Bahwa setiap pengeluaran menyangkut dengan pembayaran sepertihonor BK atau TPP harus diatur terlebih dahulu dengan peraturanwalikota yang saksi lupa nomor dan tanggalnya, karena dinas yangmemiliki anggaran tersebut, merupakan inisiator pembuat perwal danbertanggung jawab atas perwal tersebut.

kepada WalikotaBengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangannaskah peraturan walikota bengkulu tentang perubahan atasperaturan walikota bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberiantambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yangmelaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu Saksi pernahmelihatnya karena nota dinas tersebut masuk ke Saksi dan Saksimemberikan disposisi dan paraf yang isinya : yang terhormat bapakwalikota, dinaikkan naskah perwal 36 tahun 205 tentang TPP

tertertanggal 27 Juli 2018, Hal: TanggapanPermohonan Kemitraan beserta lampirannya ;(fotokopi sesuai dengan aslinya); Perjanjian Kerja Sama Swakelola Antara TimPengangkatan Penjaringan Dan PenyaringanPerangkat Desa Srimulyo, Desa SrimulyoKecamatan Gondang, Kabupaten SragenDan Direktorat Pengabdian Kepada MasyarakatUniversitas Gajah Mada Tentang Pelaksanaan UjiKompetensi Pengangkatan Penjaringan DanPenyaringan Perangkat Desa, Desa Srimulyo,Kecamatan Gondang, Kabupaten SragenTahun 2018 Nomor : 140/05/TPP

digosipkan di pemprov dan sudah jadi rahasia umum; Bahwa setahu saksi Termohon memiliki 4 (empat) orang anak,anak yang pertama tinggal bersama Pemohon sudah lama sedangkananak kedua, ketiga dan keempat kadang bersama Pemohon kadangbersama Termohon; Bahwa, sejak saksi kenal dengan Termohon, keadaan ekonomirumah tangga Termohon sedang Sulit, Karena menurut cerita Termohon,suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon; Bahwa setahu saksi gaji Termohon sudah habis di potong banksedangkan TPP

Bahwa setiap pengeluaran menyangkut dengan pembayaran sepertihonor BK atau TPP harus diatur terlebin dahulu dengan peraturanwalikota yang saksi lupa nomor dan tanggalnya, karena dinas yangmemiliki anggaran tersebut, merupakan inisiator pembuat perwal danbertanggung jawab atas perwal tersebut.Bahwa berdasarkan pedoman atau SOP pembentukan produk hukumyang ada di Kota Bengkulu, yang bertanggung jawab terhadap kajianhukum adalah bagian hukum Sekretariat kota bengkulu yang padatahun anggaran 2015 adalah

kepada WalikotaBengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangannaskah peraturan walikota bengkulu tentang perubahan atas peraturanwalikota bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yangmelaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu Saksi pernahmelihatnya karena nota dinas tersebut masuk ke Saksi dan Saksimemberikan disposisi dan paraf yang isinya : yang terhormat bapakwalikota, dinaikkan naskah perwal 36 tahun 205 tentang TPP

., NIP. 196812251991032001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d), JabatanKasubdit Itegritas dan TPP ; ANDI WIJAYA RIVAI, A.Md.IP, SH.,S.Sos., NIP.107501181999021001, Pangkat/Golongan Penata (III/c), JabatanKasubag PerundangUndangan dan Organisasi DirektoratJenderal Pemasyarakatan ; CIPTO EDY, A.Md.IP.,SH.M.Si., NIP. 197711192003 031002,Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan KepalaSeksi Integritas Khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ; R.

Tanggal 14November 2012 Surat Ukur No. 202/Talang Pangeran Ulu/2012 Tanggal 12November 2012 luas 19.975 M2, atas nama Henry Salim; yang manaberdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 20 Ayat1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Hak milik adalah hakturuntemurun, terkuatdanterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6, dengan demikian Tergugat adalah pihak yangberhak menerima uang ganti rugi Pembangunah4 aH TPP

Bahwa setiap pengeluaran menyangkut dengan pembayaran sepertihonor BK atau TPP harus diatur terlebin dahulu dengan peraturanwalikota yang saksi lupa nomor dan tanggalnya, karena dinas yangmemiliki anggaran tersebut, merupakan inisiator pembuat perwal danbertanggung jawab atas perwal tersebut.Bahwa berdasarkan pedoman atau SOP pembentukan produk hukumyang ada di Kota Bengkulu, yang bertanggung jawab terhadap kajianhukum adalah bagian hukum Sekretariat kota bengkulu yang padatahun anggaran 2015 adalah

kepada WalikotaBengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangannaskah peraturan walikota bengkulu tentang perubahan atas peraturanwalikota bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yangmelaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu Saksi pernahmelihatnya karena nota dinas tersebut masuk ke Saksi dan Saksimemberikan disposisi dan paraf yang isinya : yang terhormat bapakwalikota, dinaikkan naskah perwal 36 tahun 205 tentang TPP

Masyarakat dan pemerintah desa setempat tempat orang tua klien tinggal tidakmengetahui tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan dirahasiakan olehkeluarga untuk kepentingan terbaik bagANAKNYA nnn ene n nn nnn nen en en ennB.Rekomendasi: 222 n nnn n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn nesBerdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Permasyarakatan Kelas II Jember HariSenin, tanggal 29 April 2019, Nomor Register TPP:TPP:W15.PAS.Pas

kepadaMasyarakat Universitas Gajah Mada, Nomor2249/DIT.PM/2018, tertanggal 27 Juli 2018 hal:Tanggapan Permohonan Kemitraan besertalampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Perjanjian Kerja Sama Swakelola antara TimPengangkatan Penjaringan Dan PenyaringanPerangkat Desa Srimulyo Dan Direktorat Pengabdiankepada Masyarakat Universitas Gajah Mada TentangPelaksanaan Uji Kompetensi PengangkatanPenjaringan Dan Penyaringan Perangkat DesaSrimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten SragenTahun 2018 Nomor : 140/05/TPP

Bahwa saksi mengatakan jika sifat Penggugat egois dan jika diperintah olehsaksi yang merupakan atasan Penggugat sering menolak jika diberitahuPenggugat orangnya sok tahu tapi pada kenyataannya tidak bahkanPenggugat pernah tidak mendapatkan TPP (tunjangan). Bahwa saksi mengatakan bekerja bersama Penggugat + 4 (empat) tahun dansaksi sekarang bekerja di Dinas KOMINFO.

EE FE EEE EE EEEARPT TRERCIIPATEETE Ar Cr ef rer Pe Pee Pee ee eet PEt defftt 10429c000000000000000000080808 000000080808000000080808000000080808000000 1010080808 100808080000000808080000000808080000000808080000000000080000000000000000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000005a2108ffefbS ft terre cre ere tre Fi FEE FETE EEE EEE EEE EE EEE FEE EEE PEE EE EE EE EE EE EE EEE EEEPEEP TPP

c6c6c6fffttrrrrrrrrrrrrrrrrt etree rs ttt ttt FEEL EEE EEE FEEL EELFEPPPEEEFEL EFF EL EFFPEPPPL PPLE ELE L ELE LE ELLE ELLE ELLE EEE EEL EEE LEE EEE ELE EEE EEE EEE EE EEE EE EEE EEE EE EEL EEE EELfff777424242212121 b5b5bS5ffffFFFFFFFFF7 7 7 5a5a5a18 1818525252 FFF FEFFEEE ELLE LE EEE EEE LEE EELFEPPFEFEFEFEFEFEL EEE EEEEPEPPEEEELLPPREFEEE EEE EEE EEEEE EE EEE EEE EEE EEE EL ELLE ESE ELFELFT b 7 b 7 b 10 1010424242.dededefffFEPPFFLEFAL EFF F ELLE EEEffffttrrfrrrrrrprtTrfo49494 181818949494 FFT TPP

Atas barang yangdipindahkan penimbunannya di Tempat Penimbunan Pabean (TPP),maka pengusaha TPP bertanggungjawab atas barang yang ditimbun diTPP dimaksud.Bahwa Bea dan Cukai tidak melakukan analisis terhadap kontainer yangdilakukan pemindahan penimbunan barang impor ke Gudang PT.Tripandu, kecuali apabila terdapat indikasi yang menunjukkanpelanggaran di bidang kepabeanan.Bahwa tidak ada keharusan dari Bea Cukai untuk mengecek kebenaranpihak penerima barang, karena hal tersebut merupakan bisnis prosesagen

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)2. Biaya Perawatan dan Pengobatan.3. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia4. Biaya Jasa Kantor.5. Biaya Cetak.6. Belanja Perjalanan Dinas.7. Belanja Lainlain.8.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)Biaya Perawatan dan PengobatanBiaya Pengembangan Sumberdaya ManusiaBiaya Jasa Kantor.Biaya CetakBelanja Perjalanan DinasBelanja LainlainBelanja Pemeliharaan Alatalat Angkutan.et a eS Sf2.

kepada ARI ARIFIN

102

1 (SATU) lembar faktur kendaraan Kijang Innova 2.0 atas nama HERDA HERNIDELANI

103

17 (tujuh belas) buku Laporan Satuan Tugas petugas Pintu Utama (P2U) dari tanggal 10 Januari 2017 s.d. tanggal 8 Juli 2018

104

1 (satu) buah buku Sidang TPP

Ijin Berobat ke RS Luar Lapas periode 1 November 2017 s.d. 15 Februari 2017

105

1 (satu) buah buku Sidang TPP Ijin Berobat ke RS Luar Lapas periode 25 Maret 2017 s.d. 31 Juni 2017

106

1 (satu) buah buku Sidang TPP Ijin Berobat ke RS Luar Lapas periode 5 Agustus 2017 s.d. 3 November 2017

107

1 (satu) buah buku Sidang TPP Ijin Berobat ke RS Luar Lapas periode 20 Februari 2018 s.d. 17 Mei 2018

108

2 (dua) bundel kwitansi pembayaran rawat inap dan rawat jalan narapidana a.n.

Yaitu terdiridari:Sarana Olahraga (SOR/GOR);Pekerjaan Beton tembus Jalan Lingkungan Blok Rebo;Pekerjaan Beton tembus Jalan Goronggorong Blok Ahad;Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kios Desa;Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA);on fF YO DNRabat Beton Jalan Lingkungan dan TPP Makam Umum Dusunwalahiran (Daa Banprop);Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Sungkedi;Pemadatan Jalan Lingkungan dan Jembatan Cipicung;Pekerjaan Pipanisasi Blok Manalung;10.

Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Baratsebesar Rp.115.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp.1.254.811.416,00.Bahwa dari penerimaan tersebut diantaranya dialokasikan untuk KegiatanFisik/Infrastruktur sebesar Rp. 1.294.811.406,00. yaitu terdiri dari:Sarana Olahraga (SOR/GOR);Pekerjaan Beton tembus Jalan Lingkungan Blok Rebo;Pekerjaan Beton tembus Jalan Goronggorong Blok Ahad;Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kios Desa;Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA);on fF ODRabat Beton Jalan Lingkungan dan TPP

tiga) kali diteruskankerapat koordinasi kelembagaan di dalam mengambil langkahlangkahpenanganan tunggakan kolep 3 oleh lembaga BKAD dengan caramendatangai kelompok maupun secara bersurat, dan apabila darikelompok terebut yang menunggak sampai kolep 6 (menunggak 6 kali)kelembagaan BKAD mengambil langkahlangkah berupa MembentukTPP (team penyelamat pinyaman) melalui rapat koordinasi kelembagaanatau melalui MAD yang bertugas menyelamatkan pinjaman(pengembalian tunggakan) dan apabila dari penanganan TPP

li>

Foto copy 1 (satu) eksemplar Mobilisasi Tenaga Pendamping Tahap II Program Pamsimas TA. 2022 Nomor: UM.02.01/SATKER-PPP-JBI/AM/96 tanggal 14 Juli 2022;

Asli 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Kelengkapan Administrasi Nomor UM0102/SATKER-PPP-JBI/AM/424 Jambi 19 Desember 2022;

Asli 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Kedua Kelengkapan Administrasi Nomor UM0102/SATKER-PPP-JBI/AM/02 Jambi 16 Januari 2023;

Asli 1 (satu) Lembar Rekomendasi untuk Surat Teguran/SP1.Nomor: 02/TPP

- Pamsimas/ Jambi/ XI/2022 Tanggal 09 November 2022;

saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikKejaksaan Negeri Bitung sebanyak tiga kali, pertama kali padabulan Oktober tahun 2020, kedua bulan Februari 2021 dan ke tigabulan Maret 2021 dan keterangan saksi tersebut dituangkandalam BAP pemeriksa dan saksi menandatangani BAP tersebutsetelah terlebih dahulu saksi membacanya; Bahwa saksi diperiksa saat itu sehubungan dengan laporan yangsaksi sampaikan pada tanggal 12 September 2020 yangmelaporkan Pemohon karena Tunjangan Perbaikan Penghasilan(TPP

Pendapatan lainlain seperti TPP (tidak menentu)ialah sebesar Rp. 750.000, (Sejak bulan januari 2021 tidakpernah didapatkan).Dari uraian beban hutang dan pendapatan Pemohon diatas, maka sisapendapatan yang Pemohon dapatkan ialah sebesar Rp. 600.000,(Enam Ratus Ribu Rupiah).Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Padt.G/2021/PA.Jnp.3.