pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawarantersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanadimaksud pada ayat (1).3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham Klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1(satu) kali.Dalam hal ini, PPJB Saham 03 September 2019 dibuat tanpamengindahkan ketentuan sebagaimana diatur secara jelas dan rinci dalam UUPT

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUPT 40/2007, Pasal 7 Akta Pendirian 14/2014, dan Akta Risalah Rapat 52/2019.Dengan demikian, menjadi terang dan tidak terbantahkan lagi bahwasanyaPPJB Saham 03 September 2019 yang menjadi Objek Perkara Gugatan a quogagal untuk memenuhi salah satu syarat objektif sahnya suatu perikatan, yakniPPJB Saham 03 September 2019 tersebut faktanya terdapat unsur sebab yangterlarang, maka menimbulkan akibat hukum terhadap PPJB Saham 03Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUPT 40/2007, Pasal 7 Akta Pendirian 14/2014, serta Akta Risalah Rapat 52/2019(berimplikasi PPJB Saham 03 September 2019 batal demi hukum / dianggaptidak pernah ada), dan;iii.

;Bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepatpada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanyawanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntutpembatalan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata;Bahwa Pengikatan jual beli saham sebelum dilaksanakan peralihansaham secara notarial dimana perjanjian jual beli saham antara parapihak adalah sah berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yangmembuatnya;Bahwa berdasarkan pasal 56 UUPT

kepada Moi Lang pada PT KNN Konstruksi Indonesia,namun belum terlaksana karena belum dilakukan pembayaran oleh TergugatMoi Lang;Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Padt.G/2020/PN BtmMenimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Ramon Nofrial,SH.MHyang berpendapat bahwa Pengikatan jual beli saham sebelum dilaksanakanperalihan saham secara notarial dimana perjanjian jual beli saham antara parapihak adalah sah berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yangmembuatnya berdasarkan pasal 56 UUPT

Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat Pihak Ketiga (TergugatVil s.d Tergugat XIX) tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo.Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadi kewenangan Direksi mewakili perseroanbaik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga untuk menggugatPihak Ketiga (Tergugat VII s.d Tergugat XIX) tersebut bukan menjadiHal 23 dari 85 hal.

Karena gugatan a quo merupakan akibatdari itikad tidak baik dari Tergugat Il, sehingga menurut UUPT no. 40 tahun2007 pasal 97 ayat (3) maka semua ganti rugi sehubungan dengan gugatan aquo harus ditanggung Tergugat Il, secara pribadi. Pasal 97 ayat (3) disalinsebagai berikut :"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugianPerseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya.

Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pribadi Direksi PT.Blue Bird Taxi ;d Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak ketiga, karenasebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT kewenanganuntuk mengajukan gugatan oleh pemegang saham atas namaperseroan adalah terbatas hanya kepada Direksi perseroan dantidak termasuk pihak ketiga ;e. Para Penggugat mengajukan gugatan perihal penggurusan dankepemilikan harta kekayaan PT.

Blue Bird Taxi sebagai Tergugat karenasebagaimana ketentuan Pasal 98 UUPT No. 40 Tahun 2007 perseroan PT.

Blue Bird Taxi telahmengundang seluruh pemegang saham secara sah dan patut menurut hukumsebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 82ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa ternyata dalam RUPS tahunan tanggal 7 Juni 2013tersebut seluruh pemegang saham yang hadir menyetujui dengan suara bulat(100%) laporan pertanggungjawaban Direksi PT.

Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) UUPT, Pemohon mengajukankepada Pengadilan Negeri Batam agar menunjuk dan mengangkat :Lotty Siagian, S.H., beralamat di Jalan Delman Elok II/2, Tanah Kusir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Likuidator, diberikan hak dankewajiban untuk mengurus, melakukan perbuatan, tindakan untukmenyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaranbeserta likuidasi harta PT.

