mengajukanpermohonan kembali HGU dalam bentuk surat 1 kali, bukan dalam bentukpermohonan karena jika mengajukan permohonan harus melalui bagian loketdengan menyerahkan berkas dengan melengkapi syaratsyarat yang tersebutdiatas, berkas diserahkan ke loket melalui aplikasi Computerisasi KantorPertanahan dan akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) danSurat Perintah Stop (SPS), penerimaan berkas akan diterima dengan STTDdan akan stop jalan setelah pemohon membayar surat perintah stop melaluibank,nomor simponi

Bank Nergara Indonesia(Persero) Tok (DPLK BNI) Nomor 021/DLK/PKS/2018 tanggal15 Mei 2018;Bukti T3.b : Fotocopy Formulir Pencairan Dana BNI Simponi;Bukti T3.c :Fotocopy Surat PT. Igasar No. 0034/KRE/DIRUTIGSSP/01.2021tanggal 27 Januari 2021, perihal Permintaan Surat Keterangan;Bukti T3.d : Fotocopy SuratDana Pensiun Lembaga Keuangan PT.

Igasar, siapa yangpegang buku saksi tidak tahu;Bahwa dana atas nama Nadia dan Dewi Mayasari yang belum dicairkanadalah dana simponi, dananya masih ada di BNI, sewaktuwaktu bisa diambilapabila ada surat pemberhentian;Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana DPLK karyawan Igasar, Saksitidak tahu setoran dari karyawan, yang saksi tahu yang disetor oleh PT.

Igasar0089/PJJ/DIRUTIGSSP/02.2019 tanggal 04 Maret 2019yang preminya dibayarkanoleh perusahaan sebesar Rp. 25,12 % dan oleh karyawan sebesar 5 %;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3.b tentang Formulir Pencairan DanaBNI Simponi, bukti T3.c :Fotocopy Surat PT. Igasar No. 0034/KRE/DIRUTIGSSP/01.2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal Permintaan Surat Keterangan, buktiT3.d tentangSuratDana Pensiun Lembaga Keuangan PT.

.; Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi PNBP untuk membuat dan mencetak Biling untukpembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK untukmendapatkan bukti setor PSDH dan DR selanjutnya bukti setor diUpload ke SI PNBP selanjutnya dokumen SKSHHK KB dapatditerbitkan.

36 PP No.15 tahun 2016 tentangPNBP); Bahwa alasan Jasa VTS tersebut harus dibayarkan oleh pihak AgenKapal yaitu karena sudah diatur didalam PP No.15 tahun 2016 tentangPNBP tersebut;Bahwa prosedur dalam melakukan pembayaran jasa VTS yangdimaksud yaitu awalnya pengguna jasa/ agen kapal meminta notatagihan VTS dengan 5 lembar rangkap warna dari Kantor VTS center,lalu nota tersebut dibawa ke Loket PNBP KSOP Khusus Batam untukmeminta Kode Billing, lalu petugas Loket PNBP menginput data kedalam Sistem Simponi

Billing sesuai dengan Nota tagihan sehinggadikeluarkan kode billing dari Sistem Simponi, kemudian PenggunaJasa menyetorkan uang sejumlah tagihan ke Bank sesuai denganKode Billing; Bahwa setelah uang disetorkan di Bank, Pengguna Jasa kembali lagike Loket PNBP KSOP Khusus Batam dengan membawa bukti setordari Bank, kemudia pihak KSOP Khusus Batam melakukanpengecekan melalui sistem Simponi Billing, setelah sesuai dan satussudah bayar, kemudian petugas Loket PNBP memberi cap lunas dantanda tangan pada

PelnasPacific Ferry Lines baru diketahui pada bulan November 2018 yaitukarena didalam pembukuan PNBP di KSOP Khusus Batam yangdicatat hanya data yang telah melakukan pembayaran;Halaman 80 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN BtmBahwa dari sistem Simponi Billing juga tidak bisa melakukanpengecekan terhadap yang belum dibayar, karena untuk Kode Billingyang tidak dilakukan pembayaran maka Kode Billing tersebut akankadaluarsa dalam 7 hari sejak dikeluarkan;Bahwa Saksi baru mengetahui tunggakan tersebut

Fotokopi Penggunaan Penghasilan Termohon untuk tabungan pension di BNI(BNI Simponi), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukupdan dinazegelen, (bukti T.27);28. Fotokopi percakapan elektronik dari Pemohon dengan adik Termohon, alat buktitersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (buktiT.28);Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan.

Oleh karena pembayaranpencairan Jaminan adalah merupakan seluruh penerimaanNegara/Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan,maka penyetorannya dilakukan oleh Tergugat III melalui Sistem InformasiPNBP Online (SIMPONI) Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.

./1;Foto copy, Buku Tabungan Simponi milik karyawan Call Center sebagaisalah satu contoh bahwa Koperasi Infomedia Nusantara sebagai TurutTergugat sudah memberikan hakhak pekerja (tali asih) untuk pekerjayang sudah bekerja lebih dari satu tahun masa kerja, yang selanjutnyadiberi tanda TT.I2;Foto copy, Surat Penghapusan Data Keuangan Koperasi InfomediaNusantara di bawah tahun 2010.

Newyi Mining Indonesia;

Tambun Bungai Indonesia;

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Ahli menjelaskan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilikkayu adalah melakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimanadimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyiPelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atastanah/IPK/IPPKH sesuai mekanisme SIMPONI;Bahwa Ahli menjelaskan

RATNA KUSUMA, dahulu bertempat tinggal diJalan Simponi Mas IV/3 B.7 RT 09/08 PegangsaanDua Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekarang tidakdiketahui lagi;Rr.

Namun terkait dengan perseroan CV.Karyati, TERGUGAT tidak memiliki hak apapun karena keberadaannya di luarperseroan CV Karyati, sehingga perbuatannya dalam mendapatkan BuktiSurat P6 sampai dengan P65 dan P70 sampai dengan P78 dariaplikasi SIMPONI PNBP dengan menggunakan Username serta menjebolpassword CV.Karyati adalah illegal karena telah melanggar ketentuanPasal 30 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu setiapHal. 60 dari 110 hal.

Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.RtuSelain itu saya juga prihatin dengan pandangan Para PenasihatHukum Penggugat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak memiliki hak apapun atas CV KARYATI karena keberadaannyadiluar perseroan CV KARYATI sehingga perbuatannya dalammendapatkan bukti Surat P6 sampai dengan P65 dan bukti Surat P70sampai dengan P78 dari aplikasi SIMPONI PNBP dengan menggunakanusername serta menjeboil password CV KARYATI adalah Illegal karenatelah melanggar

MOHAMAD SURYANA ARISANDI bin MOHAMAD TOYIB SAMAN,Beralamat di Jalan Simponi No 15 Rt. 02/Rw. 03 Kelurahan Turangga KecamatanLengkong Kota Bandung ;13.Bp. MOHAMAD TOYIB SAMAN, SH (suami Hj.

., Simponi Halawa, S.H. dan Melizaro Harefa,S.H., Advokat dari Kantor Advokat THP LAW OFFICE yang berkantor di JalanDiponegoro No. 363 Sifalaete, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus09 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGunungsitoli pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Reg.

Tempat tinggal : Jalan Simponi Rindu Arkuki Kabupaten ManokwariProvinsi Papua Barat;7. Agama : Kristen Protestan;8. Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengantanggal 19 Mei 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Mei2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;4.

Berkat Cahaya Timber ;(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Dari Aplikasi Sistem InformasiPNBP Online (SIMPONI) a.n. PT. Berkat CahayaTimber ; (fotokopi Ssesuai dengan aslinya);Bukti Penerimaan Negara Penerimaan NegaraBukan Pajak a.n Wajib Bayar PT.

Berkat Cahaya Timber; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Dari Aplikasi Sistem InformasiPNBP Online (SIMPONI) a.n. PT. Berkat CahayaTimber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti Penerimaan Negara Penerimaan NegaraBukan Pajak a.n Wajib Bayar PT. Berkat CahayaTimber Tanggal 29 Juli 2016 ; (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 96 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUNJKT37. Bukti T ILINTV 21a:38. Bukti T ILINTV 21b:39.

(Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W30.E.PK.01.05.101388Tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BalaiPemasyarakatan Klas II Jayapura (Fotokopi dari Fotokopi);: Petikan Keputusan Guberur Kepala Daerah Tingkat II Irian Jaya Nomor :SK.813.31341 Tanggal 4 Mei 1998 (Fotokopi dari Fotokopi): Bukti pembuatan tagihan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat JenderalAnggaran Sistem Informasi PNBP Onlinr (Simponi

Perawakannya tidak terlalu tinggi, kulit sawo matang; Bahwa adapun semua barang termasuk kosmetik disimpan di rumahkontrakan di Jalan Simponi Rindu Belakang Toko Berdikari karena kiosterdakwa di Pasar bukan bangunan permanen tapi hanya bongkar pasangsehingga tidak mungkin di Simpan di kios di Pasar Sanggeng; Bahwa adapun peran Terdakwa lakukan di lapak/kios kosmetik di PasarSanggeng antara lain terkait pemesanan barang.

IPK/IPPKH danPemegang hak atas tanah melaksanakan cruising Inventarisasitegakan, membuat rencana penebangan, memperkerjakan tenagateknis sesuai kompetensinya, membuat LHP atas kayu bulat yangditebang, membayar iuran kehutanan PSDH dan DR dan PNTsesuai mekanisme simponi. Kayu bulat dilakukan pengukuran danpengujian dan dicatat sebagai LHP yang dilakukan oleh tenagateknis sesuai kompetensinya dan. Bahwa dasar Ketentuan yang menyatakan Kayu bulat yang diangkut,Legalatau Sah.

IPK/IPPKH danPemegang hak atas tanah melaksanakan cruising Inventarisasitegakan, membuat rencana penebangan, memperkerjakan tenagateknis sesuai kompetensinya, membuat LHP atas kayu bulat yangditebang, membayar iuran kehutanan PSDH dan DR dan PNTHalaman 24 dari 48 Putusan Nomor 123/Pid.SusLH/2019/PN Ksnsesuai mekanisme simponi. Kayu bulat dilakukan pengukuran danpengujian dan dicatat sebagai LHP yang dilakukan oleh tenagateknis sesuai kompetensinya dan.

tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi SumberDaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan, tertanggal 12 Agustus 2016;Fotokopi sesuai print out Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.19/PHPLSET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian NilaiTegakan, Ganti Rugi Tegakan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan Melalui Simponi

September2014, beserta beberapa lampirannya;Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/MenlhkSetjen/2015, tentang Izin Pemanfaatan Kayu,tertanggal 24 November 2015;Fotokopi sesuai print out Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.19/PHPLSET/2015, tentang Petunjuk Teknis Pembayaran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian NilaiTegakan, Ganti Rugi Tegakan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan melalui Simponi