Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 08-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 238/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Desember 2015 — Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN LAWAN PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
44 — 24
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 19 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PTMDN10.Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankandalam perkara ini sah dan berharga;Menyatakan peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakan perbuatan yangbertentangan atau melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
142 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerja/ouruh selamadan sesudah melakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal 71ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 06-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 13 Nopember 2014 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG dan SULIK LESTYOWATI, SH. M.Hum
183 — 120
  • dilihat dari undangundang yangdipakai untuk mendakwa, kalau dalam putusan mereka terbuktimalakukan pelanggaran yang didakwa dengan undangundang pemilumaka akan terkena tindak pidana pemilu, kalau mereka tidak terbuktiatas dakwaan tersebut maka putusannya NO atau tidak dapat diterima;Bahwa kalau ahli melihat sepintas bahwa terdakwa telah melakukanpelanggaran undangundang nomor 8 Tahun 2012, undangundang ituadalah undangundang pemilu maka kalau terbukti maka pelanggaranpemilu, kalau terbukti telah melangar
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 99-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - DENNY ARDHI HASIHOLAN, Serka NRP 531077 ;
114 — 80
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,Menimbang50begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkanadegan sebagaimanan yang dilakukan oleh saksi1 terhadap Terdakwa,kalau memang hal itu melangar kesusilaan tentunya akan dilarang olehpemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegantersebut masih sering kita lihat di tayangan
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 27-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 1801/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 3 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
16 — 1
  • Bahwa sudah eukup lama antara penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan jugaselama itu tergugat juga tidak lagi menghiraukan keadaan penggugat dan melantarkanpenggugat, oleh karena itu tergugat jelas salah dan melangar janji taklik talak yangpemah diucapkan dan juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, ;9.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wgp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 268
  • oleh Tergugat IIkepada Tergugat untuk melakukan aktivitas perkebunan cengkeh milikTergugat I.Bahwa tindakan Tergugat II memberikan izin kepada Tergugat tanpamelihat hak Para Penggugat dan tidak mencermati bahwa pada obyeksengketa yang diberikan izin tersebut merupakan milik Para Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangatmerugikan Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365KUH Perdata yang menyatakan tiaptiap perbuatan melangar
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 September 2014 — PT. SEA WORLD INDONESIA (d/h PT. LARAS TROPIKA NUSANTARA) Melawan 1. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
698 — 494
  • Kaidah hukumnya menyatakan:Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkanputusan judex facti dengan dasar tidak terpenuhinya ketentuan Pasal70 Undangundang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatifHalaman 34 dari 81 Putusan Nomor 305/Padt.G/BANI/2014/PN ukt.Utrsecara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum di manapermohonan peninjauan kembali sebagai pemohon pengajuanpermohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusanBANI telah melangar salah satu ketentuan Pasal
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
ERWIN RAMADAN Alias EMING BIN BASO
266 — 97
  • Jika dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melangar pasal 340 KUHP dalamdakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.Ad.1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 617/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. AWAL HATMADI, MM
87 — 10
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2017 — HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
200 — 105
  • Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUNJKT.Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak yangsangat merugikan penggugat, melanggar hak hak individuyang dilindungi oleh konstiusi dan melanggar hak hak asasimanusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untukmenanam saham didunia perbankan atau dewan komisarissera melangar hak Penggugat untuk
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 31-01-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 01-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 26 Juni 2013 — Penggugat: HAIDIR HAMDANI DKK Terguggat: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 2. Ir. Yosep Ibrahim
135 — 48
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yunidis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
1.Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
2.Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
3.Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
4.Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
5.Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Tergugat:
1.PT Naval Overseas
2.Asep Suryadi
3.Soleman
4.PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
398 — 472
  • Syaratsyarat yang harus dipenuhi yakni:1) Lokasi harus tertutup di dalam bangunan dengan standardindustri, tidak dipinggir jalan raya yang melangar hak penggunafasilitas umum;2) Menggunakan alat industri sesuai peruntukkannya.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
  • Menyatakan TERGUGAT telah melangar ketentuan hukumyaituPeraturan Kapolri Nomor ; 8 Tahun 2009 dan Peraturan KAPOLRI Nomor:6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor 130 / PUU XIlIl / tahun 2015, sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum mengikatHalaman 11 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm5.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
170 — 40
  • mandiri, tidak berpihak, danmenjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatanhukum;Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalamUndang undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(11), pelanggaran472terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) dapat menjadi alasan bagipihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantianbiaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM KUHAPERDATA HALPasal 1365 Tiap perbuatan yang melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — RULDEY R. SUMBAYAK ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II.ELLY HERYATI, S.H
324 — 248
  • ,Notaris Kabupaten Sukabumi, terbukti telah melanggar sumpah ataujanji jabatan tersebut dalam Pasal 4 UUJN, melangar kewajiban danlarangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Hurufa, b, c, UUJN dan Pasal 17 Huruf i UUJN.Bahwa perbuatan Elly Heryati, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi,tersebut di atas telah memenuhi unsurunsur tersebut dalam Pasal12 Huruf c, d UUUN.Pasal 12 Huruf c, d VUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya olehMenteri atas usul Majelis Pengawas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1339 K/Pid/2009
Tanggal 23 Desember 2009 — ROBBY MEYER
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bintang Saudara apakah suatuperbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutanPenuntut Umum dengan alasan karena segenap unsurunsur dakwaankedua melangar Pasal 378 KUHP telah terbukti sebagaimana dalamtuntutan halaman 47 s/d halaman 50 sedangkan menurut Terdakwasebagaimana dalam pembelaannya adalah Terdakwa tidak pernahmempengaruhi saksi Lim Bok Ke, Saksi Johan, Saksi Freddy Kelana dansaksi Murtini Alias Ufong dengan segala janji terutarna tentangpembayaran uang muka pembangunan proyek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2012 — DULMANAN BIN RAMELAN ;
120 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Bahwa pada tahun 2003 Dana Kesejahteraan sejumlah Rp 154.200.000,00(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dobel denganTunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan (2.01.01.1.1.01.07)pada Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten ;Bahwa Biaya Operasional Fraksi untuk tahun 2003 yang telah direalisasikansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak diatur dalam Perda 15tahun 2000, dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
310 — 205
  • Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;3. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur, yaknitindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan sengketa /n litis,atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 08-09-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 272/Pid.B/2016/PN Lmj
Tanggal 13 Desember 2016 — Muhammad Ikhsan Efendi bin Sumardi
71 — 11
  • perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggarPasal 170 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidairmelanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua Primairmelanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal64 Ayat (1) KUHP, Kedua Subsidair melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Penggugat : ALBERT PANJAITAN
Terbanding/Tergugat : TRIYA TUGIS TIMORA
Terbanding/Turut Tergugat : SUDARMA SETIAWAN
61 — 40
  • maka Turut Tergugat(Danpomdam) memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perjanjiankerjasama tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undangundang;Tergugat menyadari dan mengetahui bahwa Pembangunan, pengelolaandan pengoperasian atas Gedung Indoor Lapangan Futsal Pomdam /BBmelanggar hukum setelah adanya perintah dari Danpomdam kepadaTergugat pada bulan Nopember 2018 untuk menghentikan perjanjiankerjasama tersebut;Pada awalnya Tergugat hanya mengetahui pembangunan Gedung FutsalPomdam 1/BB adalah melangar