Ditemukan 3879 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sekumpul sekombulan
Penelusuran terkait : I. dewan pimpinan pusat (dpp) asita (aliansi sekumpulan industri tur agensi). Ii. menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia vs dr. nunung rusmiati S.si. M.s;;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
280 — 160
  • sebagai satu perbuatan yang diteruskanmenurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syaratsyarat : harus timbul dari satuniat, perbuatanperbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranyatidak boleh terlalu lama ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal64 KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilakuitu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatukejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
128 — 71
  • Soesilo.hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslan merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganPara Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktahukum bahwa perbuatan tersebut
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
647 — 243
  • ., BKP:Bahwa ahli menjelaskan wajib pajak berdasarkan UU KUP dan PeraturanPerpajakan yang berlaku adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan;Bahwa yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi PT.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus ITE
Register : 02-02-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN SELAYAR Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Slr
Tanggal 4 Agustus 2017 — - HASLIA LEO Als LIA Binti Ir. SAFRUDDIN LEO
1071 — 335
  • ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
138 — 104
  • Menimbang, bahwa pengertian setiap orang majelis hakim mengacu kepada makna otentik yangdiberikan oleh pembentuk undangundang sebagaimana tercantum di dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1angka3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksuddengan setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan makna korporasi adalah sekumpulan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
177 — 43
  • Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan dari suatukeputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian danSuatu penganiayaan itu secara bersamasama tidak akan pernah dapatmenghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:a. Untuk melakukan kejahatankejahatan itu, pelakunya harus membuatlebih dari satu keputusan.b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
230 — 485
  • tersebutberupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnyaantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungandimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda datde verschillende feiten de uiting ziiin van een ongeoorloofd besluit en dat eenvoogezett gelijksoortige feiten yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harusmerupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatanyang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
282 — 177
  • Susperbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan inidijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda dat de verschillende feitende uiting ziljn van een ongeoorlootd besluit en dat een voogezett gelijksoortige feitenyang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapatterjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679);Dari keterangan MvT yang sudah disebutkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
373 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pemerintahan Propinsi DaerahTK. adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayahtertentu yang diorganisir oleh Gubernur yang sah dan mewakilidaerahnya baik ke dalam dan keluar;Dengan demikian, yang dapat digugat atau diminta tanggung jawabhukumnya di dalam perkara perdata hanyalah orang atau badanhukum in casu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengahsebagai Badan Hukum bukan Gubernur Jawa Tengah yangmerupakan alat kelengkapan dari suatu pemerintahan daerah;Hal ini juga bersesuaian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
122 — 44
  • Dalam halpengelolaan APBD tersebut dilakukan dengan pola demikian oleh KPA (KuasaPengguna Anggaran) dan bendahara pengeluaran maka pejabat pengelolakeuangan tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya.Bahwa Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatandan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
307 — 175
  • undangundang sendiri tidak memberikanpenjelasannya, yaitu tentang kreteria yang bagaimana yang harus dipergunakanorang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatutindakan yang berlanjut.Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanya mensyaratkan : bahwa berbagaiperilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-10-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
331 — 265
  • Sedikitnya gambaran dalamMemorie Penjelasan atau MvT, dikemukakan: "Di dalam memoriepenjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentukundangundang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku ituharuslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwasuatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana sejenis.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
136 — 62
  • bahwamenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi cukup dinilaidari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwasesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimanaPasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
183 — 93
  • berupakejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnyaantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatuhubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting(MvT) Belanda dat de verschillende feiten de ulting ziljn van eenongeoorloofd besluit en dat een voogezett gelijksoortige feiten yangmaksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
161 — 186
  • Dalam hal pengelolaan APBD tersebut dilakukandengan pola demikian oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan bendaharapengeluaran maka pejabat pengelola keuangan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.Bahwa Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatuprogram dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yangberupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2017 — H.OTJIM SUPRIATNA, S.Hut
132 — 32
  • Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yangsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa mengenai unsur harus ada hubungan yang eratkaitannya sebagai mana penjelasan dalam Memorie van Toelichting (MvT)Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu : bahwa berbagai perilaku harusmerupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatukejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidanayang sejenis (Lamintang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
115 — 45
  • dipandang sebagai satu perbuatanyang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syaratsyarat,yakni harus timbul dari satu niat, perbuatanperbuatan itu harus sama atau samamacamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukanPasal 64 KUHP, pembentuk undangundang hanya mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dansuatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
188 — 139
  • berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupapelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnyaharus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam MemoriVan Toelichting (MvT) Belanda dat de verschillende feiten de uiting ziljn vaneen ongeoorloofd besluit en dat een voogezett gelijksoortige feiten yangmaksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
293 — 95
  • Soesilo,op.cit, hlm. 8182) ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal64 KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagaiprilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana yang sejenis. (vide : Drs. PRA.F.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
114 — 129
  • renang yang dilakukan olehorganisasi SERBU dilakukan sejak bulan Februari 2011 ;Bahwa saksi mengetahui organisasi SERBUbergerak di bidang olahraga, yaitu untuk kegiatanberenang bagi siswasiswi ;Bahwa saksi menjelaskan sebelum ruko milik saksidisewa oleh organisasi SERBU, ruko tersebut digunakansaksi untuk berjualan ;Bahwa ruko tersebut dibangun sekitar tahun 2005 /2006 ;Bahwa saksi menjelaskan kegiatan renang yangdilakukan oleh organisasi SERBU dilaksanakan setiaphari, dan saksi sering melihat sekumpulan