Ditemukan 3822 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 0468/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 73
130 — 73
menelantarkanPenggugat dalam Konvensi menganggap Rekayasa Tergugat dalamKonvensi demi istri siri dari Johan Hendrik yang coba didudukkan olehTergugat sebagai istri sah dari Jahan Hendrik yang menurut Tergugatberhak mendapatkan harta gono gini antara Penggugat dalam Konvensidan Tergugat , Tergugat dalam Konvensi sangat berlebihanMendiskreditkan Penggugat dalam Konvensi padahal Faktanya idemengangkat anak adalah dari Penggugat dalam Konvensi sendiridimana Jasmin di tahun 2009 Penggugat dalam Konvensi adopsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2014 Tanggal 19 Juni 2014 — YOHANNA DE MEYER VS I. GUBERNUR JAWA TIMUR., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SIDOARJO;
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
hibahdari Frank Meyer yang dibuat dinadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuaiAkta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, sedangkan Frank Meyermemperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayahkandungnya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G.de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Akte Hibah tanggal 18Agustus 1943;Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari Frank Meyer,sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer15berdasarkan pernyataan adopsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN ATAMBUA Nomor 5/PDT.G/2012/PN.ATB Tanggal 17 Desember 2012 — THERESIA SADUK, DKK
LAWAN
MARIA ERNI GANGGAS, DKK
63 — 33
63 — 33
Bahwa uraian dalam point ini dapat dijawab sebagai berikut ataupada point 2 ini Penggugat menguraikan sebidang tanah bukangarapan, tanah peninggalan (harta bersama) yang terletak diRT.07/RW.04. yang mana harta tersebut ditinggalkan kepadakedua anak angkat, yaitu Rergina Lin Thalib dan Abdulah Thalib.Harta warisan yang ditinggalkan inilah Penggugat danPenggugat II saat ini permasalahkan dan kami para Tergugattidak akui, karena uraian tidak jelas, misalnya apa ada buktiseperti adopsi atau ada penetapan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 13 Maret 2014 — SISWADI BIN SUKIBAN
63 — 20
63 — 20
nilai(putusan hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275) Noyonmemberikan komentar atas hal ini dengan segala yang dapatdipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilaitidak dapat dikatakan pemberian atau janji tawaran sesuatu yang diajukan94dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Vide : R Wiyono, SH, op.cit,Him.86) ;Menimbang bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 trahun2001 ini merupakan adopsi
Putus : 13-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 13 Maret 2014 — SISWADI BIN SUKIBAN
93 — 19
93 — 19
mempunyainilai(putusan hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275) Noyonmemberikan komentar atas hal ini dengan segala yang dapatdipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilaitidak dapat dikatakan pemberian atau janji tawaran sesuatu yang diajukandan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Vide : R Wiyono, SH, op.cit,Him.86) ;Menimbang bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 trahun2001 ini merupakan adopsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 24 Februari 2014 — SUGIYANTO, S.Pd ;
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
70 — 20
70 — 20
Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telahselesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebut menerima pembenan atau janji tanpa perumemperhatikan kegunaan dan pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluanTerdakwa sendin, untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PONISAH NASUTION Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Pembanding/Tergugat II : RONI PANALOAN PURBA Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Terbanding/Penggugat I : SUASANA GINTING
Terbanding/Penggugat II : MODAL GINTING
145 — 77
Pembanding/Tergugat II : RONI PANALOAN PURBA Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Terbanding/Penggugat I : SUASANA GINTING
Terbanding/Penggugat II : MODAL GINTING
145 — 77
SUASANAGINTING DAN MODAL GINTING bukan anak dari Rosmaria Br Purbadan Pendapatan Ginting adalah : pada alat bukti TI/IIl15, padapoint 2 (dua) isi surat bukti tersebut;@ Bahwa berdasarkan hal tersebut pula, jelas bahwa Penggugat dan II/Terbanding dan II bukan lan anak kandung, bukan pula anak angkat,sehigga jelas Penggugat dan II/Terbanding dan II bukanlah ahli warisdari PENDAPATAN GINTING dan ROSMARIA PURBA karena keduanyabukanlah anak kandung atau anak adopsi dari PENDAPATAN GINTINGDAN ROSMARIA
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
92 — 46
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
92 — 46
BahwaHalaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG13.berkenaan dengan adanya adopsi Hukum Adat sebagai dasar berlaku HukumAgraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa talah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam udangundang ini dengan peraturanlainnya
Register : 18-01-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BANGLI Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Bli Tanggal 21 Juli 2016 —
40 — 26
40 — 26
dasar dari sebuah Eksekusi adalah adanya Putusan, sedangkanPutusan bisa tidak jelas, tidak cermat dan tidak pasti akan tetapikepastian hukum, kepastian kebenaran hukum itu adalah HAM dan haltersebut sangat tegas dalam undang undang dasar 1945 dan dalamundang undang HAM, putusan yang tidak cermat menguraikan tentanghak hak diatas tanah ketika menyangkut ahli waris dan anak angkat diBali diperlukan keahlian khusus untuk itu, karena mengenai ahli warisatau anak angkat dalam hukum adat berbeda dengan adopsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Kds. Tanggal 24 September 2013 — Penggugat I : SAMIUN bin KASNO WARIDJAN
Penggugat II : SUPARNO bin KASNO WARIDJAN
Penggugat III : KHUSAERI bin KASNO WARIDJAN
M E L A W A N
Tergugat I : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH
Tergugat II : NAILUL ISTIQOMAH
Tergugat III : SYAMSUL ARIFIN
228 — 68
228 — 68
Bahwa apabila Tergugat II dan III pada tanggal 11 Juli 2012mengajukan pengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri Kudus,sehingga terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus No. 433/Pdt.P/2012/PN.kdstertanggal 18 Juli 2012 , adalah sah secarahukum, oleh karena permohonan tersebut tidak permohonanpengangkatan anak / adopsi sebagaimana yang telah didalilkan olehPara Penggugat, akan tetapi yang benar adalah permohonanpengesahan anak angkat, jadi Tergugat II dan III secara hukumnyaTIDAK ADA KEWAJIBAN
Bahwa apabila Tergugat II dan III pada tanggal 11 Juli 2012 mengajukanpengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri Kudus, sehingga terbitPenetapan dari Pengadilan Negeri Kudus No. 433/Pdt.P/2012/PN.kdstertanggal 18 Juli 2012 , adalah sah secara hukum, oleh karena permohonantersebut tidak permohonan pengangkatan anak / adopsi sebagaimana yangtelah didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi yang benar adalahpermohonan pengesahan anak angkat, jadi Tergugat II dan III secarahukumnya TIDAK ADA KEWAJIBAN
Register : 03-08-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Mjl Tanggal 26 Agustus 2015 — - Drs. H. Ali Surahman
- Kejaksaan Negeri Majalengka
361 — 103
361 — 103
Pengertian dari asas ini adalah bahwa peraturanperundangundangan yang dibuat hanya berlaku terhadap peristiwa hukum setelahundangundang tersebut lahir.Menimbang bahwa asas nonretroaktif ini juga telah di adopsi dalam UUD 45perubahan pasal 28 huruf ayat (1) yaitu : ...... hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apa pun.Menimbang bahwa asas non retroaktif juga diadopsi didalam KUHP pasal 1Ayat (1) yang kemudian dikenal
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.Kds Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 5
60 — 5
Bahwa tidak benar apabila sebelum kelahiran anak yangketiga di usia kandungan 5(lima) bulan, Tergugat sering marahmarahtanpa sebab dan berkata kasar kepada Penggugat dan menyuruhpulang ke Semarang dan begitu juga pada kehamilan anak yangkeempat justru Tergugat merasa senang dan bahagia apabila Penggugattelah mengandung anak ke 3(tiga) maupun anak ke 4(empat) karenasampai sekarang kakak Tergugat belum juga di karunai anak bahkananakanak pengugat dan Tergugat mau di adopsi oleh kakak Tergugatnamun
Register : 05-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 85/Pdt.P/2015/PN.Skt Tanggal 19 Mei 2015 — OEI JOE LIE
37 — 11
37 — 11
Fotocopy Surat Pernyataan Serah Terima anak dari Fitria Trisnowatitanggal 3 Oktober 2012... eteeeeeees (Bukti P20), Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Surakarta tentang adopsi anak perempuan yang bernamaPratiwi Utami Salman........000.0:0cceeeeeeeeeeeeee (BUKti P.21). Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi JawaTengah Nomor : 900/316 tentang Pemberian lin Pengangkatan AnakWarga Negara Indonesia, tanggal 4 Juli 2014.........
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD
2.SUDARYANTO
3.SUTRIYO
4.AHMAD JAMAL
5.SUGITO
6.ROHMAD
7.DJUPRI
8.TRIYONO
9.SISWANTO
10.SUKIS
11.ROHMAN
Termohon:
Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
56 — 18
56 — 18
Pdt.P/2016/PN.Kdldatanya untuk pembanding orang yang akan menjual atau yangmelakukan penawaran, salah satunya adalah data yang diambildari lokasi setempat baru akan menyebar ke loksi yangdisekitarnya, hanya sebagian saja yang kita dapat;Bahwakita melakukan penilaian pada tanahtanah yang ditugaskankepada kita untuk dinilai sesuai yang adadi peta bidang dan yangada di data nominative, jadi kalau terhadap keru gian tanah sisa itukalau dimasukkan ke dalam peta bidang atau data nominativemaka akan kita adopsi
Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN ENDE Nomor 11 / Pdt.G / 2016/ PN.End Tanggal 23 Februari 2017 — - FATIMAH MUSTAFA
- AMBROSIUS GOSI
- ALOYSIUS TIRO
- YEREMIAS SATU
- YOHANES DON BOSCO WATU
- ANYELINA ERO
- EMANUEL SENA
- KRISTOFORUS SIKU
159 — 147
159 — 147
Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacaraupacara adatdengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalamtata hukum masyarakat;(Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, hlm 102.); Bahwa terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, MahkamahAgung RI dalam putusannya No.53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996berpendapat bahwadalam menentukan sah dan tidaknya status hukum seoranganak angkat bukan sematamata karena tidak memiliki ketetapan
Putus : 15-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 15 September 2014 — ROEKMANTO
127 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal ayat (1) sub bUU No. 3 Tahun 1971 tidak hanya mengatur tentang Pegawai Negeri yangmempunyai kedudukan dan dalam perkara ini Terdakwa I sebagai Direktur CVNekasari Sengkang dan Terdakwa II sebagai pelaksana dari CV tersebut telahmenerima dan menggunakan uang negara untuk proyek rehabilitasi/pembuatansaluran tambak di Kabupaten Wajo.Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi merupakan adopsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2013 — SAHAT P. SILABAN, S.H
H. BASAR, S.H
119 — 64
119 — 64
No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuanPasal 418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang 93 diatur dalam Pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukan pelaku yaknisetelah pelaku tersebut menerima pemberian atau janji tanpaperlumemperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah diterima,misalnya untuk keperluan Para Terdakwa sendiri, untuk kepentingan orang lain,untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Putus : 13-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 13 Juni 2012 — TRIJOKO AGUS SISWANTO bin SURYONO
92 — 14
92 — 14
., Hlm.86) ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 inimerupakan adopsi dari ketentuan pasal 418 Kitab UndangUndang hukum Pidana(KUHP).
Register : 09-01-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA BOGOR Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Bgr Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat, Tergugat
131 — 36
131 — 36
.> Bahwa adapun pengambilan uang tunai yang merupakantabungan asuransi pensiun Almarhum Xxxxxxxxxxxxx BinXXXXXXXXXXXX Selaku PNS sebesar Rp.21.000.000, (dua puluhsatu juta rupiah) yang telah diambil oleh T.1, dengan alasan untukT.U, T.lll dan XxxxxxxxXxxxxxx (anak adopsi) yang merupakanbagian dari warisan adalah perbuatan yang diharamkan didalamajaran agama Islam yaitu bersifat melawan hukum Ghulul(Akhdul Qismah Qoblal Qismah) artinya mengambil bagianHalaman 32 dari 96 halaman, putusan nomor 0070
Putus : 17-01-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 17 Januari 2012 —
115 — 39
115 — 39
Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila tidak melaporkan Pegawai Negeri Sipil didugamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12b Undang undang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa untuk perkara gratifikasi penerimaan uang kurang dari Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dianggap sebagai gratifikasi yang membuktikan Jaksa Penuntut Umum, sedangkanapabila lebih dari Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang membuktikan bahwa bukangratifikasi adalah terdakwa;e Bahwa pada pasal 11 UU Korupsi adalah adopsi