TS ROS dan/atau UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Termohon 1 telah menanggapi setiap dan seluruh undangan yangdiberikan oleh Pemohon baik yang Pemohon langsung layangkanataupun melalui Kuasa Hukumnya (vide SomasiSomasi), dalam bentukmenghadiri agenda pertemuan yang disertai dengan memberikanlaporanlaporan yang diperlukan untuk itu.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS dan/atau UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Termohon 1 telah memberikan setiap dan seluruh laporan kegiatan PT.TS ROS kepada Termohon 2, sehingga Termohon 1 telah menjalankantugas, pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya ;Bahwa sepengetahuan Termohon 2, bahwa Termohon 1. telahmenanggapi setiap dan seluruh undangan yang diberikan olehPemohon baik yang Pemohon langsung layangkan ataupun melaluiKuasa Hukumnya (vide SomasiSomasi), dalam bentuk menghadiriagenda

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Bahwa Penggugat kurang tepat memahami kedudukan Surat PenerimaanPemberitahuan Nomor : AHUAH.01.030099458 tanggal 16 November 2016perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Mempawah Permai Lestari (selanjutnya disebut objek sengketa), karenaapabila merujuk Pasal 21 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan:Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)cukup diberitahukan kepada Menteri;Ketentuan

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTkeperdataan, hal ini diatur pada Pasal 61 ayat (1) UUPT yang menyatakan*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan komisans;. Bahwa perlu diketahui perubahan direksi dan komisaris yang diputuskandalam RUPS LB PT.

Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016sepenuhnya wewenang RUPS LB sebagai organ tertinggi bukan menjadiwewenang dari Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yangmenyatakan (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";Selanjutnya juga diatur mengenai berlakunya perubahan direksi yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT yang menyatakan :(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian

Bahwa dalil pada surat gugatan angka romawi IV angka 22 halman 910, hal inimemperlihatkan ketidakmengertian Penggugat karena apa yan diatur padaPasal 51 dan 52 UUPT tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, namunhanya mengatur mengenai hak seseorang atas kepemilikan saham pada suatuperseroan terbatas sehingga sudah sepatutnya diabaikan;.

puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 %(tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan hak suara atauIV.lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah selurunh sahamdengan hak suara;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) UndangUndang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataskemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon padaTermohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138ayat (3) huruf (a) UndangUndang No.40 Tahun 2007 (UUPT

Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara;TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMERIKSAANTERHADAP PERSEROAN.Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas,mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanadalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, sesuaiyang diberikan dan dijamin oleh UndangUndang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatur dan terbaca didalampasalpasal dibawah ini;1.2.3.Pasal 138 UUPT

ayat (1) berbunyi :Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaanbahwa :Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga; atauAnggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi :Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengajukan permohonan secara

tertulis beserta alasannya kePengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan;Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh :Hal. 3 dari 44 hal.

Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukansetelah Pemohon terlebin dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikandata atau keterangan tersebut;5. Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka PermohonanPemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. (Termohon)adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatasyang berlaku;V.

Direksi juga berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1 UUPT). Dan dalam hal anggota Direksi terdirilebin dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT);.

Subekti kepada Muliadi &Partners adalah sah dan mengikat sesuai dengan UUPT, karena yangbersangkutan bertindak mewakili Terlawan berdasarkan Surat KuasaDireksi yang dilengkapi dengan hak substitusi yang memberikan hak dankewenangan untuk menguasakan kuasa yang diterima dari DireksiTerlawan kepada pihak yang ditunjuk ic.

Muliadi & Partners;Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 103 UUPT yangmenyebutkan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (Satu)orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk danatas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimanadiuraikan dalam surat kuasa. Oleh karenya, sepanjang Teddy M.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), Pengertian Direksi adalah: Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Direksi juga berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan (Pasal 98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggarandasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).d. Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan, pada hal 53 bagian f poin d, telah memberikan petunjuk bahwadalam hal perwakilan bagi pihakpihak yang bersengketa (perdata) diHal. 30 dari 56 hal.

:Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan DirekturPenggugat yang lain, karena sibuknya Tergugat NV pada saat itu,Tergugat IM melakukan kelalaian, yaitu lalai menarik PerjanjianPengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 dan SuratPernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan SuratPernyataan tersebut tetap tersimpan di Tergugat I;Catatan: Tulisan tebal dari Pemohon Kasasi sebagai penegasanMenunjuk 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

Untuk lebihjelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi Pasal 102 Ayat (4)UUPT sebagai berikut :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bolehperbuatan hukum tersebut beritikad baikBerdasarkan uraian di atas jelas sekali terobukti bahwa PPJB SHGBNomor 42 telah dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, tidak dapat merugikan Pemohon Kasasi sebagai pihakketiga yang beritikad baik.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa jika perbuatan

Termohon Kasasi IV sebagai Wakil Termohon Kasasi menandatangani PPJB SHGB Nomor 42 tanpa persetujuan Komisaristelah merugikan Termohon Kasasi , maka berdasarkan Pasal 88 Ayat (2)UUPT, Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik tidakboleh dirugikan. oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian di atas,Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolakgugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Hal. 35 dari 42 hal.

sesuai SHGB Nomor 42 merupakaninisiatif Termohon Kasasi IV dan merupakan kelalaiannya selakudireksi, maka kelalaian yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi IVmerupakan pelanggaran terhadap Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2)UUPT yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaPerseroanSetiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai

UUPTmelalui Pasal 85 ayat (8) telah memberikan jalan keluarnya yaitudengan melakukan gugatan kepada kepada Termohon Kasasi IV diPengadilan Negeri dan sama sekali bukan dengan menggugatPemohon Kasasi dan selanjutnya menyatakan bahwa PemohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa jika perobuatan Termohon Kasasi NV sebagai Wakil Termohon Kasasi telah merugikan Termohon Kasasi , maka berdasarkan Pasal 85 Ayat (3)UUPT

No.1698 K/Pdt/2012ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menegaskan :"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)";2 Direksi dalam melakukan pengurusan, harus melakukannya untuk kepentinganperseroan dan bukan kepentingan pribadinya.

(Pasal 97 ayat 2 UUPT);Menimbang faktafakta tersebut di atas, maka Direksi Termohon saat inidapatlah dipandang telah gagal dalam melakukan kegiatan pengurusanperseroan dengan derajat pengurusan yang tinggi (fiduciary) sebagaimana yangmenjadi kewajibannya.

KewajibanDireksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanmerupakan kewajiban yang bersifat wajib berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT.

Pasal 21 ayat (4) UU PT mengatur bahwa perubahananggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UUPT dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Sesuaidengan Pasal angka (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,diatur bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuatakta otentik;Berdasarkan Pasal 1868 jo.

No.1698 K/Pdt/2012Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PT, Anggaran Dasar Perseroanmerupakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Perseroan selain UUPT.

(Penggugat sudah menempuh gugatan perdata vide gugatan Penggugatdi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 255/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel).Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang berbunyi : Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan waejar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.Bahwa berdasarkan UUPT pada pasal 21 ayat (2) huruf d,

Selanjutnya Penambahan modal dalam perseroan(Tergugat Il Intervensi) wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia (Tergugat) untuk dicatat dalam daftar Perseroan.Tindakan dari Tergugat untuk memberikan persetujuan dan menerbitkanObyek Gugatan merupakan perintah UUPT dalam rangka administrasidan tertib dalam penyelenggaraan negara dan administrasi pencatatanbadan hukum khususnya Perseroan Terbatas;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas dengan ini Tergugat Il Intervensimohon kepada

Golden Bird Metrotersebut, dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPTdan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai denganketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 10 ayat 2 Anggaran DasarPerseroan, maka RUPS Tahunan tanggal 12 Mei 2015 tersebut adalah telahmemenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah serta berhak untuk mengambilkeputusankeputusan yang sah dan mengikat PT. Golden Bird Metro danseluruh pemegang saham dari PT.

(fotokopi dari fotokopi);Undangundang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun2007,UUPT Pasal 41 ayat (1). (fotokopi dari fotokopi);UUPT Pasal 61 ayat (1), yang berbunyi : Setiap pemegangsaham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris. (fotokopi dari fotokopi);Undangundang Perseroan Terbatas no. 40 Tahun2007,Pasal 70 ayat(1).

(fotokopi dari fotokopi);UUPT Pasal 78 ayat (2). (fotokopi dari fotokopi);UUPT Pasal 99 ayat (1) b. (fotokopi dari fotokopi);Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Golden Bird Metro Nomor 12 tanggal 6 September2013, dihadapan Haji Teddy Anwar, SH, SpN.(fotokopi sesuaidengan aslinya);Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham TahunanPT Golden Bird Metro No. 11 tanggal 12 Mei 2015,dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.

Artinyatransaksi tersebut oleh Perseroan tidak diakui keberadaannya.Pasal 66 UUPT :(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya :a.

Bahwa, berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta Perjanjian KerjasamaNo. : 07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar syarat subjektifdan objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Akta PerjanjianKerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, halhalsehubungan dengan Akta No. 07 tanggal 18 April 2009 tersebut danmenjadi beban dan tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT (VidePasal 92 dan Pasal 97 UUPT).Pasal 92 UUPT :(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan

Pasal 97 UUPT:(2) Pengurusan wajib dilaksanaan setiap anggota Direksi denganitikad baik dan penuh tanggung jawab.(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2)."33.Bahwa dalam hukum Koprorasi/Perusahaan dikenal prinsip Piercing theCorporate Veil, yaitu batas tanggung jawab perusahaan bisa ditembusdan menjadi tanggung jawab pribadi dari

Bahwa dalildalil Penggugat pada posita 32 halaman 8 dalam Gugatannya yangmenyatakan "bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta PerjanjianKerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar syaratsubjektif dan objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Aktas PerjanjianKerjasama NO.o7 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, halhal sehubungandengan Akta No.07 tanggal 18 April 2009 tersebut dan menjadi beban dantanggung jawab pribadi dari TERGUGAT (vide Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT

Bdgdari syarat sah perjanjian, maka selain Akta Perjanjian Kerjasama No, : 07tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, halhal sehubungan dengan Akta No. 07tanggal 18 April 2009 tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pribadidari TERGUGAT (Vide Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT).Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalilgugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa, benar Tegugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT.Cipaganti Citra Graha dan Alm

Bahwa tindakan pengakhiran Perjanjian Sewa Aset 20 Februari 2014 yangdilakukan oleh Direksi TERGUGAT adalah sebagai bentuk pelaksanaan Pasal1 ayat (5) UUPT dan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar TERGUGAT.Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip bunyi pasal 1 ayat (5)UUPT dan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar TERGUGAT sebagaiberikut:Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 637/PDT/2020/PT.BDG.Pasal 1 ayat (5) UUPT berbunyi:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung

Addendum PerjanjianSewa 08 Mei 2017 telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UUPT dan Pasal 11ayat (4) dan (5) serta Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar TERGUGAT. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIANURAIAN DI ATAS,TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BAHWAPENGAKHIRAN PERJANJIAN SEWA ASET 20 FEBRUARI 2014 JO.ADDENDUM PERJANJIAN SEWA 08 MEI 2017 TELAH SESUAIDENGAN PASAL 1 AYAT (5) UUPT DAN PASAL 11 AYAT (4) DAN (5)SERTA PASAL 3 AYAT (1) ANGGARAN DASAR TERGUGAT.

Pasal 1 ayat (5) UUPT danPasal 11 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar TERGUGAT. Oleh karena sudahterbukti tindakan TERGUGAT mengakhiri Perjanjian Sewa Aset sesualdengan Perjanjian Sewa Aset 20 Februari 2014 Jo. Addendum PerjanjianSewa 08 Mei 2017 maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,maka dalil PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh TERGUGAT sudah terbantahkan..

Pasal 1 ayat (5) UUPT dan Pasal 11 ayat (4)dan (5) serta Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar TERGUGAT. Karena unsurmelawan hukumnya sudah tidak terpenuhi, TERGUGAT tidak akanmenguraikan unsurunsur lainnya.4.

Pasal 1 ayat (5) UUPT dan Pasal 11 ayat (4) dan(5) serta Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar TERGUGAT. Oleh karena telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, makaPENGGUGAT tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepadaTERGUGAT..

SURYA PERDANA MANDIRI dan AktaNotaris No. 05 tanggal 18 September 2017, yang dibuat oleh AdeHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.Yulianty, SH.Mkn adalah sah dan berkekuatan hukum (vide: Pasal 79ayat (1) UUPT);5. Bahwa selain itu, Para Penggugat telah menerima uang dari Tergugat IIlebih dari nilai saham yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada ParaTergugat dan diduga kuat Penggugat telah melakukan penggelapanuang pajak dan perusahaan PT.

