sehubungan denganPerjanjian Kerjasama Channeling dan Perjanjian Kredit;Bahwa Perjanjian Kerjasama Channeling tersebut, dibuat antaraTERGUGAT II dengan TERGUGAT dalam hal ini Koperasi NusaSejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo, didirikan dengan Aktatertanggal 20062012 Nomor 74, dibuat di hadapan Ria DewantiSarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, Akta Pendirian mana telahmemperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 1073/BH/M.KUKM

sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;Cc. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding denganbesarnya jasa usaha masingmasing anggota;d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian.Ketentuan TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMENKOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI diaturdalam KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 96/Kep/M.KUKM

Maka sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, dan melanggar PeraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik IndonesiaNomor : 19/PER/M.KUKM/X1/2008 pasal 25 yang mengatur tentang aset.Tergugat Rekonpensi dan Il, telah nyata nyata melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yakni yang diatur dalam pasal 1365KUHPerdata, dengan unsur unsur adanya: kerugian yang timbul, yaknisebagaimana dalam angka (9), (12), (13) diatas.

melakukanpekerjaan yang ditugaskan kepada orangorang itu.17.Bahwa kewajiban TERGUGAT selaku Badan Hukum Koperasi SimpanHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMGPinjam untuk menanggung kerugian akibat dari perbuatan bawahan ataukaryawan/karyawati yang telah melakukan kesalahan terhadap SimpananSukarela Berjangka Simaster Profit milik PENGGUGAT tersebut juga telahditegaskan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.15/Per/M.KUKM

Daya Taka Sejahtera Swadaya, Nomor:500/006/Ek.Prod.II/2003, tertanggal 10 Desember 2003, diberi tanda P6;7101112Foto copy dari fotocopy dan bermeterai cukup Surat dari Bupati, Nomor:525.26/532/X11/2002, tentang Permohonan Bantuan Dana Penjaminan,tertanggal 19 Desember 2002, diberi tanda P7;Foto copy dari fotocopy dan bermeterai cukup Surat Nomor: 10/M.KUKM/1/2003, Perihal Dana untuk Pabrik Minyak Sawit, tertanggal 31 Januari2003, diberi tanda P8 ;Foto copy dari fotocopy dan bermeterai cukup Notulen

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PengawasanKoperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadapKoperasi yang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota diWilayah Jawa Tengah.c.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PengawasanKoperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadapKoperasi yang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota diWilayah Jawa Tengah.C.

., tanggal 08 November 2021 nomor 26, tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputi Bidang Kelembagaan, Sdr.

adalahmenggunakan uang pribadi Terdakwa.wannennnnennn Setelah Terdakwa memiliki Akta Pendirian Koperasi SimpanPinjam ALFA MANDIRI Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, berikutnyaTerdakwa meminta pengesahan dari Pemerintah agar Koperasi yangdibentuk memperoleh status Badan Hukum, kemudian oleh karenadisebutkan dalam Akta Pendirian tersebut para Anggota Awal PendiriKoperasi berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung maka sesuaidengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI No. 123/Kep/M.KUKM

Akt. tidak memiliki KTP yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Temanggung melainkan dari Pemerintah KabupatenKendal, sementara KSP ALFA MANDIRI hanya mempunyai daerah kerjaKabupaten Temanggung yang berarti para anggotanya harus berdomisili diwilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan yang ditentukan dalamKeputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, maka terhadap saksiNOVAL ABDUL HARIS, SE.

tidak pernah melakukan rapat anggota maka Koperasi tersebutsudah menyalahi aturan tentang Perkoperasian;Bahwa Badan Usaha dalam bentuk Koperasi dalam menjalankanusahanya ada kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yangHalaman 85 dari 184 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Tmg (Perbankan)berwenang, setiap badan usaha Koperasi mempunyai kewajibanmelaporkan usahanya kepada pejabat yang berwenang yangmembawahi tentang Perkoperasian dan hal ini diatur dalam PeraturanMenteri Koperasi Nomor : 15 / Per / M.KUKM

Selanjutnya Terdakwa meminta pengesahan dariPemerintah agar Koperasi yang dibentuk memperoleh status Badan Hukum,kemudian oleh karena disebutkan dalam Akta Pendirian tersebut para AnggotaAwal Pendiri Koperasi berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung makasesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004,permohonan pengesahan diajukan kepada Bupati Temanggung.

., tanggal 28 Juli 2016 Nomor 12 dan telah mendapat pengesahan dariKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor001976/BH/M.KUKM.2NIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.0leh sebab ituPenggugat tidak memiliki Kompetensi mewakili Koperasi Jasa Tunas BangsaMandiri karena Penggugat bukanlah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU)Tunas Bangsa Mandiri (yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa TunasBangsa Mandiri).

dugaan PENGGUGAT pada dalil gugatan a quo ini makaPerjanjian Kredit antara TERGUGAT TERGUGAT VII denganTURUT TERGUGAT terjadi di sekitar bulan April 2018 atau setidaktidaknya salah satu bulan di tahun 2018, patut diduga telahbertentangan dengan undangundang, antara lain:1) UUNo. 17 tentang Perkoperasian2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi3) Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil Menengah No. 19 /Per/M.KUKM

Asli dan fotokopi Salinan Resmi Penetapan perkara Kasasi Nomor : 24K/PEN/2014/PTUN.PLK antara Penggugat Salampak dan Sosilo melawanTergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan UMKM KabupatenKatingan tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.I19.C;20.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/II/2015 tanggal 6 Februari 2015tentang perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia, selanjutnyapada

Bahwa yang menjadi dasar terdakwa membuat surat ke Notaris SILVIANINAWATY, SH karena untuk melaksanakan Keputusan Menteri Koperasidan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2014 dan peraturan MenteriKoperasi Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006, dan dasar terdakwa bertindakatas nama pengurus Koperasi, karena terdakwa masih tetap sebagai KetuaPengurs KOAPGI yang sah, dikarenakan atas pernyataan pengunudrandiriterdakwa tanggal 17 Februari 2015 tidak diataur dalam UndangUndangNomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

keuntunganditetapbkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupukpermodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggotadengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan denganaktiva harus wajar.Pasal 20(1)Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yangbaik, menerapkan prinsip kehatihatian dan manajemen risiko, sertamematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpanpinjam.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM

/IX/2008tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi :Pasal 4(4)Pengurus mempunyai wewenang untuk:Halaman 6 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN PblIc. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dankemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dankeputusan Rapat Anggota;Ketentuan tersebut diatas telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi :Pasal 20(1

masingmasing Rp2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biayaPT Markinah;0 mn NIN Dn fF WY WNuntuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluhtiga milyar lima ratus juta rupiah);Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proseslelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyediabarang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM

Dimana berdasarkan UndangUndangNomor 17 Tahun 2012 Tentang PERKOPERASIAN Pasal 104 ayat1 (satu) : Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinyasebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI KOPERASI DANUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIANOMOR:10/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG KELEMBAGAANKOPERASI.

--[endif]-->1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KE/M.KUKM/I/2007 tentang penetapan pengelola Anggaran 2007;

< !--[if !supportLists]-->1 ) < !--[endif]-->1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/I/2007 tentang pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;

< !--[if !supportLists]-->1 ) < !

Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013;29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan;30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM

Negara.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi BidangPemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentangPenetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan SaranaUsaha PKL TA.2013.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usahaPKL TA.2013 tahap kedelapan.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi danUKM Nomor:07/PER/M.KUKM

Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran danjaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasipeserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013;29.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasarandan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang PenetapanKoperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL 1TA.2013 tahapkedelapan;30.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor:07/PER/M.KUKM

Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasarandan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang PenetapanKoperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKLTA.2013;29.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usahaPKL TA.2013 tahap kedelapan;30.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor:07/PER/M.KUKM

Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 67/Kep/M.KUKM/VI/2006,tanggal 26 Juni 2006, beralamat di JI. Milono No. 1 RT. 06 Telp/Fax. (0541)200041, Flexi (0541) 7084111 Samarinda 75121. Kel. Jawa. Kec. SamarindaUlu. Kota Samarinda.Prov. Kaltim, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10.RUDDIYANTHO TANTRY, SH selaku Notaris di Samarinda, berdasarkan SK.Menteri Kehakiman RI. No. C84. HT.03.01.Th 1992, SK. Kepala BadanPertanahan Nasional RI.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi danHalaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2018./PN.SmgPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentangPedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasiyang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di WilayahJawa Tengah.c.