Ditemukan 937 data
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)
147 — 26
Penggugat:
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)
225 — 139
Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan ANDRE ROBERTOSITANGGANG mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian
Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan Andre RobertoSitanggang mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian
208 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTERNUSAsebagai pemegang Otorita Kuningan (Tergugat ) telah menjual Bidang Tanahmilik Penggugat kepada Gubernur Kepala Daerah khusus lbukota Jakarta(Tergugat Il) ;Bahwa pemilikan Tergugat atas Bidang Tanah tersebut di atas diragukankeabsahannya, oleh karena Bidang Tanah tersebut belum dipindahtangankanoleh Penggugat kepada siapa pun juga, termasuk memperoleh pembayarandalam bentuk ganti rugi dari Tergugat ;Bahwa dengan demikian, maka pembelian/pembebasan atas BidangTanah tersebut oleh Tergugat tidak
Gugatan Penggugat /Tergugat Intervensi Salah Subjek (Error In Subjecta)Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensikepada Tergugat l/Tergugat II Intervensi (PT.TCP Internusa) adalah salahSubjek, karena seharusnya gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi diajukankepada:o Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus lbukotaDjakarta, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan
Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DaerahKhusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnya akan disebut "Badan Otorita")Dengan alasanalasan sebagai berikut :> Badan Otorita adalah sebuah Badan MHukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota Jakarta Selatan,sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakan subyek hukumyang dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;> Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai badanhukum telah membebaskan tanahtanah di wilayah
Nomor : 1963 K/Pdt/2009ditarik menjadi Tergugat dalam perkara aquo ;o Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta No. 369 tanggal 1 Juni 1979 tentangPembubaran dan perubahan Status Otorita/Proyek/Badan PelaksanaProyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota Sebagai PembinaWilayah dalam hubungan dengan kegiatan Pembangunan di WilayahDaerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan juga seharusnyaditarik menjadi Tergugat Il.o Bahwa sehingga
Jakarta Selatandengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Pebruari 1980tentang Penyerahan Tanah Garapan dan bendabenda Lain yang ada diatasnya yang telah dibeli/dibebaskan dari ex "Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan" Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, kepada PT.Town & City Properties (selanjutnya akan disebut "Surat PerjanjianPenyerahan") seluas 150,4916 HA (seratus lima puluh hektar empat ribusembilan ratus enam belas meter persegi (dikutip dari aslinya) yangdiperoleh dari Badan Otorita
9 — 2
Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, telah meninggal dunia dirumah sakit Otorita Batam di Kota Batam di sebabkan sakit jantung,kemudian jenazah almarhum di kebumikan di pemakaman umum orangislam di bali, atas permintaan dari anakanak dan keluarganya saudaraalmarhum.3. Bahwa almarhum meninggal dunia di sebabkan sakit sesuai suratKematian No : 2171 KM 030820180001, yang di terbitkan olehKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal03 Agustus 2018,4.
Terbanding/Penggugat : Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
88 — 25
SentekIndonesia selaku pengembang tidak mau merubah lahan Fasos dan fasum sebanyak40 %;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LITA NOISEN UJUNGyang memeberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwapenerbitan HGB uatas nama Penggugat/Terbanding (Yayasan Suluh Mulia Pioner)sudah berdasarkan prosedur yang benar karena pengalokasian dan peruntukantanah telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh BP Otorita Batam dan sesuaidengan surat Keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah industri
185 — 136
Oleh karenaTergugat II dibentuk berdasarkan Obyek sengketa I, maka Obyek sengketa Ijuga nyatanyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat 2 Intervensi.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985, berdasarkan SuratKeputusan Nomor : O1/SKEP/KA/I/1985 tanggal 10 Januari 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1981 berdasarkan SuratKeputusan
Nomor SK/05/KA/BPPT/IN/1981 tanggal 31 Maret 1981 danhingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dankeahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 2 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1982 berdasarkan SuratKeputusan Nomor :B/793/KA/VII/1982 tanggal 08 Juli 1982 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173
tanggal 31 Maret 1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 3 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1984 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 76/SKEP/KA/IV/1984 tanggal 16 April 1984 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173 tanggal 31 Maret
1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 4 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985 berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 2239.K/724/M.PE/1985 tanggal 21 Oktober 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 0692 K/7222/M.PE/1987 tanggal 01 Agustus 1987
Batam, kondisi/permasalahan sekarang dan kedepan yang hasilnya di sinkronkan denganhasil esai yang telah selesai (dicocokkan); Bahwa dahulu Ketua Otorita diangkat oleh Presiden dan berdasarkanketerangan Pak Mustopa ada juga tes dalam pemilihan Ketua Otorita, hanyates dilakukan di Jakarta dengan panelnya Sri Mulyani beserta kementerianyang terkait dengan otorita batam; Bahwa TUKK tidak menjelaskan mekanisme sistem penilaian dalam tes yangakan dilaksanakan;Bahwa tidak dijelaskan Tim accesment centre
143 — 25
Il Bekasi telah dibebaskan oleh Perusahaan PENGGUGAT REKONVENSI /TURUT TERGUGAT I KONVENSI, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita Jatiluhur (POJ)pada tahun 1978 untuk kepentingan pembuatan saluran Sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar. Kec. Tambun, Kab. D.T.
Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan TURUT TERGUGAT I KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI dahulu dikenal Perum Otorita Jatiluhur adalah perusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 35 Tahun 1980 tentartg Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyjatiluhur" jo Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 1990 tentang
Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IT jo PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 11, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air; (Bukti: Pi)2.
BuktiTTI4 Berupa Surat KeputusanMenter Pekerjaan Umum No.39/KPTS/1994 tanggai 8Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris KekayaanlMilik Negarayang Dikelol oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;5. BuktiTTI5 Berupa Undangundang RI No. 19 Tabun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara;6.
Bukti TT 16/ PRi Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tabun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umurn "Otorita Dj atiluhur";7.BuktiTT 17/ PR i Berupa Peraturan Pemerintah RI No: 35 Tahun 1980 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum"Otorita Dj atiluhur":8. Bukti TT 18/ PR1 : Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tabun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum)"Otorita Djatiluhur";9.
62 — 76
Bahwa oleh karena secara normatif pengisian pengurus Yayasanmerupakan otorita dari Pembina Yayasan dan dalam organisasi YayasanAREMA hanya ada 1 (satu) Pembina Yayasan maka denganpengunduran diri dariTuan...Tuan DARDJOTO SETYAWAN, terjadi kevakuman PEMBINA dalam organisasi Yayasan AREMA ; 7.
16 — 7
Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernamaEE, yang lahir di Rumah Sakit Otorita Batam, denganberat 1,1 Kg dan panjang 22 Cm yang mengharuskan Hana harus masukdalam Inkubator untuk bertahan hidup dan Alhamdulillah Hana selamatdan dapat tumbuh sampai sekarang ;.
Pntpn No.00057/Pdt.P/2018/PA.BtmBahwa ibu kandung Hana tidak lain adalah saudara dari Pemohon/Keponakan Pemohon maka atas dasar kemanusian dan rasa sayangPemohon berusaha untuk merawat dan membesarkan Hana, sehinggaPemohon harus menebus hana dari rumah sakit sebesar 22.736.600 (duapuluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) untukbiaya perongkosan rawat jalan dan inap dirumah sakit Otorita Batam ;Bahwa anak tersebut/Hana sudah bersama Pemohon sejak tangal 01Januari 2015, dengan
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jatilunur adalahPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatilunur juncto Peraturan Menerintah Nomor 35Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur junctoPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan UmumHalaman 30 dari 53 hal.
Nomor 565 PK/Pdt/2015(Perum) Otorita Jatiluhur juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il juncto Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolahan sumber daya air (buktiP1);Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perusahaanyang bergerak di bidang pengusahaan sumber daya air di wilayah sungai, TurutTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi kewenangan
saranapengairan dan pertanian di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan tujuan utamamenjaga dan mempertahankan stabilitas pangan nasional;Bahwa berdasarkan data pembebasan yang kami miliki sertaberdasarkan data inventaris lahan Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, terhadap tanah a quo yang terletak di persil 150, klas Il,Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati Il Bekasi telahdibebaskan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita
Jatilunhur (POJ) pada tahun1978 untuk kepentingan pembuatan saluran sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati IIBekasi dengan penyelenggara kegiatan pembebasan adalah DirektoratPengairan Dinas Pelaksana Daerah II AB Perum Otorita Jatiluhur;Bahwa dalam pengajuannya, Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi mempersiapkan seluruh materi yang dibutunkan sebagaiHalaman 31 dari 53 hal.
yang tidak sah tersebutlah saat ini di atastanah a quo yang merupakan asset kelola Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangberperkara dengan pihak lain (Para Tergugat Konvensi) yang patut diduga, jugamerupakan para pemegang Sertifikat Hak Milik yang cacat hukum berdasarkanperkara perdata Nomor 324/Pdt.G/2010/PN BKS., tanggal 1 September 2010, diPengadilan Negeri Bekasi;Bahwa dalam perkara tersebut, Perum Jasa Tirta Il (dahulu dikenalsebagai Perum Otorita
Terbanding/Penggugat : H.ANDI TAJJUDDIN,SH,MH
26 — 19
Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III pada tanggal21 April 2009, untuk mengurus Semua Dokumen Tanah/Alokasi tanah ataslokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Perumahan Lucky Viewpada kantor Otorita Batam sesuai dengan penetapan lokasi (PL) No.BTA/PL/438/85 tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT. PembangunanBatam ;. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III denganNo. 09/PT.PB/SK/XI/2009 pada tanggal 12 November 2009, khusus untukmewakili PT.
Surat keputusan kepala badan pelaksanaan Otorita BatamNo. 464/BKAP/KA/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 ;2. Gambar penetapan lokasi tahun 1990, Nomor lokasi tanahBTA.PL/438/85;Faktur UWTO No. 4651/F/Asum/BHP/XII/88 tanggal 24111988 ;Ketentuan Perencanaan Bangunan No. 352/FP/DITREN/XII/1989 ;Patwa Planologi No.352/FP/DITREN/XII/1989 tanggal 1 Desember 1989 ;Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan No. 50/SKEP/KA/IMB/IV/1990 tanggal 19 April 1990 ;7.
48 — 5
Adapun besarnya biayabiaya danpajakpajak yang telah dibayarkan Penggugat dalam rangkaperpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kota sebesar Rp67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ributujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluhenam ribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen)terdiri dari :e Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enamribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).e Hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tunggakan utang atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)berdasarkan SPK No: 003/SPKBEI/MDN/I/2007 tertanggal 09 Januari2007 dan APH No. 10 tanggal 09 Januari 2007 sebesar :Outstanding = Rp 1.034.960.21/7,Bunga =Rp 15.616.438,50.Total = Rp 1.050.576.655,50.Selain dari pada itu Tergugat juga tidak membayar utangnyasebesar Ro 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluhribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empatsen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)seluruhnya Rp 64.536.404,24 , (enam puluh empatJuta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratusempat Rupiah dua puluh empat sen).
130 — 112
Ketua Otorita Batam adalah In casuTERGUGAT Ill dan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) milik TERGUGAT adalah In casu TERGUGAT IV dan Sertifikattersebutpun belum pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum yang tetap (InkrachtVan Gewijde), sehingga alasan PENGGUGAT mengatakan bahwaTERGUGAT telah mengelabui' PENGGUGAT dengan tidakmemberitahukan fakta bahwa adanya sengketa lahan dimaksud, adalahdalil yang Keliru, Kabur, Tidak Jelas, dan Error
Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1357/KPTS/KDAT/L/V/2005, Tanggal 9 Mei 2005,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P4 ;. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 92/BengkongIndah Tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Batam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P5 ;.
Batam tertanggal 30 Juli2004, diberi tanda Tl14;15.Foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, tertanggal 30 Juli2004, diberi tanda TF15;16.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 04,tanggal 08102005, diberitanda TI16;17.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 05,tanggal 08102005, diberitanda TI17;18.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 06,tanggal 08102005, diberitanda TI18;19.Foto copy Akta Kesepakatan Bersama dan
Asli dan foto copy Surat Perjanjian Nomor 638/SPJ/KAAT/XI/1995 tanggal 5Oktober 1995 antara Tergugat Ill dengan Turut Tergugat TentangPengalokasian, Penggunaan, Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentudari pada tanah hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T ll2:.
Asli dan foto copy Surat Perjanjian Nomor 223/SPJ/KDAT/L/V/2005 tanggal9 Mei 2005 antara Tergugat Ill dengan Tergugat Tentang Pengalokasian,Penggunaan, Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanahhak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T lll 4;Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa Tergugat Ill tidak mengajukan bukti saksi
117 — 92
Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor :C.0142031503 Tanggal 28 April 2015.4. Bahwa setelah memiliki lahan tersebut, maka Penggugat berkeinginanmelakukan pembangunan di atas Lahan tersebut;5. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui ada bangunan berdiri tanpa izindi lahan milik Penggugat. Yang mana Tergugat dan Tergugat Il menggunakanlahan milik Penggugat tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan mereka,namun sangat merugikan Penggugat;6.
untukmelaksanakan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunanPulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan danmengatur peruntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batamuntuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitas fasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di PulauBatam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGEIOLAAN kepada Ketua Otorita
Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.Halaman 9 dari
28 Putusan Nomor 66/ Pat.G/2016/PN.BTMLebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyeiesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang PengelolaanDan Penggunaan Tanah Didaerah industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang
Widya Tri Mardiatun binti Slamet Widodo
Tergugat:
Agus Riyanto bin Kusnun
16 — 2
pertengahan tahun 2012Penggugat kembali ke batam untuk bekerja dan mendampingi Tergugat,sementara anak diasuh oleh ibu mertua Di Kendal, dengan harapan bisamembantu perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatselama di Batam;Bahwa pada akhir tahun 2012, Penggugat mengalami kecelakaan motorsaat ingin berangkat kerja karena ditabrak mobil Di daerah TibanSekupang Batam hingga akhirnya Penggugat dirawat Di Rumah SakitOtorita Batam Selama 2 Bulan dan selama Penggugat dirawat Di RumahSakit Otorita
Batam, karena aktivitias kerja Tergugat hanya sesekali sajamembesuk Penggugat;Bahwa peristiwa tabrakan tersebut membuat hubungan Penggugat danTergugat makin tidak harmonis karena Tergugat tidak mau tahu soal biayaberobat/perawatan selama 2 Bulan dirawat Di Rumah Sakit Otorita Batamdan akhirnya Penggugat dan keluarganya kembali menanggung sendiribiaya perawatan tersebut;Bahwa Pada awal tahun 2013, Penggugat dijemput oleh keluarga untukdirawat di Bantul;Bahwa akibat dari peristiwa tabrakan tersebut
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 596 PK/Pdt/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwatanah yang diberikan dengan hak pengelolaan menurut ketentuan hanyalahdiberikan oleh Pemerintah kepada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah, sedangkan Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia CabangKabupaten
Hal ini dijelaskan pula dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Pasal 67 hanya diberikan kepadaIndtansi Pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah.
tanah adalah AnggotaAnggotaVeteran untuk kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya;Demikian juga dengan pertimbangan Judex Juris (Hakim Kasasi) yang secaranyata tidak mengoreksi pertimbangan/putusan Judex Facti pada hal nyatanyata tindakan Judex Facti tersebut tidak benar dan tidak berdasarkanhukum;Tindakan/perbuatan Judex Facti yang mempertimbangkan sesuatu yangsangat berbeda dasar hukumya dengan Pejabat yang berwenangmemberikan hak kepada Intansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PT Persero,Badan Otorita
9 — 2
No. 0653/Pdt.G/2017/PA.TPI1.Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat hidup bersama sebagai suamiisteri, bertempat tinggal di rumahOrang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah Batam,perumahan Dinas Otorita Batam di Sei Ladi, Sekupang Batam selama 1(satu) tahun, kemudian pindah di perumahan Dinas Otorita muka kuningBatam selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pindah ke Tanjungpinangpada tahun 2006 sampai sekarang ini;2.Bahwa setelah menikah Penggugat dengan
55 — 23
Bahkan pernah juga timbul keributan karena Tergugatterlambat pulang dari kantor dimana saat itu) karena Tergugatmenyelsaikan tugas di tempat kerja yang baru yaitu di Pelabuhan RoroSekupang, Pengguat juga menuduh Tergugat sering ke tempatperempuan (Sahabat Tergugat bernama Ema Rosilna bekerja dirumahsakit Otorita Batam di sekupang) dan juga menuduh suka sms lamalama dengan perempuan tersebut sementara yang dituduh itu adalahsahabat Tergugat sendiri yang bekerja di rumah sakit Otorita Batam, danperempuan
Bahkan Penggugat pernah menghadangSahabat Tergugat di depan rumah sakit Otorita Batam sehingga terjadiperkelahian mereka berdua dan saat itu Tergugat berusaha melerainya.Tergugat sangat malu dengan suami dari sahabat Tergugat. Disini yangmencari permasalahan pertengkaran bukan dari Tergugat tetapi Penggugatlah yang selalu menbuat pertengkaran itu terjadi.5.
Tergugat kenal dengan XXXX pada Tahun2018 yaitu Batam Menari yang diadakan oleh Otorita Batam yangmana pada saat itu Group Sdri XXXX adalah sebagai Pelaksanadalam dalam Acara Batam Menari dan Tergugat bukanberhubungan sejak 2015 yang dikatakan Penggugat dalampersidangan. Tergugat benar pernah datang ketempat XXXX diPerumahan Sanggrilla seperti yang dituduhkan Penggugat kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat kesana datang membicara masalahpekerjaan. Dan Tergugat disana tidak pernah sampai malam.
XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btmdan langsung memeluk anak. waktu itu Tergugat tinggal di mess SQ.Seminggu kemudian timbul isu bahwa Tergugat habis mapir di rumahsakit Otorita Batam menjumpa dengan seorang perempuan.
EKO PURWANTO, SH
Terdakwa:
M. GEORGEYANA RATYA MALIKA Bin M. SYAHREDHA PERDANA
59 — 11
Georgeyana RatyaMalika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelasutama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019sampai dengan 28/03/2019. 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta padatanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasadan Sdr.
Georgeyana Ratya Malikayang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelas utamaNo.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan 19/02/2019,No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampai dengan 04/03/2019,No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampai dengan 28/03/2019. 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta pada tanggal02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa dan Sdr.
Georgeyana Ratya Malika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandaraWilayah 1 kelas utama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampaidengan 19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampaidengan 28/03/2019, 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakartapada tanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa danSdr.
AKHMAD ZAINUDIN
Tergugat:
1.BAMBANG IRAWAN
2.MAHFUDIN
3.MARFUAT
4.SISWANDI
5.BERNAD TOTU
6.SUDIONO
7.ROBERT
8.BAMBANG IRAWAN
9.MAHFUDIN
10.MARFUAT
11.SISWANDI
12.BERNAD TOTU
13.SUDIONO
14.ROBERT
Turut Tergugat:
7.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
8.ROSNIATI
9.ENDI FAUZIMAR
10.NOTARIS WIRLISMAN, SH
227 — 174
Daerah IndustriPulau Batam;2) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;c) menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;d) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;.
Batam yang mengatur antaralain:1) Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, PulauTonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang,Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;2) Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan olehKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam;3) Pasal 3: Semua aset Otorita
dengan peraturan perundangundangan.Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur hal sebagaiberikut:1) Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassesuai dengan fungsifungsi Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas;2) Pasal 13: Semua aset Otorita
pemilik lahan yang bertanya dimana lahannya;Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pergi ke Notaris dan waktu itu saksilangsung di ajak Penggugat ke Notaris;Bahwa yang dilakukan Notaris membuat Akta Jual Beli dari Rosmiati keAkhmad Zainuddin dan terjadi balik nama, saksi yakin dibuatkan akta jualbeli itu;Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan pengguna lahan terhadap lahanitu dari tahun 2004 sampai tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu Endi dan Rosmiati pengguna lahan pada tahun2004 sampai 2016;Bahwa di Otorita