SURYA PERDANA MANDIRI dan Akta Notaris No. 05tanggal 18 September 2017, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mknadalah sah dan berkekuatan hukum (vide: Pasal 79 ayat (1) UUPT), hal inijuga telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam gugatannyapada halaman 3 poin 9;Bahwa Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III menolak dan membantahdengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, poin 11, poin 12dan poin 13 karena dalil tersebut tidak benar dan diduga kuat mengandungunsur tipu muslihat,

Surya Perdana Mandiri yang telah dilaksanakansecara sah dan korum serta berkekuatan hukum (vide: Pasal 79 ayat (1)Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.16.17.18.19.UUPT), sehingga tidak ada permasalahan lagi dengan Hasil RUPSLB PT.Surya Perdana Mandiri tersebut;Bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill menolak dan membantahsecara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 12 yangpada pokoknya mengatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasisebagaimana yang telah

SURYA PERDANA MANDIRI (vide: Pasal 79 ayat (1) UUPT);Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat khususnya Penggugat yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk heid) kepadaPara Tergugat, dan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanPenggugat tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat II selaku Direktur PT.Surya Perdana Mandiri;Bahwa selain itu, diduga kuat bahwa gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat ini merupakan suatu modus atau alasan dari Para Penggugatkhususnya Penggugat

CITRA BAHARI PERMAIdengan PERTAMINA;Bahwa Merujuk pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas(UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan dalam suatu Perseroan Terbatas wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Dalam RUPS tahunan tersebut, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sekurangkurangnya sebagai berikut (lihat Pasal 66ayat 2 UUPT):a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun

Pasal 79 ayat(1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahuluidengan pemanggilan RUPS, di mana padaPasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPStahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya terhadapperseroan;.

yang semestinya Penggugat juga menarik SRIMULYANTI sebagai pihak yang turut di gugat.Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada point 5, karena secaranyatanya perseroan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada point 6, karena secaranyatanya sejak perseoran didirikan pihak Direktur Utama dan Komisaristidak pernah mengundang atau mengadakan rapat umum pemegang saham(RUPS) sesuai Pasal 78 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

Il, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihakdalam perkara a quo padahal hubungan hukum yang terjadi hanyaantara PT Maestro Wisatama Indonesia Indonesia (PemohonKasasi) dengan Miki Travel (Hongkong) Limited (Termohon Kasasi)dan bukan dengan Tergugat Il, Tergugat Ill selaku direkturPemohon Kasasi dan Tergugat IV selaku Komisaris PemohonKasasi;Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) danPasal 14 ayat (1) Jo. ayat (8) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) yang secara tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan BadanHukum Perseroan;Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:(1)..

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelahPerseroan menjadi badan hukum;Konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14ayat (1) jo ayat (3) UUPT tersebut di atas adalah setelah perseroanterbatas mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman makadetik itupula perseroan terbatas tersebut menyandang hak dankewajiban selaku subjek hukum dengan kata lain segala hubunganhukum yang dibuat oleh perseroan terbatas tersebut dengan

No.941 kK/Pdt/20142007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan BadanHukum Perseroan;Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:(1)..

Adapun kedudukanPemohon Kasasi, dan Tergugat Ill selaku direksi hanya bertindaksebagai kuasa atau perwakilan menurut hukum untuk bertindakuntuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (wettelijkevertegenwoordig) atau legal mandatory (legal representative)berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UUPT sedangkan TergugatIV hanya bertindak selaku komisaris yang hanya berwenangmelakukan pengawasan perseroan;Menteri Kehakiman Republik Indonersia berdasasrkan SuratKeputusan Menteri Kehakiman Nomor C28773.

(UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruhpara pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal24 Mei 2012 bertempat di Kantcr PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib,sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan NegeriCibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;2.

BIKA JAYAFOOD TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASANDENGAN ITIKAD BAIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWABSEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 92 UUPT jo. PASAL 97 UU PT DAN PASAL 108 UU PT jo. PASAL 114 UU PT,bahkan TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYAFOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT.

Penjelasan Pasal 94 ayat (7) dan ayat (8) UUPT yang dikutip tersebut di atas, maka KEPUTUSAN RUPS LBTERTANGGAL 24 MEI 2012 yang didalamnya memutuskanmenerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandradari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direkturbaru PT.

Bahwa merujuk pada fakta PT Bika Jaya Foodmerupakan badan hukum perseroan maka segala sesuatutindakan PT Bika Jaya Food sesuai dengan UndangUndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut dengan UUPT);4.

Bahwa pada faktanya,UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas tidak melarangseseorang yang memiliki saham di satu perseroan untukmendirikan perusahaaan lain dan sebaliknya memiliki sahamdiperusahaan lain,hal ini menunjukkan pemahaman Pelawanyang gagal paham terhadap UUPT.2.

Mitra Dagang Asia telah mengundang pemegang sahandan Tergugat selaku direktur Utama, untuk hadir pada Senin 16 Desember2019 dengan agenda : Pertanggung jawaban Direktur Utama atas dana Investasi/ Kerja sama diMalaysia; Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan, Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroandan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dariRUPS, oleh karena itu Perseroan

Kelalaian atau kesalahan Tergugat tidak memiliki alasan pembenar, karenanyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT sehingga PerbuatanTergugat harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, karena telah terbukti :a. kerugian perseroan yang disebabkan karena belum di kembalikannya danainvestasi kerjasama dengan Koperasi Komuniti Selatan Berhad/ SouthernCommunity Cooperative Limited, sedangkan seluruh dokumendokumenkerjasama tersebut berada pada penguasaan Tergugat sesuai TandaTerima tertanggal

Sebagaimana telah diuraikan dalam angka10 (sepuluh) gugatan aquo, perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat tidak memiliki alasan pembenar, karena nyatanyata tidak sesuaidengan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidakdapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT apabila dapatmembuktikan:a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untukkepentingan dan sesuai dengan

Perseroanyang disahkan dalam RUPS tertanggal 08 Januari 2020; Belum di kembalikannya dana investasi kerjasama dengan Koperasi KomunitiSelatan Berhad/ Southern Community Cooperative Limited sebesar Rp.622.200.000, (dikonversi ke rupiah sesuai Kurs saat Laporan Keuangan disahkan RM 1 = Rp. 3309,5), Dan menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab atas kerugian dan pengembalian dana tersebut kepada Perseroansecara tunai dan seketika kepada PT.MITRA DAGANG ASIA;Yang mana sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) UUPT

Dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secaraHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor.39/Pat.G/2020/PN Btm12.13.14.15.pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalammenjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat 3 UUPT);Bahwa demi menjamin tanggung jawab atas kerugian dan pengembalian danatersebut kepada Perseroan, sebagaimana akan kami tuangkan dalampermohonan tersendiri, maka sepatutnya dinyatakan sah dan berharga sitajaminan yang diletakkan atas Sebidang Tanah

demikian Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dansecara tegas menolak putusan Judex Facti dalam perkara a quosepanjang pertimbangan hukum dan amar putusan Pokok Perkara DalamKonvensi, karena pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factipada Pokok Perkara Dalam Konvensi dimaksud adalah salah menerapkanhukum dan melanggar hukum yang berlaku, melanggar hukumpembuktian dan lalai serta tidak cukup dalam memberikan pertimbanganhukumnya ; Bahwa dalam memori kasasi Para Pemohon Kasasi ini yang dimaksud :@ UUPT

KLI seperti dikutip tersebut di atas, yang salah diterapkanoleh Judex Facti dalam memutus perkara a quo sangat jelasmerupakan ketentuan yang mengatur tentang korum dan tatacarapengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Biasa yang keputusannya tidak mengubah/merubahANGGARAN DASAR Perseroan, misalnya untuk RUPS tahunan,dapat dipahami secara jelas dari adanya frasa kalimat dalamPasal 73 ayat (1) UUPT No. 1/1995 yang menyatakan"....kecuali undangundang ini atau Anggaran Dasar menentukan

KLI adalah Pasal 75 UUPT. No. 1/1995 dan pasal 25 AD. PT. KLI dan bukan ketentuanPasal 73 UUPT No. 1/1995 dan Pasal 22 AD. PT. KLI, maka tidakada hal hal yang dapat ditafsirkan lain dan secara keliru olehJudex Facti dalam menggunakan dasar hukum untuk memutusperkara a quo.8. Bahwa akan tetapi ternyata dalam pertimbangan perkara a quotentang korum dan tata cara pengambilan keputusan dalamRUPSLB PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 yang keputusanmengubahlmerubah AD. PT.

Padahaldalam UUPT dan AD. PT. KLI tidak ada aturan yang membolehkan RUPSdapat diselenggarakan dengan melanggar ketentuan UUPT ataupun AD. PT.KLI dengan alasan perseroan menanggung hajat bidup orang banyak, tetapisemua RUPS harus tunduk pada aturan hukum dalam UUPT No. 1/1995maupun aturan hukum dalam AD. PT. KLI. ;Hal. 49 dari 58 Put. No. 2199 K/Pdt/20104.

., Notaris di Jakartasebagaimana dalil Penggugat angka 2 dan angka 3 halaman 24 gugatan,dimana akta pendirian tersebut bertentangan dengan UUPT karena tidakpernah dilakukan penyesuaian dengan UUPT sehingga tidak dapatdijadikan sebagai dasar hukum;Bahwa akta pendirian yang ada dalam Tergugat II sesuai dengan dataterakhir adalah didasarkan pada Akta Perubahan Nomor 15 Tahun 2002yang dibuat dihadapan Harsono,S.H., Notaris di Jakarta dimana aktatersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Putusan Nomor 3232 K/Pdt/2013Penggugat tidak melakukan tahapan yang termuat dalam UUPT sebelummengajukan gugatan;27. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena seharusnya, apabila memangbenar quod non Penggugat merasa dirugikan hakhaknya sebagaipemegang saham, maka Penggugat tidak dapat langsung mengajukangugatan tanpa melangsungkan terlebih dahulu tahapantahapan yang harusdilakukan selaku pemegang saham dalam menuntut haknya;28.

Buktibukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggotadireksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikanselengkapnya di bawah ini:a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugatll) sebagai anggota direksi Tergugat IL..;b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melaluimekanisme RUPS Tergugat IL...;c.

Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimanadimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkanHal. 27 dari 52 hal Put.No.404/Pat/2017/PT.

DKI.hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktursebagaimana dimaksud oleh UUPT..;29.Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dariPutusan Sela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telahmengabulkan kehendak Penggugat dalam Gugatannya yangmengharapkan agar dirinya dianggap sebagai direktur yang sah diTergugat Il Dengan adanya Putusan Sela ini, maka dapat dianggapbahwa selama ini Penggugat dalam menjalankan tugasnya diTergugat Il telah berstatus sebagai seorang direktur

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melainkantunduk pada UUPerseroan Terbatas;Apabila merujuk pada UlUPerseroan Terbatas, pemberhentianPenggugat di Tergugat Il telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, sesuai uraian kami di bawah ini;Ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;Penjelasan ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Pasal 105 Ayat (1) Keputusan

Alasan pemberhentian Penggugat diTergugat Il telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroanTerbatas tersebut di atas, yaitu bahwa Penggugat sudah tidakmemenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkandalam UUPerseroan Terbatas ini;Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksibertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan;Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusanTergugat Il sesuai

AkuntanPublik yang mempunyai reputasi internasional selambatlambatnya dalam jangka 120 (seratus dua puluh) hari sejakditutupnya tahun buku berjalan;Akibat tidak dijalankannya kewajiban hukum Tergugat VCCA tersebut di atas, laporan keuangan tahunan Penggugat VMahameru tidak dapat disahkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana dimandatkan oleh UndangUndang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah digantikan dandicabut berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015B.1.2keuangan dikarenakan Tergugat VCCA lalai dan tidakmelakukan kewajiban hukumnya;Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT sebagaimanadisebutkan di tas jelas mewajibkan Direksi untukmenyampaikan laporan keuangan melalui RUPS dalam jangkawaktu paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku perseroanberakhir; Tergugat VCCA sebagai operator yang menjalankankegiatan operasional MCUJ juga telah melanggar ketentuan Pasal3.05J Addendum TALA yang mengatur bahwa dalammenjalanka kegiatan

Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015D.2.3D.2.4D.2.4Hilangnya dokumen kegiatan operasional MCJ yang dimaksudpada huruf D.2.2 di atas dan tidak dilakukannya laporankeuangan tahunan secara berkala oleh Para Tergugatsebagaimana sebelumnya pada huruf B.1.1, mengakibatkanPenggugat VMahameru (a) tidak dapat melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance), (b)dan melakukan pengesahkan laporan keuangan tahunansebagaiman hal ini diwajibkan oleh Pasal 66 UUPT dan (c)melakukan tindakan lainnya

"), kKhususnya dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a UndangUndang PT juncto Pasal 139 ayat (2) Undang Undang PT, yangmengatur sebagai berikut (kutipan):Pasal 138 ayat (1) huruf a UUPT(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapatdugaan bahwa:a.

Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau;Pasal 139 UUPT ayat 2:(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidakberdasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukandengan itikad baik."Halaman 63 dari 71 hal. Put.Nomor 545 PkK/Pdt/2015B.3.