Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
180 — 82
  • Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1610/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
MARCUS LESMANA ALS YOHANES WIJAYA GOUW ALS HERI YANSYAH ALS DICKY WIJAYA ALS HERI YANSAR
160 — 56
  • PN.Jkt.Brtmembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — drh. DIAH ASRI EROWATI AS., M.Kes., DKK VS PRESIDEN RI;
63 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • detakriaunews.com 08 Maret 2016) (Bukti P22);Fotokopi Kalau Indonesia Ingin Jadi Negara Yang Jaya di Masa Depan(http:/www.kemendagri,go.id/artile/20155/03/02/kalauindonesiainginjadnegarayangjayadimasadepan) (Bukti P23);Fotokopi Wapres JK jelaskan tidak ada PHK untuk PNS(http://www.antaranews.com/berita/565018/wapresjkjelaskantidakadaphkuntukpns) (Bukti P24);Fotokopi PP No. 11/2017 dan Jeritan Peneliti (KOMPAS, 23 Agustus 2017,him. 6) (Bukti P25);Fotokopi PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna
Tanggal 27 April 2017 — Syarif Hidayat Bin. Aseng Suwardi;
206 — 92
  • persetujuan Kredit atas nama Murni adalah saksi Abdi Zakhirsyahkarena Terdakwa pada 31 Desember Tahun 2013 sudah dimutasikan ke Bankmandiri Bieruen; Bahwa kewenangan Mengenai verifikasi data dan dokumen adalah kewenganMikro Kredit Sales (MKS) dan diverifikasi kembali Mikro Kredit Analisis (MKA) ;dasarnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ; Bahwa terjadinya macet karena 3 (tiga) pegawai negeri sipil yang diajukan olehsaksi Alfi Laila ini orangnya fiktif begitu juga 5 (lima) orang pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
SYAMSUL RIJAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
264 — 251
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 14-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 591/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Oktober 2014 — ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA
202 — 74
  • Setelahbertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudianMAMBO menjelaskan sambil memperaktekkan kepada Saksi, IMAM,IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karenaSaksi ingin membalaskan muslimmuslim di Myanmar yang telahdibantai oleh biksu Budha.Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapatmengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipilyang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang undang
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-08-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/AD/VIII/2012
Tanggal 20 September 2012 — Setya Gantiarto Letkol Czi / 11910049441266 cs 4 orang
99 — 55
  • , Terdakwa menjawab Siap Bang, saya ada selisihfaham dengan mbak, ditanya lagi "mengapa ada orang sipilyang dipukul ? Terdakwa menjawab Siap Bang, tidak adaorang sipil yang dipukul, lalu Letkol Inf Sri Gamal mengatakan"Itu.. adik saya Alvin dipukul oleh Pasimin.. dan dijawab olehTerdakwa "Siap Bang, saya akan telusuri dan akan sayaselesaikan.. saya jamin keamanannya ?.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 51-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : OBRIN ROYKE RAMBI, Pratu / 31030387451082 Terdakwa II : ASMAUL HUSNAH, Pratu / 31030386460982 Terdakwa III : SABRI IBRAHIM, Pratu / 310303344131281 Terdakwa IV : SYAMSUDIN, Pratu / 31020823630581 Terdakwa V : SUHARNO, Pratu / 31030704900482 Terdakwa VI : LASARIMULA, Pratu / 31030384710782 Terdakwa VII : JAMILA, Prada / 31071492170286 Terdakwa VIII : UDIN SANTOSO, Pratu / 31050923100786 Terdakwa IX : AGUNG WAHONO, Pratu / 31050523060584 Terdakwa X : ILYAS, Pratu / 31020372430780
50 — 25
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
45 — 25
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
142 — 44
  • dalildalil Penggugat pada angka19, 20, 21, dan 22 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
90 — 55
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
283 — 159
  • ., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 21-03-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2010
Tanggal 22 Juni 2011 — Serka Mustapa
39 — 42
  • Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Putus : 24-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 24 Oktober 2018 — ARIS NAIBAHO, dkk vs KEPALA DESA BANGUN SERANTEN
128 — 71
  • Maret1985 ;Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah saksi lurus kearah jalan tembuske Bangko ;Bahwa saksi mengatakan luas perkarangannya setengah (1/2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan luas perkebunannya seluas dua (2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan masih mengelola lahan tersebut ;Bahwa pertama kali status tanah transmigrasi adalah hak pakai,selanjutnya diberikan langsung sertipikat oleh pihak transmigrasi ;AHMAD, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi mengatakan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
70 — 24
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
86 — 52
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
129 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
256 — 219
  • Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
119 — 61
  • Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.