Ditemukan 3816 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adonsi adosi adonis adonai ahobsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 24 Februari 2014 — SUGIYANTO, S.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
60 — 20
  • Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telahselesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebut menerima pembenan atau janji tanpa perumemperhatikan kegunaan dan pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluanTerdakwa sendin, untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PONISAH NASUTION Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Pembanding/Tergugat II : RONI PANALOAN PURBA Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Terbanding/Penggugat I : SUASANA GINTING
Terbanding/Penggugat II : MODAL GINTING
141 — 70
  • SUASANAGINTING DAN MODAL GINTING bukan anak dari Rosmaria Br Purbadan Pendapatan Ginting adalah : pada alat bukti TI/IIl15, padapoint 2 (dua) isi surat bukti tersebut;@ Bahwa berdasarkan hal tersebut pula, jelas bahwa Penggugat dan II/Terbanding dan II bukan lan anak kandung, bukan pula anak angkat,sehigga jelas Penggugat dan II/Terbanding dan II bukanlah ahli warisdari PENDAPATAN GINTING dan ROSMARIA PURBA karena keduanyabukanlah anak kandung atau anak adopsi dari PENDAPATAN GINTINGDAN ROSMARIA
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN ATAMBUA Nomor 5/PDT.G/2012/PN.ATB
Tanggal 17 Desember 2012 — THERESIA SADUK, DKK LAWAN MARIA ERNI GANGGAS, DKK
60 — 27
  • Bahwa uraian dalam point ini dapat dijawab sebagai berikut ataupada point 2 ini Penggugat menguraikan sebidang tanah bukangarapan, tanah peninggalan (harta bersama) yang terletak diRT.07/RW.04. yang mana harta tersebut ditinggalkan kepadakedua anak angkat, yaitu Rergina Lin Thalib dan Abdulah Thalib.Harta warisan yang ditinggalkan inilah Penggugat danPenggugat II saat ini permasalahkan dan kami para Tergugattidak akui, karena uraian tidak jelas, misalnya apa ada buktiseperti adopsi atau ada penetapan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
82 — 35
  • BahwaHalaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG13.berkenaan dengan adanya adopsi Hukum Adat sebagai dasar berlaku HukumAgraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa talah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam udangundang ini dengan peraturanlainnya
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 85/Pdt.P/2015/PN.Skt
Tanggal 19 Mei 2015 — OEI JOE LIE
29 — 11
  • Fotocopy Surat Pernyataan Serah Terima anak dari Fitria Trisnowatitanggal 3 Oktober 2012... eteeeeeees (Bukti P20), Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Surakarta tentang adopsi anak perempuan yang bernamaPratiwi Utami Salman........000.0:0cceeeeeeeeeeeeee (BUKti P.21). Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi JawaTengah Nomor : 900/316 tentang Pemberian lin Pengangkatan AnakWarga Negara Indonesia, tanggal 4 Juli 2014.........
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 22 Nopember 2018 — -. Drs. AHMAD MARO
128 — 69
  • huruf a UndangUndang Nomor.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dengan menguraikan sebagai berikut :Bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil adopsi
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 13-01-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA BANDUNG Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Badg
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
SUHARYONO, Amd bin R SOEHARDJONO
Tergugat:
1.WAHYU SUDARYATNO bin SOEDARNO HARDJOWASITO
2.SUDARYATI CAHYANINGSIH binti SOEDARNO HARDJOWASITO
3.BUDI SUDARYANTO bin SOEDARNO HARDJOWASITO
4.SETIAWAN SUDARMAJI bin SOEDARNO HARDJOWASITO
225 — 64
  • Ketentuansemacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat madhab, akan tetapimerupakan adopsi dari hukum waris, DAN DUDA YANG TANPAMENINGGALKAN ANAK TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAIAHLI WARIS PENGGANTI MAKA SUDAH SEPATUTNYAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS tanah luas 277 M2 diatasnyaHalaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Badgberdiri bangunan rumah 183 M2 yang terletak di jalan ErlanggaTengah Il No. 26 RT 03 RW 04 Kelurahan pleburan kecamatanSemarang selatan Provisi Jawa tengah atas nama SOEDARNOtidak
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl
Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD 2.SUDARYANTO 3.SUTRIYO 4.AHMAD JAMAL 5.SUGITO 6.ROHMAD 7.DJUPRI 8.TRIYONO 9.SISWANTO 10.SUKIS 11.ROHMAN Termohon: Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
50 — 18
  • Pdt.P/2016/PN.Kdldatanya untuk pembanding orang yang akan menjual atau yangmelakukan penawaran, salah satunya adalah data yang diambildari lokasi setempat baru akan menyebar ke loksi yangdisekitarnya, hanya sebagian saja yang kita dapat;Bahwakita melakukan penilaian pada tanahtanah yang ditugaskankepada kita untuk dinilai sesuai yang adadi peta bidang dan yangada di data nominative, jadi kalau terhadap keru gian tanah sisa itukalau dimasukkan ke dalam peta bidang atau data nominativemaka akan kita adopsi
Pengadilan PA CIREBON Perdata Agama Perceraian
Register : 25-11-2014 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA CIREBON Nomor 0867/Pdt.G/2014/PA.CN
Tanggal 1 September 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
67 — 8
  • 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islamakibat putusanya perkawinan karena perceraian anak yang telah mumayiz dantelah berumur 12 tahun berhak memilin hadlanah dari ayah atau ibunya,kemudian karana anak tersebut telan memilih hadlanah dari ibunya/Penggugat rekonpensi, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hakasuh anak kandung yang bernama Siti Lutfiah lahir tanggal 11 April 2001patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat rekonpensi danTergugat rekonpensi telah mempunyai anak adopsi
Pengadilan PN KUDUS Perdata Waris
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Kds.
Tanggal 24 September 2013 — Penggugat I : SAMIUN bin KASNO WARIDJAN Penggugat II : SUPARNO bin KASNO WARIDJAN Penggugat III : KHUSAERI bin KASNO WARIDJAN M E L A W A N Tergugat I : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH Tergugat II : NAILUL ISTIQOMAH Tergugat III : SYAMSUL ARIFIN
203 — 68
  • Bahwa apabila Tergugat II dan III pada tanggal 11 Juli 2012mengajukan pengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri Kudus,sehingga terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus No. 433/Pdt.P/2012/PN.kdstertanggal 18 Juli 2012 , adalah sah secarahukum, oleh karena permohonan tersebut tidak permohonanpengangkatan anak / adopsi sebagaimana yang telah didalilkan olehPara Penggugat, akan tetapi yang benar adalah permohonanpengesahan anak angkat, jadi Tergugat II dan III secara hukumnyaTIDAK ADA KEWAJIBAN
    Bahwa apabila Tergugat II dan III pada tanggal 11 Juli 2012 mengajukanpengesahan anak angkat ke Pengadilan Negeri Kudus, sehingga terbitPenetapan dari Pengadilan Negeri Kudus No. 433/Pdt.P/2012/PN.kdstertanggal 18 Juli 2012 , adalah sah secara hukum, oleh karena permohonantersebut tidak permohonan pengangkatan anak / adopsi sebagaimana yangtelah didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi yang benar adalahpermohonan pengesahan anak angkat, jadi Tergugat II dan III secarahukumnya TIDAK ADA KEWAJIBAN
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
FEBRAYANA DZULQA WINANGUN
Tergugat:
1.SYAHBAN ANUGRAH PUTRA
2.ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn
3.WIDAWATI, S.H., M.Kn
4.NY. NURBAYA ILSE HEDWIG
5.Bank BUKOPIN KCU Bogor
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kantor Pelayanan Negara Lelang atau KPKNL Bogor
3.Kepala Kelurahan Cicarua
4.Kepala Kecamatan Cisarua
5.UJANG SAEPUDIN
6.KOMARUDIN
7.SARAH THALIA
75 — 42
  • (Tergugat 1) Anak tersebut diambil dari anak supirkeluarga dan pembantu rumah tangga, saat keduanya bekerja di rumahorang tua saksi,Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN CbiBahwa sepengetahuan saksi Bapak Kandung dari Syahban (Tergugat 1)yang bekerja sebagai supir memiliki nama panggilan Bapak Endang danlbunya bernama Adel;Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akta lahir atauakta adopsi dari Syahban.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 15 September 2014 — ROEKMANTO
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal ayat (1) sub bUU No. 3 Tahun 1971 tidak hanya mengatur tentang Pegawai Negeri yangmempunyai kedudukan dan dalam perkara ini Terdakwa I sebagai Direktur CVNekasari Sengkang dan Terdakwa II sebagai pelaksana dari CV tersebut telahmenerima dan menggunakan uang negara untuk proyek rehabilitasi/pembuatansaluran tambak di Kabupaten Wajo.Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi merupakan adopsi
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN ENDE Nomor 11 / Pdt.G / 2016/ PN.End
Tanggal 23 Februari 2017 — - FATIMAH MUSTAFA - AMBROSIUS GOSI - ALOYSIUS TIRO - YEREMIAS SATU - YOHANES DON BOSCO WATU - ANYELINA ERO - EMANUEL SENA - KRISTOFORUS SIKU
147 — 129
  • Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacaraupacara adatdengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalamtata hukum masyarakat;(Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, hlm 102.); Bahwa terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, MahkamahAgung RI dalam putusannya No.53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996berpendapat bahwadalam menentukan sah dan tidaknya status hukum seoranganak angkat bukan sematamata karena tidak memiliki ketetapan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Juni 2012 — TRIJOKO AGUS SISWANTO bin SURYONO
85 — 14
  • ., Hlm.86) ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 inimerupakan adopsi dari ketentuan pasal 418 Kitab UndangUndang hukum Pidana(KUHP).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-01-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 17 Januari 2012 —
102 — 39
  • Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila tidak melaporkan Pegawai Negeri Sipil didugamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12b Undang undang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa untuk perkara gratifikasi penerimaan uang kurang dari Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dianggap sebagai gratifikasi yang membuktikan Jaksa Penuntut Umum, sedangkanapabila lebih dari Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang membuktikan bahwa bukangratifikasi adalah terdakwa;e Bahwa pada pasal 11 UU Korupsi adalah adopsi
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 09-01-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA BOGOR Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat, Tergugat
104 — 36
  • .> Bahwa adapun pengambilan uang tunai yang merupakantabungan asuransi pensiun Almarhum Xxxxxxxxxxxxx BinXXXXXXXXXXXX Selaku PNS sebesar Rp.21.000.000, (dua puluhsatu juta rupiah) yang telah diambil oleh T.1, dengan alasan untukT.U, T.lll dan XxxxxxxxXxxxxxx (anak adopsi) yang merupakanbagian dari warisan adalah perbuatan yang diharamkan didalamajaran agama Islam yaitu bersifat melawan hukum Ghulul(Akhdul Qismah Qoblal Qismah) artinya mengambil bagianHalaman 32 dari 96 halaman, putusan nomor 0070
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2013 — SAHAT P. SILABAN, S.H H. BASAR, S.H
105 — 64
  • No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuanPasal 418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang 93 diatur dalam Pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukan pelaku yaknisetelah pelaku tersebut menerima pemberian atau janji tanpaperlumemperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah diterima,misalnya untuk keperluan Para Terdakwa sendiri, untuk kepentingan orang lain,untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Desember 2017 — R.E. BARINGBING, SH., MH. X 1. PANGLIMA KODAM JAYA / JAYAKARTA CQ. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT CQ. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cs
113 — 35
  • .: Akte Adopsi tertanggal 9 September 1947 atasseorang anak bernama Yohanna de Meyer yanglahir tanggal 19 Agustus 1945 diadopsi olehFrank de Meyer.: Terjemahan bukti BUKTI TT 51 ke bahasaIndonesia: Berupa Akte Personal ( Akta Pribadi ) tertanggal17 Oktober 1957 yang dibuat dihadapan G.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 208/Pdt.G/2018/PN Jap
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat : 1.ZULHAIDI bin ZUARDIN 2.ZULHAIRI Bin ZUARDIN 3.SADRI bin ZUARDIN 4.PARDIANSYAH bin ZUARDIN 5.JUMEIDI bin NASARUDDIN 6.SURYA DARMA TANJUNG bin NASARUDDIN 7.ELI MARNI TANJUNG binti NASARUDDIN 8.NOSMAN EFENDI TANJUNG bin NAZARUDDIN 9.JAMAL A.N. TANJUNG bin NAZARUDDIN 10.SAHRIAL EFENDI bin NAZARUDDIN 11.DESFIYANTO bin NAZARUDDIN 12.MITRA NOVIANTI TANJUNG binti NAZARUDDIN 13.INDRA M. YANI TANJUNG bin NAZARUDDIN 14.YULIANSYAH YUZARTAN bin SUTAN MAHYUZAR 15.SYEFRIUL YUZARTAN bin SUTAN MAHYUZAR 16.RAMADHAN DEDE PUTRA Bin SUTAN MAHYUZAR 17.FIRDIAN MAHYUZAR MAHYUDIN bin SUTAN MAHYUZAR 18.YUSTIKA MAHYUZAR MAHYUDIN binti SUTAN MAHYUZAR Tergugat : 1.ERLENA IBRAHIM Binti Maradjohan 2.MARLENI binti MARDJOHAN 3.UPIK NURMAYANTI binti MARDJOHAN 4.AFRIDA binti MARDJOHAN 5.YULI IRIANI binti MARDJOHAN
194 — 152
  • Mardjohan denganAlm Hj Yulimar tidak mempunyai anak Kandung maupun anakangkat/adopsi berdasarkan penetapan Pengadilan Agama ataupunberdasarkan hukum, Alm H. Marjohan meninggal pada tanggal 31Januari 2004 dan Alm Hj Yulimar meninggal pada tanggal 3 Juli2004 sedangkan istri pertama dari H. Mardjohan meninggal padatanggal 9 Juni 2013.Bahwa oleh karena Alm H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 17 Nopember 2014 — AGUS SUKAMTO BIN SASTRO SUDIRO KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
43 — 9
  • puluh tujuh juta rupiah ) dari parasaksi untuk dijadikan tenaga honorer di luar K1 dan K2 yang akan ditempatkan diterminal Kertonegoro Ngawi, yaitu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Maret2010 sehingga ketika sehingga ketika terjadi perkara ini terdakwa Agus SukamtoBin Sastro Sudiro masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2001 Tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Adopsi