Ditemukan 4988 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 51-K/PM.III-19/AD/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : OBRIN ROYKE RAMBI, Pratu / 31030387451082
Terdakwa II : ASMAUL HUSNAH, Pratu / 31030386460982
Terdakwa III : SABRI IBRAHIM, Pratu / 310303344131281
Terdakwa IV : SYAMSUDIN, Pratu / 31020823630581
Terdakwa V : SUHARNO, Pratu / 31030704900482
Terdakwa VI : LASARIMULA, Pratu / 31030384710782
Terdakwa VII : JAMILA, Prada / 31071492170286
Terdakwa VIII : UDIN SANTOSO, Pratu / 31050923100786
Terdakwa IX : AGUNG WAHONO, Pratu / 31050523060584
Terdakwa X : ILYAS, Pratu / 31020372430780
58 — 43
58 — 43
Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
50 — 34
50 — 34
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-05-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SOA SIO Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.SS Tanggal 19 Oktober 2016 — 2 pihak
21 — 15
21 — 15
nafkah bagi anaknya;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya,menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggapdewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik danmental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
139 — 45
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
139 — 45
dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
140 — 28
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
140 — 28
yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2018 Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
58 — 36
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
58 — 36
Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
128 — 64
128 — 64
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba Jjaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JODI VALDANO, SH
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
166 — 73
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
166 — 73
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikHalaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015tanggal 08 Juni 2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanHalaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal O8 Juni2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawanyang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 85/Pid.B/2017/PN Grt Tanggal 3 Agustus 2017 — RESTU FAUZI BIN (Alm) H. TOTONG PATONAH
258 — 102
258 — 102
Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
351 — 212
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
351 — 212
Bahwa norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukanmengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 131
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 131
bUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwaPNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;... dstnya.MEMUTUSKAN:KESATU:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipilyang
Register : 06-06-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 65 / PID. 2011 / PT. BKL Tanggal 16 Agustus 2011 — Drs. H. M. LISAM ALS. LISAM TANAWI BIN TANAWI
76 — 41
76 — 41
harus dipertimbangkankeseimbangan hukum itu sendiri berfungsi,kepentingan masyarakat itu tercapal, jugakepentingan terdakwa beserta keluarganya dan hukumitu. tidak berguna seketika tetapi hukum yangbermanfaat untuk keseimbangan yang berazaskanparadigma hukum itu memperbaiki atau. bermaknamaksudnya orang yang dipidana semakin baik danmempunyai harapan dikemudian hari ;Menimbang, bahwa shal ikhwal peristiwaterjadi semula didasarkan pengurusan pengangkatancalon Honorer menjadi Calon Pegwai Negeri Sipilyang
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi selakuPegawai Negeri Sipilyang ditunjuk secara lisan menjadi PLT. KepalaDinas PU Bina Marga telah menerima hadiah berupa uang dari SaksiMaman Suherman Bin Karto selaku PPTK kegiatan pemeliharaan jalanrutin Kabupaten Triwulan dan Il TA 2007 sebesar Rp. 36.577.000, sebagaiHal. 36 dari 66 hal. Put.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 49
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 49
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/079/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/287/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YatiDimiati.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
116 — 45
116 — 45
Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 94/Pid.B/2015/PN Msb Tanggal 23 Oktober 2015 — SITTI HAMRAH ALIAS MAMA ARINDA BINTI JAMIN
116 — 42
116 — 42
ajukan kepada Bank BRIUnit Kappuna yang berisi SK Pertama, SK Terakhir, Kartu Taspen, KartuKepegawaian, Ampra Gaji, dan Kesra digunakan oleh Saksi karenaTerdakwa menjelaskan bahwa berkas tersebut nama Saksi mirip dengannama dalam berkas tersebut;Bahwa pada waktu Saksi menyetorkan berkas tersebut ke pihak BRI dankemudian dilakukan wawancara maka saat itu Saksi mengakui bahwasemua berkas tersebut adalah milik Saksi dan nama Saksi, kemudianSaksi juga mengakui bahwa Saksi benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 42
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 42
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/020/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/108/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukarmin.
Putus : 27-01-2011 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 259/PID/2010 /PT- BNA Tanggal 27 Januari 2011 — 1.dr. H. ABD. HAMID, M. Si
2.H. M. DAHLAN, S.H., M.M.
45 — 32
45 — 32
M Dahlan, SH, MM selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program DinasKesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H),pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampaidengan bulan November 2007 atau setidaktidaknya pada
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
120 — 40
120 — 40
KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014 Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
66 — 32
66 — 32
Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang