perbuatan pidana yang telah dilakukan dalam waktuyang sama adalah ketentuan terhadap delik concursus, yang seharusnyadisidangkan dalam satu berkas, sehingga jika disidangkan dalam sidangyang berbeda, jumlah penghukuman yang dapat dijatunkan adalah tidakboleh melebihi maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara; Bahwa dalam perkara aquo, perbuatan Terdakwa dalam melakukan lagitindak pidana, padahal Terdakwa masih berstatus sebagai Narapidanadalam perkara/peristiwa (kasus) yang berbeda dan kurun waktu (tempus

persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi,para ahli, saksi verbalisan dan keterangan Terdakwa sendiridihubungkan dengan barangbarang bukti sehingga jelas faktaTerdakwalah yang telah melakukan tindak pidana bersamasamamelakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaanmemberatkan;Bahwa alibi yang dikemukakan oleh judex facti / Pengadilan Tinggidalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa berada di tempatlain ketika kejadian dalam dakwaan terjadi, Terdakwa tidak beradapada /ocus delictidan pada tempus

Unsur Pada waktu pemungutan suara;Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur Tempus yang secaralimitatif memberikan batasan waktu dilakukan hanya pada waktu pemungutansuara sehingga untuk dapat membuktikan unsur ini terbukti atau tidak, cukupdilihat dari tempus delictie atau waktu pada saat tindak pidana yang disangkakanterjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif tersebut di atasdengan tempus delictie

adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon menyatakan pernahmengajukan permohonan cerai talak Nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Bdg dan telahHalaman 5 dari 10Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg.diputus pada XX April 2014 dengan putusan positif yaitu ditolak karena saksiPemohon tidak dapat menguatkan dalil Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohontelah diputus positif maka untuk mengajukan perkara baru harus didasarkanpada dalil baru dengan waktu kejadian (tempus

DALAMEKSEPSI: 202 rere rere ere re ee eee eee eeeBahwa secara keseluruhan obyek obyek gugatan angka 2.A.1 sampaiPutusan Nomor: 1680/Pdt.G/2009/PA Pwt10dengan angka 3 Penggugat tidak menyebut tempus (waktu)perolehan harta harta terperkara tersebut, karena sesuaidengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang undang nomor1 tahun 1974, harta bersama adalah harta yang diperolehselama perkawinan, dan sekarang ini obyekobyek sengketatersebut dikuasai olehSIAPA ys eee sees cee ese eS Me Se Ee ee ee ee eSAda

Unsur bersamasama : Met vereenigde krachtenMenimbang bahwa unsur bersama sama mengandung pengertianperbuatan tersebut dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih yangmasingmasing memberikan akses bagi selesainya tindak pidana sebagaiorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganpada locus dan tempus delicti tersebut , peran para terdakwa adalahsebagai berikut :Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN

Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Bahwa pada locus dan tempus in casu, hari Senin tanggal 25November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor ReservoirLangko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa LangkoKecamatan Lingsar Kabupaten Lombok telah terjadi perusakan pagarpembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram;Bahwa akibat pengerusakan pagar tersebut PDAM Giri Menangmengalami kerugian sebesar kurang lebih 40 juta rupiah;Bahwa para saksi mengetahui

Ruslan Pandia, Sp.OG tanggal 13Desember 2016, telah memeriksa cy pada tanggal 13 Desember 2016 ;dan kesimpulannya korban hamil 17Menimbang, bahwa ke dakwaan Penuntut Umum, waktukejadian perkara (tempus Aeici/)dihubungkan dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dibuat tanggal 13pada tahun 2011, sehingga apabila Desember 2016 yangkorban tidak ada hubuan korban hamil 17 minggu, maka hamilnyangan perbuatan Terdakwa;Menimba bahwa dengan demikian maka faktafakta hukum danpertimbangan putusan Pengadilan

menerangkan mengetahui Terdakwa X buh dengankorban;aene angkan Terdakwabersetubuh dengan korban, dibantah oleh TerdakwaMaptidak ada alat bukti lainMenimbang, bahwa keterangan korban yang yang bersesuaian dengan keterangan korban terseMenimbang, bahwa alat bukti Et Repertum Nomor445.310/XII/RSUD/2016 dari Rumah Sakit m Daerah Deli Serdang LubukPakam yang ditandatangani oleh dr. ~ Pandia, Sp.OG tanggal 13Desember 2016 yang diajukan oleh P Umum dibuat pada tanggal 13Desember 2016 sementara kejadian per (tempus

kepada Abe(DPO) tidak memberitahukan kepada Saudara Andri maupunTerdakwa jika di dalam nasi bungkus tersebut terdapat narkotika;Bahwa baik Saksi Andri maupun Terdakwa tidak kenal dengan Abe(DPO) dan juga Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Febi Anggara;Bahwa pertimbangan Judex Facti menjatunkan pidana terhadapTerdakwa hanya didasarkan pada barang bukti seberat 0,2270gram dan urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandungMetamfetamina yang telah diuji di laboratorium tertanggal 2Agustus 2018 padahal tempus

Februari 2018 yang menyatakanurine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, tidak dapat secaraserta merta untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer in casu, karena sifatnya indikatif yaitu bersifatdugaan karenanya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaanlaboratorium sebagaimana diharuskan oleh ketentuan perundangundangan; Bahwa in casu tidak ada alat bukti untuk menyatakan keterbuktiandakwaan Oditur Militer tersebut, demikian pula tidak dapat dipastikanlocus dan tempus

Kembali ini (Perbuatan /Perkara Il) juga sedang diperiksa diPengadilan Negeri Tuban, yaitu dengan Nomor 11/Pid.B/2002/PN.TBN.Untuk lebih jelasnya kronologi perkara tersebut (Perkara ) dalam kaitannyadengan perkara yang sedang dimohonkan PK saat ini (Perkara II) sehinggadapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan (concursus realis)adalah sebagai berikut:Tabel kronologi perkara yang dikatagorikan sebagai concursus realis Tanggal Peristiwa Keterangan12 Agustus Pemohon PK melakukan perbuatan Tempus

Murtiah /Perkara II27 April 2001 Pemohon PK melakukan perbuatan Tempus delictipembunuhan dengan korban Perbuatanbernama Yusuf, S.H. I/Perkara Mei 2001 Pemohon PK ditahan dan dituntut Penahanan danoleh Kejaksaan Negeri Surabaya Penuntutanatas dugaan perbuatan pidana Perkara pembunuhan Hal. 16 dari 26 hal. Put.

Pasal 65 ayat(2) KUHPidana mengatur maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlahmaksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidakboleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Bahwa karena /ocus delicti dan tempus delicti perkara Pemohon PKberbeda, maka dilakukan pemeriksaan secara terpisah, yaitu olehPengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Tuban.

LOCUS DELICTI DAN TEMPUS BERBEDA DENGAN YANG DIBUATTERMOHON.1. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab, Pemohon, pernah memberikan 2sertifikat kepada Direktur CV. Dua Putra ( Sumarsono), pemberiansertifikat tersebut sekitar tahun 2015 bertempat di kantor CV. Dua Putra(domisili kantor berada di Sidoarjo sesuai Akta Notaris),Pemohon tidakpernah memberikan Sertifikat kepada pihak lain manapun kecuali kepadaDirektur CV. Dua Putra.Halaman 8 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbg2.

penetapan tersangka) sebagai pelaku tindak pidanaHalaman 27 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbgpenipuan sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP perkara LaporanPolisi Nomor : LPB/147/V/RES.1.11./2018/JATIM/RES.JBG tanggal11 Mei 2018 , sudah sah dan benar menurut hukum, dengandemikian dalildalil praperdilan Pemohon yang menyatakanpenetapan tersangka tidak sah adalah tidak benar maka harusdinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;Bahwa menanggapi dalildalil permohonan praperdilan tentang locusdan tempus

Penetapan Tersangka Tidak Sah, karena error in persona dan locusdelicti dan tempus berbeda dengan yang dibuat oleh Termohon;2. Perbuatan Pemohon Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan;3. Surat Perintah Membawa dan Penggeledahan Tidak Sah;4. Penangkapan Tidak Sah;5.

Penetapan Tersangka Tidak Sah karena Error in Persona dan /ocusdelicti dan tempus berbeda dengan yang dibuat oleh Termohon.Menimbang, bahwa secara yuridis, Praperadilan adalah lembaga yangmengawasi dan menguji atas tindakantindakan yang dilakukan penyidik ataupenuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upayapaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentinganpemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebuttidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan

pasal 20 patrialpasif hanya ikut dalam penyertaan modal saja dan tidak ikut dalammelaksanakan usaha;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untukmembuktikan kedudukan Pemohon dalam CV ODua Putra danpertanggungjawabannya terkait dengan error in persona sudah memasukipokok perkara, sehingga tidak termasuk dalam ranah PemeriksaanPraperadilan, sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut akandikesampingkan;Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon mengenailocus delicti dan tempus

Terdakwa sepakat membeli keenam arca yaitu arca Shiva, arca Agastya, arca Mahakala, arcaDurga Mahissa Asuramardini ( bertangan dua ), arca DurgaMahissa Asuramahardini ( bertangan delapan ) dan= arcaNandhisa Wahana Murti pada bulan Januari 2007 dan arca arcatersebut dikirim ke Mid Plaza Jl Jenderal Sudirman Jakartasecara bertahap / empat' kali pengiriman dan pengirimanpertama pada bulan Januari 2007dan dibayar pada bulan Maret2007, jadi bila dihubungkan Locus Delictie( Tempat tindakpidana ) maupun Tempus

Umummendakwakan pada bulan Juli sampai Nopember 2006 = atau33setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2006,maka pada bulan Juli sampai Nopember 2006 Terdakwa belummembeli atau memiliki keenam arca tersebut ;Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam surat dakwaanalinea ke2 ( dua ), dimana Jaksa Penuntut Umum menyebutkanbahwa awalnya sekitar antara bulan Nopember atau bulanDesember 2006 Mr Hugo E Kreijger datang ke rumah terdakwauntuk menawarkan sejumlah benda kuno diantaranya 6 buah arca,jadi tempus

delictie dalam surat dakwaan dihubungkan denganuraian yang ada pada alinea ke 2 ( dua ) tersebut, makaterjadi kontradiksi, akibatnya menurut Majelis bahwa padabulan Juli sampai Nopember 2006 Terdakwa belum membeli ataumemiliki keenam arca tersebut sehinga locus ( tempat)delictie dan Tempus ( waktu ) delictie tidak terbukti ;Menimbang, bahwa menurut Yahya MHarahap dalam bukunyaPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi keduahalaman 388, Jika tempat dan waktu yang disebutkan dalamsurat dakwaan

Bahwa tidak dapat dibenarkan pendapat Terdakwa dalam memorikasasi bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggaar Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karenaperbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat (tempus dan locus delicti)ketika para Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang menguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman yang disimpan dalam 1 (satu)plastik klip berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang menurutpara Terdakwa narkotika tersebut di peroleh dari Udin dengan caramembeli

sahdikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kendawangan Kiri dan terjadilah JualBeli antara Pemohon dengan UTI BURHANUDIN dengan bukti KwitansiJual Beli tertanggal 5 Agustus 2013 ;Disamping itu Pemohon juga tidak dapat menilai dan tidak dapatmengidentifikas apakan Surat Keterangan No.593.2/59/2001/PemHalaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktptanggal 10 April 1996 Atas Nama UTI BURHANUDIN itu adalahPalsu ATAU Ada kepalsuan didalamnya SEBAB pada saat ataupada waktu Pemohon menyampaikan Bukti Surat (Tempus

.593.2/59/2001/Pem tanggal 10 April 1996 Atas Nama UTIBURHANUDIN dalam persidangan Pengajuan Bukti Surat dalamPerkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Ktp yang telah diputus padatanggal 26 Februari 2020 Tidak ada dan Belum ada HasilPemeriksaan Labkrim Mebes Polri maupun adanya PutusanPengadilan Pidana yang menyatakan Surat Keterangan atas Tanahyakni Surat Keterangan No.593.2/59/2001/Pem tanggal 10 April 1996Atas Nama UTI BURHANUDIN adalah Palsu ATAU Ada Kepalsuandidalamnya pada saat atau pada waktu (Tempus

GURDANI NAMUN pada saat atau padawaktu (Tempus Delicty) persidangan Perkara Perdata Nomor37/Pdt.G/2019/PN.Ktp yang telah diputus pada tanggal 26 Februari 2020itu, dimana dalam persidangan tersebut Bapak Drs.H. GURDANIACHMAD Alias GURDANI Alias Drs.

apakah Surat KeteranganNo.593.2/59/2001/Pem tanggal 10 April 1996 Atas Nama UTIBURHANUDIN itu adalah Palsu ATAU Ada kepalsuan didalamnyasebelum adanya ada Hasil Pemeriksaan Labkrim Mebes Polrimaupun adanya Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan SuratKeterangan atas Tanah yakni Surat Keterangan No.593.2/59/2001/Pemtanggal 10 April 1996 Atas Nama UTI BURHANUDIN adalah PalsuATAU Ada Kepalsuan didalamnya pada saat atau pada waktu(Tempus Delicty) Bukti Surat digunakan dalam persidangan perdataNomor

omstandigheden) yang secara yuridis didasarkanpada alatalat bukti yang sah, berupa keterangan saksisaksi yang memberikanketerangan di bawah sumpah di persidangan, Surat, keterangan Ahli, danketerangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti a quo, yangantara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dansaling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh Fakta Hukum, sebagaiberikut: Bahwa waktu kejadiannya adalah hari hari Minggu tanggal 11 Agustus2019 pukul 20.45 (tempus

Unsur pelaku menyalahgunakan Narkotika golongan bagi dirisendiri:Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana alasandan pertimbangan di bawah ini: Bahwa bermula pada waktu kejadiannya adalah hari hari Minggu tanggal11 Agustus 2019 pukul 20.45 (tempus delicti), dan di tempat kejadiannyaadalah di Jalan Dukuh Pokoh, tepatnya di selatan Balai Desa Nglinggi DukuhPokoh Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten (locusdelicti); Bahwa terdakwa dtangkap pada waktu dan di tempat kejadian

,berpendapat berbeda atau dissenting opinion terhadappertimbangan pembuktian dakwaan di atas, sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 2, dalam perkara aquo, PenuntutUmum dalam persidangan telah menghadirkan hanya 1 orang saksi yaitu SalehaDani yang mengetahui adanya persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dengankorban dalam tahun 2015 sebagaimana tempus dalam dakwaan Penuntut Umumyaitu saksi korban Saleha Dani sedangkan saksi lainnya tidak mengetahui samasekali akan adanya persetubuhan

cukup untuk membuktikan bahwaterdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa terhadap penggunaan bukti petunjuk dalam pertimbangandi atas dalam mempertimbangkan unsur membujuk, Hakim anggota 2 tidaksependapat oleh karena menurut pendapat Hakim anggota 2 justru unsur tipumuslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untukmelakukanpersetubuhan tidak terbukti.Menimbang, bahwa walaupun telah diakui oleh terdakwa bahwa ia telahbersetubuh dengan korban walaupun itu dalam tempus

tahun 2013 yang tidak masukdalam tempus dakwaan Penuntut Umum, namun yang menjadi poin yang sangat Putusan Nomor 49 / Pid.Sus/2016/PN PSO an.

yaitu anak korbanyang menjadi saksi namun dengan dibantahnya keterangan anak korban tersebutoleh terdakwa dan mengajukan bukti berupa saksi a de charge yaitu Adrian Kalepomenjadikan alat bukti dari Penuntut Umum sangat lemah apalagi dengan adanyaketerangan ahli yang menyatakan bahwa Saleha Dani tidak ditemukan tandakehamilan dan keguguran semakin membuat pembuktian Penuntut Umum lemah danpada pokoknya menurut Hakim Anggota 2 menganggap Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya persetubuhan pada tempus

Tentang Tempus Delicty.Mengenai Nota Pembelaan Tentang Tempus Delicty. Jika dicermatimaka pada bagian ini keberatannya erat kaitannya dengan materieksepsi mengenai surat dakwaan yang cacat formil.

Maka berdasarkan tempus yangkami buat dalam surat dakwaan yaitu antara tahun 20082012,sehingga yang kami maksud surat palsu dalam hal ini adalah IzinUsaha Perkebunan untuk Budi Daya PT. DSI (IUPB). MengingatIUP B PT. DSI diajukan Suratno Konadi (gesplit) dan diproses olehTerdakwa DRS.

Tentang Tempus DelictyMengenai replik jaksa penuntut umum yang mengatakan tentangtempus delicty tidak dapat diajukan dalam nota pembelaan dan harusdiajukan didalam eksepsi adalah pemahaman yang keliru dari jaksapenuntut umum karena, kesalahan penyebutan tempus delicty barudiketahui pada saat pembuktian melalui suratsurat dan saksisaksiyaitu jaksa penuntut umum pada akhir persidangan pembuktianbarulah menyampaikan bukti surat peninjauan Kembali No. 198PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017.

baru mengetahui kekacauan penyebutan tempus delictypada saat pembuktian perkara melalui suratsurat dan saksisaksimaka majelis hakim memiliki hak untuk menyatakan surat dakwaantidak dapat diterima dengan pertimbangan sendiri walau tanpa adaeksepsi dari penasihat hukum terdakwa.M.

delicti kapan menurut Ahli bahwamenurut pendapat Ahli terkait dengan masalah tempus delictiHalaman 134 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Saksebagaimana penjelasan ahli ini perbuatan yang dilakukan itu yangmana, apakah perbuatan yang didugakan tersebut terbitnya surat yangdiduga palsu atau yang digunakan tahun 2008 atau tahun 2009 ataudigunakan sebagai alat bukti surat di pengadilan tergantung kepadakonstruksi perbuatan pidananya, jadi tempus delicti tergantung kepadaperbuatan apa yang disangkakan

sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan dariyang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak sekedar dilarangoleh undangundang atau melawan hukum formil, namun pengertian melawanhukum dapat diartikan secara lebih luas sebagai bertentangan dengan apayang dikehendaki masyarakat, Suatu celaan masyarakat ;Halaman1l dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN RnoMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagaimana tempus

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuanmenguntungkan pun dapat diarahkan kepada dua pihak, baik untukkepentingan pelaku sematamata maupun untuk kepentingan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagaimana tempus dan /ocus perkara ini bahwa EBENIYEFSON FILLY alias BENI telah memberikan pinjaman kepada TerdakwaTerdakwa berupaya meyakinkan EBENI YEFSON FILLY alias BENI denganmengatakan: Kalau kaka ada uang, kasih pinjam saya delapan juta denganketentuan

menguraikan bahwa sebenarnya Judex Facti tingkat pertamatelah mengingatkan Penuntut Umum di depan persidangan supaya apaapa yang merupakan salah ketik atau clerical error sudah dianjurkanuntuk direvisi dan direnvooi sebagaimana terbukti dengan banyaknyarenvooi sah coret ganti pada surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi padakenyataannya walaupun kesempatan untuk merevisi dan merenvooisurat dakwaan sudah diberikan seluasIuasnya karena hanya merupakanclerical error, Penuntut Umum tetapi tidak merubah tempus

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 202 KUHAP di atas maka dapat dijelaskan halhal sebagai berikut :a Bahwa menurut Pemohon Kasasi, memang terdapat kesengajaan ataukekhilafan hukum yang luar biasa atau kebingungan hukum dari PenuntutUmum terkait tempus delicti dalam perkara a quo.

bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a,bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula orang yangdapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, danperadilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ta lihat sendiridan ia alami sendin;Menimbang, bahwa terhadap penulisan dalam Berita acarapemeriksaan yang tertulis Tempus

Delicti pada hari Selasa tanggal 07 Januari2020 yang mana dalam hal ini yang diakui kKebenarannya adalah pada hariSelasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 14.30 sesuai dengan TempusDelicti dalam surat Dakwaan, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadidasar pemeriksaan Hakim dalam persidangan dalam persidangan adalah suratDakwaan oleh karena itu sepanjang penulisan Tempus Delicti dalam suratDakwaan benar, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis