Ditemukan 1092 data
42 — 21
Kantor Pertanahan KotaPematangsiantar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Baliknama atas Sertifikat Hak Milik No. 2156 tahun 1999 tersebut sah secarahukum.11.Bahwa Tergugat V telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2156tahun 1999 kepada Tergugat sebagai Jaminan pembayaran hutangTergugat V kepada Tergugat berdasarkan itikad baik dengan Perjanjian151213.14.15.yang bersifat Notaril dan dengan alas hak yang sah menurut hukum,maka perjanjian pinjammeminjam uang Nomor 134/KSU/HP/2006tanggal
(lima ratus juta rupiah ) pada tahun 2007.22.Bahwa Perjanjian pinjammeminjam uang Nomor 134/KSU/HP/2006tanggal 24 April 2006 yang dibuat antara Tergugat dengan Tergugat Vdibuat secara Notaril, maka Gugatan tidak perlu diajukan terlebih dahuluke Pengadilan untuk menyatakan Tergugat V sebagai ingkar janji(wanprestasi) atau dalam keadaan pailit apabila Tergugat V tidakmemenuhi isi perjanjian pinjammeminjam uang Nomor 134/KSU/HP/2006 tanggal 24 April 2006 yang dibuat antara Tergugat denganTergugat V.
177 — 49
HASANA DAMAT PUTRA ) adalah Developer yangmembangun Perumahan/Rumah Toko, untuk dijual kepada konsumen yangberminat ;Benar, Tergugat ( FAISAL ) adalah salah seorang dari peminat dan yang membeliRumah/Ruko dari Penggugat ;Benar antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya samasama sepakat dan setujudalam jual beli Rumah/Ruko dimaksud, yang kemudian dituangkan didalamsuatu Akta Notaril dihadapan Notaris Hj.Tuti Alawiyah, SH, tertanggal 10 Juni2008 dengan nomor 26, sebagaimana ternyata dari bukti surat
melakukan pembayaran kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak didalamperkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatanPenggugat beralasan dan berdasarkan aturan hukum untuk dikabulkan, atau sebaliknyaharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diatas, adalah benar antaraPenggugat dengan Tergugat terikat didalam suatu persetujuan, yang dituangkan didalansuatu Akta Notaril
Agus Hanny
Tergugat:
1.Kepala Bidang Layanan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Pemerintah RI, Cq. Kementrian Keuangan RI, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
110 — 16
Namun demikian,berdasarkan fakta hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjiandengan dasar Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris KuspermadiPutra, SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara);3. Bahwa Akta otentik ataupun perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi,keduanya merupakan produk Notaris selaku Pejabat Negara yangberwenang mengeluarkannya, maka sudah sepatutnya Kuspermadi Putra,SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara) diikutsertakan sebagaipihak dalam gugatan aquo;4.
244 — 46
Yangkesemuanya AkteAkte Notaril sebagaimana dimaksud diatas telah ditandatanganiSuwarni Sukiman, SH Notaris Jakarta dengan jumlah Pinjaman Rekening Koran (PRk)menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000, (Sebelas Miliyar Rupiah) dengan jaminansebagaimana Sertifikat Bidang Tanah yang telah disebutkan diatas serta telah dibebaniHak Tanggungan Peringkat Kedua.5. Bahwa diluar dugaan Pembantah sebab sebelumnya Pembantah telah menjadi Deposan6.maupun Debitur dari PT.
40 — 29
Email tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut :Surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis;Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatakta tanah.Bahwa Judex facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), terutama mengenai : Judex Facti tidakmempertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) Bukti Tergugat yang diberitanda
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Syariah MegaIndonesia, dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 1016/2010 dengan PerjanjianPembiayaan Nomor 15 (Notaril) tanggal 12 November 2010; Bahwa setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat merasa agakkewalahan memenuhi kewajiban membayar cicilan Bank tersebut, makauntuk menjaga nama baik Penggugat, maka timbul niat Penggugat untukmenjual objek sengketa/milik Penggugat tersebut, dengan persetujuan BankPT.
81 — 36
No. 001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010;Asli Akta Notaril Perjanjian jarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;IV Data Pelengkap;1Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrumtg 16 November 2007;Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan
Terbanding/Tergugat I : KSP Sahabat Mitra Sejati Sahabat UKM Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
99 — 33
Di mana sesuai dengan ketentuanpasal 258 Rbg, grossegrosse dari akteakte hypotik dan dari suratsurat hutang notaril yang berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyaikekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hukum;Bahwa UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah adalah menjamin Hak Kreditur dari iktikad burukDebitur untuk memenuhi prestasinya dengan membayar (utang danbunganya), dengan memberi hak
28 — 13
Perdatamengatakan pada pokoknya antara lain bahwa:Terhadap putusan yang bersifat declaratoir dan putusan constitutiftidak dapat dieksekusi dan tidak memerlukan sarana saranapemaksa, sedangkan terhadap vonnis yang posisinya condemnatoirdengan mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht ), kekuatan hukumpasti ( gewijsde , ulterliik gewijsde ), kekuatan hukum mengikat (buinding ) dan kekuatan hukum dilaksanakan (excecutorial ) dapatdilakukan eksekusi, termasuk hak tanggungan, grosee akta hipotik danakta notaril
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris di Makassar;(Bukti T1, Akta Surat Hutang dengan Jaminan secara Notaril);Bahwa uang dan kredit tersebut digunakan oleh dr.
Terbanding/Penggugat : Rachel Juliana Ludji, S.Pd.
92 — 20
Bahwa fakta sebagaimana disebutkan pada angka 2.4,sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dariJudex Factie dengan mengatakan seperti dikutip berikut ini:Menimbang bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor : 52 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH, pada tanggal 23 Maret2016, adalah pengakuan utang yang secara notaril, dimana Akta Notarisadalah bukti yang autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, yaitu bukti yang dianggap benar, kecuali pihak
148 — 63
Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang mengenaiPerbuatan Hukum Tergugat melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual secara Notaril adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadalam posita point 13, 14, 15, 16 dan 17 serta 18 sebagai berikut:1) Penggugat tidak memiliki hak atas sertifikatsertifikat, karena Penggugatbukanlah pemilik atas tanah tersebut.2) 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut adalah masih atas nama Tergugat serta Tergugat tidak pernah merasa melakukan peralihan hak kepadapihak manapun
Kristianingsih selaku (Ketua I) Pengurus KSPJATENG MANDIRI sebagaimana diuraikan Tergugat di atas (vide point8).4) Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual Notaril, karena secara de facto dan de jure belum ada: (i)kepastian peralihan hak serta (ii) belum ada penyerahan uang serta (iii)kecocokan harga.Berdasarkan uraian pada bagian ini, maka tidak beralasan jika Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan HukumHalaman 30 dari 59 Putusan Nomor
67 — 53
(selanjutnya disebut SKMHT) bahwa untuk selanjutnya berdasarkanSKMHT tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnyadisebut APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuatdihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H, MKn, PPAT diKabupaten Tangerang;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yangdibuat oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu, sebagaimanaketentuan yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik ialah suatu
83 — 94
Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 dihadapan TurutTergugat, terhadap subjek Hukum para pihak antara Penggugat danTergugat, atas kesepakatan kehendaknya meminta untuk dibuatkanAkta Notaril atas perbuatan hukum Pengikatan Jual Beli, dengandemikian dibuatkan dalam Akta Nomor 32; terhadap Objek Hukumtanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 16, RukunTetangga 003, Rukun Warga 08, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat ;sebagaimana tercatat
349 — 195
umumnya menggunakan KEKERASAN,PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMENmaupun KELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukumpadahal kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yangtelah terwujud sebagai mana yang dikehendaki dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,sanksi nya adalah ( Pasal 62) UndangUndang PerlindunganKonsumen Nomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau dendaRp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril
36 — 19
Bahwa tergugat menolak tegas posita penggugat angka 11 positanyadan angka 2 petitumnya mengenai sita jaminan atas agunan kredit yangdijaminkan sebagai jaminan atas hutang penggugat kepada tergugat dan terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sehingga posita danpetitum penggugat dimaksud adalah jelas bertentangan dengan hokumacara yang berlaku karena mana terhadap barangbarang yang diikatsecara notaril guna keperluan jaminan hutanghutang debitur dilaranguntuk dijatuhkan sita jaminan (vide.
41 — 11
Perjanjian kredit mana bersifat otentikkarena dibuat baik secara notaril maupun di bawah tangan atas kesepakatanbersama dan akan dijalankan atau dipatuhi istnya dengan itikad baik.. Bahwa selain itu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatuperjanjian mengenai adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenaisuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata..
68 — 12
sudah dipertimbangkan diatas mengenai Grosse Akta Pengakuan Hutangtidaklah terpenuhi dikarenakan tidak ada title DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan juga Terlawan dalamdupliknya juga menyatakan bahwa Akta pengakuan hutang bukan HakTanggungan yang tentunya tidak mempunyai title ex pasal 224 HIR, sehinggaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas majelis berpendapat samadengan dalil Pelawan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 24 tanggal 19Desember 2012 adalah bukan merupakan Akta notaril
64 — 56
penasehathukum TERGUGAT menyampaikan dari hasil mediasimediasi yang dilakukantelah ada kesepakatan yang menganggap tidak pernah ada KesepakatanPerdamaian sebelumnya yang dibuat serta ditanda tangani di kota MadiunHal 5 Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Sby.11tertanggal sebagaimana kesepakatan Perdamaian yang ada dan selanjutnyaperkara antara TERGUGAT dengan HENDRIK HANDOYO LUGITO telahdisepakati bersama agar diselesaikan dengan cara perdamaian, dan kesepakatantersebut dituangkan dalam bentuk Akta Notaril
Masteriawan, S.H.
Terdakwa:
Anugrah Boby Pratama Panggilan Bobi Alias Beby Sugara Bin Anuar
384 — 265
Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat buktiyang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu : Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UUITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kbr Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndangharus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat