnamun dengan syarat membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidakditerima maka uang akan dikembalikan utuh tanpa dipotongsepersenpun saya mempunyai bapak yang bertanggungjavebsecara penuh yang berada di Jakarta dibagian MENPAN

Nomor 300 K/TUN/2016administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal iniMenteri Pertahanan R.1;Bahwa putusan pengadilan tidak serta merta bisa dilakukan oleh Tergugatkarena harus sesuai prosedur pengangkatan CPNS yang diusulkan instansiPemda Provinsi Papua;Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah Provinsi Papuasebagai Tergugat Kedua selaku instansi yang menerima Penggugatsebagai CPNS dan mempunyai formasi tahun anggaran 2009 berdasarkanpersetujuan penetapan formasi dari Menpan

Penetapan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta oleh Menkumham RI,sebagai satusatunya Lapas untuk mewakili Lapas/Rutan(Kemenkumham) seluruh Indonesia untuk dinilai oleh TimReformasi Birokrasi Tingkat Nasional (Menpan, Ombudsman, danBPKP) untuk tahun pada tanggal 24 sd 26 Juni 2013, berdasarkanSurat Tugas Nomor ST/189/SPPD/PPKRB/06/2013 (bukti P16)dengan nilai Wemuaskan. Sesuai Berita Acara Hasil Penilaiansementara kinerja Pembina/Penanggung Jawab Lapas NarkotikaKlas Il A Jakarta (bukti P17);f.

tiga) tahun;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Penggugat dipanggil oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk menerimapetunjuk sekaligus penetapan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, satusatunya mewakili Lapas & Rutan Indonesia dari unit Eselon DirektoratJenderal Pemasyarakatan untuk dinilai oleh Tim Reformasi BirokrasiTingkat Nasional dalam rangka penilaian pelayanan publik tingkatKementerian;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Tim Reformasi Birokrasi TingkatNasional yang terdiri Menpan

(lihat Bukti P17) danterhadap hasil yang dicapai Lapas Narkotika Klas II A, tersebut WakilMenteri Hukum dan HAM (Denny Indrayana) melalui akun twitternyamemuji keberhasilan Lapas Narkotika Klas Il A Jakarta dengan berita:alhamdullilah Penilaian dari Team Menpan di Lapas kami cukupmenggembirakan dengan nilai melebihi target kami.