Ditemukan 3874 data
153 — 126
1919, dan sesuaiNaskah Konsesie yang dibenarkan dengan KeputusanResiden Sumatera Timur Tanggal 23 Desember 1889Nomor 322 Register Nomor 12a , Tanah Perkebunan Paya6667Mabar Seiuas + 2.616 Ha terletak di daerah padangdan Bedagai, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, denganbatas batas sesuai Surat Ukur yang dikeluarkan olehJuru Ukur di Medan Nomor 59 Tanggal 28 Juni 1896 dandiubah tanggal 26 Nopember 1919, dansesuai Naskah Konsesie yang dibenarkandengan Keputusan Residen Sumatera Timur Tanggal 23Desember 1889
40 — 20
Sehingga bukti tersebut hanya memenuhisyarat formil dan tidak memenuhi syarat materiill karena tidak dapatmenunjukan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal301 dan 302 R.Bg.
70 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sendang Rejo, KelurahanNyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang adalahNJOP terendah: 12.000 s/d 17.000 / m* dan NJOP tertinggi: 31.000 s/d41.000 / m* (surat dari Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006);NJOP PBB Tahun 2006 tanah di Desa Kalongan, Kecamatan UngaranTimur, Kabupaten Semarang adalah NJOP terendah: 12.000 s/d17.000 / m* dan NJOP tertinggi: 55.000 s/d 73.000 / m (surat dariKantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1889/WPJ.10/KB.03/2006tanggal
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MUSNI HM Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASNI HM Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MAHDENIS Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : NURKASMA Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : YULIANA Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINRIO Diwakili Oleh : PONIMAN A, SHi
Terbanding/Tergugat : ARBAIN
Terbanding/Tergugat : T SITUMORANG
Terbanding/Tergugat : MADJID
Terbanding/Tergugat : 4. Pemerintah/Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Pemerintah/Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : camat Marpoyan Damai
Terbanding/Tergugat : Lurah Tangkerang tengah
Terbanding/Tergugat : SINGGIH SUSILO, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Utama International Bank (PT. UIB)/Bank UIB
88 — 89
TengahKecamatan Marpoyan Damai Surat Ukur Nomor 654/2004 tanggal 2 Agustus2004 (semula hak milik No 14 Desa Simpang Tiga/Siak Hulu KabupatenKampar) pada saat penerbitannya terdaftar atas nama MADJID; a.Berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Lelang Klas A Pekanbarutanggal 19 Nopember 1989 No. 57 / 1986 1987, beralin menjadi atasnama Tiurma Situmorang, pendaftarannya dilakukan pada 21 JanuariSelanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli PPAT Singgih Susilo, SH tanggal03 Februari 1989 No. 78 / 15 / Bukit Raya / 1889
162 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haryono Kav. 5253, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B1890/KASN/10/2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan berdasarkan SuratKuasa Khusus dengan Hak Subtitusi Nomor 1889/KASN/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;1.melawan:ELLYA LUSIANA, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Cendana Nomor 55, Kelurahan TanjungSeneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan KotaMetro;. Ir.
NAZARKAN
Tergugat:
1.NAHIRAM
2.ZAIRIN BASTIAN
3.MININ
105 — 32
bersifat menerangkansesuatu dan bukan merupakan bukti Surat yang menerangkan telah terjadipemindahan / peralihan kepemilikan terhadap suatu benda/barang tidakbergerak yakni objek tanah sengketa;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1,T.II, T.II15,berupa fotocopy daftar lampiran Keputusan Walikota Daerah tingkat Il BengkuluNomor : 14 tahun 1992 tanggal 22 Januari 1992 merupakan bukti surat yangtidak ada aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :bahwa berdasarkan pasal 1889
148 — 82
DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1.Bahwa Perkumpulan Hok Bie merupakan perkumpulansosial yang berkedudukan di Semarang berdiri pada tanggal26 Februari 1889 dan sesuai dengan Pasal 2 Akte No. 51tanggal 19 Februari 1980 tentang Perubahan AnggaranDasar:Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah memberikanbantuan uang atau barang pada waktu kematian seseorang,baik ia itu anggota perkumpulan ini ataupun ia itu bukanHal 9 dari 74 hal Putusan Nomor: 137/G/2015/PTUNJKT.anggota perkumpulan, yang meninggal dunia dalamkeadaan
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
154 — 92
yang saksi dapat hanya satu draft plotingan yang Tandon yangjuga menjadi tanggungjawab dari saksi;Bahwa saksi mendapat informasi uang feedari Supaat sudah ditransferdari Terdakwa, saat itu saksi menjenguk Supaat;BahwaBahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kKemudian saksimenyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut: NO KETERANGAN2 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Halaman 45 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby Harian Nomor : 821/1889
Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821/1889/423.202/PLH/2018tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani Walikota PasuruanSETIYONO yang = menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRINURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 10 September 2018 s/d26 September 2018;3.
Halaman 138 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum jugadiajukan barang bukti berupa:1.3 (tiga) lembar Salinan Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.35566 Tahun 2016 Tanggal 12Februari 2016 yang ditetapkan oleh Mendagri Tjhayo Kumolo dandistempel serta ditandatangani oleh Plt Sekretaris Ditjen Otda DrsAnselmus Tan, M.Pd;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana HarianNomor : 821/1889
146 — 66
pembuktiandibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yangmengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankanpertamatama adalah kewajiban dari Penggugat ;Menimbang , bahwa kedua pihak masingmasing telah melakukan pembuktiandengan mengajukan = alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan kedua belah pihakyang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889
ROMULUS TINDAON, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan di Bekasi Timur Jawa Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan
3.Erwin TP Panjaitan
155 — 24
Putusa Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Kissehingga ada tidaknya relefansi surat tersebut akan dipertimbangkan lebihlanjut dalam pertimbangan hukum nantinya;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1889 ayat (1) BurgerlikWetboek (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkanapabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinansalinannyamemberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang berikut:salinansalinan pertama memberi pembuktian yang sama denganASIINYA..... eee , dari terjemahan
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumentasi tindaklanjut tersebut sebagaimana terungkap dari bulletin PemohonPeninjauan Kembali (Bukti PPK4);Bahwa dari isi Surat 1889 dan KEPMESDM 370, dapat diyakinibahwa otoritas pertambangan yaitu Direktur Pembinaan Mineral danBatubara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakin bahwaPemohon Peninjauan Kembali akan melakukan kegiatanpertambangan di wilayah kontrak karyanya dan melakukanpenyerahan barang kena pajak berdasarkan UU 11 Tahun 1994 dansemua pengeluaran yang timbul termasuk PPN
85 — 13
Dengandemikian adanya tambahan tulisan dibawah apalagi di bagian belakangtanda tangan Para Tergugat tidak perlu dipermasalahkan;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti adanya sejumlah transferpengiriman uang yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkanfaktafakta yuridis yang terungkap di persidangan, ternyata Slip PengirimanUang tersebut walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namumdiakui kebenarannya oleh Para Tergugat oleh karena itulah sesuai ketentuanPasal 1889
94 — 15
BD 1971 NR setelah dimuatasi No.Polisi D.1889 ELA tahun pembuatan 2017 No. Rangka: MHI-GB8GS8H0837030 No. Mesin: 2GD-C165646 (objek tersebut berada di tangan Tergugat);
- Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara No. Polisi B.1798 KJE Tahun pembuatan 2014 No. Rangka: HMBGYKG-40EDO22780, No.
21 — 5
((T.1), (7.2), (T.3), (1.4), (T.6),(T.8), dan (T.12)) yang diajukan oleh Termohon dalam hal ini telahdicocokan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga buktibukti tersebutdapat dipercaya;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menunjukanAsli dari bukti (7.5), bukti (T.7), bukti (1.10), buktt (7.11), dan bukti (7.13)maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya;Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuanpasal 1889
58 — 18
50 UU No, BahwaTergugat tidak membaca, mempelajari dan menganalisa ketentuan 7Tahun 1889 tentang Pengadilan Agama telah diubah oleh ketentuanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tetntang Perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Roby Syahputra, SH
80 — 80
WI.UI/1889/HK.01/V1/2015 untuk memerintahkan Jurusita Pengganti gunamemberitahukan kepada Para Terdakwa ;wa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memoribanding tertanggal 29 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telahdimohon bantuan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh kepadaKetua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 Agustus 2015, Nomor.WI.UI/2663/HK.01/VIII/2015 untuk memerintahkan
17 — 11
Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUH Perdata bukti a quo hanya dapat dijadikan sebagaibukti permulaan dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkanselanjutnya;Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, akantetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidakdibantah oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena menurut ketentuan Pasal 18Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
KAMARULLAH, SKM. M.Si BIN ISHAK MANYAK
76 — 33
Membayar Nomor : 08/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3058/BL-GU/2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/SPM/BL-GU/DINKES/2017, tanggal 11 September 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/BL-TU-NIHIL/2017,tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 1889
tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor :08/SPM/BLGU/DINKES/2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumenpertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3058/BLGU/2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 30/SPM/BLGU/DINKES/2017, tanggal 11September 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2236/BLTUNIHIL/2017, tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat PerintahMembayar Nomor : 1889
.172.633.600,)Penggantian suku No.SPM:46/SPM/BL No:4924/BL Rp.333.536.208,cadang (triwulan GU/DINKES/2017, GUI2017, 27 (khusus suku cadangIll dan IV) 16 November 2017 November 2017 Rp.86.448.182,Penggantian suku No.SPM:55/SPM/BL No:6541/BLGU Rp.355.896.443,cadang NIHIL/2017, 29 (khusus jasa servisGUI/NIHIL/DINKES/2 Desember 2017 Rp.31.794.200,)017, 21 Desember2017BBM/Gas dan No.SPM:08/SPM/BL No:848/BL Rp.415.350.000,Pelumas (triwulan GU/DINKES/2017, GU/2017. 22 Mei) 18 Mei 2017 2017BBMI/Gas dan No.SPM:1889
Perintah Membayar Nomor : 08 /SPM / BLGU / DINKES / 2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumenpertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3058 / BLGU / 2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 30 / SPM / BLGU / DINKES / 2017, tanggal 11 September2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236 / BLTUNIHIL / 2017, tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah MembayarNomor : 1889
tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Perintah Membayar Nomor :08/SPM/BLGU/DINKES/2017, tanggal 18 Mei 2017 berikut dokumenpertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3058/BLGU/2017, tanggal 15 September 2017 dan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 30/SPM/BLGU/DINKES/2017, tanggal 11September 2017 berikut dokumen pertanggungjawabannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2236/BLTUNIHIL/2017,tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat PerintahMembayar Nomor : 1889
125 — 19
Badjora MSiregar mengetahui dan pernah melihat bukti surat, oleh karenanya MenurutMajelis Hakim bukti surat yang tidak ada aslinya tersebut, tidaklah dapatdikesampingan untuk mempertimbangkan perkara ini, karena dari bukti suratyang tidak aslinya itu dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran dalammempertimbangkan perkara ini, kemudian terhadap hal tersebut senada sebagaimana maksud dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgeliijk Wetboek)Pasal 1889 apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi
Yuyun Wahyudi,SH.,MH
Terdakwa:
CHRISTOPHER O DEWABRATA
119 — 43
- Surat Perintah Pembayaran Nomor : 1889/SPP/LS-BJ/DPU/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 1889/SPP/LS-BJ/DPU/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 02.05/BAPP/PU-SDA/APBD/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02.05/BAKP/PU-SDA/APBD/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- Berita Acara Pembayaran No.03.05/BAP/PU-SDA/APBD/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014.